==   1   2   3   ==

DR. Ir. Nurdin Tampubolon (3)

Strategi Pembagunan Berbasis Sumberdaya Lokal

Apakah pembangunan berbasis sumberdaya lokal ikut Anda agendakan saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu?

Iya, jelas, jelas makanya sampai di tahap akhir saya masih ikut bertarung walau ada permainan politik di situ. Masalahnya adalah saya bukan orang partai.

Agenda kita mensejahterakan rakyat hanya dengan cara itu, menghidupkan agroindustri dan agrobisnis karena rakyat kita 85 persen hidup dari pertanian atau pedesaan. Berarti pertanian itu yang harus dibangun. Sejarah pun menunjukkan nenek moyang kita dahulu sumber pendapatannya dari pertanian. Sekarang, bagaimana cara agar pertanian lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat berproduksi dengan kualitas bagus. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Pertanian adalah inti perekonomian kita.

Apa saja bentuk konkrit agenda Anda yang disampaikan ketika itu?

Kalau saya jadi gubernur, ketika itu saya katakan, sekolah-sekolah akan saya bangun dengan berbasis teknologi pertanian, kalau dia sekolah teknik. Kalau dia sekolah ekonomi, ekonomi pertanian. Atau, sekolah apapun dia akan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertanian dan pariwisata.

Kita harus lihat sepuluh, dua puluh, limapuluh hingga seratus dan limaratus tahun ke depan. Kalau kita gagal membangun teknologi pertanian di Indonesia maka kita akan semakin terpuruk. Sejarah menunjukkan, Thailand maju karena pertanian, Malaysia maju karena pertanian, Vietnam juga begitu. Negara maju seperti Inggris Perancis mereka maju karena pertaniannya maju, dari hasil pertanian itulah mereka membangun dan mengembangkan teknologi atau industri lain karena mereka sudah mempunyai duit, basis, based load. Tapi pertanian mereka tetap kuat sebagai basic.

Kenapa hasil industri pertanian luar lebih murah daripada hasil pertanian Indonesia, itu karena industri pertanian kita produktivitasnya sangat rendah dan berbiaya sangat tinggi. Kalaupun kita bersaing harga kita sudah terlalu mahal. Produk industri mereka masuk ke Indonesia lebih murah jadinya.

Belum lagi kita membuat over valued exchange rate, dimana kurs yang kita pakai ditetapkan oleh pemerintah sehingga over valued. Jadi kurs belum bebas bergerak sehingga ekspor kita menjadi terhambat. Produksi dalam negeri menjadi mahal sementara produksi luar lebih murah karena pemerintah harus bayar selisih kurs dolarnya. Kita menjadi negara yang membohongi produk kita sendiri. Selama zaman Orde Baru berlaku over valued exchange rate, pemerintah membayar untuk selisih kurs.

Ada persepsi di kalangan pemerintah maupun rakyat bahwa pertanian tidak mempunyai masa depan, komentar Anda?

Yah… sekarang ini kan pimpinan kita sedang sibuk dengan politik-politik-nya, sibuk dengan partainya, sibuk memperjuangkan golongannya, sibuk mempengaruhi rakyat dengan membagi-bagi duit melalui jaring pengaman sosial, raskin dan segala macam. Ini ‘kan hanya bahasa yang diperhalus untuk memikat hati rakyat. Tapi itu short therm, jangka pendek sekali untuk mempengaruhi rakyat supaya golongan inilah yang dikatakan bagus. Itu tidak murni memperjuangkan rakyat. Yang kita mau ‘kan berkelanjutan.

Masyarakat tidak diberikan suatu harapan yang pasti, misalnya melalui sejumlah pembinaan dan fasilitas, bahwa aktivitas produksi yang mereka lakukan akan bisa membiayai hidupnya yang lebih terjamin. Itu sebab, dari daerah pertanian semua berlomba ke kota. Sumberdaya manusia yang di desa, tanpa bermaksud mengecilkan mereka, adalah SDM yang kelas dua kelas tiga kelas empat. Padahal, yang bisa melakukan percepatan akselerasi needs atau kebutuhan mereka yang berjangka panjang adalah SDM yang berkualitas.

Ini harus diubah. Elit-elit politik harus mementingkan kepentingan rakyat, generasi penerus itu mau ke mana supaya bisa berdaya saing tinggi. Karena daya saing kita adalah daya saing global. Orang yang di Parongi sana bukan lagi berdaya saing dengan orang di Garoga, melainkan dengan orang di Malaysia, Thailand, Jepang.

Namun, kita juga harus sepakat bahwa kalau mau membangun maka semua harus dibenahi. Fasilitas dan gaji aparat pemerintah harus mencukupi. Kalau BUMN, perusahaan-perusahaan daerah, atau sumber-sumber penghasilan daerah dikelola dengan benar tanpa dikorupsi maka gaji dan insentif pegawai negeri akan bisa memberi mereka hidup yang cukup.

Jika itu telah terjadi, sistem pembangunan masyarakat pedesaan yang telah menemukan permasalahan, solusi berikut implementasinya bisa dilaksanakan. Langkah selanjutnya adalah menegakkan supremasi hukum. Pengawasan eksternal berupa pengawasan publik di semua tingkatan harus melibatkan LSM, dunia pendidikan, pers dan masyarakat. Jika masih ditemukan suatu penyelewengan maka publik langsung membuka kasusnya ke masyarakat untuk menimbulkan budaya malu. ‘Di sini ada korupsi Rp 100 juta’, atau Rp 10 juta, dibuka.

Untuk menjalankannya tentu dibutuhkan pemimpin yang bukan hanya berkualitas namun juga sudah berpengalaman dalam pembangunan. Syarat apa lagi yang dibutuhkan pemimpin di Sumatera Utara, menurut Anda?

Kendalanya sekarang, apakah bupati atau gubernur punya sense of business mengelola sumberdaya yang ada di daerahnya. Kalau dikatakan mereka mengerti, berarti sesungguhnya sudah harus tidak ada lagi di sana kecemburuan sosial atau pengangguran. Sebab, mereka sudah harus bisa mengalokasikan semua sumberdaya yang ada, yaitu manusia, alam, financing, penghasilan atau industri-industri dan pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa mereka raup. Jika itu mereka optimalkan otomatis aspek bisnis yang ditumbuhkembangkan akan produktif.

Sekarang ada beberapa aspek yang harus kita soroti: apa penyebab perekonomian tidak bisa jalan. Ternyata, sebagai contoh, untuk menjadi bupati saja dia harus mengeluarkan uang miliaran rupiah, demikian pula untuk menjadi calon anggota legislatif (Caleg). Sehingga, setiap orang yang masuk ke sana sudah pasti mencari cara bagaimana mengembalikan uangnya itu.

Supaya misi pemerintahan betul-betul bisa diimplementasikan, aspek bisnis pemerintahan bisa jalan, maka orang yang masuk ke sana haruslah orang-orang yang tidak lagi mencari duit sehingga dia tidak perlu memikirkan korupsi. Kalau dia masuk ke dalam sana harus bayar Rp 50 milyar, atau dia titipan sponsor, maka dia harus kembalikan uang atau jasa sponsor tersebut.

Jika menjadi eksekutif harus mengeluarkan uang untuk mencari uang, konsep DPD bisakah menghapus fenomena tersebut?

Ini permasalahannya. Dan kalau ini bisa dieliminir secara perlahan-lahan akan menghasilkan suatu percepatan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Produktivitas kita merendah paling banyak karena korupsi. Mereka tidak memikirkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Apakah itu di pemerintahan kabupaten, propinsi, apakah mereka itu bupati, walikota, gubernur sebab mereka telah menganggap dirinya sebagai raja-raja kecil di daerah. Bukan menganggap dirinya melayani dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Dengan adanya sistem DPD sekarang, maka seharusnyalah bisa diperoleh DPD yang mempunyai visi membangun, punya sense of business, dan sudah memiliki wawasan nasional dan internasional agar dia lebih mudah membawa daerahnya go nasional maupun go internasional. Dalam forum-forum tertentu dia bisa melihat apa yang menjadi kepentingan daerahnya. Tetapi kalau DPD yang dihasilkan masih tetap yang itu-itu maka hasilnya pun begitu-begitu saja. Sebab apa yang bisa dia buat. Ini permasalahannya yang membuat rakyat akan semakin pesimis. Dengan adanya DPD sedikit banyak pasti akan ada perubahan. Tapi apakah rakyat tahu siapa yang lebih pas didudukkan untuk mewakili daerahnya.

Apakah itu sesuai dengan isu yang pernah Anda lontarkan dahulu, bahwa calon gubernur atau pejabat publik haruslah orang yang sudah mapan secara ekonomi?

Memang, harus sudah begitu. Di Amerika Serikat tidak bisa seorang gubernur kalau dia miskin, atau tidak mempunyai karya nyata dalam membangun. Tidak bisa seorang rakyat biasa, kalaupun dia punya pengaruh sebagai pimpinan organisasi, tiba-tiba menjadi gubernur. Harus dia punya duit. Duitnya itulah yang dipakai untuk membangun daerahnya, bukan untuk korup.

Sebab seorang gubernur harus sudah siap untuk mengabdi kepada rakyat, bukan memperkaya diri. Demikian pula untuk DPD. Dipilihlah orang yang mempunyai integritas, visi membangun, benar-benar bisa membawa aspirasi rakyat dan memperjuangkannya untuk dilaksanakan oleh pemerintah.

Agenda Anda terdekat adalah bertarng berebut kursi DPD. Apa yang akan Anda lakukan kelak jika terpilih?
Kalau saya menjadi DPD saya akan membuat Tromol Pos pengaduan, misal namanya Nurdin Center. Setiap ada pengaduan masyarakat masukkan ke situ. Begitu saya baca langsung saya sampaikan ke publik. Jadi, minimal pemerintah tergelitik jangan macam-macam. DPD itu jangan jadi temannya pemerintah untuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita harus benar-benar di rakyat, sebab kita adalah sparring partner pemerintah bukan teman untuk berkorupsi dan berkolusi. Kalau pemerintah salah dalam melaksanakan pembangunan, buka melalui Tromol Pos. Saya akan lakukan itu.

Itulah tugas DPD yang sebenarnya. Dan itu konstitusional. Kita juga tidak mau tidak konstitusional. Jangan pula kita disangka provokator. Tapi sepanjang kita memperjuangkan kepentingan rakyat, apapun akan kita hadapi. Kita tidak akan ngeper kalau kita sudah masuk ke dalam suatu sistem. Kita mau jujur, kalau kita dibutuhkan oleh rakyat maka kita harus bisa memperjuangkan apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka mau. Tapi rakyat itu harus juga fair. Artinya, jangan tidak pada jalur yang sebenarnya.

Jangan seperti DPR yang sebelumnya yang tidak menguasai tugas dan fungsinya karena mereka lebih melihat kepentingan pribadi dan golongan. Kalau golongan partainya bilang harus begini maka mereka harus ikut sehingga tidak konek dengan kebutuhan rakyat. Beda dengan DPD yang free, tidak dikomandoi oleh partai manapun. Yang bisa komandoi saya ya rakyat, ‘bapak sebagai wakil kami dari Sumut, kami punya kesulitan ini ini ini.’ Setelah itu kita terima maka sudah tidak ada lagi yang komandoi kita. Itu makanya saya tidak masu masuk DPR, dari dulu, karena bagaimanapun kita dikomandoi oleh partai.

Karena itu masyarakat harus diberi pemahaman mengenai siapa pilihannya yang tepat dan dimana mereka akan memilih. Karena ada semboyan yang mengatakan, seorang pengambil keputusan atau decision maker tidak pernah salah mengambil decision atau keputusan. Kalau dia salah mengambil keputusan maka sesungguhnya inputnyalah yang salah. Dengan adanya information system atau penyebaran informasi ke daerah-daerah, calon-calon DPD ini akan diapresiasi sebab informasi itu telah pas dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sebagaimana masyarakat mengapresiasi pers, majalah-majalah, LSM dan perguruan tinggi sebab lembaga itu telah memberikan informasi yang pas buat merekat. Itulah sebabnya kita perlu membuat jaringan internet, website atau bentuk information system lainnya sehingga masyarakat tidak salah memilih. Ada comparison, perbandingan informasi si a, si b, si c yang akan mewakili mereka.

Sebagai anggota DPD nanti, konsep dan strategi apa yang akan Anda untuk membangun 25 kabupaten di Sumatera Utara?

Kalau kita wakil DPD maka kita harus menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada kita. Yang jelas kita harus bikin suatu sistem yang konek dengan rakyat dan menyentuh kepentingan mereka.

Kalau terpilih DPD saya akan bikin Nurdin Center atau Tampubolon Center di Medan dan di kabupaten-kabupaten. Di sana setiap informasi yang masuk kita olah, dicek kebenarannya, lalu kita bekerjasama dengan LSM, dunia pendidikan, pers segala macam untuk melihat bagaimana informasi yang masuk itu sebagai kebutuhan rakyat. Kita lalu akan buat kesimpulan, apa yang harus dilakukan.

Kita akan berbicara dan memberikan saran kepada pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat yang dibutuhkan rakyat sana adalah begini begini begini supaya mereka bisa hidup. Sentra-sentra itu akan kita buat informatif dan komunikatif. Harus ada informasi yang simbiosis mutualisme dari rakyat, ke kita, dan pemerintah. Itu tugas DPD: bagaimana dia bisa memperjuangkan rakyatnya, tidak ditindas atau dikorup oleh pemerintah yang korup itu.

Kepada bupati atau walikota yang korup harus segera menghentikan korupsinya supaya rakyat makan dan pembangunan berjalan. Jika DPD sudah semakin profesional dan bagus, pemerintahnya sudah tidak bisa mau ngomong apa lagi. Tapi, kita juga harus ngomong ke pemerintah agar gaji mereka mencukupi untuk makan, sekolahkan anak, dan mempunyai tabungan yang wajar untuk dana pensiunnya. Kita harus fair juga, jangan gajinya cuma bisa makan dua minggu, dua minggu lagi curi dari mana.

Jadi kita harus lihat dari semua aspek. Masyarakat harus juga bisa berproduksi dan penghasilannya bisa memenuhi kebutuhan untuk hidup dan sebagainya. Jika itu terlaksana, SDM terbaik dari luar Sumatera Utara akan datang masuk untuk ikut melaksanakan pembangunan. Dan, akumulasinya adalah terjadi pembangunan yang dahsyat di sana. Apalagi kalau agroindustri dan pariwisata ditangani paralel, on line, akan menghasilkan PAD yang sangat besar. Tidak lagi terjadi urbanisasi. Kelas-kelas orang yang mempunyai kemampuan lebih harus berada di Sumatera Utara untuk membangun.

Anda punya pemikiran untuk meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) di Sumatera Utara?

Konsepnya adalah, tingkatkan dahulu pendapatan masyarakat baru tarik PAD. Caranya, tumbuhkan kegiatan perekonomian dengan bantuan fasilitas pemerintah. Dari penghasilan rakyat yang meningkat kemudian tarik pajak untuk menambah PAD.

Di sisi lain, janganlah ditumbuhkan bisnis-bisnis lain yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Misalnya, jika di daerah itu tidak bisa berdiri industri tertentu karena dapat merusak lingkungan, mengandung penyakit dan sebagainya, janganlah hanya karena kepentingan PAD industri ini dipaksakan hidup walau rakyatnya melarat bau dan segala macam. Ini akan rusak dan mengakibatkan daerah merana. Short term, dengan adanya industri semacam itu pertumbuhan ekonomi akan tinggi tetapi semu sifatnya. Akibatnya akan lebih besar sebab rakyat akan menderita fisik dan kelestarian lingkungan hidup terganggu.

Adakah tokoh yang menjadi idola Anda?

Tokoh idola saya presiden Amerika Serikat yang sekarang, George Walker Bush. Saya melihat sistem penetrasi dia terhadap pembangunan ekonomi Amerika cukup bagus. Dia seorang pedagang. Dia menjual produk. Apapun dia lakukan untuk mengamankan business aspect yang diperlukan oleh negaranya. Terlepas dari dia melakukan invasi dan segala macam, namun di belakang itu semua adalah kepentingan jualan negaranya. Mau invasi atau apa tujuannya dagang.

Saya juga tertarik dengan kepala pemerintahan Cina yang sekarang, presiden pengganti Li Peng. Sebenarnya dia tidak mau jadi presiden. Sewaktu dilantik menjadi presiden dia mengatakan, “Saya mau menjadi presiden tapi kalian harus memberikan saya suatu keinginan untuk bisa mengorganisir organisasi saya’. Dia menangis ketika terpilih menjadi presiden. Lalu ketika ditanya oleh parlemen Cina apa yang dia perlukan untuk pembangunan Cina, jawaban dia aneh.

Dia menjawab, “Tolong berikan saya 100 peti mati. Peti mati itu akan saya gunakan untuk menggantung beberapa koruptor. Kalau saya tidak berhasil meminimize koruptor di Cina, maka, yang 99 peti itu untuk menggantung para koruptor sedangkan sisanya untuk saya satu.” Kemajuan Cina sangat pesat sekarang. Jalanan sampai ke desa-desa sudah hotmix semua, saya baru ke sana, luar biasa itu. Saya mengidolakan pemimpin seperi dia. ► haposan tampubolon
 

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)