| |
C © updated 19102004 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti |
|
| |
Nama:
Juwono Sudarsono
Lahir:
Ciamis, Jawa Barat, 5 Maret 1942
Jabatan:
Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu
Agama:
Islam
Isteri:
Prihanum Martina
Anak:
- Wisnu Juwono
- Yudhistira Juwono
Ayah:
DR Sudarsono
Ibu:
Muspiah
Pendidikan:
- Sarjana Publisistik Universitas Indonesia (1965)
- Institute of Social Studies, Den Haag (1969)
- MA dari University of California (1971)
- PhD dari London School of Economics and Political Science Inggris,
disertasi berjudul "Politik Luar Negeri Indonesia 1965-1975: Studi Kasus
Hubungan Indonesia-Amerika Serikat" (1978)
- PhD di Universitas Georgetown Inggris (1985)
Karier:
- Guru besar tamu Columbia University, New York, AS (1986-1987)
- Guru besar Universitas Indonesia (1988-sekarang)
- Dekan FISIP UI (1988-1994)
- Wakil gubernur Lemhanas
- Menteri Negara Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan VII Presiden
Soeharto (1997-1998)
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Reformasi (Mei 1998-Oktober
1999)
= Menteri Pertahanan Kabinet Persatuan Nasional (Oktober 1999-Agustus
2000)
- Duta Besar RI untuk Inggris (12 Juni 2003-Oktober 2004)
- Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu (21 Oktober 2004-20 Oktober
2009)
Penghargaan:
- Bintang Mahaputra Adipradana
- Bintang Jasa Utama
- Satya Lencana Dija Sistha
Alamat Kantor:
Jalan Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat, Telp. (021)
3458947
Alamat Rumah :
Jalan Alam Asri VII No. 20, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310
Telepon (021) 75909878 Faksimile (021) 75910235
|
|
| |
|
|
|
|
Juwono Sudarsono
Dipercaya Lima Presiden
Dia orang hebat! Dia dipercaya lima Presiden RI. Mantan Wakil Gubernur
Lemhanas, ini dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Menteri
Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu. Pada pemerintahan Presiden Megawati, menjabat Duta Besar RI untuk Inggris (12 Juni
2003-Oktober 2004). Sebelumnya, Presiden Abdurrahman Wahid mengangkatnya
Menteri Pertahanan Kabinet Persatuan Nasional (Oktober 1999-Agustus 2000).
Pada pemerintahan transisi Presiden BJ Habibie dia menjabat Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Reformasi (Mei 1998-Oktober 1999).
Sementara di era Presiden Soeharto dipercaya menjabat Menteri Negara
Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan VII (1997-1998), setelah sekian lama
menjabat Wakil Gubernur Lemhanas.
Saat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan mengangkat Menteri
Pertahanan (Menhan) dari kalangan sipil yang mengerti soal tentara,
perhatian publik langsung mengarah ke nama Juwono Sudarsono.
Selain karena dia sudah pernah menduduki jabatan tersebut pada masa
pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, juga karena dia lama menjabat Wakil Gubernur
Lemhanas.
Juwono, anak bungsu dari empat bersaudara dari keluarga DR Sudarsono,
salah seorang pendiri negeri ini yang namanya diabadikan menjadi nama
jalan di kawasan Menteng, Jakarta, itu dinilai merupakan sosok sipil yang
sangat paham dengan masalah militer dan juga peta politik global.
Pada 26 Oktober 1999, pria kelahiran Ciamis, Jawa Barat, 5 Maret 1942,
dipercaya Abdurrahman Wahid menjadi Menhan pertama yang berasal dari
kalangan sipil. Sebelumnya, pimpinan departemen ini selalu berada di
tangan militer. Kepemimpinan sipil di puncak Dephan ini diharapkan dapat
mereformasi kelembagaan TNI menjadi lebih profesional dan modern.
Namun, karena faktor kesehatan, alumnus “London School of Economics” di
Inggris dan “Universitas Georgetown” di Washington DC, Amerika Serikat
(AS), itu pun diganti pada 23 Agustus 2000. Penggantinya, Mahfud MD, Guru
Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang
juga sipil dan fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kemudian di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, dia
dipercaya menjabat Duta Besar RI untuk Inggris (12 Juni 2003-Oktober 2004).
Suami Prihanum Martina, ditelepon Letjen (Purn) Sudi Silalahi untuk hadir
di kediaman pribadi Yudhoyono, di Puri Cikeas Indah, Bogor, Senin
(18/10/2004). Seusai berdialog dengan Presiden Terpilih Yudhoyono, Juwono
mengungkapkan kepada pers bahwa dalam percakapan selama sekitar setengah
jam itu, mereka banyak mendiskusikan soal pertahanan dan keamanan
Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri serta prospeknya.
Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal dalam Kabinet
Pembangunan VII pemerintahan Soeharto, serta Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas)
Kabinet Reformasi Pembangunan di masa Presiden Ketiga RI, BJ Habibie, ini
mengaku banyak memaparkan perihal posisi Indonesia dalam pertahanan di
Asia Tenggara kepada SBY.
Termasuk didalamnya, tentang rencana pembentukan “ASEAN Security
Community” dan “ASEAN Economic Community” yang merupakan hasil dari
Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2003.
Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia (FISIP-UI) itu, bangsa Indonesia perlu membangun kerja sama yang
lebih intensif dengan beberapa negara tetangga terdekatnya, seperti Papua
Nugini, Australia, Timor Leste serta negara-negara lain di ASEAN.
Setelah itu, sebagaimana kandidat menteri-menteri lainnya, Juwono mengaku
disodori dan kemudian menandatangani pernyataan bermaterai tentang
komitmen untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang jujur, serta siap
bekerja keras.
Anggaran TNI-Polri
Usai menerima memorandum serah-terima jabatan Menhan dari Matori Abdul
Djalil yang diwakili Sekjen Dephan Suprihadi, di Jakarta, Juwono
mengatakan untuk memenuhi kebutuhan TNI dan Polri, idealnya setiap tahun
anggaran mencapai Rp 44 triliun hingga Rp 46 triliun. Namun sejak awal
kemerdekaan hingga sekarang ini, anggaran untuk TNI dan Polri tidak pernah
mencukupi guna memenuhi kebutuhan minimal sekalipun.
Matori berhalangan hadir pada acara serah terima itu karena masih dalam
keadaan sakit. Hari Jumat 22/10/2004, Juwono disertai beberapa pejabat
teras Dephan mendatangi rumah pribadi Matori di Perumahan Tanjung Mas di
kawasan Lenteng Agung, Jakarta. Pada kesempatan itu dilakukan
penandatangan naskah serah-terima jabatan Menhan.
Menurut Juwono, sejak tahun 1952 sampai sekarang masih dicari-cari jalan
supaya anggaran resmi dari pemerintah bisa didukung oleh berbagai unit
kesatuan usaha, koperasi, atau yayasan untuk menopang pelaksanaan tugas
operasional komando taktis maupun komando utama. "Sampai sekarang Dephan
dan Mabes TNI belum pernah mendapat anggaran resmi yang mencukupi,"
ujarnya.
Juwono menambahkan, dalam program pemerintah yang meliputi bidang
perdamaian, kesejahteraan, keadilan, dan konsolidasi demokrasi, Dephan
mendapat tugas menurut hukum dan perundang-undangan membantu TNI agar
prajurit mendapat perlengkapan, latihan, dan kepemimpinan serta
alat-alatnya sesuai kemampuan anggaran negara.
"Tugas ini tidak mudah, karena anggaran tiap departemen pemerintah,
baik sipil maupun militer, tidak pernah cukup," ujarnya.
Menurut Juwono, dalam keterbatasan anggaran ini, untuk menjaga pertahanan
negara seluas Indonesia, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Karena
itu, dia mengajak para pejabat di Dephan maupun di Mabes TNI, DPR, LSM,
lembaga-lembaga riset, juga perguruan tinggi agar membahas masalah biaya
dan anggaran pertahanan negara ini selama lima sampai 10 tahun mendatang.
Di bagian lain, Juwono mengatakan bahwa embargo senjata oleh pemerintah
Inggris telah dicabut sejak Februari 2002. Mereka, katanya, hanya meminta
agar penggunaan alat-alat senjata buatan Inggris dibatasi.
Sedangkan embargo senjata oleh pemerintah AS, masih akan dibahas. Dia akan
menjelaskan kepada pejabat AS maupun LSM di sana tentang kebutuhan
berbagai peralatan yang bersumber dari industri pertahanan AS. "Tetapi
kita tidak akan pernah meminta-minta bantuan. Kita akan menjelaskan
secepat mungkin. Kalau diizinkan oleh presiden, rencana itu dilaksanakan
bulan depan atau awal tahun depan," ujarnya. ►tsl
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|