BERITA & OPINI

BERITA =  01  02  03  04  05  06   07  08  09  =

Prof.Dr. Laurence Adolf Manullang (09)

Evaluasi Kabinet Indonesia Bersatu

Prof Dr Laurence A Manullang mengevaluasi performance (kinerja) Kabinet Indonesia Bersatu dihadapkan pada commitment Presiden pada saat kampanye. Sehubungan dengan itu, Guru Besar Universitas Timbul Nusantara–IBEK, itu merekomendasi perlu diadakan reshuffle gelombang ke II selambat-lambatnya bulan Maret 2007. Juga perlu dicanangkan action plan dinamis dan proaktif memacu performance dapat menggapai commitment.

Selain itu, menurut pakar ekonomi dan keuangan itu, presiden perlu lebih mengombinasikan leadership dan management untuk empowering para potensi bangsa. Juga harus diwujudkan ekonomi partisipatif agar aktifitas ekonomi merata. Serta memilih menteri di bidang ekonomi yang non-partisan.

Selengkapnya berikut ini kami terbitkan hasil evaluasi dan rekomendasi Prof. Dr. Laurence A. Manullang, MM, SE, Guru Besar Universitas Timbul Nusantara–IBEK tentang performance (kinerja) Kabinet Bersatu dihadapkan pada commitment Presiden pada saat kampanye.

I. Hukum/Keamanan

Commitment
1. Memberantas pencucian uang, pembajakan liar, penyelundupan, pembajakan hak cipta, narkotik, obat terlarang lainnya.
2. Memberantas korupsi.
3. Mereformasi TNI di bidang bisnis, territorial dan kekebalan militer memerangi terorisme
4. Menyelesaikan konflik Aceh, Maluku, Poso, Papua.
5. Mendorong percepatan pembangunan di daerah terbelakang.
6. Melindungi anak/perempuan.
7. Menegakkan kebebasan pers.

Achievement
1. Belum dua tahun telah tercapai penyelesaian konflik di Aceh sedang di daerah-daerah lain secara de jure sudah tercapai walaupun de facto belum tuntas
2. Pemberantasan korupsi sudah bergema dan malah sudah dua orang berbintang, penegak hukum (Polri) telah divonis
3. Selama dua tahun ijin pemeriksaan 211 pejabat terdiri eksekutif/legislative telah diterbitkan.
4. Hanya potensi kehilangan pajak diperkirakan mencapai 40% (Rp.184,6 trilliun) belum ada indikator akan berkurang
5. Tindak lanjut menertibkan 1033 rekening atas nama pejabat belum terlihat, dan 680 rekening giro atas nama pejabat pemerintah senilai Rp.7,2 trilliun, dan 623 rekening deposito senilai Rp.1,3 trilliun masih belum juga terungkap.
6. Keengganan MA diawasi Komisi Yudisial masih sukarnya membenahi benteng terakhir keadilan, belum bisa menerobos sikap koruptif hakim-hakim
7. Daerah tertinggal hampir belum tersentuh
8. Item lain tersedia infra struktur hukumnya. Namun kami melihat action plan yang dilaksanakan Polhukam sudah terarah secara koordinatif maju terus mengatasi rintangan-rintangan tersebut.


II. Kesejahteraan Rakyat

Commitment
1. Membantu rakyat miskin dan menurunkannya angka kemiskinan dari 17.4% (37.3 juta jiwa) menjadi 8.2% (18.7 juta jiwa) pada tahun 2009.
2. Menjamin harga kebutuhan pokok murah dan stabil tanpa membebani rakyat
3. Pengangguran absolute turun dari 9.9% jadi 5.5%.
4. Peningkatan taraf hidup kaum pekerja.
5. SDM akan ditingkatkan dengan signifikan melalui pendidikan.
6. Membantu anak jalanan mendapat pekerjaan.

Achievement
1. Pemerintah memberikan bantuan tunai kepada warga miskin melalui kompensasi kenaikan harga BBM.
2. Kemiskinan meningkat dari 36 juta orang pada tahun 2004 menjadi 39.04 juta (17.75%) pada bulan Maret 2006.
3. Baru 10% anak jalanan terjangkau.
4. Pengangguran 8.1% (2001) dan 1.20% (2005), 11% (2006).
5. Daya saing SDM Indonesia masih sangat rendah dan saat ini sudah dibawah Vietnam.
6. Pendidikan sangat tidak bermutu padahal departemen ini adalah the biggest spender.
7. Bantuan untuk korban Tsunami Aceh/Nias lebih Rp.350 miliar tidak akuntabel.
8. Bantuan bencana Yogya tidak terealisir seperti yang dijanjikan.


III. Ekuin

Commitment
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 6.6% p.a, naik dari 4.4% dan pada tahun 2009 ditargetkan 7.6%.
2. Pendapatan perkapita naik dari US$1100 (2003) jadi US$1730/p.a, tahun 2009.
3. Pembangunan sektor riil difokuskan menaikkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan.
4. Pengangguran terbuka turun dari 9.8% (2004) jadi 5.1% (2009).

Achievement
1. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5.5% (2005) dan kwartal I tahun 2006 4.59%, akhir tahun ini diperkirakan 5-5.57%.
2. GNP perkapita US$ 1300/p.a.
3. Pelunasan hutang ke IMF, US$ 3.2 miliar.
4. Pengangguran terbuka 11% (2006), 10.26% (2005), 8.1% (2007)
5. Kurs rupiah Oct 2004 – Oct 2006, cukup stabil dikisarkan Rp. 8800 – Rp. 9.300.
6. PMA pada bulan Agustus 2004 s/d Agustus 2006 hanya 625 proyek (US$ 3.9 miliar) VS periode yang sama tahun 2005 (US$ 72 miliar).
7. Peringkat Indonesia dalam hal iklim investasi berada peringkat 135 dari 174 negara dibanding dengan Thailand peringkat (18), Malaysia (25), Vietnam (104), Fillipina (126).
8. Dana Pertamina/Pemerintah pada bank-bank di AS disita US$ 650 juta, walaupun US$ 350 juta dana Pemerintah dicairkan dan US$ 300 juta Pertamina tetap disita sehubungan claim Kraha Bodas Company dimenangkan oleh Mahkamah Agung sejumlah US$ 261 juta, dimana Menkeu Sri Mulyani dan Purnomo Yusgiantoro langsung mengatakan kesanggupannya memenuhi Pemerintah peradilan AS itu dimana Dirut Pertamina, Yusuf Kalla (Wapres) menunda jangan dibayar dulu sebelum semua clear secara legal.
9. Kredit suntikan ke business masih 60% dari dana yang ditampung dari masyarakat oleh bank-bank, NPL Mandiri 19% dan BNI 12% saja cukup signifikan
10. Surplus ekspor terhadap impor 5% (11%-6%) karena rendahnya nilai investasi.
11. Peranan BUMN belum terlihat untuk mengembangkan ekonomi partisipatif rakyat.
12. Bisnis TNI masih terbentur pasal 76 UU no. 34 tentang bisnis TNI.


Rekomendasi:
1. Perlu diadakan reshuffle gelombang ke II bulan Januari atau selambat-lambatnya bulan Maret 2007.
2. Perlu dicanangkan action plan dinamis dan proaktif memacu performance dapat menggapai commitment.
3. Presiden mengkombinasikan leadership dan management untuk empowering para potensi bangsa.
4. Harus diwujudkan ekonomi partisipatif agar aktifitas ekonomi merata.
5. Memilih Menteri di bidang ekonomi adalah non-partisan ►e-ti

=> Kembali

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)