BERITA

H Probosutedjo

Pak Harto Sedih

Tujuh tahun era reformasi, bangsa ini belum bisa keluar dari berbagai permasalahan, kesulitan ekonomi dan gangguan keamanan. Bahkan kemiskinan semakin menggurita sehingga terjadi busung lapar. Penegakan HAM pun justru cenderung mengesampingkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Melihat keadaan ini, Pak Harto sangat sedih. Padahal beberapa negara yang juga mengalami krisis moneter tujuh tahun lalu, kini perekonomiannya sudah maju dan tak ada gangguan keamanan.

Sebagaimana diungkapkan oleh adik-nya, Probosutedjo, dalam percakap-an dengan Wartawan Tokoh Indone-sia, kesedihan Pak Harto semakin mendalam manakala belum melihat tampilnya pemimpin yang sungguh-sungguh memahami permasalahan bangsa ini. Beberapa pemimpin yang tampil, selain tampaknya kurang memahami permasalahan bangsa, juga tidak punya keberanian menghadapi segala macam kesulitan bangsa dan negara ini.

Para pemim-pin, dalam pandangan Pak Harto, masih hanya sibuk mencari dan menggalang dukungan politik, berkoalisi sana-sini, demi kelanggengan kekuasaannya semata.
Kesedihan Presiden Kedua Republik Indonesia, HM Soeharto, yang pada pertengahan tahun delapan puluhan dianugerahi gelar Bapak Pem-bangunan Nasional itu, adalah juga kesedihan rakyat kebanyakan yang mengalami tekanan kesulitan hidup yang makin berat dalam bebera-pa tahun terakhir ini.

Busung lapar terjadi. Antri memperoleh raskin (beras untuk rakyat miskin) sudah menjadi pemandangan yang biasa. Demikian juga antri minyak tanah. Pengangguran pun semakin me-ningkat. Ada anak sekolah kelas IV SD gantung diri karena tidak bisa membayar uang sekolah.

Kualitas manusia Indonesia pun bukannya makin meningkat, malah makin terpuruk. Di-tambah lagi dengan memuncaknya rasa takut akibat keamanan yang tidak terjaga. Tejadi pe-ngeboman di banyak tempat yang menewaskan banyak jiwa yang tak bersalah. Penjarahan dan penghakiman sendiri seolah menjadi hal yang lumrah.

Pak Harto akhirnya menjadi sangat berduka karena melihat masyarakat busung lapar, melihat bom terjadi dan bencana di mana-mana. “Melihat itu Pak Harto sedih dan berduka sekali,” kata Probo.

“Bandingkan jamannya Pak Harto, terutama tidak ada pengeboman karena rakyat rajin melakukan Siskamling,” ungkap Probo. Seka-rang, keluhnya, karena semua anti sama militer, padahal militer mestinya bisa dimanfaatkan untuk mencegah jangan sampai terjadi penge-boman dan sebagainya. Tapi karena kebodoh-an, militer dicurigai.

Mestinya militer diajak kerjasama asalkan jangan berkuasa, tapi ada kerjasama. Ini militer dicurigai terus, sama sekali disingkirkan, lalu akhirnya terjadi pengeboman di mana-mana.
Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab juga dikesampingkan justru dengan dalih pem-berlakukan hak azasi manusia. Setiap individu bebas melakukan kehendaknya. Akibatnya si lemah semakin tertindas, si kaya semakin kaya, hypermarket bertumbuh melindas pasar tradisional.

Dalam kondisi yang demikian sulit itu, terjadi pula bencana kece-lakaan beruntun, banjir, gempa dan tsunami yang menelan ratusan ribu korban jiwa dan menyengsarakan jutaan rakyat. “Saat terjadinya berbagai bencana itu, kesedihan Pak Harto berubah menjadi kedukaan yang mendalam,” ungkap Probo.

Menurut Probosutedjo, kesedihan Pak Harto juga dinyatakan manakala mendengar disebarkannya informasi sesat yang menggambarkan seolah-olah Pak Harto sebagai penyebab semua kesulitan bangsa ini. Seolah-olah pemerintahan Orde Baru hanya melakukan yang buruk, korupsi dan lain sebagainya. Seolah-olah pemerintah Orde Baru tidak pernah melakukan pembangunan di negeri ini.

Padahal, sebagai suatu gambaran, sesung-guhnya dalam kepemimpinan Pak Harto, Indo-nesia pernah mencatat prestasi penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Data membuk-tikan, pada 1970, jumlah penduduk miskin mencapai 67%, berhasil ditekan menjadi 11.86% pada 1996. “Sebuah prestasi yang tidak kecil diukur dari pengalaman negara mana pun di dunia dalam menanggulangi kemiskinan,” sebagaimana diakui Menko Kesra Alwi Shihab.

Namun, keadaan berubah demikian cepat ketika krisis ekonomi melanda pada 1997 dan kemudian diikuti gerakan reformasi yang tidak terkendali. “Semua proses penurunan angka kemiskinan terhenti, bahkan hasil-hasil yang selama ini dicapai dengan kerja keras itu sebagian besar telah terhapus dalam waktu yang relatif singkat,” kata Alwi Shihab dalam situs resmi Menko Kesra.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), jika pada 1996 jumlah penduduk miskin sudah hanya 11.86%, pada 2003 meningkat menjadi 37,4 juta atau sekitar 17,4% dan pada 2004 diperkirakan menjadi 36,1 juta atau masih sebe-sar 16,6% dari seluruh penduduk Indonesia.

Laporan Pembangunan Manusia 2004, badan internasional yang bernaung di bawah organisa-si PBB, United Nations Development Programme (UNDP), juga mengungkapkan kondisi kualitas (fisik) manusia Indonesia yang makin sangat memprihatinkan. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang mencermin-kan tingkat kesehatan, pendidikan dan ekonomi rata-rata penduduk menempatkan Indonesia pada peringkat 111 dari 175 negara, jauh di bawah peringkat negara-negara tetangga seperti Singapura (25), Brunei (33), Malaysia (58), Thailand (76) dan Filipina (83). Bahkan lebih rendah dari negara-negara terbelakang seperti Kirgistan (110), Guinea-Katulistiwa (109) dan Aljazair (108).

Demikian pula perkembangan tingkat daya saing Indonesia ternyata sangat rendah diban-dingkan negara-negara berkembang lain, baik itu “Daya Saing Bangsa” maupun “Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)”. Sebagaimana terungkap dalam diskusi pengurus ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat kala melakukan kunjungan kerja ke Redaksi “PR”, Kamis (19/2/2004). ISEI mengomentari hasil penelitian Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang mengatakan bahwa 110 juta rakyat Indonesia terancam miskin.

ISEI Jabar mengungkapkan, tingkat “Daya Saing Bangsa” pada 2000, Indonesia hanya berada pada posisi ke 44 dari 45 negara ber-kembang. Begitu pula 2001, berada pada posisi ke 46 dari 47 negara berkembang. Bahkan tahun 2002, menduduki peringkat paling bawah yakni posisi 49 dari 49 negara berkembang.

Kondisi yang memprihatinkan ini, terjadi pula pada tingkat “Daya Saing SDM”. Pada tahun 2000, Indonesia berada pada posisi ke 43 dari 45 negara lainnya. Tahun 2001, pada posisi ke 45 dari 47 negara. Kemudian tahun 2002, berada pada posisi ke 48 dari 49 negara. Belum lagi dalam hal daya saing untuk menarik investasi, Indonesia berada pada posisi kedua dari bawah.

Tidak Ada Orang Kuat
Pak Harto menyatakan para pemimpin bangsa saat ini masih seolah belum mengerti dan tak tahu apa permasalahan bangsa. “Inilah yang membuat Pak Harto sedih,” kata Probosutedjo, adik seibu Pak Harto. Pak Harto bersedih melihat banyaknya pemimpin yang tidak memahami permasalahan bangsa sehingga tidak ada seorang pun yang berani berbuat sesuatu untuk mengatasi permasalahan bangsanya.

Probo juga mengungkapkan pengalaman menariknya baru-baru ini, tatkala kedatangan mitra usaha, Doktor Graaf, dari Jerman. Graaf, pemilik industri raksasa alat-alat rumahtangga TEKA Kuchentechnik di Jerman dan Spanyol. Menurut Graaf, kepada Probo, saat ini di Indonesia sudah tidak ada lagi orang kuat (pemimpin), sehingga keadaan sulit menjadi berlarut-larut begini. “Sayang, negara yang begitu besar, yang begitu makmur, tidak ada orang kuat,” ujar Graaf.

Memang, kata Probo, kelihatannya keba-nyakan pemimpin saat ini masih saja tak tahu apa permasalahan bangsanya. Padahal melihat dan mengidentifikasinya mudah sekali, yakni persoalan kemiskinan. Lalu, kalau benar mereka tidak memahami masalah, sudah pasti mereka tidaklah memiliki strategi jitu untuk mengatasi kemiskinan itu.

Probo menyebutkan setiap pemimpin harus lebih dahulu bisa memahami masalah, ke-mudian baru menentukan bagaimana stra-tegi mengatasi kesulitan dan permasalahan bangsa. Strategi kemudian dituangkan da-lam program supaya tepat pelaksanaannya. Jadi, kemiskinan itu harus diatasi. Caranya bagaimana, Probo menyebutkan justru hal itulah yang sampai sekarang belum terlihat diketahui para pemimpin yang berakibat segala permasalahan tetap berlarut-larut begini.

Pemimpin bangsa, karena tidak mengetahui strategi pemecahan masalah, maka apapun yang dilakukannya menjadi selalu tidak pernah cocok. Seperti, kata Probo, Presiden pengganti Habibie, ataupun Habibienya sendiri, itu seperti tidak tahu apa yang harus ditempuh untuk mengatasi ke-sulitan dan permasalahan bangsa.

Habibie, misalnya, ia mengatasi kesulitan bangsa dengan membebaskan demokrasi sebebas-bebasnya. Habibie memberlakukan demokrasi liberal, semua orang boleh bicara. Namun pertanyaannya, apakah cara begitu sudah tepat.
Kemudian Gus Dur, dengan strategi membe-baskan PKI. Semua ajaran, termasuk ajaran ateis, boleh diajarkan di Indonesia. Apakah cocok? Ternyata tidak cocok sebab tidak bisa menyelesaikan masalah. Jamannya Megawati, ingin menyatukan bangsa dengan bergotong-royong, namun jiwa gotong royong yang dimaksudkannya belum jelas.

Begitu pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Probo melihat, juga belum memiliki strategi pemecahan masalah bangsa. “Tampaknya belum memiliki program sehingga apa strateginya menjadi belum jelas pula,” kata Probo.

Probo menyebutkan para pemimpin di era reformasi belum banyak yang mempunyai strategi pemecahan masalah sebrilian Pak Harto. Pak Harto menerapkan strategi Trilogi Pembangunan, yakni stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. “Itulah strategi yang ditempuh oleh Pak Harto. Sementara pemimpin sesudahnya belum punya strategi yang jelas,” kata Probo.
Strategi Trilogi Pembangunan, itu adalah strategi yang terakhir ditempuh Pak Harto setelah melalui sejumlah pengujian empirik di lapangan.

Menurut Probo, jika saja strategi Pak Harto itu dianggap memang tidak cocok lagi, lalu strategi apa yang dimiliki pemimpin sekarang?

Kemanusiaan yang Beradab
Probo menyebutkan, satu hal lain yang juga turut membuat Pak Harto sering prihatin adalah, ini eranya reformasi dalam semua bidang lalu muncullah opini dan anggapan negatif bahwa semua yang dilakukan oleh Orde Baru adalah salah.

Kesedihan lain Pak Harto, selama hampir delapan tahun usia reformasi, terkait cara-cara yang ditempuh dengan mengedepankan isu hak asasi manusia, kebebasan sebebas-bebasnya, tanpa menyadari bahwa mengedepankan hak asasi manusia sama dengan hak-hak perorangan. Padahal, apa yang mereka maksud hak-hak asasi manusia hanya cocok di negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika dan Eropa.

Kalau keadaan Indonesia sudah seperti Amerika atau Inggris, kata Probo, hak asasi memang harus ditempuh sebab setiap orang harus memikirkan kepentingan pribadinya. Pemerintah pun sudah bisa mengatasi segala kesulitan. Seperti kemiskinan yang terjadi di Amerika dan Inggris sudah diambilalih pemerintah sehingga tidak ada orang terlantar. Berbeda di Indonesia, pemerintah belum sang-gup mengambil peranan mengatasi kemiskinan rakyat.

Kini, di Indonesia, hak asasi manusia itu diartikan dan diimplementasikan dengan mengedepankan hak-hak perorangan. Akibat kesalahpahaman demikian, maka yang sekarang terjadi dan tumbuh adalah orang tidak lagi memikirkan kepentingan orang lain, tidak ada lagi yang memikirkan kemiskinan, tidak ada yang memikirkan penderitaan rakyat kecil. Semuanya sibuk bicara hak-hak perorangan, memikirkan dirinya sendiri, yang kalau istilah Jakarta ‘siapa lo siapa gue’. Nasib yang lemah, menjadi tidak mendapat apa-apa.

Pada jaman Pak Harto, makna hak-hak asasi atau hak-hak perorangan itu diimplementasikan sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, orang kaya harus memikirkan orang mis-kin, tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri.

Menurut Probo, cara mengentaskan kemiskin-an haruslah dengan bergotong royong. Orang kaya harus membantu orang miskin. Sama seperti ajaran agama Islam, bahwa orang kaya harus membantu orang miskin. Demikian pula agama lain selalu mengajarkan sama, orang kaya harus membantu orang miskin.

Tetapi sekarang kenyataannya tidak demi-kian. Akibat yang terlihat terjadi busung lapar di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak mesti terjadi kalau ada rasa kekeluargaan, yaitu orang kaya membantu orang miskin.
Probo mengulangi bahwa Pemerintah Indone-sia berbeda dengan Pemerintah Amerika dan Inggris yang sudah kuat.

Negara maju ini sudah bisa mengatasi segala kesulitan, membantu orang miskin. Karena itu, Indonesia tidak bisa serta-merta meniru Amerika atau Inggris dengan kebebasan liberalnya. Di kedua negara itu, orang yang tidak memiliki pekerjaan memperoleh tunjangan supaya bisa hidup.

“Di Indonesia mana ada tunjangan bagi orang yang tidak bekerja. Mereka dibiarkan saja, kalau tidak bekerja, ya terlantar. Menyekolahkan anak saja tidak sanggup, sampai anaknya gantung diri. Nah, keadaan yang seperti inilah yang belum dipahami oleh para pemimpin kita, sehingga turut mengutamakan kebebasan hak asasi, tapi bukan kemanusiaan,” kata Probo.

Kesenjangan Makin Lebar
Sekarang yang paling menyedihkan Pak Harto lagi, kekuatiran kalau nanti terjadi kesen-jangan ekonomi yang makin melebar. Kelihatan-nya kesenjangan yang melebar itu sudah terlihat makin nyata. Indikasinya, antara lain, dalam keadaan kesulitan ekonomi melanda kebanyak-an rakyat, justru bertumbuh hypermarket dan apartemen mewah di mana-mana. “Kalau ini sampai terjadi berlarut-larut, apakah kita masih bisa mewujudkan cita-cita NKRI?” ujar Probo.

Sekarang dengan otonomi daerah pun terlihat bagaimana daerah-daerah yang kaya bisa membangun daerahnya secara berlebihan. Uang masuknya berlebihan, sehingga pejabat-pe-jabatnya mewah-mewah, gajinya jauh lebih tinggi dari orang dari daerah miskin. Di NTT kekurangan, di Jawa juga begitu, sebab penghasilan tidak ada. Kalau begini, keinginan mencita-citakan negara kesatuan pun akan semakin sulit terwujud.

Probo juga menyoroti adanya keinginan membentuk pendidikan yang agamais tapi nyatanya ajaran nonagama diperbolehkan terbit. Seperti ajaran PKI, yang jelas-jelas tidak mengakui ajaran agama. Ajaran PKI boleh diter-bitkan dan dijual bebas di mana-mana. “Kalau dulu, jaman Orde Baru, jelas itu dilarang karena berbahaya demi generasi penerus. Tapi, sekarang dianggapnya, ya biar saja demi kebebasan. Ya kebebasan yang akibatnya begi-ni,” keluh Probo, mengutip keluhan Pak Harto.

Menurut Probo, negara-negara yang masih berkembang, atau baru merdeka tidak ada membebaskan negaranya dengan hak asasi sebebas-bebasnya. Singapura bisa maju karena tidak terlalu bebas memberikan hak asasi. Di sana koran yang terbit hanya satu. Tapi orang Amerika dan sebagainya, diam saja, karena melihat Singapura sudah makmur sejahtera.

Di Cina jauh lebih keras lagi. Semua dikendalikan pemerintah diarahkan ke mana tujuannya. Tetapi kenyataan, Cina sekarang makmur bisa menabung dan tabungannya banyak sekali. Indonesia, kalau mau ikut-ikutan negara maju, mestinya tunggu dulu. “Sebenar-nya, sama halnya dengan pejabat-pejabat, pembesar-pembesar itu, apa mau dicampur dengan rakyat miskin? Susah, kan nggak mau. Jadi harus diangkat dulu yang miskin itu,” ujar Probo memberi gambaran.

Penyebab Kemiskinan
Probo menyatakan keprihatinan bahwa sungguh memalukan, Indonesia yang sudah 60 tahun merdeka, terlepas dari penjajah, namun rakyatnya masih sangat miskin. Masih banyak yang busung lapar, penyakit polio,dan jutaan anak putus sekolah karena orang tuanya kurang mampu dan pemerintah memungut biaya yang tidak terjangkau oleh rakyat kecil.

Setelah 60 tahun merdeka, menurutnya, tidak semestinya pemerintah mencari pinjaman luar negeri bermilyar-milyar dolar. Dia memberi contoh, Malaysia, Singapura, Philipina, Taiwan dan Korea Selatan yang dulunya dijajah bangsa asing, kini sudah mandiri. Rakyatnya sudah hidup sejahtera. Pemerintahnya tidak memiliki utang luar negeri seperti Indonesia.

Probo juga berharap agar pemerintah menyelusuri penyebab kemiskinan rakyat yang berlarut-larut itu. Lalu dia menyebut beberapa penyebab kemiskinan di negeri ini. Pertama, pada awalnya karena keterbelakangan akibat dijajah Belanda 350 tahun. Tapi bangsa lain di Asia yang dulu dijajah bangsa asing, kini sudah sejahtera.

Kedua, kemiskinan terjadi akibat kebodohan. Kebodohan ini terus berlarut-larut karena pemerintah kurang memperhatikan pendidikan. Di negara maju, pendidikan diutamakan. Seluruh biaya, mulai sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas bahkan sampai perguruan tinggi, ditanggung oleh pemerintahnya. Karena pendidikan adalah human investment yang penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya masa depan bangsa, tergantung dari keberhasilan pendidikan rakyatnya.

Menurut Probo, hal inilah salah satu yang sangat mempihatinkan di negara ini. Biaya pendidikan, bukan saja belum dapat ditanggung pemerintah bahkan dinaikkan sampai jutaan dan ratusan juta rupiah. Fakultas kedokteran, misalnya, sampai lima ratusan juta rupiah. Sehingga anak petani dan pegawai negeri tidak mungkin menjadi dokter. “Jangankan masuk Fakultas Kedokteran, masuk SLTA saja sudah banyak yang tidak mampu,” keluhnya. Jika keadaan ini dibiarkan, menurut Probo, kebodohan bangsa ini akan terus berlarut-larut dan kemiskinan pun akan terus membelenggu.

Ketiga, kemiskinan akibat kemalasan. Kemalasan rakyat Indonesia timbul sebagai akibat dari kebodohan. Dan anehnya, kemalasan ini merasuk ke berbagai sendi kehidupan bangsa dan negara ini. Menurut pengusaha pindiri Mercu Buana Group ini, kita malas karena ada tanah begitu luas dan subur namun menjadi belukar saja. Padahal kalau diolah, itu menjadi sumber pendapatan yang sangat tinggi.

Misalnya dengan membangun HTI (Hutan Tanaman Industri) pulp, akan menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Sehingga sumber daya alam yang melimpah dan tanah yang subur tidak dibiarkan terlantar. Seharusnya tanah yang subur, karena curah hujan yang melimpah, bisa diolah untuk menyejahterakan rakyat. Sehingga pemerintah Indonesia tidak perlu mencari pinjaman ke luar negeri. Bahkan seharusnya setiap tahun pemerintah memperoleh surplus anggaran.

Tetapi akibat malas, bodoh sehingga banyak rakyat dan pemimpin yang kemelindi (sok rumongso biso ora biso ngrumongsani). Sekarang terkesan semakin banyak orang Indonesia malas dan sering kemilindi. Pemimpin (orang) sok merasa dirinya pintar tapi tidak tahu sampai di mana kekurangannya.

“Banyak orang Indonesia merasa dirinya hebat, saya bisa jadi presiden, saya bisa jadi menteri, saya bisa menjadi pejabat, tapi akhirnya tidak bisa berbuat sesuatu. Dan itulah yang sesungguhnya terjadi dan menjadi penyakit. Kalau penyakit itu tidak disadari betul-betul celaka,” Probo mengingatkan.
Probo menyebutkan keadaan yang sebenarnya sekarang terjadi di Indonesia itu, tampak kurang dipahami oleh para pemimpin. Yakni permasalahan keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, kemalasan dan kemilindi atau disingkat 5-K. Dua masalah terakhir (kemalasan dan kemilindi) merambah dalam beberapa tahun terakhir ini.

Keterbelakangan terjadi akibat kita 350 tahun dijajah Belanda. Kebodohan, itu sesuai peringkat Indonesia di urutan 111 dari 175 negara, jauh di bawah peringkat negara-negara tetangga seperti Singapura (25), Brunei (33), Malaysia (58), Thailand (76) dan Filipina (83). Bahkan lebih rendah dari negara-negara terbelakang seperti Kirgistan (110), Guinea-Katulistiwa (109) dan Aljazair (108).

Pemimpin Sibuk Cari Dukungan
Para pemimpin saat ini terkesan hanya sibuk mencari dukungan politik. Seperti Presiden Yudhoyono yang membentuk kabinet koalisi, di mana orang-orang partai diangkat semuanya supaya aman di parlemen, supaya tidak ada oposisi yang bisa menjatuhkan dia.

Apakah dia itu takut dijatuhkan? Mestinya, kata Probo, tidak perlu takut kalau betul-betul memahami keadaan rakyat Indonesia, dan tahu strategi bagaimana membangun bangsa. “Jika memahami permasalahan bangsa, dan tahu strategi memecahkannya, kenapa mesti takut? Kenapa harus membentuk kabinet koalisi? Kenapa tidak membentuk zaken kabinet yang terdiri orang-orang pintar?”

Probo menyebutkan bagaimana Pak Harto, mengumpulkan orang-orang pintar dalam Kabinet Pembangunan I, II, III dan seterusnya. Termasuk Pak Radius almarhum.
Dia menjabat mulai dari Gubernur Bank Indonesia, kemudian Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menko Ekuin, itu luar biasa.

Satu hal yang terkesan dari Radius bagi Probo, tatkala dahulu berbincang-bincang mengenai pembagian hasil kontrak kerja minyak. Dahulu dalam kontrak bagi hasil (production sharing contract) itu 65:35, 65% untuk pemerintah dan 35% untuk asing seperti Caltex. Tapi Radius, selaku Menteri Keuangan mengusulkan sama Pak Harto dan disetujui, kontrak sebaiknya diubah jangan 65:35, tapi 90:10. Sebab pihak asing dengan 10% sudah untung.

Akhirnya tawar-menawar, jadilah 15% untuk asing, pemerintah mendapat 85%. Ada kenaikan pendapatan pemerintah sampai 20 persen. Mestinya, kontrak bagi hasil seperti Freeport, yang terjadi di Irian, itu pun ditinjau kembali karena keuntungan asing terlalu besar. “Mestinya orang asing malu mengambil keuntungan besar dari negara yang miskin-miskin seperti Indonesia,” kata Probo. Selanjutnya baca: Mari Melihat jernih. Selengkapnya baca Majalah Tokoh Indonesia Edisi 21 ► mti/ht-ms-crs
 

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)