==   1   2   3   4   ==

Kristiya Kartika, Msi (2)

Tak Lupa Rahim Nasionalisme

Pada Pemilu 1999 Partai MKGR hanyalah partai gurem dan tidak lolos electoral threshold. Namun misi menghadang laju kemenangan Golkar ketika itu berhasil dia lakukan. Kristiya lalu kembali tiarap politik. Dia lebih banyak berkiprah di organisasi profesi Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia), yang sudah dia akrabi sejak tahun 1988. Mulai dari anggota, pengurus cabang DKI Jakarta, Wakil Sekjen, Wakil Ketua, Sekjen, hingga mencapai puncak tertinggi sebagai Ketua Umum atau Presiden DPN Inkindo sejak tahun 2002 untuk periode tahun 2002-2006.

Hingga Desember 2003, Inkindo yang resmi berdiri sejak 20 Juni 1975 menjelang usia sepermpat abad tercatat memiliki anggota Inkindo 5.248 perusahaan jasa konsultan terutama jasa konsultan konstruksi. Mereka terdiri 1.672 perusahaan kelas atas, 1.379 perusahaan kelas menengah, dan 2.197 kelas bawah yang tersebar di 29 propinsi.

Undang-undang baru tentang Jasa Konstruksi tahun 1999, yang salah satu butirnya berisi tentang aturan keharusan pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), menempatkan LPJKN sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memberikan sertifikasi kepada semua perusahaan jasa konstruksi. LPJKN beranggotakan 24 orang yang mewakili berbagai institusi jasa konstruksi, termasuk Inkindo yang dipimpin Kristiya Kartika mewakili asosiasi perusahaan jasa konsultan. Sebagai anggota LPJKN Inkindo diserahi tugas sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memberikan sertifikat Daftar Rekanan Mampu (DRM) kepada setiap perusahaan jasa konsultan.

Melalui Munas LPJKN pada Januari 2003 yang berlangsung secara fair, demokratis, dan terbuka, Kristiya Kartika terpilih sebagai Sekretaris Jenderal LPJKN yang baru periode tahun 2003-2007. Sedangkan Ir. Sulistijo S. M., M.T. terpilih sebagai ketua menggantikan Ir. Agus G. Kartasasmita, M.Sc., M.T.

Susunan lengkap Dewan Pengurus LPJK Nasional Periode 2003-2007 adalah, Ketua Umum Ir. Sulistijo S. M., M.T. dibantu empat Ketua yakni Ir. Agus G. Kartasasmita, M.Sc., M.T., Ir. A. Sutjpto, M.M., M.T., Ir. Ghandi Harahap, dan Ir. Suntana S. Djatnika, S.E., M.B.A. Sekretaris Umum Kristiya Kartika, M.Si. dibantu dua wakil yakni Dr. Ir. Chaidir A. Makarim dan Ir. Istantoe Oerip. Enam belas orang anggota LPJKN adalah Ir. Moelyadi Oetji, H. M. Malkan Amin, Ir. Amran Nur, Ir. Pandri Prabono, M.B.A., Dr. Ir. Indreswari Guritno, Ir. Drs. Asrizal Tatang, Dr. Ir. Amos Neolaka, Ir. A. Moelia Aida, Tjuk Sudarsono, Ir. Subagya Sastrosoegito, Ir. Suprayitno, Ir. Handradjadi, M.Eng, Ir. Sumaryanto, Ir. Prasetyoadi Warsono, Ir. Idi Rasyidin, M.Si., dan Ir. Nugraha Sukmawidjaya.

Duduk sebagai Sekjen LPJKN semakin menyita kesibukan Kristiya Kartika. Perputaran uang yang harus dia sentuh di lingkungan pembangunan infrastruktur tahun 2003 mencapai Rp 106,63 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp 87,77 triliun. Tahun 2004 kenaikan diperkirakan akan mencapai Rp 140 triliun. Dari perputaran itu 25 persen diantaranya adalah kue jasa konsultan.

Sebagai ketua asosiasi yang mantan aktivis gerakan mahasiswa sosok Kristiya tampak selalu kritis dalam menyikapi berbagai hal. Tentang laporan dugaan tender fiktif atas proyek pembuatan rencana umum tata ruang sebuah wilayah senilai Rp 75 milyar, yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah tahun 2003, misalnya, Kristiya Kartika mewakili Inkindo dipercaya Menkimpraswil Soenarno untuk bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal dan Kepala Bapekin mengusutnya.

Ketika itu, berdasarkan hasil pengamatannya Kristiya menyimpulkan, pelaksanaan tender di jajaran Departemen Kimpraswil seringkali berupa tender fiktif dan terjadi praktik swakelola. Padahal, demikian Kristiya, di era reformasi semestinya pelaksanaan tender bisa dilakukan secara transparan sehingga kualitas sebuah proyek betul-betul bisa dipertanggungjawabkan.

Kristiya juga kristis menyikapi sikap pemerintah yang tidak mendidik sebab membiarkan praktik swakelola merajalela yang membuat dunia usaha jasa konsultan semakin tidak berada dalam posisi yang kondusif. Disatu pihak pemerintah membiarkan kesulitan yang dialami konsultan, sementara di lain pihak melalui pola-pola praktik swakelola proyek pemerintah semakin ikut memperkeruh dunia usaha jasa konsultansi.

Akibat praktik swakelola bukan saja konsultan nasional terancam keberadaannya tetapi kemungkinan terjadi "pemakaian bendera" konsultan oleh pejabat pengelola proyek akan semakin besar. Padahal, itu adalah sesuatu yang sebenarnya menyalahi kode etik profesionalisme jasa konsultansi. Dampak lain praktik swakelola tetap merebaknya mitos bahwa konsultan hanya kerja sambilan bahkan hanya pekerjaan pensiunan. "Yang menyedihkan lagi adalah anggapan bahwa pekerjaan konsultan itu bukan bisnis," gugat Kristiya kritis.

Dalam penglihatan Kristiya konsultan adalah murni pekerjaan bisnis yang dilakukan para kaum pemikir. Kristiya lalu meminta para konsultan agar ikut membantu memperbaiki citra jasa konsultan melalui penajaman visi bisnis dengan memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku. Penajaman itu tak cukup dengan cara konvensional melainkan harus berangkat dari gagasan yang visioner sehingga lebih besar peluangnya dijual dengan harga mahal. Dan untuk dapat menangkap harga itu diperlukan kepekaan akan kondisi sekitar sebagai peluang bisnis.

Sebagai langkah konkrit kekritisannya, melalui Inkindo Kristiya pernah mendesak pemerintah agar segera menyusun studi yang mengkaji sistem transportasi negara maritim secara komprehensif. Inkindo juga mendorong segera terbentuk konsorsium nasional perusahaan konsultan untuk membantu segera terealisirnya jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya-Madura, di Jawa Timur.

Alasan desakan pembentukan konsorsium nasional, bukan hanya karena selama ini pemerintah masih menganaktirikan konsultan nasional. Melainkan, jembatan Suramadu memang berpotensi membantu memecahkan permasalahan ketenagakerjaan, mengangkat potensi wilayah, dan mengangkat citra konsultan nasional di mata internasional.

Ketika berlangsung Konferensi Technical Consultancy Development Programme for Asia and the Pacific (TCDPAP), yang diikuti sembilan negara anggota dari kawasan Asia Pasifik, di Bali, Oktober 2003, kekritisan sikap Kristiya Kartika semakin memuncak. Kepada pers saat menyampaikan hasil-hasil konferensi TCDPAP, Kristiya mendesak pemerintah dan lembaga donor internasional seperti ADB dan World Bank agar memberikan peran yang lebih besar kepada perusahaan swasta nasional Indonesia yang bergerak dalam bidang konsultan dalam setiap pembangunan infrastruktur.

Desakan itu dia lontarkan sebab selama ini pemerintah dan lembaga donor tidak pernah memberikan distribusi pinjaman yang merata untuk memfasilitasi pendanaan pembangunan infrastruktur. Bahkan, "Kita mampu mewakili kepentingan peminjam uang dan pemakai," tegas Kristiya Kartika.

Terkait dengan perlawanan terhadap kepentingan negara dan lembaga donor, Kristiya menyoroti pula kuatnya tekanan untuk memasukkan konsultan asing dalam setiap proyek yang didanai oleh negara dan lembaga donor tersebut. Dengan tegas Kristiya menyebutkan bahwa konsultan nasional wajib memperoleh perlakuan yang sama dibandingkan dengan konsultan asing yang dibawa oleh donor.

Dia menggariskan bahwa kemampuan konsultan nasional Indonesia sudah memadai, sambil masih harus terus-menerus meningkatkan kualitasnya. Namun mengingat kemampuan konsultan Indonesia di bidang-bidang tertentu yang justru lebih unggul dibanding konsultan asing, maka kata Kristiya seyogyanya hal ini menjadi pertimbangan konsultan asing bermitra dengan konsultan nasional.

Kristiya dengan tegas meminta pemerintah agar juga memiliki political will mengatasi ketimpangan penghargaan terhadap konsultan lokal dengan konsultan asing. Menurut catatan Inkindo, kata Kristiya billing rate seorang konsultan asing dalam proyek-proyek Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia rata-rata US$ 17.000 sampai US$ 20.000/bulan. Sementara untuk konsultan lokal hanya Rp 10 juta/bulan. JBIC malah memberikan insentif yang lebih besar lagi, yakni US$ 40.000/bulan untuk setiap konsultan yang mereka bawa. ''Ini berarti dana yang mereka hibahkan atau pinjamkan ke Indonesia sebagian besar kembali lagi ke negara mereka,'' kata Kristiya seolah menohok sinyalemen lama kelicikan negara donor.

Begitulah Kristiya Kartika yang nasionalis tulen ini mempunyai spektrum dan sudut pandang yang berbeda ketika menganalisa dan memecahkan setiap persoalan strategis bangsa. Kepentingan bangsa selalu dia utamakan. Ketajaman dan kekokohan visi Kristiya membangun iklim bisnis jasa konsultan yang kondusif juga terkait dengan peran sentral sektor jasa konstruksi sebagai salah satu andalan menggerakkan perekonomian di masa pemulihan.

“Sektor ini memiliki arti penting karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar karena memang sifatnya padat karya. Sektor ini juga mampu memberikan stimulus, khususnya pembangunan infrastruktur, bagi pengembangan sektor-sektor lainnya,” nilai Kristiya. Dia menegaskan, pemerintah harus mendukung perkembangan sektor konstruksi agar pelaku bisnis sektor ini, termasuk jasa konsultan, mampu berkarya dengan baik tanpa diganggu oleh ketentuan-ketentuan yang justru akan mengarah ke kemunduran.

Kristiya mencatat tahun 2003 sektor konstruksi menyerap tenaga kerja sebanyak 380.835 orang, dan tahun 2004 diperkirakan akan naik menjadi 457.000 orang. Efek berantai yang ditimbulkan sektor konstruksi bagi pembangunan sektor lain memungkinkan akan lebih banyak lagi tenaga kerja yang terserap.

Masuk Mega Center
Kesibukan Kristiya di organisasi profesi asosiasi jasa konsultan seakan membuatnya lupa akan rahim nasionalisme yang pernah melahirkannya. Dia baru ingat akan rahim itu justru setelah terpilih menjadi Ketua Umum Inkindo tahun 2002. Adalah tradisi dan kebiasaan baik setiap pimpinan organisasi tingkat nasional untuk melaporkan kegiatan sekaligus mengadakan silaturahmi memperkenalkan kepengurusan baru kepada kepala negara, dalam hal ini Presiden RI. Namun karena kepala negara sekarang itu adalah Megawati Soekarnoputri, seorang kader GMNI yang dikenal dan mengenalnya, Kristiya Kartika awalnya malu hati mengajukan permohonan audiensi sebab takut permohonannya ditolak.

Karenanya, sebelum surat permohonan dilayangkan terlebih dahulu dia bermanuver menemui orang terdekat Mega. Gerilya itu berlangsung hingga ke Bali mengikuti Mega yang saat itu memngikuti acara Bali Recovery pasca peledakan bom Bali. Begitu kepastian diperoleh, hanya berselang dua hari kepengurusan lengkap Inkindo sudah berada di Istana Negara.

Antara Megawati dan Kristiya banyak bercanda dan bernostalgia mengenang masa-masa perjuangan berat di GMNI. Di situlah Megawati berhasil “menangkap” Kristiya untuk kembali ke rahim nasionalisme. Wacana permintaan agar Kristiya membantu Mega muncul dan diiyakan namun tidak dalam konteks kepartaian. Anjloknya perolehan suara PDI Perjuangan padan Pemilu 5 April 2004, yang sesungguhnya sudah dia prediksi sebelumnya, mengharuskan Kristiya mengakhiri masa tiarap politik.

Dan dalam tempo singkat saja hasil polesan Kristiya terhadap Megawati mulai langsung terasa walau tak tampak kasat mata. Berbagai kebijakan publik yang populer di masyarakat bawah mulai sering terangkat ke permukaan. Seperti ketegasannya menghancurkan gula impor ilegal. Atau, mengadakan panen raya tebu bersama para petani tebu rakyat yang tergabung dalam organisasi APTR (Asosiasi Petani Tebu Takyat), di Lumajang, Jawa Timur, pertengahan Mei 2004. Atau, menurunkan status darurat militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi darurat sipil.

Megawati pun mulai berani berdebat serta adu argumentasi dengan wartawan, seperti diperlihatkannya saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden bersama calon wakil presiden KH Hasyim Muzadi ke KPU, Rabu 12 Mei 2004. Sebuah hal yang nyaris tak pernah Megawati lakukan. Megawati bukan hanya bersedia menerima kedatangan silaturahmi sejumlah artis seperti Agnes Monica dan kawan-kawan, ke kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta sekaligus mengadakan wawancara esklusif dengan “wartawan dadakan” Agnes Monica untuk dimuat di tabloid inforia “Mahardika”.

Megawati juga menyegerakan pertemuan pribadi dan istimewa di Istana Negara dengan Ferry Santoro, kamerawan RCTI yang selama 11 bulan hidup sebagai sandera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menyebutkan dirinya gembira Ferry telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan keluarga, Megawati dalam pertemuan selama 15 menit itu mengharapkan Ferry dapat segera bertugas kembali sebagai kamerawan, terutama untuk membuat berita eksklusif tentang pengalaman pribadi disandera selama 11 bulan.

Megawati juga bersedia hadir di tengah-tengah komunitas umat Kristiani yang tergabung dalam Partai Damai Sejahtera (PDS) pimpinan Ruyandi Hutasoit, di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa 17 Mei 2004 bersama pasangan capres KH Hasyim Muzadi. PDS secara bulat telah menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Mega-Hasyim yang ditandai penandatanganan Deklarasi Dukungan PDS untuk Pasangan Capres dan Cawapres, Megawati-Hasyim, oleh Sekjen PDI-P Sutjipto dan Sekjen PDS ML Denny Tewu. Bentuk lain dukungan PDS, hari itu resmi diluncurkan situs website Mega-Hasyim.com yang bisa diakses di seluruh dunia terdiri tujuh bahasa, yakni bahasa Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Jepang.

Megawati walau seorang presiden yang sedang berkuasa dan berniat mencalonkan diri kembali pada Pemilu Presiden 2004, tampak tidak sedikitpun memanfaatkan posisinya itu untuk mengobral penampilannya di muka publik untuk menaikkan popularitas. Berbeda dengan rejim Orde Baru, dimana mulai dari Pak Harto hingga seluruh menteri dan pejabat negara lain selalu dimobilisasi turun ke masyarakat meresmikan proyek-proyek pembangunan yang dimampatkan waktunya berdekatan dengan Pemilu untuk menarik simpati rakyat instan semata dan artifisial.

Megawati juga berbeda dengan kandidat presiden lain yang mengobral penampilannya di muka publik melalui penanyangan iklan di media cetak dan elektronik hingga menimbulkan kesan over expose bahkan mengarah ke penurunan nilai ekonomis ke titik nadir sebab kampanye yang sesungguhnya belumlah dimulai. Sesuatu yang memang tidak melanggar aturan kampanye namun masyarakat pasti akan menilainya sebagai sebuah fatsun politik yang kurang santun.

Megawati tampil di hadapan publik seperlunya saja membuat kawan maupun lawan politik menjadi penasaran, sebagaimana selama ini dia lakukan. Di hadapan umat Kristiani yang massa PDS itu, misalnya, Megawati mengaku lebih banyak lamban mengambil keputusan. Hal itu dilakukannya sebab sebelum mengambil keputusan Mega harus lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan agar putusan yang diambilnya tidak salah. “Saya lebih banyak berkomunikasi dengan yang di atas,” kata Mega.

Masih banyak hasil polesan Kristiya Kartika yang mampu mengubahkan Megawati Soekarnoputri menjadi sosok manusia baru dengan harapan baru, terlebih setelah berpasangan dengan Ketua Umum PB NU (non aktif) KH Drs. A. Hasyim Muzadi. Memiliki kematangan dan pengalaman politik segudang namun Kristiya agaknya enggan berlama-lama di dunia politik praktis. Dia ingin menjadi pengajar politik saja, sebagai dosen misalnya, agar lebih bebas mengekspresikan independensi politiknya.

Kalau pun harus terlibat di politik praktis dia ingin agar keterlibatannya itu adalah untuk membawa sesuatu ke lingkungan politik, bukan untuk mengambil sesuatu. Karenanya Kristiya merasa sangat beruntung jasa konsultan banyak memberinya kehidupan lebih dari cukup. Konsultan adalah dunia yang sangat digemarinya sebab ada ruang bebas mengekspresikan keinginan hati dalam bentuk gambar-gambar atau hasil-hasil studi. Keinginan menjadi pengajar politik akan segera dia wujudkan begitu menyelesaikan program doktoral pendidikan S-3 bidang manajemen di Universitas Indonesia, tempat yang sama pernah memberinya gelar S-2 M.Si juga bidang manajemen. ►ht ==> Lanjut

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)