Bicara Kosep Tawasuth Versi NU

Jakarta 27/01/03: Anggota Komisi I DPR dari dari Fraksi Kebangkitan Bangsa KH Drs Moh. Dawam Anwar (65), meninggal dunia hari Senin, 27/01/03 pukul 12.45 WIB di RSPAD Gatot Subroto karena sakit komplikasi dan sempat menjalani cuci darah. Disemayamkan di rumah duka Jl Hasanudin No 226 Tambun-Bekasi, sebelum dimakamkan di TPU Tambun, Bekasi. Ia meninggalkan seorang istri Dedeh Nurhaidah dan empat orang putra-putri.

Almarhum kelahiran Jombang ini mengawali karir politiknya sejak 1960-1964 sebagai anggota GP Ansor Montong, Tuban, kemudian 1964-1968 sebagai penasehat IPPNU Jombang Selatan dan anggota PMII Jombang, merangkap sebagai anggota Musyawarah Ulama NU Tebu Ireng. Pada 1970-1972 pindah ke Ciputat dan menjabat sebagai anggota PMII dan Penerangan GP Ansor Ciputat.

Kemudian pada 1977-1987 terpilih menjadi anggota DPRD Dati II Bekasi dari PPP dan Syuriah NU Kabupaten Bekasi. Pada 1994-98 menjabat Katib PBNU. Lalu menjabat Sekretaris Dewan Syuro DPP-PKB sejak 1998 hingga akhir hayatnya. Almarhum juga berprofesi sebagai pengajar di beberapa pondok pesantren antara lain di Tuban, Tebu Ireng, Seblak, dan Al Falah-Jakarta, Yapink Tambun dan sejak 1984 hingga sekarang di Inisa Tambun, Bekasi. *e-ti

Kosep Tawasuth Versi NU
Sehabis sholat Isya, Abdullah Nasiruddin dan Syarif Abu Bakar dari AFKAR mengunjungi KH. Dawam Anwar, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Kasysyaf Tambun Bekasi di kediamannya di Hay Asyir. Tokoh yang merupakan Katib Am PBNU Pusat ini berbicara panjang lebar tentang konsep yang dianut NU dalam berpolitik dan tanggapan terhadap berbagai macam ide-ide yang kontroversial yang di lontarkan tokoh reformis NU Dr.KH. Said Aqil Siroj (Katib PB NU Pusat)

Dr. Said Aqil menyatakan bahwa doktrin politik NU selama ini adalah menjauhi anarki (fitnah), apakah ini benar?

Pernyataan beliau tersebut tidak proposional dan mengada-ngada, justru NU lah yang banyak berperan aktif dalam upaya meredam berbagai macam gejolak anarki yang terjadi pada masyarakat, bukti kongkritnya ketika jaman revolusi, NU mengeluarkan resolusi jihad dalam usaha menumpas gerakan G-30 S PKI jadi bukan hanya menjauhi anarki sebagai mana yang beliau nyatakan atau yang disebutkan oleh Masyumi hanya nunut urip (menyambung hidup ) akan tapi Doktrin NU yang lebih tepat adalah bertindak tepat dan proporsional.

Beliau juga mengatakan seharusnya doktrin tersebut lebih dikembangkan lagi berdasarkan sikap positif atas realitas sosial politik, yakni upaya mengedepankan prinsip demokrasi dan HAM serta penegakan keadilan dan hukum?

Yang perlu ditekankan di sini model demokrasi yang bagaimana? Apakah demokrasi yang didengungkan oleh barat yaitu dengan liberalnya atau format demokrasi yang lain. Di sini perlu ditegaskan dan dirumuskan kembali, jangan-jangan bertentangan dengan Demokrasi Pancasila yang dianut oleh pemerintah selama ini. Juga mengenai hukum, apakah meniru model hukum barat yang justru membuat kacau umat Islam karena mereka telah mempraktekkan hukum tersebut, mengapa beliau tidak menyinggung hukum yang telah dirumuskan oleh Islam, justru kalau kita mempraktekkan hukum Islam secara konsekuen maka berbagai macam tindakan kriminalitas itu akan teredam

Tapi konsep tawassut yang dianut NU selama ini ternyata meniru yang dirumuskan Asy’ari, Al- Baqilani, alias tiru-tiruan?

Bukan begitu! Sebenarnya NU tidak mengarah ke sana, bahkan konsep tawassut tersebut sudah lama dipegang NU sejak masih bergabung bersama Masyumi dan itu merupakan hasil kongres para ulama dahulu. Sekarang maunya Said itu bagaimana sih? Apa kalau kita mengadopsi dari sana engga boleh? Apa lantas kita engga boleh mengambil dari ihya? Enak saja. Jadi NU itu tidak akan bertindak ekstrim sebagai-mana dilakukan Masyumi yang akhirnya dibubarkan karena melakukan tindakan ekstrim. Jadi NU masih tetap dengan semboyannya ud’u ila sabili robbik

Ternyata yang menjadi pegangan NU selama ini adalah fiqh syiasinya al-Mawardi dengan al-Ahkam Assultoniah-nya?

Saya kira itu bukan satu-satunya masih banyak lagi kitab-kitab yang menjadi pegangan NU dan ini bukan masalah, jadi kalau NU semata-mata mengambil Fiqih syiasinya dari Mawardi ini tidak etis sekali dan seolah -olah memojokan NU. Justru yang lebih tepat NU mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadist. Sedangkan Al-Mawardi sebagian kecil saja yang menukil dari Al-quran dan Al-hadist dan secara kebetulan sesuai dengan NU.

Benarkah konsep jalan tengah yang ditawarkan NU selama ini hanya sebatas dalam rangka menjaga harmoni?

Ini tidak benar, dalam muktamar NU tidak ada yang menyatakan keputusan tersebut (hanya menjaga harmoni ). Ini mungkin hanya rekayasa Said saja dan ini sangat bid’ah sekali. Sebenarnya NU tetap melaksanakan ud’u ila sabili robika dan jalan tengah tersebut harus kita tempuh. Apa kita mau menempuh yang tatorrup yasari atau yamini? Seharusnya dijelaskan bagusnya yang bagaimana? Bukan hanya sekedar menafsiri Khittoh kita yang dipakai oleh NU terus disimpulkan seolah-olah negatif.

*** Ensiklopedi Tokoh Indoneia, sumber Komisi II DPR dan KMNU