BERITA

H Probosutedjo

Ungkapan dari Penjara Cipinang

Mungkinkah aku mati karena peluru?
Tidak.
Karena aku tidak sebodoh itu.
Mungkinkah aku mati karena pisau ?
Tidak.
Karena aku pandai menangkis senjata tajam.
Mungkinkah aku mati lemas di pantai bebas?
Tidak.
Karena aku terbiasa merenangi laut biru.
Mungkinkah aku mati menyaksikan ketidakadilan?
Tentu.
Jika hatimu tergetar melihat ketidakadilan?
Kau adalah sahabatku.

Rupanya banyak orang yang diperlakukan tidak adil dalam peradilan dan telah menjadi penghuni penjara.

Terasa adanya berbagai ketidakwajaran dalam mengadili tuduhan korupsi PT Menara Hutan Buana (PT MHB) yang melibatkan Probosutedjo. Jaksa Penuntut Umum di bawah pimpinan I Ketut Murtika, SH, mencari kesalahan dan tidak memperhatikan masalah yang mendasar.
Tidak diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa yang dibangun oleh PT MHB adalah HTI bahan baku pulp, bertujuan untuk membangun industri pulp tercantum dalam SKHPHTI, tidak pernah terungkap.

Pembangunan HTI Pulp, berbeda dengan HTI bahan baku pertukangan yang produknya untuk menghasilkan bahan baku mebel dan bahan bangunan. Pendanaan pembangunan HTI Pulp, berdasarkan SKB Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan sama sekali tidak diungkap.

Persentase pendanaan pembangunan HTI yang ditentukan dalam SKB Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan tidak terungkap. Bahwa pembangunan HTI, terutama HTI Pulp merupakan proyek PELOPOR/PIONEERING proyek yang belum pernah ada sebelumnya, tidak pernah terungkap.

Memori Peninjauan Kembali (PK) yang kami ajukan terbagi dua. Pertama, memori yang saya susun berdasarkan PP No.7 tahun 1990 SKB Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan, dibantu oleh seorang ahli perbankan yang turut menyusun SKB Menhut dan Menkeu. Kedua, disusun oleh tim penasehat hukum dalam mengajukan Memori Peninjauan Kembali (PK) dari segi hukum.

HTI Pulp merupakan proyek pelopor, karena belum pernah ada sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1990 khusus mengatur/menentukan realisasi Proyek Pembangunan Hutan Tanaman Industri disingkat menjadi proyek HTI.

Mengingat puluhan juta hektar hutan tidak produktif menjadi hutan produktif berkesinambungan (silvikultur). Pemerintah membuat Peraturan Khusus untuk membangun hutan rusak tidak produktif yang berkesinambungan, untuk mengembalikan kualitas sumber daya alam dan meningkatkan SDM dengan menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha.

Peraturan Pemerintah yang dikhususkan untuk mengatur dan menentukan pembangunan hutan yang rusak yang tidak produktif menjadi hutan produktif berkesinambungan yang besar manfaatnya bagi kehidupan rakyat, adalah peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990, tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 1990, masuk Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No.11. Penjelasannya masuk dalam Tambahan Lembaran Negara No.3404.

PP No.7 Tahun 1990 tersebut terdiri dari 22 pasal, dan setiap pasal bermuatan tujuan utama dari pembangunan HTI. Hanya Pasal 22 yang tidak ada kata HTI, merupakan pasal penutup, kalimatnya berbunyi: "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia."

Berdasarkan pasal 22 PP No.7 Tahun 1990, para penegak hukum harus tahu dan harus memahami isi dan makna peraturan Pemerintah tersebut. Setidaknya para penegak hukum, polisi, jaksa dan terutama hakim yang ditugasi menyelesaikan masalah pembangunan HTI, terutama HTI bahan baku pulp, harus menguasai dan memahami isi dan tujuan pembangunan HTI yang memang belum pernah ada sebelumnya, yang berarti ini merupakan proyek pelopor dalam pembangunan HTI yang sangat besar manfaatnya bagi pembangunan ekonomi bangsa.

Tetapi kenyataan membuktikan bahwa jaksa dan hakim yang ditugasi menangani masalah HTI milik PT MHB jelas tidak memahami PP No.7 Tahun 1990 dan SKB Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan yang menentukan pendanaan pembangunan HTI.

Penegak hukum terutama Hakim Agung, bisa dinilai menghambat kelancaran pembangunan ekonomi bangsa, karena tidak memahami/tidak mengerti tujuan pembangunan HTI Pulp, yang merupakan pioneering proyek meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan berkembang.
Baca PP No.7 Tahun 1990, pasal demi pasal semua bermuatan petunjuk, manfaat dan fungsi dari pembangunan HTI.

Untuk jelasnya ikutilah isi Memori Peninjauan Kembali H. Probosutedjo dalam Memori Permohonan Peninjauan Kembali beserta lampiran-lampiran.

Keputusan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Iskandar Kamil, yang merupakan Hakim Agung dari Mahkamah Agung RI, dalam perkara korupsi HTI Pulp milik PT MHB jelas "KELIRU" dan menyimpang dari ketentuan pembangunan HTI. Maka dari itu siapa yang dirugikan, pemerintah atau PT Menara Hutan Buana? Ikutilah Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Jakarta, 11 Maret 2006. Pembahas PP No.7 Tahun 1990: H. Probosutedjo ► e-ti
 

Daftar Isi
1. Dari Penulis …… iii
2. Isi Memori Peninjauan Kembali ….. 01
3. Pokok-pokok yang penting PP No.7 Tahun 1990 …… 07
4. Penjelasan dalam lampiran atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1990 …… 2 4
5. Resume/kesimpulan ……. 47
6. Lampiran-Lampiran ……. 59
7. Bukti transfer ke rekening Meteri Kehutanan ….. 63
8. Berita acara penyetoran uang pengganti pada Negara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ….. 65
9. Tanda terima pembayaran (Denda/Biaya Perkara), dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat …… 67
10. Berita Acara Pembayaran Denda dan Biaya Perkara, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ……. 69
11. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNO.7 Tahun 1990 Tanggal16 Maret 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Tanggal 16 Maret 1990 ….. 71
12. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri ….. 89
13. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan danMenteri Keuangan Republik Indonesia NO.496/Kpts-II/94 dan NO. 533/KMK.017/1994 Tentang Ketentuan-Ketentuan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman yang Berasal dari Dana Reboisasi dalam Pembangunan Hutan Tanaman Industri …. 105
14. Pokok -Pokok Temuan Audit Khusus Terhadap PT. Menara Hutan Buana …. 119
15. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 196/Kpts-II/1990 …. 129
16. Keterangan/ Penjelasan Kredit PT. Menara Hutan Buana ( PT. MHB ). …. 185

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)