BERITA

Sikap Parpol

Megawati Soekarnoputri di Sisi Oposisi 

Rapat Kerja Nasional I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 7-9 Januari 2007 di Sanur, Bali, dalam salah satu rekomendasinya kembali meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden pada Pemilu 2009.

Permintaan itu bukan hal yang terlalu mengejutkan karena Megawati saat ini merupakan orang nomor satu di tubuh partai banteng itu. Saat ini Megawati menjadi Ketua Umum PDI-P dan satu-satunya kader yang pernah memiliki pengalaman menjadi presiden.

PDI-P sendiri menempatkan diri sebagai partai oposisi sehingga sudah bisa dipastikan tidak akan mendukung pencalonan kembali Susilo Bambang Yudhoyono atau Jusuf Kalla yang dulu pernah menjadi pembantu Megawati di kabinet dan saat ini menjadi presiden dan wakil presiden.

Pada sisi lain, peserta rakernas menilai belum ada tokoh baru yang sekaliber Megawati. Padahal, pemilu tinggal tiga tahun lagi. Akhirnya, daripada menunggu lama, rakernas pun langsung meminta Megawati kembali maju tahun 2009. Padahal, agenda itu tak direncanakan. Semula hanya ingin menetapkan kriteria calon presiden.

Yang menarik dari rekomendasi itu justru terletak pada alasannya. Dalam rekomendasi itu, Megawati diminta maju lagi pada Pemilu 2009 guna mengawal komitmen pada Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945, Kebhinnekaan, dan Keutuhan NKRI.

Megawati sendiri belum mengiyakan atau menolak permintaan itu secara eksplisit. Namun dalam perbincangan dengan Kompas, Selasa (9/1), putri dari Proklamator itu memang menghendaki figur pemimpin bangsa seperti itu.

Mengapa PDI-P berperan sebagai oposisi?

Keputusan itu merupakan mandat seluruh warga PDI Perjuangan yang disampaikan dalam Kongres 2005. Sebagai ketua umum, saya harus menjalankan mandat itu. Sekarang kita pun tumbuh di alam reformasi dan menuju demokratisasi.
Pemerintahan sekarang ini kabinetnya terdiri dari banyak partai politik. DPR yang seharusnya mengontrol pemerintahan pun tidak menjalankan fungsinya. Lihat saja, PDI-P di DPR dikeroyok. Padahal, yang diperjuangkan adalah persoalan substansial dan esensial, yaitu kebijakan menaikkan harga BBM dan kebijakan impor beras.

Kita juga menamakan diri sebagai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menjalankan peran oposisi merupakan bagian dari perjuangan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Sejak Orde Baru, DPR menjadi stempel pemerintah. Kemudian, kita menghendaki untuk masuk alam reformasi. Sekarang bagaimana mungkin bisa berdemokrasi kalau DPR tidak bisa menjadi penyeimbang. Anggota DPR dari partai-partai yang tergabung dalam kabinet untuk menggunakan hak interpelasi impor beras saja sudah ditutup. Padahal, hak interpelasi hanya untuk mempertanyakan kebijakan.

Apakah peran PDI-P sebagai partai oposisi itu sudah optimal?

Dari sisi internal, peran fraksi maupun anggota PDI-P yang duduk di komisi-komisi sudah cukup baik. Persoalannya justru terjadi di para politisi kita. Mereka mulai mengabaikan semangat musyawarah mufakat yang ada dalam UUD 1945. Main voting terus. Hal-hal yang sangat esensial mestinya tidak bisa divoting. Masalah beras itu masalah perut, masalah pokok yang tidak sederhana. Dengan voting urusannya menjadi sederhana, yaitu kalah, menang, impor beras atau tidak.

Bagaimana dengan rekomendasi rakernas yang meminta Anda sebagai calon presiden di Pemilu 2009?

Rekomendasi itu ditujukan kepada DPP PDI-P. Oleh karena itu akan kita evaluasi terus-menerus dan pikirkan. Tadi juga saya katakan dalam rakernas, kalau kita semua serentak, kalau kita mau, kita bisa. Ini merupakan modal dari rekomendasi itu. Kita tidak berada di awang- awang saja, tapi harus membumi. Sekarang ini pemilu langsung, yang harus diberi pendidikan politik adalah rakyat agar bisa memilih calon pemimpin yang baik.

Apakah sudah mulai mengincar calon wakil presiden juga?
Saya kan tadi tidak mengatakan yes or no. Ini kan masih rekomendasi dan bersifat masukan. Saya hanya menjawab mari kita pikirkan bersama. Kita lihat dalam dua tahun ini apa saja yang kita bisa kerjakan dan apakah rakyat memberikan dukungan positif kepada PDI-P.

Apa kriteria pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini?

Kriteria sebetulnya gampang, yang susah itu melaksanakannya. Kalau kita melihat Pembukaan UUD 1945, sebenarnya di situlah ada mandat untuk pemimpin Republik Indonesia.

Untuk menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 tidak gampang. Contohnya, mewujudkan negara yang berdaulat. Tekanan itu luar biasa. Mau mengatakan memutuskan utang saja, harus diskusi panjang lebar. Lalu, ke mana kedaulatan kita?

Selain memiliki sikap kepemimpinan, pemimpin mendatang harus mengenal baik kondisi khas Indonesia. Kita ini negara kepulauan terbesar di dunia.

Para pemimpin ini banyak yang merasa hidup di negara daratan. Masalah di daratan itu sebesar apa pun lebih mudah ditangani daripada terjadi di negara kepulauan. Penanganan bencana pun lebih sulit. Untuk mengungsikan ratusan penduduk di pulau kecil harus melalui lautan atau udara.
Saya selalu memikirkan kenapa pendiri republik ini bisa berhasil karena mereka itu mengenal Indonesia. Mereka tahu budaya dan adat istiadatnya.

Orang yang mau jadi pemimpin harus ditanya sudah ke Merauke belum, sudah ke Sabang belum? Saat saya berkunjung ke Pulau Dobo, Kabupaten Maluku Tenggara, rakyat dengan ramah datang. Saya tanya pemimpin yang pernah datang, mereka katakan yang pertama Bapak Bung Karno yang kedua putrinya. Jadi yang lain ke mana?

Karisma Megawati memang tidak bisa dilepaskan dari PDI-P. Namun, Megawati sendiri membantah anggapan bahwa model kepemimpinan karismatik itu bisa menimbulkan bahaya tidak munculnya figur-figur baru di partainya.

Dia mencontohkan, sepeninggal Bung Karno muncul tokoh baru dan bangsa ini pun terus berjalan. Megawati mengaku telah membuat suatu sistem yang memungkinkan PDI-P pun bisa berjalan tanpa bergantung pada figur.
"Oleh karena itu, saya selalu optimis," ucapnya. (Sutta Dharmasaputra, Kompas, 10 Januari 2007) ►ti
 

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)