BERITA

BTN Tidak Merger

Direktur Utama Bank Tabungan Negara Kodradi menegaskan bahwa bank yang dipimpinnya tidak akan dimerger dengan bank mana pun, setidaknya untuk tahun 2005. Itu sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan BTN yang diputuskan rapat umum pemegang saham pada 14 Februari 2005.

Sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), Bank Tabungan Negara (BTN) diharapkan tetap menjadi bank yang fokus pada pemberian kredit perumahan.

Penegasan tersebut diungkapkan Kodradi menjawab pers seusai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla, Kamis (23/2) di Istana Wapres, Jakarta.

Sebelumnya dikabarkan, pemerintah yang menguasai seluruh saham BTN berencana memerger BTN dengan Bank BNI atau Bank BRI.

Kepada Kodradi, wartawan meminta penjelasan, bahwa sehubungan rencana BTN menerbitkan obligasi senilai Rp 750 miliar dalam waktu dekat ini, BTN juga akan menjelaskan rencana perusahaannya untuk melakukan merger dengan bank lain.

Dalam pertemuannya dengan Wapres yang didampingi komisaris BTN Mas’ud Machfoedz, Kodradi mengaku hanya menjelaskan perkembangan kinerja BTN dan rencana berakhirnya masa jabatannya sebagai Direktur Utama BTN karena akan pensiun. Kodradi mengaku, masalah merger tidak dibicarakan secara khusus bersama Wapres.

"Kalau ditanya, ya tidak ada rencana merger. Karena dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) yang sudah disetujui pemerintah selaku pemegang saham pada tanggal 14 Februari dalam rapat umum pemegang saham, tidak ada rencana merger. Maka saya tidak akan omong soal merger dong. Itu sesuai dengan RKAP. Kalau ada orang lain bicara soal itu, silakan saja," ujar Kodradi.

Sejauh ini, BTN belum menjawab "pinangan" BRI dan BNI. Rencana merger BTN pernah ditolak pengurus Real Estat Indonesia (REI), mengingat peran BTN dalam pembiayaan perumahan sangat signifikan. Atas dasar itu juga Menteri Negara Perumahan Rakyat M Yusuf Asy’ari juga pernah menyatakan keberatan atas rencana merger bank BTN tersebut.

Sejauh ini santer terdengar program pemerintah untuk membangun sejuta rumah sehingga semakin dibutuhkan pembiayaan perumahan yang besar pula dari perbankan.

Gubernur BI Burhanuddin Abdullah pun pernah mengingatkan agar rencana meger bank yang sekarang ini intensif dilakukan bank BUMN supaya dilakukan secara cermat, hati- hati, dan strategis. BI mengaku belum memiliki kajian atas rencana merger BTN, baik oleh BRI dan BNI, (Kompas, 17/2).

Punya hak hidup

Lebih jauh, menurut Kodradi, melihat kebutuhan perumahan sekarang ini, ditambah dengan tidak adanya lagi Bank Papan Sejahtera, dan sesuai dengan API, BTN sebenarnya mempunyai hak hidup.

"Dalam API, BTN itu punya hak hidup. Bahkan kalau perlu, misalnya ada strata khusus untuk itu. Sayangnya, Bank Papan Sejahtera itu sudah tidak ada lagi. Jika ada, kita bisa kumpul dengan mereka," lanjut Kodradi.


Menurut Kodradi, dengan kebutuhan perumahan yang ditargetken pemerintah sebanyak 225.00 unit rumah sederhana sehat (RSH), kemampuan pembiayaan BTN maksimal hanya 100.000 unit RSH.

"Yang saya tangkap, merger itu sesuai bidangnya, karena fokusnya memang perumahan. Seperti keputusan pemerintah dulu, BTN berperan dengan fokus perumahan," katanya.

"Kalau BI, kan, kukuh. Dalam struktur API, ada empat strata, yang masing-masing strata ada bank jangkar. Kalau saya pemerintah, cukup punya beberapa bank nasional dan bank internasional, dan satu bank fokus. Supaya pemerintah punya peran pada masing-masing strata," katanya. * Kompas 25 Februari 2005