BERITA

BERITA:  01  02  03  04  05  06  07  08  =

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat

Kematian Seperti Mudik

BERITA 01: Indonesia saat ini membutuhkan orang-orang yang mau berkorban untuk bangsanya. Ucapan itu datang dari Prof Dr Komaruddin Hidayat ketika ditemui di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Selasa (18/10).

Komaruddin mengatakan, keterpurukan dan kesengsaraan yang dihadapi warga bangsa saat ini bukan sekadar akibat dari kebijakan yang kurang berpihak kepada rakyat, tetapi sebagian merupakan kerak atau residu dari kisah sukses semu yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru.

Keterpurukan yang dialami rakyat hari ini bisa dihentikan oleh pemimpin yang mau berkorban untuk rakyat dan bangsanya. Apalagi, kita semua tahu bahwa rela bekerja keras dan berkorban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga menjadi bagian dari janji politik pemimpin pada masa pemilihan umum yang lalu.

Apa yang terjadi hari ini sungguh memprihatinkan. Banyak pemimpin yang tidak memerhatikan rakyat, dan lebih senang memupuk dan menumpuk kemewahan. Memang tidak ada yang salah dengan keinginan menumpuk kemewahan. Namun, itu akan menjadi salah dan tercela secara sosial jika mereka mendapatkan itu semua dari cara yang ilegal. Padahal, di depan matanya, di televisi yang ditontonnya, di koran yang dibacanya, di belakang rumahnya, dan di pinggir jalan yang sering dilaluinya semua memperlihatkan kesengsaraan rakyat.

Dalam buku terakhirnya yang berjudul Psikologi Kematian (2005), Komaruddin mengatakan bahwa mati adalah tujuan yang pasti dari hidup. Kematian itu seperti orang mudik, yang membutuhkan persiapan. Kalau orang sadar hal ini, tidak mungkin dia korupsi karena tidak bisa dibawa mudik.

Sayangnya, banyak orang lebih ingin mengisi kehidupannya dengan bekal dunia yang tidak bisa dibawa mudik. Jabatan, rumah, dan mobil mewah hasil korupsi dijadikan sandaran harga diri. Betapa menyedihkannya melihat manusia meletakkan harga dirinya pada barang-barang itu. Padahal, kalau jabatan, rumah, dan mobil itu dijadikan alat mencari bekal mudik, bukan saja hidup pribadinya lebih baik, tetapi bangsa dan negara ini juga akan selamat. Berikut petikan percakapan Kompas dengan Komaruddin.

Apakah psikologi kematian itu bisa dipakai untuk menghadapi kondisi bangsa hari ini?

Saya pikir relevan. Bangsa ini perlu diingatkan, apa yang dilakukannya hari ini hanyalah mencari bekal bagi kematian karena dalam hidup ini yang pasti adalah mati. Kalau sadar akan hal ini, tentu kita akan mengisi hidup kita secara optimum.

Mengapa permainan sepak bola menarik, salah satunya karena permainan itu dibatasi waktu, dan ada gawang yang menjadi sasaran dari tendangan bola. Kita hidup juga dibatasi waktu. Itu sebabnya, kita harus punya target dalam hidup agar bisa membuat hidup lebih indah. Untuk itu, kita juga perlu mempersiapkan bekal hidup.

Pemerintah dan batas waktu

Pemerintah juga dibatasi masa jabatan. Namun, seperti orang kebanyakan, pemerintah tampaknya enggan mempersiapkan bekal masa akhirnya karena kebijakannya yang tidak populis. Komaruddin menilai, sebagai seorang pemimpin, presiden memang harus berani mengambil risiko, termasuk mengambil kebijakan tidak populer. Namun, pada saat yang sama presiden harus punya program konkret yang dirasakan rakyat sebagai solusi bagi persoalan yang dihadapi.

Apa yang Anda lihat setelah satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) berjalan?

Memang sulit ya, kita tampaknya baru menyadari bahwa selama ini dininabobokan sukses semu di masa lalu. Bagaimana mungkin sebuah negara dengan alamnya yang begitu makmur, kok rakyatnya miskin, kas negara kosong, sehingga pemerintah kebingungan memberikan subsidi bagi rakyatnya. Saya bukan ekonom, tetapi bagi saya kondisi ini merupakan tragedi karena kita memang hidup dengan utang. Kita seperti terjebak mesin treadmill, mesin konsumtif yang terus berputar. Kalau mesin itu mogok, berhenti, rakyat kita tidak siap.

Kita bisa melihat fakta, ternyata state building kita gagal. Begitu pula dengan tiga pilar penting yang bisa mendukung kesuksesan pemerintahan juga belum memperlihatkan kisah gembira. Bahkan, ketiga pilar yang terdiri dari hukum, pendidikan, dan ekonomi malah cenderung memperlihatkan kegagalan. Hukum rapuh, pendidikan juga tidak menggembirakan, ekonomi kita terpuruk.

Problem konkret apa yang dihadapi pemerintah?

Yang saya sebutkan sebelumnya itu merupakan problem riil. Namun, kalau boleh mengelompokkan, saya kira pemerintah sekarang dihadapkan pada tiga tantangan. Pertama, bagaimana menerima dan memperbaiki warisan kerusakan masa lalu. Kedua, dampak dari demokratisasi politik, SBY bisa duduk di kursi presiden meskipun hanya didukung partai kecil. Implikasinya, SBY tidak bisa mengelak dari shareholder yang ikut memenangkan dia. Walaupun SBY dimenangkan dalam pemilihan langsung, mau tidak mau dia harus berbagi kekuasaan, sementara partai yang ada tidak menyumbangkan putra terbaik pada level legislatif maupun eksekutif. Ini jadi tantangan dan persoalan besar yang menggelayuti sejarah pemerintah sekarang. Ketiga, gerakan yang terjadi di luar negeri. Baik gerakan politik, ekonomi, maupun budaya. Ketiga hal ini begitu berat menyerbu Indonesia.

Apa yang bisa dilakukan?

Sebenarnya, secara alami bangsa ini mampu menangkal. Namun, bangunan bangsa ini tidak bisa lagi memanfaatkan cultural capital yang dimilikinya. Etos dan nilai keagamaan serta local wisdom sudah hancur. Tradisi ninik mamak di Sumatera Barat hilang, pela gandong di Ambon hancur, begitu juga kearifan lokal lainnya yang ada di berbagai daerah di Indonesia sudah berantakan.

Kita sangat rapuh, yang tersisa adalah serpihan budaya. Serpihan budaya itu pun pada level atas sudah hampir sulit dicari jejaknya, di bidang hukum yang terlihat hanyalah kepedihan, di pendidikan juga tidak berkembang. Rasanya memang kesulitan yang dihadapi bangsa ini bertumpuk-tumpuk. Bagi saya, solusi yang paling mungkin terletak pada pemimpin, presiden yang berani mengambil keputusan untuk memperbaiki kebobrokan bangsa ini.

Apakah pemerintahan ini punya visi dan agenda yang jelas?

Hemat saya kok tidak ya. Hal ini bisa dilihat sejak presiden dan wakil presiden merekrut kabinet yang akan membantu menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi bangsa ini. Tampak sekali kalau pertimbangannya hanyalah mengakomodasi partai politik yang menjadi pendukungnya. Lebih celaka lagi, orang partai yang dipilih di eksekutif kualitasnya tidak baik.

Jika tidak punya visi dan agenda yang jelas, apa yang harus kita lakukan?

Saya kira, kita semua harus menjaga agar SBY-JK bisa sampai akhir jabatan. Meskipun berat, kalau diputus di tengah jalan, saya khawatir biaya sosial politiknya lebih besar lagi. Bagi saya sekarang, jika kita bisa membawa pemerintahan ini sampai akhir, sudah prestasi. Kalau tidak sampai akhir, maka political capital, moral capital, cultural capital, kepercayaan pada pemilu dan semua sistem yang coba dibangun sekarang akan habis. Kalau kepercayaan habis, rusak semua kita. Kultur Indonesia tidak akan terbina, sementara pranata baru yang coba dibangun sekarang akan hilang, tidak tahu apa jadinya nanti.

Kalau begitu, apa yang harus dilakukan pemerintah agar tidak dipaksa putus di tengah jalan?

Pemerintah harus mengubah sikapnya, harus lebih memerhatikan rakyatnya dan membuat kebijakan yang tepat. Bayangkan saja, problem yang dihadapi kita itu ekonomi, tetapi pendekatannya politik. Krisis ekonomi, tetapi dihadapi dengan mengakomodasi kelompok, atau partai politik. Mestinya SBY berani mengangkat profesional untuk menyelesaikan problem ekonomi, pendidikan, dan hukum. Kalau itu dilakukan, dan pemerintah diganggu parlemen, rakyat tetap di belakang pemerintah. Sekarang ini dengan gejolak dan krisis yang hebat, rakyat masih adem-ayem. Ini memperlihatkan masih adanya kepercayaan kepada SBY meskipun sudah tipis. Mumpung rakyat masih ada yang membela SBY, jangan kecewakan mereka. Sebab, saat ini rakyat sudah hampir tidak percaya kepada partai politik, tidak percaya kepada hukum, tetapi masih berharap kepada presiden. Kalau kondisi ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh presiden, ya bangsa ini memang harus siap karam. (Imam Prihadiyoko, Kompas, 22 Oktober 2005) ►e-ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)