Dipercaya Lima Presiden

Dia orang hebat! Dia dipercaya lima Presiden RI. Mantan Wakil Gubernur Lemhanas, ini dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu. Pada pemerintahan Presiden Megawati, menjabat  Duta Besar RI untuk Inggris (12 Juni 2003-Oktober 2004). Sebelumnya, Presiden Abdurrahman Wahid mengangkatnya Menteri Pertahanan Kabinet Persatuan Nasional (Oktober 1999-Agustus 2000).
 

Pada pemerintahan transisi Presiden BJ Habibie dia menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Reformasi (Mei 1998-Oktober 1999). Sementara di era Presiden Soeharto dipercaya menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan VII (1997-1998), setelah sekian lama menjabat Wakil Gubernur Lemhanas.

Saat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan mengangkat Menteri Pertahanan (Menhan) dari kalangan sipil yang mengerti soal tentara, perhatian publik langsung mengarah ke nama Juwono Sudarsono.

Selain karena dia sudah pernah menduduki jabatan tersebut pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, juga karena dia lama menjabat Wakil Gubernur Lemhanas.

Juwono, anak bungsu dari empat bersaudara dari keluarga DR Sudarsono, salah seorang pendiri negeri ini yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta, itu dinilai merupakan sosok sipil yang sangat paham dengan masalah militer dan juga peta politik global.

Pada 26 Oktober 1999, pria kelahiran Ciamis, Jawa Barat, 5 Maret 1942, dipercaya Abdurrahman Wahid menjadi Menhan pertama yang berasal dari kalangan sipil. Sebelumnya, pimpinan departemen ini selalu berada di tangan militer. Kepemimpinan sipil di puncak Dephan ini diharapkan dapat mereformasi kelembagaan TNI menjadi lebih profesional dan modern.

Namun, karena faktor kesehatan, alumnus “London School of Economics” di Inggris dan “Universitas Georgetown” di Washington DC, Amerika Serikat (AS), itu pun diganti pada 23 Agustus 2000. Penggantinya, Mahfud MD, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang juga sipil dan fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kemudian di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri,  dia dipercaya menjabat Duta Besar RI untuk Inggris (12 Juni 2003-Oktober 2004).

Suami Prihanum Martina, ditelepon Letjen (Purn) Sudi Silalahi untuk hadir di kediaman pribadi Yudhoyono, di Puri Cikeas Indah, Bogor, Senin (18/10/2004). Seusai berdialog dengan Presiden Terpilih Yudhoyono, Juwono mengungkapkan kepada pers bahwa dalam percakapan selama sekitar setengah jam itu, mereka banyak mendiskusikan soal pertahanan dan keamanan Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri serta prospeknya.

Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal dalam Kabinet Pembangunan VII pemerintahan Soeharto, serta Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Kabinet Reformasi Pembangunan di masa Presiden Ketiga RI, BJ Habibie, ini mengaku banyak memaparkan perihal posisi Indonesia dalam pertahanan di Asia Tenggara kepada SBY.

Termasuk didalamnya, tentang rencana pembentukan “ASEAN Security Community” dan “ASEAN Economic Community” yang merupakan hasil dari Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2003.

Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI) itu, bangsa Indonesia perlu membangun kerja sama yang lebih intensif dengan beberapa negara tetangga terdekatnya, seperti Papua Nugini, Australia, Timor Leste serta negara-negara lain di ASEAN.

Setelah itu, sebagaimana kandidat menteri-menteri lainnya, Juwono mengaku disodori dan kemudian menandatangani pernyataan bermaterai tentang komitmen untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang jujur, serta siap bekerja keras.

Anggaran TNI-Polri

Usai menerima memorandum serah-terima jabatan Menhan dari Matori Abdul Djalil yang diwakili Sekjen Dephan Suprihadi,  di Jakarta, Juwono mengatakan untuk memenuhi kebutuhan TNI dan Polri, idealnya setiap tahun anggaran mencapai Rp 44 triliun hingga Rp 46 triliun. Namun sejak awal kemerdekaan hingga sekarang ini, anggaran untuk TNI dan Polri tidak pernah mencukupi guna memenuhi kebutuhan minimal sekalipun.

Matori berhalangan hadir pada acara serah terima itu karena masih dalam keadaan sakit. Hari Jumat 22/10/2004, Juwono disertai beberapa pejabat teras Dephan mendatangi rumah pribadi Matori di Perumahan Tanjung Mas di kawasan Lenteng Agung, Jakarta. Pada kesempatan itu dilakukan penandatangan naskah serah-terima jabatan Menhan.

Menurut Juwono, sejak tahun 1952 sampai sekarang masih dicari-cari jalan supaya anggaran resmi dari pemerintah bisa didukung oleh berbagai unit kesatuan usaha, koperasi, atau yayasan untuk menopang pelaksanaan tugas operasional komando taktis maupun komando utama. "Sampai sekarang Dephan dan Mabes TNI belum pernah mendapat anggaran resmi yang mencukupi," ujarnya.

Juwono menambahkan, dalam program pemerintah yang meliputi bidang perdamaian, kesejahteraan, keadilan, dan konsolidasi demokrasi, Dephan mendapat tugas menurut hukum dan perundang-undangan membantu TNI agar prajurit mendapat perlengkapan, latihan, dan kepemimpinan serta alat-alatnya sesuai kemampuan anggaran negara.

"Tugas ini tidak mudah, karena anggaran tiap departemen pemerintah, baik sipil maupun militer, tidak pernah cukup," ujarnya.

Menurut Juwono, dalam keterbatasan anggaran ini, untuk menjaga pertahanan negara seluas Indonesia, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Karena itu, dia mengajak para pejabat di Dephan maupun di Mabes TNI, DPR, LSM, lembaga-lembaga riset, juga perguruan tinggi agar membahas masalah biaya dan anggaran pertahanan negara ini selama lima sampai 10 tahun mendatang.

Di bagian lain, Juwono mengatakan bahwa embargo senjata oleh pemerintah Inggris telah dicabut sejak Februari 2002. Mereka, katanya, hanya meminta agar penggunaan alat-alat senjata buatan Inggris dibatasi.

Sedangkan embargo senjata oleh pemerintah AS, masih akan dibahas. Dia akan menjelaskan kepada pejabat AS maupun LSM di sana tentang kebutuhan berbagai peralatan yang bersumber dari industri pertahanan AS. "Tetapi kita tidak akan pernah meminta-minta bantuan. Kita akan menjelaskan secepat mungkin. Kalau diizinkan oleh presiden, rencana itu dilaksanakan bulan depan atau awal tahun depan," ujarnya. ►tsl

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)