| |
C © updated
05082006 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti |
|
| |
Nama:
Prof Dr Riswandha Imawan
Lahir:
Bangkalan, Madura, 17 Januari 1955
Meninggal:
Yogyakarta, 4 Agustus 2006
Jabatan Terakhir:
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta
Isteri:
Herry Isminedy
Anak:
- Rafif Pamenang Imawan
- Satria Aji Imawan
- Arga Pribadi Imawan
Pendidikan:
Doktor dalam bidang comparative politics dari Northern Illinois
University, USA
Alamat Keluarga:
Jalan Tongkol Raya Nomor 5, Minomartani, Sleman
|
|
| |
|
|
|
|
| BERITA |
|
|
 |
Prof Dr Riswandha Imawan
Kisah Para Pemimpin Besar
Sarwono.net: 11 Jul 2006 12:55:28: Akhir-akhir ini bangsa Indonesia
ditera musibah. Di tengah musibah itu, ungkapan retorik dengan perilaku
teatrikal para pemimpin mencuat. Slogan "Indonesia bangkit" sampai ke
"Halangan yang ada hanya membuat kita makin kuat" diteriakkan.
Nicholls dalam bukunya Power: A Political History of the Twentieth
Century (1990) mengungkapkan adalah lumrah bila satu bangsa dalam
situasi anomali (seperti kita alami saat ini), ada orang yang berusaha
menjadi pemimpin besar. Pemimpin besar dilahirkan oleh dinamika
sosial-politik masyarakatnya. Karena itu, secara fisik dan psikis dia
menyatu dengan denyut nadi kehidupan bangsanya.
Banyak orang yang ingin menjadi pemimpin besar. Tapi, sedikit sekali
yang berhasil. Kuncinya ada pada kemampuannya untuk secara total lebur
ke dalam dinamika masyarakatnya. Totalitas ini menuntunnya merumuskan
secara tepat apa yang dibutuhkan bangsanya. Itu pun harus diwujudkan ke
dalam satunya kata dengan perbuatan.
***
Mahatma Gandhi menjadi pemimpin besar India walau dia tidak pernah
menduduki jabatan apa pun di jajaran pemerintahan. Dia merumuskan
nilai-nilai kemasyarakatan bangsa India sambil menyelaraskan penampilan
dengan filosofi ajaran-ajaran itu. Pakaiannya hanya dua helai kain,
kakinya bersandal jepit.
Demikian pula Ho Chi Minh untuk Vietnam yang bersepatu sandal dari ban
bekas. Bila pergi keluar negeri, dia naik pesawat komersial kelas
ekonomi.
Hitler sadar Jerman membutuhkan kebanggaan setelah martabatnya
direndahkan bangsa Romawi. Keluarlah doktrin totalitasnya: "disiplin,
pantang menyerah, dan berani berkorban" yang menjadi kunci sukses bangsa
Jerman.
Churchill menggelorakan sikap optimistis bagi bangsa Inggris. Tantangan
adalah kesempatan, bukan hambatan. Nasib Inggris ada di tangan orang
Inggris. Dia tunjukkan komitmennya dengan tidak menggunakan
barang-barang buatan luar negeri. Semuanya harus made in England.
Napoleon Bonaparte menjadi pemimpin besar bangsa Prancis. Bukan hanya
karena idenya tentang prinsip demokrasi. Dia pimpin langsung pasukan
ketika menyerang bangsa-bangsa Eropa lain. Lewat penaklukan itu dia
menebarkan ajaran-ajarannya. Layak bila dia sesumbar: "Hai prajuritku,
empat abad ke depan sedang menatap apa yang sedang kalian lakukan."
Indonesia juga melahirkan banyak pemimpin besar. Bung Karno hadir dengan
ajaran populis, kekeluargaan, karena itulah kenyataan hidup bangsanya.
Dia kenakan peci hitam yang banyak digunakan orang Indonesia. Di atas
meja makannya ada lukisan pengemis, agar dia ingat pada rakyat saat
menyantap sayur lodeh, tahu, dan tempe kesukaannya.
Saat Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Haji Agus Salim memakai sarung,
peci hitam, dan merokok kretek. Saat diprotes karena bau menyengat dari
rokoknya, dia berujar, "Tuan-Tuan, benda inilah yang membuat Tuan-Tuan
datang dan menjajah negeri kami."
Bung Hatta hadir dengan kesederhanaan tak tertandingi. Saat gajinya
sebagai Wapres akan dinaikkan, dia menolak. Katanya, "Keuangan negara
tidak cukup kuat, sementara banyak rakyat melarat yang memerlukan uang
itu."
***
Saat ini, kita dibuat miris bila membaca kisah para pemimpin besar itu.
Nilai kebersamaan, kejujuran, dan kesederhanaan yang mematangkan mereka
sebagai pemimpin besar, seolah sirna. Padahal, situasi yang berkembang
saat ini sangat memungkinkan lahirnya pemimpin besar itu.
Para pemimpin saat ini justru menganut nilai kebalikannya. Melebarkan
jarak kaya-miskin, penuh tipu-daya, dan hidup dibalut kemewahan
ditonjolkan. Mereka seolah hidup di alam berbeda dari rakyat yang
dipimpinnya. Alhasil mereka hanya mampu jadi pemimpi, bukan pemimpin.
Bermimpi tentang kebersamaan, namun menebalkan garis pembatas "siapa
kamu, siapa saya" (ingroup feeling). Menyeleksi siapa yang layak
berbicara atau didengar pendapatnya, hanya meninabobokan pemimpin pada
realita rakyatnya.
Mereka lupa bahwa politik menyoal kekuasaan, dan kekuasaan hanya
mendatangkan pemujaan. Lupa bahwa dalam politik menghargai lawan sama
pentingnya dengan menghargai kawan.
Jarak kaya-miskin dilebarkan kembali melalui kebijakan monopoli ala
rezim Soeharto. Ironisnya itu diramu dengan janji yang membuat rakyat
ikut bermimpi. Janji bantuan untuk korban bencana alam di Jogja, Rp 30
juta untuk rumah rusak berat dan Rp 10 juta rusak ringan, tidak
terealisasi. Jangankan jumlah jutaan rupiah, yang jumlahnya ribuan
rupiah— uang jatah hidup— saja realisasinya tidak becus.
Perilaku pemimpin saat ini seolah kemakmuran negeri kita setara
negara-negara maju. Simak saja, solusi bencana alam di negeri ini selalu
dalam bentuk uang. Untuk rehabilitasi Jogja saja dibutuhkan dana Rp 17
triliun. Belum lagi bencana lumpur panas di Sidoarjo, banjir di
Kalimantan dan Sulawesi, gempa bumi di Maluku dan Papua. Jujur, bila
dijumlah, pasti negara kita sudah bangkrut.
Namun, sikap pemimpin optimistis dengan perilaku yang tidak memadai.
Kata mereka uang yang dibutuhkan ada. Dari mana? Utang. Itu sama saja
dengan memberi beban lebih berat bagi generasi muda penerus bangsa
Indonesia.
Herannya, dengan utang makin menggunung, akhir Mei 2006 tim DSKU Dephub
berangkat ke USA, kabarnya, untuk membeli pesawat kepresidenan. Ini isu
lama yang pada Oktober 2005 dibantah para juru bicara presiden. Perilaku
tipu daya muncul di sini. Akhir Juni 2006, saat terbang ke Medan kaca
kokpit pesawat yang ditumpangi Wapres retak. Awal Juli, saat utusan
pejabat DSKU itu sudah kembali, Wapres menyatakan insiden terbang ke
Medan tersebut membuat pemerintah memutuskan membeli pesawat baru.
Lho. Tim berangkat Mei 2006, keputusan diambil Juli 2006? Polanya sama
dengan pola represi rezim Soeharto, gebuk dulu alasan belakangan.
Kebijakan populis, gaji ke-13 dilakukan untuk menutupinya. PNS golongan
bawah sangat bersyukur karena memang tepat waktu. Masalahnya, gaji
pejabat negara yang jaraknya ratusan kali lipat dari golongan bawah juga
diberikan. Alasan pembenar ditebar. Ini ada di APBN. Bila tidak
dilaksanakan, atau ada yang menolak, artinya melanggar UU. Masya Allah.
Kalau kebijakan ini untuk PNS yang— sebut saja— berpenghasilan di bawah
Rp 5 juta sebulan, masuk akal. Tapi, untuk pejabat negara yang
berpenghasilan di atas Rp 40 juta, itu tidak masuk akal.
Apalagi pejabat negara bukan PNS, dan realitanya mereka dapat dari
banyak sumber. Sikap mereka menegaskan bahwa sejatinya mereka tidak
memiliki kepedulian dengan nasib rakyat Indonesia.
Fakta yang terpampang di depan mata membuat rakyat bermimpi hadirnya
pemimpin besar baru. Mungkinkah itu terjadi pada Pemilu 2009? Mungkin.
Asal kita tidak salah pilih lagi. ►e-ti
Eagle Flies Alone,
Kaki Merapi, 7 Juli 2006
Riswandha Imawan, guru besar UGM di Jogjakarta
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|
