BIOGRAFI

TOKOH UTAMA:  01  02  03  04  05  06  07  08  =

WAWANCARA = TOKOH PILIHAN:  01  02  = DEPTHNEWS: 01  02  = PERSPEKTIF:  01  02 = PARIWISATA  = POTENSI = LEGISLATIF = KAPUR SIRIH = SURAT = 

Drs. H. Lily Hambali Hasan Msi (02)

Bangga Jadi Putera Republik

Jalan Drs H Lily Hambali Hasan, MSi menuju kursi bupati (tahun 2003) tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tembok pradigma sudah terbangun kukuh sejak puncak reformasi tahun 1999. Reformasi dan era Otda telah melahirkan egoisme daerah. Ini yang menjadi satu-satunya rintangan berat bagi Lily Hambali kala itu, lantaran dia tidak berdarah dan tidak dilahirkan di Purwakarta.

Padahal dia tidak meminta dilahirkan di Pandeglang, sekarang menjadi bagian dari Provinsi Banten. Lily Hambali putera Banten yang menapak jenjang birokrasi dari pegawai honorer di Kantor Pemerintah Jawa Barat, Bandung. Dia memang bukan putera daerah, tetapi bangga menjadi putera republik. Lily menganut filosofi, “di mana pun tanah dipijak di situlah langit dijunjung.” Dia tidak sefaham kalau wawasan otonomi daerah dipersempit dengan kooptasi, “putera daerah dan non-putera daerah.”

Di tengah rintangan paradigma putera daerah, Lily Hambali tetap berupaya mencalonkan diri, karena tujuannya semata-mata untuk mengabdikan diri pada kepentingan masyarakat. Saat itu Lily menduduki jabatan kunci kedua di Kabupaten Purwakarta, yaitu Sekretaris Daerah. Ini menjadi batu loncatan baginya menuju kursi Kepala Daerah/Bupati. Baginya menjadi bupati merupakan sebuah tantangan lantaran merasa dirinya mampu menjalankan amanah jabatan tersebut.

Inilah yang mendorongnya untuk maju terus. Dorongan lain datang dari kawan-kawan yang memintanya mencalonkan diri. Namun momok putera daerah selalu membayanginnya. Dia sendiri sangat menghargai aspirasi untuk menempatkan putera daerah, mungkin mereka yang menginginkan hal tersebut berasumsi bahwa kalau bupatinya putera daerah, Purwakarta akan lebih baik.

Kendati demikian, baginya ini bukanlah persoalan. Tekadnya mengubah tantangan tersebut menjadi sebuah motivasi. Tantangan tersebut mendorong dirinya bekerja keras untuk membuktikan bahwa bukan hanya putera daerah yang mau dan mampu, dia pun mampu mengemban tugas tersebut. Akhirnya dia lolos dan terpilih menjadi bupati.

Di dalam pemaparan visi dan misi, Lily mengemukakan tiga hal yang harus dia perjuangkan setelah menjadi bupati. Tiga hal itu—pendidikan, kesehatan dan agama—menjadi ikon dan misinya. Dia berpikir ketiga hal itu sangat mendasar yang harus dia perjuangkan. Dia mencoba menuangkannya ke dalam satu konsep, dan disampaikan ke dewan. Dia membuat kerangka berpikir yang cukup sederhana. Dia membuatnya menjadi segitiga sama sisi, tiga persoalan yang harus ditangani kalau mau membangun masyarakat. Sisi pertama, pendidikan; kedua, kesehatan; dan ketiga, agama. Kenapa dia membentuk ketiganya menjadi segitiga sama sisi? Karena ketiganya itulah yang akan membentuk kualitas sumber daya manusia.

Asumsinya, orang akan pintar kalau dia berpendidikan. Selain pintar dia juga harus sehat, karena kalau tidak sehat dia jadi beban orang lain. Tetapi pintar dan sehat saja tidak cukup, dia juga harus punya moral, punya kepribadian. Moral akan dilahirkan lewat pendalaman akidah agamanya, karena semua agama mendorong hakekat moral.

Kooptasi non-putera daerah menipis setelah Lily terus memperjuangkan ketiga hal tersebut, selain selalu menempatkan diri dekat dengan masyarakat dan membangun kebersamaan. Ketiga pilar itu dia jabarkan lagi menjadi core business (karya inti); agribisnis, industri, perdagangan dan jasa, dan pariwisata. Kesemua ini merupakan penajaman dari visi dan misi Kabupaten Purwakarta sebagaimana digariskan dalam pola dasar pembangunan (Perda No 4 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Perda No 2 tahun 2001).

Dengan menerapkan konsep tersebut, dia dikritisi oleh beberapa pihak bahwa dia memimpin daerah seperti mengelola sebuah perusahaan. Namun kritik tersebut dijawab olehnya bahwa setiap lembaga harus memiliki kesetiaan kepada korps, harus punya sasaran yang ingin dicapai. Akhirnya, dia coba menganalisis dengan kondisi daerah, alam dan kondisi masyarakat yang ada, sehingga menjadi empat pilar setelah ditambah bidang ekonomi.

Pertama dia menggarap pertanian, memasuki bidang agribisnis. Kenapa agribisnis? Dia punya pertimbangan bahwa Purwakarta itu daerah kecil, sawahnya juga kecil. Kalau sawahnya sudah kecil kemudian bergerak di bidang monokultur padi, dia menganggap sama dengan memelihara kemiskinan. Jika sawahnya sedikit, hasilnya juga sedikit. Maka dia dorong ke agribisnis palawija yang punya nilai tambah.

Kedua, tidak hanya terpaku pada pertanian, jadi harus didorong ke arah industri. Kalau ingin berkembang, maka industri harus kembangkan, tetapi dimulai dengan keterkaitan dengan industri kecil dan rumah tangga. Industri keramik dia dorong. Di antaranya Lily menciptakan perkampungan topi. Sekarang industri topi di Purwakarta tidak lagi membordir topi ke Bandung, tetapi sudah dikerjakan dengan mesin sendiri.

Mesin bordirnya tidak tanggung-tanggung. Soal mesin bordir Lily punya cerita menarik. Dia mendorong berbagai pihak, termasuk DPRD Jawa Barat untuk memberi perhatian. Dia jelaskan punya kawasan industri topi, cuma kendalanya tidak punya mesin bordir. Sebab, para pengrajin harus membordir topi mereka ke Bandung, yang mengerjakan orang lain. Ini tentu menambah biaya. Lily terus berpikir meminta bantuan ke Pemda Jabar untuk membeli mesin bordir. Sebab Pemda Purwakarta tidak punya uang untuk memberi bantuan (membeli). Dia tanya sana-sini bahwa harga satu unit mesin bordir sangat mahal, Rp 800 juta. Sementara Pemkab Purwakarta tidak punya uang untuk membantu, padahal industri topi yang sangat potensial justru sangat membutuhkannya.

Sewaktu bertugas di Jawa Barat, Lily punya banyak teman aktivis yang terjun ke politik. Dia sendiri pun dulu ikut aktif di partai politik. Karena waktu dulu aparat pemerintah boleh ikut main di politik. Karena itu banyak temannya yang menjadi anggota DPRD tingkat satu.

Akhirnya dia mengundang rekan-rekannya anggota DPRD untuk datang kawasan industri topi, mereka tertarik. Lily mengambil nama 100 anggota DPRD dan membuatkan topi dengan nama mereka masing-masing lengkap dengan fraksinya. Topi-topi itu dia kirim sambil mengajukan permohonan bantuan ke gubernur. Lily memberitahukan rekan-rekannya di DPRD bahwa bordiran tersebut masih dikerjakan dengan manual, belum menggunakan mesin yang diprogram komputer.

Ternyata dengan modal sovenir 100 topi, menggerakkan hati para anggota DPRD itu untuk meyakinkan gubernur mengulurkan bantuan. Sementara topi juga dibagi-bagi ke gubernur dan semua petinggi Pemda Jabar. Permohonan Lily dijawab bahwa Pemda Jabar hanya bisa membantu Rp 700 juta. Lyli pun menerima bantuan itu dengan senang hati, dan sekarang kawasan industri topi tersebut sudah memiliki satu unit mesin bordir seharga Rp 800 juta.

Ketiga, perdagangan dan jasa. Pertanian punya kendala, terkadang terjadi pengangguran. Juga lamban untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Karena itu industri, jasa dan pariwisata harus didorong. Purwakarta dulu disebut kota pensiun. Istilah dan citra itu dia buang jauh-jauh. Tidak boleh lagi ada yang menyebut Purwakarta kota pensiun. Purwakarta harus jadi kota berkembang. Karena itu, Lily mulai membuat segitiga emas—Jakarta-Purwakarta-Bandung, dan Bandung-Purwakarta-Cirebon. Ini cara untuk membangu citra baru yang lebih baik.

Pengembangan perdagangan dengan mendorong sektor riil agar bergerak lebih cepat. Dalam mengejar peningkatan penghasilan asli daerah (PAD), Lily tidak ingin membebani masyarakat dengan pungutan-pungutan dengan mengeluarkan bermacam-macam peraturan daerah (Perda). Sebaliknya, dia bersama aparat pemerintahannya berusaha keras menumbuhkan ekonomi daerah dan menyejahterakan masyarakat lewat agribisnis, industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Dia berasumsi, kalau bidang-bidang tersebut sudah menggeliat, PAD akan meningkat dengan sendirinya. Mungkin melihat kelebihan dirinya di dalam masalah perpajakan, Departemen Dalam Negeri menunjuknya sebagai salah seorang anggota tim perumus RUU Retribusi dan Perpajakan Daerah.

Di era otonomi, banyak daerah yang kadang-kadang terjebak semata-mata untuk menaikkan PAD dengan mengenakan retribusi di berbagai kegiatan ekonomi. Seharusnya tidak begitu. Lily tidak ingin memaksakan PAD, kalau menjadi beban lain. Pembangunan ini sebuah pekerjaan yang tidak akan selesai. PAD itu pada akhirnya untuk mengukur pembangunan. Tapi kalau PAD lahirnya dari beban rakyat, jadinya sama saja. Karena itu, dia mencari cara-cara lain. Dia bilang kalau sekadar mau memajak, anak kecil juga bisa. Lily mencari langkah-langkah terobosan.

Lily Hambali menempuh cara yang berbeda dari daerah-daerah lain. Aparat pemerintah, selaku fasilitator, harus menggerakkan sektor riil, lewat investasi. Tak mungkin ekonomi tumbuh tanpa investasi. Sekuat apapun APBD, sekuat apapun uang daerah, tetapi kalau uang itu tidak mendorong sektor riil bergerak, tidak akan menyejahterakan rakyat. Karena itu Lily bergerak mendorong pertanian, industri serta perdagangan dan jasa oleh pihak swasta dan masyarakat.
“Pemerintah jangan coba-coba untuk mengambil alih masalah ini. Sudahlah pemerintah ke pelayanan saja. Kita dorong swasta. Kita berikan kesempatan pada investasi untuk bergerak. Tapi satu syaratnya. Birokrasi harus merubah sikap,” kata Lily Hambali dalam wawancara khusus dengan Tim Wartawan Majalah Tokoh Indonesia belum lama ini.

Kalau dulu izin diselesaikan dua sampai tiga bulan, sekarang cukup dua minggu, bahkan sepuluh hari. Lily menceritakan pengalamannya dengan seorang calon investor Korea Selatan. Calon investor itu bertanya kepada bupati, berapa lama dia harus menyelesaikan izin. Bupati menjawab, “maunya berapa lama.” Pengusaha Korea itu bingung lantaran ditantang oleh Bupati Lily Hambali Hasan. Dia minta satu bulan, tetapi Lily menjanjikannya 10 hari. Persyaratan-persyaratan lain bisa diselesaikan kemudian.

Sekarang Lily mulai mengajak aparat Pemkab Purwakarta untuk memberikan kemudahan kepada calon investor. Dia mulai dengan agak keras kemudian keras, tetapi tidak dilakukan sekaligus, karena tadinya mereka sudah terbiasa dengan kerja lamban. Dengan memberi pelayanan yang memudahkan pengurusan izin, para investor pun tertarik menanam modal di Purwakarta.

Sehingga, di bawah kepemimpinan Lily Hambali, Purwakarta dua tahun berturut-turut memperoleh penghargaan KPPOD Award Peringkat Terbaik Kategori Umum Daya Tarik Investasi Kabupaten di Indonesia (tahun 2003 dan 2004). Pemberi penghargaan melakukan survei sendiri, tidak melibatkan pemerintah. Mereka melakukan pendataan secara independen dan tidak ada pemberitahuan, mereka langsung berhubungan dengan para investor dan pengusaha di masing-masing daerah. Mereka mengangkat semua persoalan. Minimal mereka tahu persis gambaran di satu daerah, bagaimana pemerintahannya, bagaimana sikap politiknya, bagaimana uang silumannya.

Lyli sendiri diberi undangan karena memperoleh penghargaan. Di Indonesia penerima penghargaan tahun pertama hanya dua. Yakni Kabupaten Purwakarta, dan Kota Batam. Penerima hadiah tahun kedua juga dua: Purwakarta dan Kediri, Jawa Timur. Pada tahun ketiga memang tidak lagi, tetapi masih masuk 10 besar. ►mti/da-syahbuddin hamzah

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)