BERITA & OPINI

BERITA =  01  02  03  04  05  06   =

WAWANCARA: Prof.Dr. Laurence Adolf Manullang (06)

Seputar Argumentasi BPK VS Pertamina

Laurence A. Manullang, Rektor STIE – IBEK, mengatakan kebijakan yang salah akan lebih parah dari korupsi, sebab korupsi itu adalah buah dari kebijakan yang salah. Hal itu dikatakannya dalam wawancara dengan Tokoh Indonesia, tanggal 26 Oktober 2005, di Jakarta, seputar Argumentasi BPK VS Pertamina mengenai Pertamina belum memiliki harga pokok setiap jenis komoditi BBM dan soal pergantian beberapa menteri ekonomi KIB. Berikut petikan wawancara tersebut:

TI (Tokoh Indonesia): Bagaimana tanggapan anda mengenai silang pendapat Dirut Pertamina dengan BPK, tentang Pertamina tidak memiliki harga pokok setiap jenis komoditi

LAM (Laurence A Manullang): Berbicara mengenai biaya pabrik (manufactured cost) dan kalau ikut unsur lain dimasukkan biasa itu disebut harga pokok (cost of goods sold), tentu kita berbicara dalam wilayah akuntansi (accounting) dalam hal ini akuntansi biaya (cost accounting).

BPK memberikan komentarnya, bahwa Pertamina belum mempunyai harga pokok. Tapi di tempat lain dalam rekomendasi itu, disebut berdasarkan harga pokok sementara. Dari pendekatan hukum pernyataan BPK itu sangat bisa diperdebatkan (debatable), dan pendekatan itu yang dipakai oleh Dirut Pertamina. Tapi dari segi akuntansinya, harga pokok itu adalah bagian dari suatu sistem akuntansi, yang namanya cost of accounting.

Di dalam cost of accounting dapat dipilih salah satu metode dari beberapa metode. Misalnya pembebanan biaya pada produk. Apakah sistim biaya langsung atau biaya marginal (marginal cost) atau biaya total (full cost system). Untuk mengevaluasi kinerja manajemen sering digunakan marginal cost system yaitu hanya membebankan semua biaya yang langsung digunakan ke dalam produk itu agar justifikasi pada eksekutif fair karena biaya mandatory yang terbangun dalam biaya itu di luar kontrol mereka. Sedang full costing, seluruh biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost) seperti biaya tidak langusng (overhead cost) dialokasikan pada biaya produk.

Di sinilah biaya itu dianalisa dari setiap ingredients, materials yang lain, direct labor, dan semua overhead. Analisa semua komponen-komponen yang terbangun dalam biaya itu seperti delivery insurance dan metode yang dipakai akan memberikan indikasi apakah ada instrumen yang dipakai untuk efesiensi biaya misalnya memperpendek umur lead times, dan dari situ muncullah just in time management.

Cost itu direview dari waktu ke waktu, dianalisa variance dan faktor yang mengakibatkan variance itu seperti efek harga (price) atau efek volume (volume effect), serta akibat valas dan lain-lain.

Jadi jelasnya kebijakan dan struktur (price structure dan policy) berdasarkan cost calculation dan expenses analysis yang lain, dan terus menerus (sustainable) ini dievaluasi. Walaupun costing sudah di establish, melalui RAT (review, analyze, and test) – review, analisa dan test masih bisa diidentifikasi peluang memperoleh cost reduction plan (quasirent) yang disebut income semu (shadow income) atau rencana proteksi penghasilan (profit protection plan) Jadi kesimpulannya adalah tidak ada istilah harga pokok sementara yang bisa disebut harga pokok. Dengan demikian kata-kata BPK itu masih dalam wilayah kesistiman akuntansi.

TI: Direktur Pertamina menyatakan bahwa subsidi BBM yang dianggap kelebihan Rp. 3.6 trilliun, adalah berdasarkan perhitungan yang berbeda dengan BPK?

LAM: Memang perhitungan yang berbeda itu menghasilkan informasi yang berbeda dan keputusan yang berbeda. Kedua perhitungan BPK dan Pertamina memang harus diuji, mana mendekati kewajaran yang masih dalam wilayah sifat akuntansi itu yaitu kewajaran fairness. Pengujian harus dimulai dari asumsi yang digunakan oleh Pertamina. Apabila Pertamina memakai asumsi yang realistik yang mencerminkan CPI (Consumer Price Index) – Indeks Harga Konsumen, (trend oil price), nilai tukar dollar terhadap rupiah (dollar exchange rate) yang tepat, tingkat inflasi (inflation rate) dipertimbangkan dalam perhitungan itu dapat dipertanggungjawabkan. Juga asumsi BPK harus ditest, sebab mungkin BPK menganut pendekatan over prudent (sangat berhati-hati) itu semua debatable. Over prudent biasanya mematikan bisnis.

Yang jelas adalah, setiap perhitungan itu akan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Kalau asumsi salah bangun cipta dan rekayasa cost menjadi overcosting, atau undercosting, maka keputusan salah, yang menanggung beban itu adalah consumer dalam hal ini rakyat. Oleh sebab itu, kinerja para eksekutif ditentukan, oleh perhitungan yang dihasilkan, yang mengantarkan pada strategi yang akan diambil. Eksekutif yang paling berat pertanggungjawabannya terfokus pada kebijakannya. Kebijakan yang salah akan lebih parah dari korupsi, sebab korupsi itu adalah buah dari kebijakan yang salah.

Para Eksekutif tidak cukup diberhentikan atau mengundurkan diri bilamana membuat kebijakan yang salah, tetapi dia harus membukakan pada publik bahwa dia salah dan siap untuk digolongkan sebagai white crime. Tanggung jawab para Eksekutif tidak main-main

Reshufel Kabinet
TI: Mengenai Reshufel Kabinet, TPA sudah hampir rampung menyelesaikan tugasnya. Dimana menurut koran ada 8 orang Menteri minimal harus diganti. Bagaimana pendapat anda?

LAM: TPA untuk Menteri langsung diketuai oleh Presiden dan Wakil Ketua adalah Wakil Ketuanya, dan beberapa anggota kabinet sebagai anggota tetap dan giliran berdasarkan field kementerian itu. Biasanya TPA ini mempunyai tenaga-tenaga ahli, yang ahli dalam menilai latar belakang, track record alur pikir dan kompentensi seseorang. Apabila kepada mereka dipercayakan mengevaluasi tanpa pengaruh partai politik terlalu banyak campur khususnya terhadap posisi yang menuntut kenetralan seperti tim ekonomi, saya rasa mereka akan memperkenalkan menteri yang pekerja, pemikir keras.

TI: Tapi, Pak, diisukan bahwa kelompok Barkeley merekomendasikan Sri Muliani jadi Menteri Keuangan, padahal sebagai Ketua Bappenas skornya sangat rendah, menurut Tim Indonesia Bangkit yaitu D. Bagaimana pendapat anda?

LAM: Sebenarnya, Sri Muliani dengan latar belakang yang dimilikinya, beliau yang paling tepat adalah mengembangkan Bappenas. Lihat Widjojo, jika dulu sebelum beliau jadi Ketua Bappenas, lembaga ini hampir tidak digubris orang. Tapi setelah beliau memegang Bappenas bersama tim wakil ketua yang brillian, Bappenas menjadi sentra pengambil keputusan pembangunan nasional. Sebab pembangunan negeri terletak pada planning pembangunan itu sendiri.

Tapi kalau memang benar Sri Muliani gagal di Bappenas, tim Barkeley UI, jangan memaksakannya rekomendasikanlah dari UI untuk Bappenas yang better economical/development planner. Sri Muliani masih muda, bisa dia kembali buat sementara jadi Guru sampai Guru Besar, dan nanti kalau sudah lebih matang akan muncul lagi. Mundur selangkah untuk maju 10 langkah. Hanya saja saya tidak tahu persis kriteria yang digunakan kenapa gradenya D.

TI: Bagaimana pendapat anda mengenai Ical yang akan terjengkal dan akan diganti oleh Budiono sebagai Menko Ekuin, karena Nilai F (Failure)?

LAM: Ical telah berbuat banyak sesuai dengan pandangan dan kemampuannya. Tapi juga dia dinilai meraih nilai F (failure) oleh TIB. Kalau posisinya digantikan oleh Budiono, saya rasa, Budiono telah menggali pengalaman dalam bidang ekonomi moneter/keuangan yang paling lengkap. Pernah di BI yang menggeluti masalah moneter, pernah di keuangan yang mengelola administrasi dan kebijakan keuangan baik fiskal, non-moneter, dan kalau tidak salah juga pernah di Bappenas (sebagai economic planner). Lagi pula penampilannya sangat kalem, berarti syarafnya lentur.

TI: Bagaimana mengenai MenKeu Dr. Jusuf Anwar, yang dinilai F juga?

LAM: Sulit bagi saya menilai Jusuf Anwar ini sebab dia sangat disiplin dan baik orangnya, seorang yang tumbuh dan besar sebagai birokrat. Kalau bicara mengenai fungsi/dan scope eksekutif keuangan, saya telah buatkan formulasi yaitu 8 aksioma yang telah saya pernah praktikkan di multinational company yaitu, 1) Sebagai Manager, 2) Sebagai Diagnotician, 3) Sebagai Planner, 4) Sebagai Controller, 5) Sebagai Pemberi Directing, 6) sebagai Expert dalam MIS, 7) Sebagai Juru Bicara Keuangan (spokeman), 8) Sebagai Top Management, saya rasa aksioma sudah beredar di beberapa situs. Memang saat ini diperlukan strategist keuangan yang lincah.

TI: Bagaimana dengan Meneg BUMN yang juga sedang gencar-gencarnya diisukan mau diganti, karena dinilai D?

LAM: Beliau adalah public relation yang baik. Hampir setiap hari beliau tampak di media massa, dan setiap Kamis malam di TV. Itu bagus, karena penyebaran informasi itu penting. Hanya saja, beliau itu tampaknya lebih banyak berbicara mengenai perbankan, mungkin karena lama sebagai komisaris salah satu bank dan baru memangku jabatan sebagai menteri satu tahun, tapi manufacturing company, mining company, dan jasa keuangan lainnya belum tersentuh secara signifikan.

Memang tidak semua menguasai segmen industri. Saya mengalami bagaimana kompleksnya industri itu tapi bagi eksekutif yang pernah duduk sebagai key position dalam perusahaan industri, akan lebih mudah mengerti permasalahan segmen-segmen yang lain. Sebab industri akses kepada semua economical elimate baik itu global, nasional maupun internasional, atau sektorisasi kegiatan ekonomi lainnya.

Memang menetapkan beliau menjadi Meneg BUMN adalah loncatan besar. Terbukti beliau adalah orang istimewa. Menurut executive career and development path, dalam level internasional, seseorang yang lazim diangkat jadi boss para Dirut adalah eksekutif yang telah terbukti berhasil sebagai Dirut dalam suatu perusahaan yang besar atau jenderal pensiunan seperti Jenderal Mc. Namara atau professor perguruan tinggi seperti Paul Wolfowitz yang sekarang Presiden Bank Dunia. Karena memimpin perusahaan sangat terkait pada pengelolaan risiko. Beliau diangkat jadi Meneg BUMN dari Finance Director ke suatu perusahaan nasional membawahi 156 Dirut BUMN, ini suatu peristiwa yang istimewa.

TI: Bagaimana anda melihat persepsi SBY & JK khususnya dalam mengadakan penilaian sosok tim ekonomi?

LAM: Mereka sejalan, mereka saling mengisi. SBY sangat toleransi dan lentur. Tentu beliau sudah memiliki cerminan yang sangat jelas apa sekarang yang sedang dialami bangsa ini. JK juga sangat mengerti jelas mengenai faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi ekonomi itu seperti, security, politik, sosial dan ketertiban. Lagipula mereka telah membuka pintu pada anggota TPA lainnya yang kesemuanya adalah orang yang berpengalaman dalam merekrut eksekutif, untuk mengedepankan opininya. ►e-ti => Kembali

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)