| |
C © updated
03052004 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti/ |
|
| |
Nama :
Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri
Nama Lengkap :
Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri
Lahir :
Yogyakarta, 23 Januari 1947
Agama :
Islam
Suami :
Taufik Kiemas
Anak:
3 orang, (2 putra, 1 putri)
Karir :
:: Presiden Ke-5 RI (2001 - 2004)
:: Wakil Presiden RI (1999- 2001)
:: Anggota DPR/MPR RI (1999)
:: Anggota DPR/MPR RI (1987-1992)
Pendidikan :
:: SD s/d SMA Perguruan Cikini
:: Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran (1965-1967)
:: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972).
Organisasi :
:: Aktivis GMNI, 1965-1972
:: Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Jakarta Pusat
:: Ketua Umum DPP PDI, 1993-1998, Hasil Munas 1993, 22 Desember 1993-1998
:: Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, 1998-April 2000, Hasil Kongres 1998,
Sanur, Bali, 8-10 Oktober 1998
:: Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, April 2000-2005, Hasil Kongres PDI-P,
Semarang, Jawa Tengah, April 2000
:: Peserta Konvensi Wanita Islam International di Pakistan, 1994
Penghargaan
::
“Priyadarshni Award” dari lembaga Priyadarshni Academy, Mumbay, India, 19
September 1998
::
Doctor Honoris Causa dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang, 29 September
2001
Alamat Kantor:
Jalan Medan Merdeka Selatan No 6 Jakarta 10110
Alamat Rumah:
:: Resmi: Jalan Teuku Umar 27-A, Jakarta Pusat
:: Pribadi: Jl. Kebagusan IV No 45 RT 010 RW 04, Kel. Kebagusan Kec. Pasar
Minggu, Jakarta Selatan
|
|
| |
|
|
|
|
| BIOGRAFI |
|
|
 |
BIOGRAFI: 01
02
03
04 05 ==
Megawati Sukarnoputeri (04)
Sudah Terbukti dan Teruji
Dua ‘saudara tua’ itu bertemu dalam satu paket Calon Presiden-Wakil
Presiden Pemilu 2004. Hj. Megawati Soekarnoputri yang Ketua Umum DPP PDI
Perjuangan dari kaum nasionalis-religius dan KH Hasyim Muzadi yang Ketua
Umum PB-NU dari kaum religius-nasionalis. Keduanya mewakili dua arus besar
aliran sosio politik, kultural, dan keagamaan Indonesia.
Berdasarkan undian pada Minggu, 23 Mei 2004, diantara lima pasangan
capres-cawapres, pasangan Mega-Hasyim mendapat Nomor Urut 2 yang jika
disimbolkan dengan jari tangan mengusung makna V atau victory, yang
berarti kemenangan. Mega yang kini sedang menjabat presiden, memang sudah
teruji dan terbukti membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan warisan
Orde baru.
Kaum nasionalis dan nahdliyin sangat dikenal dan identik sebagai dua
saudara tua sekandung. Keduanya sepanjang sejarah republik selalu saling
bahu-membahu merebut, mempertahankan, sekaligus mengisi kemerdekaan dengan
ikhtiar memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
Pas di sore hari yang sama mendaftar ke KPU, pimpinan teras Partai Damai
Sejahtera (PDS) yang membawakan gerbong kereta kaum nasrani dan minoritas
lainnya langsung menuju kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar Nomor 27-A,
Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyatakan bergabung dan mendukung duet baru
Mega-Hasyim.
Spektrum dukungan luas kepada Mega-Hasyim seketika berubah menjadi mega
harapan baru dari kaum nasionalis, nahdliyin dan umat Islam umumnya,
nasrani, serta segenap minoritas lainnya.
Kaum nasionalis dimotori oleh Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang pada
4 Juli 1927 didirikan dan dipimpin langsung oleh Presiden Pertama R.I Ir
Soekarno. Di tingkat akar rumput lain kaum nahdliyin dimotori oleh para
ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi sosial
keagamaan tertua di tanah air yang pada tahun 1926 didirikan oleh KH
Hasyim As’yari, kakek Guru Bangsa KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Duet Mega-Hasyim bukan hanya memuaskan kerinduan rakyat kebanyakan
bertemunya dua saudara tua sekandung sebagai calon pimpinan nasional di
bumi pertiwi Indonesia. Juga bukan hanya menjanjikan perolehan suara yang
sangat signifikan dari kaum nasionalis dan nahdliyin.
Yang terutama adalah, munculnya harapan besar baru akan perbaikan nasib
bangsa terutama di tingkat akar rumput para wong cilik dan nahdliyin.
Harapan besar baru itu wajar sebab dalam tiga tahun terakhir
kepemimpinannya sebagai Presiden RI ke-5, Megawati terbukti sukses
memimpin negara membawa keluar dari krisis multidimensional berkepanjangan
bahkan mampu membuat catatan emas 32 keberhasilan cemerlang di bidang
ekonomi.
Berantas korupsi
Mega-Hasyim sepakat untuk mewujudkan Negara Indonesia yang berdaulat,
makmur, adil, aman, demokratis, dan bersih, sebagaimana diamanatkan
konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mega, saat mendaftar
ke KPU, antara lain menyebutkan, selama lima tahun khusunya tiga tahun
terakhir dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI ke-5 dia telah bekerja
keras mewujudkan visi dan misi Indonesia yang berdaulat kendati diliputi
suasana krisis multidimensi yang tidak mudah dia selesaikan. Karenanya,
Mega masih ingin melanjutkan visi dan misi yang telah dilakukannya itu
untuk Indonesia.
Misi yang sudah dilakukan dan tetap hendak dilanjutkan oleh Megawati dalam
lima tahun ke depan, untuk merealisasikan Indonesia yang berdaulat, itu
pertama adalah memperkokoh NKRI sebagai kedaulatan bangsa dan negara.
Kedua, mewujudkan kemakmuran dan keadilan rakyat melalui pembangunan
ekonomi yang bertumpu pada kemandirian dalam era globalisasi. Ketiga,
mewujudkan persamaan warga negara sebagai pondasi dari prinsip kemajemukan
dalam persatuan. Keempat, mewujudkan kedaulatan rakyat melalui penguatan
kelembagaan, mekanisme, dan praktik politik demokratis. Kelima,
mengukuhkan martabat bangsa melalui pembangunan karakter, kepribadian, dan
kemampuan bangsa.
Duet Mega-Hasyim juga sepakat tentang sebelas pokok kebijakan yang akan
dilaksanakan jika terpilih menjadi pimpinan nasional. Sebelas pokok
kebijakan Mega-Hasyim itu adalah, berupaya menguatkan kehidupan
berdemokrasi, mempercepat reformasi aparatur pemerintahan dan sistem
pelayanan publik, menciptakan keamanan ketertiban serta kepatuhan hukum,
menguatkan sistem pertahanan keamanan nasional, penciptaan lapangan kerja,
peningkatan daya saing internasional, pemantapan kesinambungan fiskal,
peningkatan kualitas kehidupan beragama, penguatan kesadaran moral dan
etika, penguatan kehidupan berbudaya, dan peningkatan kualitas
keolahragaan.
Hasyim Muzadi menyebutkan, tujuan visioner dirinya mau maju bersama
Megawati adalah membangun Indonesia yang berdaulat dalam politik,
kemandirian ekonomi, martabat kebudayaan, dan harkat kebangsaan
internasional. Dikatakannya, untuk mewujudkan itu semua perlu dilakukan
pengokohan politik pada wawasan lintas partai politik. Sebab tanpa
kesatuan wawasan partai politik akan sulit membangun politik Indonesia ke
depan.
Untuk kemandirian ekonomi, menurut Hasyim, yang harus dilakukan adalah
penguatan ekonomi kelas menengah ke bawah dan pemberantasan korupsi sampai
ke akar-karnya. “Kita juga harus menjadikan Indonesia negeri yang
beragamakan dan agama untuk kebangsaan. Ironisnya, Indonesia yang dipimpin
oleh orang beragama tetapi uang negara justru dihabiskan oleh orang-orang
yang beragama,” kata Hasyim kepada wartawan.
Lebih mencintai ayahnya
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang kini menjabat
sebagai Presiden R.I., mempunyai nama lengkap Dyah Permata Megawati
Setyawati Soekarnoputri. Dia lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947 di
tengah-tengah kancah revolusi mempertahankan kemerdekaan, persis tatkala
Ibukota Negara R.I hijrah dipindahkan ke Yogyakarta untuk menghindari
agresi militer Belanda yang masih berniat menjajah. Yogyakarta ketika itu
adalah daerah steril di bawah kekuasaan Sultan Hamengkubuwono IX yang
berpihak kepada Republik.
Megawati adalah putri sulung pasangan Ir Soekarno-Fatmawati. Ibu Fatmawati
penjahit bendera pusaka merah-putih, itu adalah istri ketiga Ir Soekarno
setelah istri pertama Siti Utari yang anak H.O.S. Tjokroaminoto, dan istri
kedua Ibu Inggit dari Jalan Ciateul, Bandung. Menginjak hingga 17 tahun
usia perkawinan Soekarno-Inggit belum dikarunia satu orang anak pun.
Ibu Fat terkenal sangat setia terhadap Soekarno. Ibu Fat selalu mengiringi
proklamator suaminya itu kemanapun pergi. Dengan mempertahankan jiwa raga
Ibu Fat mendampingi Soekarno berjuang merebut dan mempertahankan
kemerdekaan.
Dua saudara kandung adik perempuan Megawati adalah Rachmawati
Soekarnoputri dan Sukmawati Soekarnoputri. Dan dua saudara kandung
lelakinya adalah Guntur Soekarnoputra dan Guruh Soekarnoputra. Menikah
dengan Taufiq Kiemas, Megawati adalah seorang ibu rumahtangga yang
dikaruniai tiga orang anak, yakni M Rizki Pratama, M Prananda Prabowo, dan
Puan Maharani.
Masa sekolah dasar SD hingga menengah SMA dia lalui di Perguruan Cikini (Yapercik),
Jakarta Pusat. Dia pernah dua kali menempuh kuliah namun keduanya tidak
pernah berakhir hingga selesai, yakni di Fakultas Pertanian Universitas
Pajajaran tahun 1965-1967, serta di Fakultas Psikologi Universitas
Indonesia tahun 1970-1972. Kedua masa kuliah itu adalah masa-masa kritis
sakit keras ayahnya Soekarno menjelang akhir hidup yang tragis berada di
bawah pengebirian rezim Orde Baru.
Megawati yang putri sulung rela mengorbankan meninggalkan bangku kuliah
untuk harus mengurus ayahnya, yang nota bene adalah Proklamator
Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus Bapak Bangsa pendiri NKRI yang
sakit keras. Megawati lebih memilih mencintai ayahnya yang korban rekayasa
dan disain besar politik kotor Orde Baru, ketimbang mengikuti kuliah. Dia
adalah anak gadis yang baik ketika itu sehingga tak heran bila di kemudian
hari dia menjelma menjadi ibu yang baik pula, bahkan menjadi Ibu Bangsa
yang sangat baik sebab berhasil menyelamatkan bangsanya dari krisis
multidimensional yang lama membelenggu.
Tetap diam saat diinjak
Walau tak lama menjalani kuliah di Universitas Pajajaran Bandung 1965-1967
masa singkat itu dimanfaatkan betul gadis muda Mega untuk mengasah
ketajaman visi politik dengan terlibat sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia (GMNI), sebuah ormas mahasiswa ekstra universiter
beraliran nasionalis. Sama seperti pria lain yang kelak ternyata menjadi
suaminya, Taufiq Kiemas. Di GMNI pembawaan dan kepribadian Mega sangat
tenang dan cenderung pendiam bahkan susah untuk bicara.
Di kemudian hari Megawati si “anak revolusi” ini besar sebagai seorang
perempuan yang tetap mempunyai sifat dan kepribadian pendiam, kalem, lemah
lembut, dan sangat feminim.
Sikap diam tak banyak bicara dipandang banyak orang sebagai sebuah
kekuatan sekaligus kelemahannya berpolitik. Dia mengawali karir politik
sebagai Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Jakarta Pusat tahun
1987-1992. Dia diam dan tetap diam tak banyak bicara walau rezim Orde Baru
menghambatnya naik ke puncak Ketua Umum DPP PDI 1993-1998. Demikian pula
sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan 1998-2003, Wakil Presiden RI
1999-2001, bahkan hingga menjadi Presiden RI ke-5 2001-2004 dia masih
lebih banyak diam. Ketika dia dizolimi lewat penyerbuan Kantor DPP PDI
pada 27 Juli 1996 dia tetap diam tak banyak bicara. Dia teguh pada
pendirian berjuang tanpa kekerasan.
Oleh para lawan politik termasuk pengamat menilai sekaligus menuding
diamnya Megawati sebagai indikasi kebodohan. Keharusan mengadakan debat
publik antar kandidat calon presiden sejak tahun 1999 selalu dimunculkan
dengan maksud untuk menurunkan tingkat popularitas Mega.
Perlakuan zolim yang dia terima dan dijawabnya dengan sikap diam,
menjadikan namanya terpatri sebagai simbol korban tekanan politik rezim
Orde Baru. Pada hal berbeda dia juga simbol kongkret bentuk perlawanan
politik secara damai dengan tak banyak bicara. Dia tak ingin membalas
kekerasan dengan kekerasan.
Pilihan sikap diam sesungguhnya sudah sejak lama dia anut. Yakni, tatkala
melewati pergumulan hidup menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya yang masih
menjabat Presiden, di tahun 1952 telah menjadi korban rencana pembunuhan
lewat pelemparan granat yang gagal mengenai sasaran, di kawasan Cikini,
Jakarta Pusat, tempat Megawati sekolah.
Diamnya Mega ternyata berbuah emas. Dia tak mudah terombang-ambing. Dan
semakin sulit saja ditebak arah kebijakan politiknya. Lawan politik
dibuatnya kalang kabut dan selalu penasaran. Dia dianggap tidak ada
apa-apanya. Padahal dia penuh kharisma. Hanya karena dia banyak diam dan
dianggap tidak ada apa-apanya, oleh keluarga besar Bung Karno dan rezim
Orde Baru akhirnya dia “diizinkan” terjun ke politik praktis.
Dia resmi memasuki kancah politik praktis sejak tahun 1986 saat
bersedia mengisi daftar formulir calon anggota legislatif dari PDI untuk
Pemilu 1987. Mega tampil menjadi sebuah ikon baru di pentas perpolitikan
nasional. PDI pada Pemilu 1987 berhasil mendulang banyak suara pemilih.
Dia sendiri terpilih menjadi anggota DPR periode 1987-1992.
Untuk semakin mengentalkan pelibatan diri dalam politik dia juga terpilih
sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat periode 1987-1992. Semua dia lakukan
praktis dengan diam, diam, dan diam saja tanpa gejolak sehingga tidak
menarik perhatian para calon lawan politik termasuk rejim yang sedang
berkuasa. Padahal dengan diam dia sesungguhnya secara perlahan namun pasti
telah membangun sebuah kekuatan dan pengaruh politik baru yang siap
diperjuangkan.
Presiden Soeharto menjadi gelisah sekali tatkala melihat kesimpulan
perkembangan pesat karir politik Mega. Pada Kongres Luar Biasa (KLB) PDI
di Surabaya Desember tahun 1993, yang lalu berlanjut pada Munas PDI di
Jakarta tahun 1994, oleh arus bawah Megawati selalu terpilih menjadi Ketua
Umum DPP PDI. Lebih dari 80 persen peserta Kongres dan Munas selalu
memenangkan Mega.
Namun rezim bersikeras lain dan berusaha menjegal dan membatalkan
kepemimpinan Mega. Walau demikian kepada massa pendukung di arus bawah
Mega selalu mengatakan bahwa secara de facto Ketua Umum DPP PDI adalah
Megawati Soekarnoputri. Secara de jure pemerintahahn rejim Orde Baru tidak
pernah mengakui kepemimpinan Megawati melainkan Drs Soerjadi.
Akhirnya pada Juni 1996 Megawati resmi berhasil digusur dari kepemimpinan
PDI lewat pelaksanaan Kongres PDI di Medan. Dan puncaknya adalah
penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, sebab hanya
kantor ituah simbol tersisa kepemimpinan sah Megawati sehigga harus tetap
dikuasai oleh kader-kader PDI Pro Megawati. Para kader itu sadar betul
Mega dijegal oleh Orde Baru. Karenanya mempertahankan Kantor DPP
Diponegoro adalah satu-satunya simbol de facto kepemimpinan Mega yang
harus dipertahankan.
Untuk menjaga dan mempertahankan soliditas sesama kader dibawah
kepemimpinan Mega, sekaligus untuk membedakannya dengan kader Soerjadi,
untuk sementara waktu mereka bermetamorfosa menjadi PDI Pro Mega hingga
berlangsung kongres PDI di Bali, Oktober 1998. Kongres Bali 1998 yang
sudah dalam suasana tumbangnya rezim Orde Baru, sepakat mengubah nama
partai menjadi PDI Perjuangan. Kongres juga mengamanatkan tugas
menghantarkan ketua umum yakni Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden
Republik Indonesia lewat Pemilu 1999. Sebuah amanat sama yang juga muncul
pada Kongres PDI Perjuangan di Semarang, tahun 2000.
Pemilu 1999 berhasil membuktikan kepopuleran Megawati lewat perolehan
suara 35 persen, terbesar mengalahkan Golkar yang hanya meraih 20 persen
suara. Karena pemilihan presiden tahun 1999 masih dilakukan oleh anggota
MPR dan sarat dengan perilaku elit politik dagang sapi, Mega yang terbukti
memperoleh legitimasi kuat dari rakyat hanya bisa menduduki kursi
tertinggi kedua setelah Abdurrahman Wahid saudara tuanya yang terpilih
menjadi presiden.
Amanat menempatkan Megawati sebagai presiden baru terealisasi pada 23
Juli 2001 ketika Abdurrahman Wahid harus diturunkan sebagai presiden oleh
MPR dengan motor Poros Tengah bentukan Amien Rais dan kawan-kawan. Alasan
politis resminya, Gus Dur berani menempuh kebijakan politik membubarkan
lembaga negara tertinggi MPR dan DPR sesuatu yang di luar kewenangan
seorang kepala negara.
Mega siap debat
Belajar dari perilaku elit politik lima tahun terakhir Megawati
mempersiapkan diri sematang-matangnya menjadi presiden baru Indonesia
periode 2004-2009. Termasuk mengasah dan mengujicoba keberaniannya
berdebat mengadakan tanya jawab langsung dengan para wartawan, di kantor
Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat mendaftarkan diri bersama Hasyim Muzadi
sebagai pasangan calon presiden-wakil presiden, pada Rabu, 12 Mei 2004.
Setiap kesempatan bertemu muka langsung dengan rakyat dia berpidato tanpa
teks. Seperti, ketika mengadakan panen raya tebu bersama para petani tebu
yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) pimpinan Arum
Sabil, di Lumajang, Jawa Timur, pertengahan Mei 2004.
Sebagai presiden yang sedang berkuasa Megawati tidak serta merta
memanfaatkan posisinya untuk menaikkan popularitas dengan sering muncul di
tengah-tengah masyarakat. Dia sangat selektif sekali. Diminta untuk turun
langsung menghancurkan gula impor ilegal, di Tanjung Priuk, Jakarta,
misalnya, sebagai perlambang keseriusan pemerintah membantu memperbaiki
kehidupan para petani tebu dengan cara pengaturan tata niaga gula,
misalnya dengan memperketat impor gula, Mega menolak hadir.
Sikap yang berbeda dengan rezim terdahulu, yang sengaja
mengakumulasikan peresmian proyek-proyek pembangunan di hari-hari sangat
menentukan menjelang Pemilihan Umum untuk menarik simpati rakyat sesaat.
Megawati, juga berbeda dengan kandidat presiden lain yang serta-merta
tanpa pernah terjadi sebelumnya selalu mengiklankan diri hingga terkesan
over-expose bahkan menjadi tanpa makna.
Ketika berdebat dengan wartawan di Kantor KPU, misalnya, Megawati
menekankan agar Pemilu 2004 jangan diposisikan pada kondisi menang-kalah.
Melainkan, apa yang bisa diberikan kepada nation atau bangsa. Karenanya,
Mega tidak mau menjawab pertanyaan wartawan yang memposisikan kondisi
kalau begini dan kalau begitu. “Anda ini senangnya berkalau-kalau saja.
Ada pertanyaan lain?”, kata Mega singkat sambil mempersilakan penanya
berikut.
Sebuah sikap baru membuka wacana perdebatan. Menjawab pertanyaan
wartawan lain tentang bagaimana upaya Mega menjaga kekompakan Kabinet
Gotong Royong pimpinannya, yang banyak ditinggalkan para pembantu sebab
sibuk berebut kekuasaan di ajang Pemilu Presiden 2004, Mega dengan berani
dan tangkas melempar wacana baru dengan menyebut bahwa banyak pembantunya
yang ternyata bajing loncat saja.
Megawati adalah pemimpin rakyat yang besar karena selalu bersikap diam
saat dizolimi.
Sikap keibuan yang melahirkan banyak simpati dan empati. Bahkan banyak
rakyat kecil hingga pembesar serta para selebritis yang rela memberikan
sacrifice, atau sebuah pengorbanan terbesar dari diri mereka untuk
menunjukkan sikap keberpihakan kepada Mega. Misalnya, seorang anak bangsa
Erwin Pardede yang mau menyediakan “tumpangan” rumah menjadi kantor PDI
Pro Mega pada saat Megawati dan kader-kadernya dikejar-kejar diburu
digusur seolah-olah tak berhak hidup di bumi republik yang nyata-nyata
adalah ayahnya yang dahulu mendirikan.
Rakyat banyak yang lain mau menyerahkan sejengkal tanahnya untuk dipakai
menjadi Posko PDI Perjuangan. Bahkan, menyedekahkan sedikit uang untuk
mencetak kaos berlogo Megawati berikut banteng gemuk bermulut putih dalam
lingkaran. Banyak prakarsa, swadaya, dan sikap gotong royong yang
sebelumnya merupakan jatidiri dan karakter bangsa, ditujukan kepada Mega
kembali tercuat ke permukaan setelah sebelumnya selama 32 tahun dikebiri
oleh rezim Orde Baru yang hedonis, egois, dan materialis. Secara singkat
langkah sacrifice itu bisa diartikan menolong Megawati yang lemah menjadi
kuat dan untuk serta merta menumbangkan rezim lama yang otoriter.
Pemerintahan Mega terbukti sukses
Posisi pemenang Pemilu 2004 menempatkan PDI Perjuangan dan kader-kadernya
menjadi berbeda jauh dari sebelumnya. Pada sebagian kecil kader mulai
muncul sikap arogan. Lupa kacang akan kulitnya. Belum lagi kemungkinan
kebijakan pimpinan teras partai salah. Atau tidak sesuai aspirasi kader di
bawah. Tak sedikit pula kader yang tak patuh pada kebijakan pusat partai.
Banyak kader yang masuk PDI Perjuangan ternyata berorientasi ekonomi
semata. Sehingga, ketika motif itu tak diperoleh selam menjadi anggota
partai sikap patriotik terhadap Mega menjadi luntur seketika. Karenanya
tak jarang terjadi PDI Perjuangan mayoritas di parlemen namun selalu kalah
dalam pemilihan kepala daerah.
Mempertahankan kemenangan menjadi jauh lebih sulit daripada merebutnya.
Rakyat kebanyakan mulai menarik dukungannya kepada partai. Pengadilan
rakyat sekaligus hukuman kepada PDI Perjuangan langsung terasa pada Pemilu
5 April 2004. Suara PDI Perjuangan hanya 20 persen, atau drastis hilang 15
persen.
Jika partai mengalami pasang surut tidak demikian halnya dengan posisi
politik Megawati. Dia tetaplah Megawati yang dahulu lebih banyak diam
ketika dizolimi. Sebagai misal, ketika seorang anggota kabinetnya sering
muncul di televisi sebelum berlangsung Pemilu 5 April, menteri itu
membawakan iklan layanan masyarakat Pemilihan Umum mengatasnamakan kantor
kementerian koordinator yang dipercayakan kepadanya, yang menyiratkan
mencuri start kampanye. Sebab, menteri itu adalah pendiri sebuah partai
politik bahkan akan dicalonkan sebagai calon presiden yang akan ikut
Pemilu Presiden 2004. Kepadanya dan tentangnya Mega diam saja.
Beberapa menteri lain yang pernah diangkatnya sebagai pembantu ternyata
tidak mampu menunjukkan pengabdian kepada bangsa dan negara hingga akhir
tugas. Sebab, sebelum berakhir masa tugas Oktober 2004 menteri-menteri itu
lebih tertarik mengejar kekuasaan menjadi calon presiden atau calon wakil
presiden. Walau kekompakan kabinet tergerogoti oleh ulah mereka, dengan
berani Mega menyebut di kabinetnya ternyata terdapat banyak bajing loncat.
Pernyataan itu adalah sebuah keberanian baru dari Mega membuka wacana
perdebatan, dengan memunculkan cap dan isu bajing loncat kepada para
menteri yang dengan mudah meninggalkan kekompakan Kabinet Gotong Royong.
Sebab, kabinet itu awalnya disepakati dan dibangun bersama-sama oleh
lintas fraksi. Megawati hampir di ujung tugas harus berjuang keras
menopang keutuhan kabinet hingga pemerintahan baru terbentuk Oktober 2004.
Berhasil memperbaiki stabilitas ekonomi makro namun dituding bukan
keberhasilan pemerintahannya, Mega pun diam saja. Indikator ekonomi makro
jelas-jelas menunjukkan berbagai keberhasilan baru yang belum pernah
dicapai sebelumnya. Mega berhasil mencatatkan tinta emas 32 indikator
keberhasilan ekonomi yang gemilang. Misalnya, tingkat suku bunga perbankan
yang turun hingga angka terendah, tingkat cadangan devisa negara yang
tertinggi dalam sejarah, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, dan
berbagai indikator keberhasilan lainnya. Terhadap semua tudingan termasuk
penjualan aset-aset negara, kritik dan penzoliman itu tidak Mega tanggapi
dengan reaktif. Melainkan, Mega balas mengkritik balik pengkritiknya
secara konstruktif.
Ulama religius yang nasionalis
Akan halnya KH Hasyim Muzadi yang kelahiran Tuban, Jawa Timur 8 Agustus
1944, berharap dapat berperan besar memajukan kesejahteraan lewat
pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. Kehadiran kyai pimpinan
Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang, ini serta merta menjadi
simbol baru upaya pemberantasan korupsi dalam gerbong kepresidenan Mega.
Hasyim menyebutkan duetnya dengan Mega adalah awal dikikisnya dikotomi
Islam abangan dan Islam santri, sesuatu yang selama berabad-abad selalu
mengemuka. Sebab dasarnya adalah, sebagian besar warga PDI Perjuangan
adalah orang Islam yang tinggal di desa-desa. Demikian pula orang-orang NU
tinggal di desa-desa. Karenanya, pekik dalam duet Mega-Hasyim adalah pekik
Merdeka dan Allahuakbar. Hasyim juga berharap duetnya dengan Mega bukan
hanya dimaksudkan untuk mampu membentuk skala pemerintahan. Namun, juga
mampu membentuk dimensi kultural untuk menjamin kekokohan persatuan rakyat.
KH Hasyim Muzadi memiliki nama lengkap Abdul Hasyim Muzadi. Ayahnya
bernama H. Muzadi, sedangkan ibunya Hj. Rumyati. Memperistri Hj.
Muthomimah, Hasyim dikaruniai enam putra-putri.
Riwayat pendidikan Hasyim Muzadi menunjukkan, dia menyelesaikan pendidikan
di Madrasah Ibtidaiyah Tuban, Jawa Timur 1950-1953, Sekolah Dasar Tuban
1954-1955, SMP Negeri I Tuban 1955-1956, KMI Gontor, Ponorogo 1956-1962,
Pondok Pesantren Senori, Tuban 1963, Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah
1963, dan IAIN Malang, Jawa Timur 1964-1969, dan pendidikan bahasa tahun
1972-1982. Hasyim adalah aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia), Ansor, dan NU.
Sebelum menjadi Ketua Umum PB NU 1999-2004, Hasyim Muzadi mengawali
karirnya sebagai Ketua Ranting NU Bululawangan, Malang, Ketua Anak Cabang
GP Ansor Bululawang 1965, Ketua Cabang PMII Malang 1966, Ketua KAMI Malang
1966, Ketua Cabang GP Ansor Malang 1967-1971, Wakil Ketua PCNU Malang
1971-1973, Ketua DPC PPP Malang 1973-1977, Ketua PCNU Malang 1973-1977,
Ketua PW GP Ansor Jawa Timur 1983-1987, Ketua PP GP Ansor 1985-1987,
Sekretaris PWNU Jawa Timur 1987-1988, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur
1988-1992, dan terakhir Ketua PWNU Jawa Timur 1992-1999. Hasyim Muzadi
pernah tercatat sebagai Anggota DPRD Tingkat II Malang, Jawa Timur, serta
Anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur 1986-1987.
Tinggal di Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam, Malang, Jawa Timur, tiga
buah buku pernah dia hasilkan sebagai buah pemikiran Hasyim Muzadi. Yakni,
“Membangun NU Pasca Gus Dur”, diterbitkan oleh Grasindo, Jakarta, tahun
1999. Lalu, “NU di Tengah Agenda Persoalan Bangsa,” penerbit Logo,
Jakarta, 1999, serta buku “Menyembuhkan Luka NU”, penerbit Logos, Jakarta,
tahun 2002.
Hasyim Muzadi adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB-NU)
yang laris dilirik sebagai calon wakil presiden. Misalnya, oleh Akbar
Tandjung yang Ketua Umum DPP Partai Golkar, dan Wiranto yang terpilih
sebagai kandidat presiden Partai Golkar melalui konvensi. Hayim harus
meminta maaf kepada keduanya sebab tak bisa memenuhi keinginan keduanya.
“Alasannya bukan apa-apa, saya tak bisa menerima tawaran dua sekaligus,”
kata Hasyim. Sama seperti ungkapan, seorang hamba tidak dapat mengabdi
kepada dua tuan, sebab jika hamba itu mengasihi tuan yang satu maka dia
akan membenci yang lain.
Selain oleh Akbar Tandjung dan Wiranto, Partai Amanat Nasional (PAN) juga
sempat melirik Hasyim Muzadi. Bahkan, di internal PBNU dan Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) nama Hasyim sempat sangat dijagokan sebagai calon
presiden maupun sebagai calon wapres mendampingi Gus Dur dari PKB. Namun
semuanya terganjal oleh figur Gus Dur yang tetap mempunyai keinginan maju
mencalonkan diri. Tidak mengherankan tampak kasat mata bagaimana Gus Dur
kurang menyukai pencalonan Hasyim Muzadi, yang mencuatkan kepermukaan
kekurangharmonisan hubungan mereka.
Sejumlah Badan Otonom Nahdlatul Ulama, yang terdiri dari GP Ansor,
Muslimat, Fatayat, Ikatan Pelajar NU (IPNU), dan Ikatan Putra-Putri NU (IPPNU),
sesungguhnya sudah pernah meminta agar PKB mencalonkan Ketua Umum PBNU
Hasyim Muzadi sebagai pendamping KH Abdurrahman Wahid.
Dalam sebuah rapat pleno PBNU, di Jakarta, Sekjen IPNU Syamsudin Pay
membacakan hasil kesepakatan lima badan otonom NU itu. Selain itu, Ketua
PBNU Andi Jamaro Dulung juga membacakan surat 22 Pengurus Wilayah (PW) NU
dengan permintaan serupa. Rapat itu dihadiri, antara lain oleh Rais Aam
PBNU KH Sahal Mahfudz, Wakil Rais Aam KH Fachrudin Masturo, Katib Aam
Masdar Farid Mas’udi, dan beberapa anggota Syuriah PBNU seperti KH Dimyati
Rais yang menjadi Ketua Dewan Syura Partai Kejayaan Demokrasi (Pekade)
pimpinan Matori Abdul Djalil.
Organisasi-organisasi yang berada di bawah naungan NU juga meminta agar NU,
yang mempunyai basis massa 45 juta orang pemilih, berkomunikasi dengan
kekuatan strategis bangsa lain termasuk TNI dan partai politik, untuk
bekerja sama menjaga keutuhan bangsa dan negara.
Hasyim Muzadi sejak semula berpendirian bahwa NU sebagai ormas Islam
terbesar dengan jumlah anggota mencapai 45 juta orang, tidak boleh
dipertaruhkan untuk kepentingan sesaat. Kebesaran nama baik NU, bagi
Muzadi, tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan kekuasaan. Ia juga
ingin menjaga agar Umat Islam, terutama kaum nahdliyin, tidak
terkotak-kotak dalam politik aliran. Namun, bila ada warga NU yang ingin
aktif di politik, sama sekali tidak ada halangan. Tetapi, tidak membawa
bendera NU secara kelembagaan dalam kiprah politiknya. Paling tidak, hal
itu berlaku untuk masa sekarang. Hasyim selalu menekankan pencalonannya
dengan Mega tidak dikaitkan dengan posisinya sebagai Ketua Umum PB-NU.
Namun menurut Hasyim, siapapun kader NU yang tampil menjadi pemimpin
bangsa sepanjang membawa visi nasional Indonesia secara utuh, akan
disambut baik. NU akan merespons siapapun ketika yang dibicarakan itu
masalah nasional dan utuh. Ketika mereka melakukan (atau) tampil sebagai
partisan politik, itu sepenuhnya terserah anggota mau pilih atau tidak.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi dalam
menjalankan organisasinya memiliki prinsip bahwa NU tidak akan berpolitik
praktis dengan mengubah diri menjadi partai politik (parpol) pada Pemilu
2004. Menurut dia, pengalaman selama 21 tahun sebagai partai politik cukup
menyulitkan posisi NU.
Pengalaman pahit selama 21 tahun menjadi partai politik periode 1952
sampai 1973, kata Muzadi, menjadi pertimbangan signifikan dari Pengurus
Besar untuk mengubah bentuk organisasi itu. Waktu itu, kata Muzadi yang
sempat menjadi Ketua NU Cabang Malang, kerja orang-orang NU hanya
memikirkan kursi legislatif. Sementara kerja NU lainnya seperti usaha
memajukan pendidikan dan intelektual umat terabaikan.
Menjelang Pemilu 2004 NU selalu didorong oleh berbagai kelompok untuk
menjadi partai politik. Desakan menjadi parpol juga datang dari kelompok
dalam NU (kalangan nahdliyin). Tetapi sikap NU tidak goyah. Politik
merupakan salah satu kiprah dari sekian banyak sayap NU. Di mata Muzadi,
partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan. Sementara
sifat kekuasaan itu sesaat. Di sisi lain NU dituntut memelihara
kelanggengan dan kiprah sosialnya di masyarakat. Oleh karena itu, NU akan
menolak setiap upaya perubahan menjadi partai politik.
Mengenai pemimpin bangsa, menurut Muzadi, NU tidak berpikir bagaimana
mengajukan calon dari NU. Tapi, yang dipikirkan, adakah calon dari mana
pun yang mampu melakukan recovery, penyembuhan terhadap Indonesia. Hal itu
menurutnya harus lebih dulu dipikirkan intern NU.
Menanggapi duet Mega-Hasyim berikut peluangnya, pimpinan Pondok Pesantren
Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur KH Yusuf Hasyim pernah mengatakan, cocok
tidaknya Mega-Hasyim tidak tergantung penilaian para nahdliyin melainkan
tergantung pada pasangan itu sendiri. Yusuf Hasyim menegaskan pula, NU
ingin menghilangkan kesan feodal yakni meminta-memberi restu, dukungan,
izin, dan sebagainya. Sebab itu urusan pribadi. “Kalau bagus, tanpa
didukung pun akan bagus berhasil,” ujar Yusuf. Karenanya, Yusuf Hasyim
berpesan agar umat Islam jangan keliru memilih presiden. Umat jangan
memilih presiden hanya berdasarkan figur tetapi juga melihat aktor
intelektual di belakang pencalonan.
Pemimpin Sang pluralis
Hasyim dikenal sebagai sosok kiai yang cukup tulus memosisikan dirinya
sebagai seorang pemimpin Indonesia. Selain sebagai ulama, sosok Hasyim
cukup nasionalis dan pluralis. Apa saja yang dianggap perlu bagi agama,
Indonesia, dan NU, Hasyim ikhlas melakukan. Itu sebabnya, dalam sebuah
kesempatan kunjungan ke Amerika Serikat, Hasyim benar-benar seperti
mengabdikan diri bagi kepentingan lebih besar.
Salah satunya ia tunjukkan dalam bentuk memberikan penjelasan kepada
dunia internasional bahwa umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang
moderat, kultural, dan tidak memiliki jaringan dengan organisasi kekerasan
internasional.
Ketika terjadi peristiwa ditabraknya gedung WTC di New Yorlk pada 11
September 2001, di mana AS langsung menuduh gerakan Al Qaeda sebagai
pelaku dan menangkapi orang-orang dan kelompok Islam yang diduga terkait
dengan jaring Al Qaeda, posisi Islam moderat Indonesia luput dari tuduhan.
Namun hal itu bukan berarti persoalan selesai.
Hasyim Muzadi memiliki pandangan, dunia internasional perlu mengetahui
kondisi Islam di Indonesia dan perilaku mereka yang tidak menyetujui
tindak kekerasan. Untuk itu perlu upaya komunikasi dengan dunia luar
secara intensif. Tak terkecuali dengan AS. Makin banyak dan intens
komunikasi maupun kontak ormas-ormas moderat Indonesia dengan
internasional dan AS, itu makin positif. Apalagi, di tengah keterpurukan
ekonomi, sosial, dan keamanan di Indonesia saat ini kerja sama
internasional jauh lebih berfaedah daripada keterasingan internasional.
Hasyim Muzadi pun menjadi tokoh yang mendapat tempat untuk diundang
pemerintah AS memberi penjelasan tentang pemahaman masyarakat Islam di
Indonesia. Ia cukup gamblang menjelaskan peta dan struktur Islam
Indonesia. AS beruntung mendapat gambaran itu langsung dari pemimpin ormas
muslim terbesar Indonesia. Indonesia juga bersyukur karena seorang tokoh
ormas muslimnya menjelaskan soal-soal Islam Indonesia kepada pihak luar.
“Saya gambarkan, umat Islam di Indonesia itu pada dasarnya moderat,
bersifat kultural, dan domestik. Tak kenal jaringan kekerasan
internasional,” ujar Hasyim.
Soal kelompok-kelompok garis keras di Indonesia -betapapun jumlah dan
kekuatannya cuma segelintir- Hasyim mengingatkan AS bahwa mengatasinya
harus tidak sembarangan. Jangan sekali-kali menggunakan represi. Bukan
hanya kontraproduktif, tapi bisa memunculkan radikalisme betulan. Sekali
AS bertindak, seperti dilakukannya di Afghanistan atau negara-negara Timur
Tengah lain, dengan intervensi langsung, hasilnya bisa runyam. Indonesia
tidak bisa dipukul rata dengan Timur Tengah atau negara-negara lain.
Apa alternatif pendekatannya jika represi ditanggalkan? “Saya minta supaya
pendekatannya pendekatan pendidikan, kultural, dan social problem solving.
Dijamin, gerakan-gerakan kekerasan akan hilang,” tutur Hasyim.
Di sisi lain, AS sadar perlunya menggalang pengertian dan kerja sama
dengan Islam moderat di dunia. Di AS sendiri, ada sekitar 5 juta penganut
Islam dan kini menjadi agama yang paling cepat pertumbuhannya dibandingkan
agama-agama lain.
Muzadi juga mengakui, pejabat AS memang memiliki pandangan sendiri tentang
masa depan, dunia Islam, dan terorisme. Namun banyak senator AS yang
berharap Indonesia menjadi komunitas muslim yang pada masa depan bisa
bersahabat dengan dunia. “Itu istilahnya mereka,” kata Hasyim. Sedangkan
ukuran AS adalah Indonesia bisa mengatur diri sehingga tak menjadi sarang
“kekerasan”. Namun, menurut Muzadi, yang cukup menggembirakan adalah tidak
ada rencana AS sedikit pun untuk menyerang Indonesia.
Duet Mega-Hasyim menyiratkan sebuah mega harapan baru sebagai ekspektasi
yang tak terlalu berlebih-an.r e-ti/haposan tampubolon ►ti/ht
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|