BIOGRAFI

BIOGRAFI  ==   01   02   03   04   05   06   07   08    09   ==

H Probosutedjo (05)

Kegelisahan Guru Pengusaha

Probosutedjo cukup gelisah tatkala menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Kesenjangan sosial makin melebar. Kecemburuan ekonomi yang berlanjut, jika saja tidak segera diatasi, bisa membahayakan eksistensi Pancasila dan UUD 1945, yang menghendaki terwujudnya pemerataan demi persatuan dan kesatuan bangsa. hasil pembangunan agar negara makin kuat, dan rakyat yang multikultural bisa bersatu.

Bukankah kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh rakyat bersama TNI. Kemerdekaan Indonesia untuk menguasai segala kekayaan yang terkandung di bumi dan air untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk konglomerat. Kesejahteraan harus disalurkan lewat kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan berdasarkan HAM.

Menurut Probo, harus selalu diingat bahwa kemerdekaan Indonesia dirintis, diperjuangkan oleh orang-orang pribumi, yang dijajah Belanda selama 350 tahun, dengan segala pengorbanan harta, darah, nyawa dan keluarga.

Kemerdekaan Indonesia bukan diperoleh dengan hadiah pemberian penjajah dan bukan dengan perjuangan para konglomerat. Karena itu, penduduk bangsa Indonesia yang pribumi harus dapat turut menikmati berbagai isi dan hasil kemerdekaan. Pernyataan itu dikemukakannya bukan karena anti kepada keturunan asing yang memonopoli kenikmatan dan mengisi kemerdekaan.

Karena itu, pemerintah harus dapat mewujudkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan masyarakat. Terasa dan terlihat bahwa pertumbuhan dalam mengisi kemerdekaan, ternyata anak cucu para pejuang kemerdekaan tertinggal jauh dalam menikmati hasil kue pembangunan. Tertinggal jauh dalam menikmati hasil kue pembangunan.

Melihat kenyataan seperti ini timbul keprihatinan Probosutedjo terhadap nasib rakyat kecil yang dulu sering ia teriakkan kepada para pengusaha. Probo dalam mengingatkan semua lapisan masyarakat tentang kondisi kehidupan ekonomi yang makin kritis bukan hanya di bibir saja, tetapi juga melalui buku Keprihatinan yang Memprihatinkan yang diluncurkan 1 Mei 1998, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-68. Buku ini berisi keprihatinan terhadap krisis ekonomi yang tengah melanda, yang sebetulnya tanda-tandanya sudah terlihat beberapa tahun sebelumnya.

Pengalaman sebagai guru, serta kebiasaan berbicara secara terbuka layaknya orang Medan, telah mendorong keberanian Probosutedjo mengungkapkan berbagai kegelisahan hati.
Menurutnya, sumberdaya alam Indonesia yang melimpah, lebih dari cukup untuk menyejahterakan penduduk. Namun Probo melihat warga negara yang tidak pernah berkorban mengusir penjajah justru lebih berkesempatan mengolah kekayaan alam itu. Mereka, dalam era pembangunan, memperoleh porsi kue pembangunan yang besar, bahkan menikmati hasil pembangunan secara berlebihan.

Probo mengamati, berbagai teori pembangunan, seperti trickle down effect, sistem anak angkat-bapak angkat, ketika di Peternakan Tapos dulu Presiden Soeharto meminta 31 konglomerat berbelas kasihan kepada rakyat miskin, tetap memberi hasil nihil. Upaya pemerataan demikian tidak terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945.

Probo tak habis pikir mengapa kebebasan mengembangkan usaha dari hulu ke hilir, dibiarkan saja terus berlanjut. Para konglomerat selalu memperoleh kredit dan kemudahan dari bank-bank pemerintah.

Terkadang, proyek perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang ditunjang kredit bunga murah, sebelum pemerintah resmi mengumumkannya sudah duluan habis diambil oleh konglomerat pada waktu itu.

Konglomerat bisa dengan mudah mengeruk kredit dari bank-bank pemerintah triliunan rupiah. Padahal, kenyataan menunjukkan, mereka yang memperoleh kemudahan membuat kue, tidak bersedia menyerahkan kuenya kepada pemerintah, apalagi kepada rakyat. Mengajari membuat kue pun, kepada bangsanya sendiri, mereka tidak bersedia.
Tidak jarang malah, porsi pembuatan kue oleh rakyat kecil, yang hidupnya sudah pas-pasan, masih saja dirampas oleh mereka yang sesungguhnya sudah memiliki kue yang tak akan habis dimakan oleh tujuh turunan.

Para konglomerat itu menjadi pengusaha besar semenjak adanya Orde Baru. Sangat kontras sekali dengan apa yang dialami kaum dhuafa, yang seringkali Probo sebut sebagai tiang alit, yang harus puas dengan upah minimum regional (UMR) saja.

Potret inilah yang membuat Probo mempertanyakan, di mana makna sila kedua Pancasila, yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” itu. Munculnya trend tuntutan hak-hak asasi manusia, yang mensyaratkan keharusan adanya persamaan hak-hak di antara sesama warga negara, telah mengaburkan makna kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban yang seharusnya kita junjung tinggi.

Ketidakadilan perlakuan tercermin pula dari sikap pemerintah. Seperti, bagi pengusaha lemah yang kesulitan membayar kredit, itu tanpa ampun segera di PUPN-kan, barang-barangnya dilelang melalui Panitia Urusan Lelang Negara.
Sedangkan, kepada pengusaha kuat, yang mengalami kesulitan, justru diberikan suntikan dana. Kendati pengusaha kuat itu ketahuan dengan sengaja mengulur-ulur pembayaran kredit, mereka tidak pernah mendapatkan sanksi yang berarti.

Jangan Manjakan Pengusaha
Probosutedjo sangat tidak bersimpati dengan sikap pemerintah yang terlalu memanjakan pengusaha, yang bahkan mudah mengobral gelar patriot atau pahlawan. Pada 1991, Probo menerima undangan dari Ditjen Pajak, untuk menerima penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar bersama sejumlah konglomerat lainnya. Awalnya Probo senang, namun kesenangan berubah seketika menjadi tidak bersimpati oleh sepotong kalimat yang tertulis di undangan itu, “Pembayar pajak adalah patriot bangsa….”

Patriot adalah gelar mulia. Hanya pembela bangsa dan negara, serta pejuang kemerdekaanlah yang layak menerimanya. Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Pengusaha yang membayar pajak, terbukti adalah mereka yang memperoleh berbagai fasilitas dan kredit lunak dalam jumlah yang besar dari pemerintah.

Probo seringkali menantang pemerintah, agar menaikkan pajak barang-barang dan rumah mewah, sebagai salah satu cara untuk mempersempit kesenjangan sosial, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Pengenaan pajak PBB lebih progresif dapat mewujudkan pemerataan.
Usulan Probo, itu sepi-sepi saja dari tanggapan petinggi negara, termasuk dari wakil rakyat yang duduk di lembaga DPR/MPR. Padahal, negara tetangga Singapura pun berani memungut pajak mobil yang tinggi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pinjaman dari negara lain,

Naikkan Pendapatan Rakyat Kecil
Probo melihat pemerintah lebih suka mengejar sumber dana yang sudah tampak di depan mata, seperti pengu-rangan subsidi, sementara gaji dan penghasilan pegawai negeri dan tentara tak naik-naik. Pertumbuhan ekonomi nasional selalu dihitung secara makro, padahal tentara, pegawai negeri, buruh hingga petani sama sekali tak menikmati pertumbuhan itu.

Probosutedjo, 1995, pernah menyerukan kenaik-an 100 persen gaji tentara dan pegawai negeri, dan setiap tahun naik 25 persen. Kenaikan penghasilan mereka akan bisa mendong-krak daya beli masyarakat, tanpa harus menunggu tetesan dari konglomerat, sesuai teori pembangunan trickle down effect. Dengan daya beli masyarakat yang naik, industri akan maju dan iklim investasi ikut membaik pula.

Daya beli masyarakat yang mentok telah membuat ruang gerak pengusaha semakin sempit. Pengusaha lebih tertarik memperluas usaha di luar negeri, apalagi iklim investasinya lebih baik.

Guna menyuarakan prinsip-prinsip dan mewu-judkan hasratnya membantu perjuangan masyarakat dan pengusaha kecil, Probo kemudian aktif di sejumlah organisasi profesi. Di antaranya, sebagai Ketua Dewan Penasihat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Ketua Dewan Pengusaha Swasta Nasional (DPSN), Ketua Dewan Perunggasan Indonesia (Deperindo), Ketua Majelis Pertimbangan Kadin Indonesia, Ketua Presidium Harian Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ketua Dewan Pembina Badan Koordinasi Pengusaha Menengah dan Kecuil (BKPMK), dan Ketua Dewan Pembina Bakornas Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia (PKMI).

Selain itu, Probo bergerak pula mendidik generasi muda berwiraswasta, dengan mendirikan Akademi Wiraswasta Dewantara, yang kemudian bergabung dalam Universitas Mercu Buana. Probo telah meningkatkan kesadaran serta kesiapan masyarakat tentang tanggungjawab berikut masa depannya. Probo menanamkan prinsip, dalam upaya meningkatkan taraf hidup, setiap orang harus mengeluarkan keringat.

Dalam konteks ini, Probo sungguh berperan sebagai guru pengusaha, khususnya mempersiapkan pengusaha pribumi dan generasi muda. Pada saat usaha bisnis Probo sedang maju-majunya, ia lalu bergerak tak hanya mencari keuntungan semata. Ia bukan orang serakah.

Lontarkan Kritik Terbuka
Dalam sosok sebagai guru pengusaha, Probo berani mengungkapkan kegelisahan hatinya. Ia juga rajin melon-tarkan kritik secara terbuka, baik kepada pemerintah, pengusaha, hingga kepada teman maupun saudara-saudaranya.

Di awal dekade 1980-an, ketika Pak Harto berkuasa, banyak pihak yang sudah menganggap Probo sebagai eksponen utama yang melancarkan kritik terhadap praktek-praktek monopoli dan oligopoli. Bagi Probo, pengusaha sudah seharus-nya memiliki komitmen terhadap pengembangan koperasi dan usaha kecil, disertai tindakan konkrit. Pengusaha harus memiliki tanggungjawab sosial kepada lingkungan, dengan memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga sosial-keagamaan.

Probo, ketika itu secara blak-blakan pernah mengungkapkan berbagai bentuk penyelewengan yang terjadi di kalangan pejabat. Mereka, kata Probo, bukanlah mengabdi kepada rakyat, tetapi sebaliknya, meminta rakyat melayani. Probo sudah memiliki keberanian yang masih sangat langka ketika itu, untuk membuka praktek-praktek kotor para penguasa dan pengusaha, serta keprihatinan terhadap kaum miskin yang terpinggirkan.

Probo memang memiliki posisi yang unik, pengusaha sekaligus adik kandung Presiden Soeharto. Posisi unik itu, justru ia manfaatkan untuk kepentingan lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Dia memiliki keterikatan jiwa dan kepedulian untuk membantu rakyat kecil.

Probo akan merasa berdosa, apabila menyaksikan ketidakadilan dalam pembangunan, namun tidak mengingatkan teman-temannya yang sedang memperoleh kepercayaan menangani pembangunan itu berbuat salah atau tidak jujur. Atau, teman-teman itu kurang memperhatikan nasib rakyat kecil yang dahulu berjuang mengusir penjajah, serta berusaha membebaskan diri dari belenggu kemiskinan. Probo berprinsip, teman yang baik akan mencegah kesalahan terus berlanjut, walau risikonya teman akan tersinggung, merasa digurui atau merasa dipermalukan.

Probo pernah menyampai-kan berbagai peringatan, yang ia tuangkan dalam rubrik Ngudhar Roso Mulat Saliro, yang artinya, ‘meng-ungkap isi hati dan mawas diri’, di harian Berita Buana, Jakarta. Dengan maksud yang mulia, para pejuang kemerdekaan dan keturun-annya harus lebih utama dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, agar tidak timbul kecemburuan sosial. Sedangkan, segala sesuatu yang sudah terlanjur terjadi, itu harus ditata kembali demi terwujudnya masyarakat yang toto, titi, dan tentrem. ► mti/ht-ms-tsl
 

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)