| |
CR updated
28042003 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti |
|
| |
Nama:
Nurcholis Madjid
Lahir:
Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939
Pendidikan
Pesantren Darul ‘ulum Rejoso, Jombang, Jawa Timur, 1955
Pesantren Darul Salam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur 1960
Institute Agama Islam Negeri (IAIN), syarif hassuyatullah, Jakarta, 1965
(BA, Sastra Arab)
Institute Agama Islam Negeri (IAIN), syarif hassuyatullah, Jakarta, 1968 (Doktorandus,
Sastra Arab)
The University of Chicago (Universitas Chicago), Chicago, Illinois, USA,
1984 (Ph.D, Studi Agama Islam)
Bidang yang diminati
Filsafah dan Pemikiran Islam, Reformasi Islam, Kebudayaan Islam, Politik
dan Agama
Sosiologi Agama, Politik negara-negara berkembang
Pekerjaan
Peneliti, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LEKNAS-LIPI),
Jakarta 1978-1984
Peneliti Senior, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta,
1984-sekarang
Dosen, Fakultas Pasca Sarjana, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Syaruf
Hadayatullah, Jakarta 1985-sekarang
Rektor, Universitas Paramadina Mulya, Jakarta, 1998 – Sekarang
|
|
| |
|
|
|
|
=
1
2
3
4
5 = Dr. Nurcholis Madjid (2)
Capres, Tinggalkan Menara Gading
Sangat banyak suara yang memintanya untuk bersedia dicalonkan jadi
presiden pada Pemilu 2004. Ia dinilai sebagai seorang kandidat yang bisa
menyaingi Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais yang sudah final akan
dicalonkan partainya. Semula, Cak Nur ikut konvensi calon presiden Partai
Golkar, tapi ia kemudian mundur. Namun ia tetap bertekad akan maju dengan
dukungan beberapa partai.
Saking banyaknya permintaan dan pertanyaan tentang kesediaannya dicalonkan
jadi presiden atau wakil presiden, akhirnya Senin 28 April 2003, sehari
sebelum Rapim Partai Golkar, cendekiawan muslim Nurcholish Madjid pertama
kali secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk menjadi calon presiden.
Pernyataan kesediaan dicalonkan dalam perebutan kursi presiden itu dinilai
beberapa pihak merupakan pertanda seorang cendekiawan akan meninggalkan
“menara gading”. Cak Nur menyatakan telah mantap untuk bersaing merebut
kursi Presiden RI pada Pemilu 2004 meskipun belum jelas partai mana yang
akan mencalonkannya.
Kesiapannya menjadi presiden secara jelas dikemukakan dalam jumpa pers di
Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Senin 28/4/03 yang khusus diadakan
untuk itu. Pada saat itu secara khusus ia menjelaskan platformnya sebagai
calon presiden yang terdiri dari 10 hal, yaitu mewujudkan good governance,
supremasi hukum, rekonsiliasi nasional, reformasi ekonomi, pemerkuatan
pranata demokrasi, peningkatan ketahanan dan keamanan nasional,
pemeliharaan keutuhan wilayah negara, peningkatan mutu pendidikan,
keadilan sosial, dan penciptaan perdamaian dunia.
Kesepuluh platform tadi merupakan syarat mutlak darinya jika partai
politik akan mengajukan namanya sebagai calon presiden. Jika partai
politik lebih memilih nama, namun enggan menerima kesepuluh patform yang
diajukan itu, maka Cak Nur dengan tegas menolaknya. Rektor Universitas
Paramadina itu menegaskan bahwa pendekatan yang ia lakukan adalah
platform, bukan dirinya pribadi. Jadi ia mendahulukan platform, bukan
orang.
Dalam kesempatan berikutnya, menyinggung pernyataan kesediaan dirinya
untuk dicalonkan, ia mengatakan tidak harus semata-mata dikaitkan dengan
urusan pemilihan presiden 2004. Yang lebih penting dari itu adalah agar
makin banyak orang yang terlibat dalam memikirkan format bangsa yang
dikehendaki. Menurutnya, untuk menyuarakan hal itu, kadang kala perlu
loudspeaker. Baginya, mencalonkan diri adalah upaya menjadi loudspeaker. "Soal
kalah menang, saya tidak urusan," ujarnya tanpa beban.
Ia juga mengatakan tidak akan mendekati kelompok-kelompok tertentu. Namun,
ia akan menunjukkan platformnya kepada kelompok yang mendekatinya. Ia akan
tanya, "Setujukah dengan platform ini? Kalau tidak, no way. Kalau tidak,
saya lebih suka di sini mengajar mahasiswa-mahasiswa," ucapnya. "Maaf saja,
memang angkuh betul. Tapi hanya dengan keangkuhan ini Indonesia bisa beres
nanti."
Hal yang penting, menurut Cak Nur, semua pihak harus mengambil peranan
aktif dalam meneruskan atau membangun kembali Indonesia, di luar atau di
dalam pemerintahan. "Kalau di dalam, harus berani mengambil inisiatif
tingkat tinggi. Jadi, memang bukan strong man, tetapi strong governance.
Sebab, kalau strong man, nanti mudah sekali tergelincir kepada
kediktatoran. Tetapi, kalau di luar, harus berani mengambil kedudukan
sebagai oposisi tingkat tinggi," katanya. arena itu, ia tetap akan maju,
bukan semata-mata untuk menang menjadi presiden, melainkan untuk
memasarkan dengan kuat platformnya.
Lantas bagaimana sesungguhnya peluang Cak Nur menjadi presiden. Dalam
polling yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicated (SSS) menempatkan
pasangan calon presiden dan wapres pada Pemilu 2004 Nurcholish
Madjid-Jusuf Kalla lebih unggul (meraih 62,8% suara responden)
dibandingkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Susilo Bambang Yudhoyono
(34%). Sementara pasangan lain hanya 3,2% suara responden.
Pengumuman hasil jajak pendapat SSS tersebut dikemukakan oleh Direktur
Eksekutif SSS Sukardi Rinakit, Rabu (21/5). Polling tersebut dilakukan
mulai 2-15 Mei 2003 terhadap 10.000 responden di 15 kota dan 14 kabupaten
di Indonesia. Komposisi responden terbesar berasal dari kelompok
wiraswasta, pegawai swasta, pelajar, dan mahasiswa.
Sedangkan hasil polling SSS bulan Maret 2003, duet Sri Sultan Hamengku
Buwono X dan Jusuf Kalla menempati posisi tertinggi dengan perolehan 27,9
persen. Posisi kedua duet Nurcholish dan Jusuf Kalla dengan 27 persen.
Sementara, Megawati dan Susilo Bambang Yudoyono 19,2 persen.
Tahun 1999, dia sempat digadang-gadang sekelompok orang menjadi calon
presiden. Tapi Nurcholish tak mau karena tahu diri bukan orang partai.
“Apalagi Gus Dur sudah mencalonkan diri. Saya menjadi makmum saja. Masa,
harus ada dua imam,” katanya. Namun, Nurcholish tak berhenti mengkritik
Presiden Abdurrahman Wahid. Bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan yang sekarang
jadi presiden, Megawati Soekarnoputri, diminta tak lagi mencalonkan diri
pada Pemilu 2004. “Sebab, ada peluang kondisi Indonesia tak akan membaik
dari krisis ekonomi seperti pada masa Megawati saat ini. Pertanyaan
besarnya adalah kita tahan-enggak untuk lima tahun sengsara lagi?” kata
Nurcholish pertengahan April lalu.
Megawati ternyata tak menggubris permintaan itu. Dan Nurcholish bereaksi
dengan menggelar konferensi pers menyatakan siap jadi calon presiden pada
Pemilu mendatang. Pernyataan itu segera menjadi kepala berita berbagai
media cetak ataupun elektronik dan disambut gembira para pendukungnya.
Sebagai seorang cendekiawan, ia akan mempertimbangkan apakah akan menerima
dukungan tersebut atau tidak. Namun, sampai saat ini ia mengaku cenderung
untuk tidak menerima dukungan dengan porsi 60-40. Meskipun begitu, untuk
menjaga keamanan nama-nama para pendukungnya, ia enggan menyebutkan siapa
saja yang akan mendukungnya.
Sikap pasif yang diambil Cak Nur karena ia memasuki pertaruhan yang besar.
Cak Nur sangat sadar bahwa kredibilitasnya bisa hancur jika ia terlalu
aktif dalam mengajukan diri menjadi presiden. Maka, ia selalu mendahulukan
platform sebelum mengajukan diri sebagai kandidat presiden. Sekali saja ia
kalah dalam pertaruhan, maka bisa hancur.
Beberapa partai politik sudah mulai mendekatinya dan menanyakan kesesuaian
platformnya dengan visi partai. Partai Golkar yang mengadakan Konvensi
untuk menentukan calon presidennya dilirik Cak Nur. Cak Nur pun
mendaftarkan diri sebagai salah satu kandidat calon presiden Partai Golkar.
Hingga batas terakhir pengajuan nama bakal calon presiden oleh Dewan DPD I
Partai Golkar seluruh Indonesia, pukul 24.00 Rabu 30 Juli 2003, panitia
Konvensi Pemilihan Calon Presiden Partai Golkar telah menerima 33 nama.
Lima besar di antaranya adalah Surya Paloh dan Aburizal Bakrie
masing-masing didukung 27 DPD, Wiranto 25 DPD, Jusuf Kalla 24 DPD, dan
Akbar Tandjung 21 DPD.
Sementara itu, Nurcholish Madjid yang memperoleh dukungan dari 14 DPD
secara resmi menyatakan mundur dari peserta konvensi Partai Golkar. Dia
mengemukakan dua alasan pokok pengunduran dirinya, yaitu perbedaan nilai
dan platform dalam menegakkan good governance dan keikutsertaan Akbar
Tandjung dalam konvensi (sebagai the last hard proof – bukti kuat terakhir).
Satu masalah lain yang menjadi kendala dan kemudian dibicarakan banyak
pihak adalah Cak Nur membawa bekal visi dan misi secara amat kuat, namun
kader Golkar menanyakan “gizi” yang berarti uang sebagai syarat untuk
memilihnya.
Mundurnya Cak Nur dari Konvensi Partai Golkar disambut hangat
teman-temannya. Sebab, jika Cak Nur tetap ikut serta dan dicalonkan
sebagai calon presiden dari Partai Golkar, hal itu akan membuatnya sulit
bergerak. Partai Golkar, meskipun digembar-gemborkan sudah berubah dengan
visi baru, namun dikhawatirkan masih memiliki sifat lama. Golkar masih
dianggap sebagai bagian dari rezim Orde Baru yang seharusnya bertanggung
jawab terhadap terjadinya krisis di negeri ini.
Setelah meninggalkan Partai Golkar, Cak Nur berharap pada “koalisi pelangi”
yang terdiri dari partai-partai lain di luar Partai Golkar. Namun, karena
koalisi ini masih “suram”, jadi belum bisa disebutkan partai mana saja
yang akan mendukungnya sebagai calon presiden.
Ia menjelaskan, setelah mengalami masa transisi di era reformasi selama
lima tahun ini, negara dan masyarakat sudah mulai berpikir realistis.
Indonesia, menurutnya, karena terlalu lama berada di bawah pemerintahan
rezim totaliter, tidak biasa mengambil inisiatif dari bawah dengan
menyadari realitas harian, lalu lompat. Ia mencontohkan Rusia yang
beretorika dan mengungkapkan kata glasnost, sehingga rakyatnya mengira
semua problem bisa beres. Ternyata, Uni Sovyet malah bubar.
Setelah belajar, rakyat tentunya akan lebih cerdas dalam menentukan
pilihan. Namun, Cak Nur tidak bisa memprediksi siapa yang benar-benar akan
menang dan memiliki kans terbaik pada Pemilu 2004. Menurutnya, selalu ada
kemungkinan tak terduga, seperti Jimmy Carter sebelum menjadi presiden.
Orang menyebutnya “Jimmy who? Jimmy siapa ini?” Tapi ternyata, setelah
menjadi presiden, dia bagus.
Di antara nama-nama yang kini beredar, katanya, selalu ada kemungkinan.
Karena itu, ekstremnya, karena kita telah mengalami demokrasi, siapa pun
yang dipilih rakyat, itulah pilihan kita. Memang bisa saja ada kecelakaan.
Bisa saja pilihan kita adalah orang yang lemah atau orang buta huruf. Itu
yang dulu saya bilang sama Pak Harto ketika beberapa pihak keberatan
dengan Habibie. Kalau memang rakyat menghendaki, kenapa tidak? Kriteria
pendidikan kan bisa dibuktikan dengan formal seperti ijazah, tapi soal
kepemimpinan itu tak bisa diukur. Ada orang yang kita anggap punya
leadership tapi ternyata anggapan kita salah. Ada yang SD saja tidak lulus
ternyata malah memiliki leadership.
Cak Nur tidak mempersoalkan siapa yang menang pada Pemilu 2004. Bahkan
kalau memang terpaksa, tokoh yang tidak populer pun berhak menjadi
presiden sepanjang dipilih rakyat secara demokratis. Syaratnya, proses
yang membawa kita ke sana itu faktor yang paling dasar, yaitu yang paling
dikehendaki rakyat melalui pemilihan umum, itu harus dihormati. Siapa pun
pemenangnya, ia ingin demokrasi di Indonesia ibarat pohon yang baru
dipindah dari pot ke tanah. Sebab, akarnya harus menyesuaikan diri dengan
ekologi baru. “Seperti itulah demokrasi kita. Itulah mengapa saya ingin
melindunginya. Saya tak ingin itu mati prematur.”
Ia mencontohkan contoh kasus di AS. Bush sebenarnya kalah oleh Al Gore
dalam popular vote, tapi dalam electoral vote persis sama. Dia menang
dengan hasil di Florida itu, kan? Itu yang kemudian disahkan Mahkamah
Agung. Tapi, begitu diputuskan, Al Gore datang, memberi selamat. Itulah
yang harus terjadi. Al-Quran juga menurutnya mengajarkan, kita harus
bermusyawarah dalam sebuah perkara, tapi begitu diputuskan, kita harus
bertawakal kepada Allah. Kalau tidak begitu, tak akan ada kepastian.
Hampir-hampir, biarpun keputusan itu salah, itu lebih baik daripada tidak
ada keputusan.
Dia juga berharap, pada tahun 2004, akarnya bisa dianggap sudah memasuki
tanah. Jadi, tidak lagi harus diperlakukannya sebagai pohon yang stres.
Pohonnya sudah berdiri. Karena itu, tekanannya saat ini, presiden jangan
dijatuhkan dulu. Itu tetap konsisten dengan ide presidensial bahwa lembaga
kepresidenan harus dihormati. Nanti juga harus begitu, tapi dengan
tambahan presiden jangan merasa aman-aman saja. Bisa dijatuhkan kalau
melanggar hal-hal seperti keterlibatan suap, korupsi.
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia) |
|