Jusuf Wanandi

Politisi dan Peneliti Senior

Pendiri dan Anggota Dewan Penyantun CSIS, ini lama menjabat Direktur Eksekutif CSIS, sebuah lembaga pemikir yang berperan melahirkan berbagai gagasan yang menjadi kebijakan pemerintah pada awal kekuasaan orde baru hinga pertengahan tahun 80-an.  Saat mahasiswa, ia dikenal sebagai tokoh organisasi ekstrauniversiter, PMKRI. Pada mulanya, ia mengurusi 'bidang olah raga dan kesejahteraan mahasiswa, bukan politik. Bahkan sama sekali ia belum terpikir untuk menjadi politisi.

Lalu sejak 1984, ia menjadi gubernur EastwWest Centre di Hawaii, AS. Kemudian ia turut berperanan dalam gerakan penumbangan Orde Lama, yang membuatnya terjun ke gelanggang politik. Ia pun menjadi dekat bahkan menjadi asisten Ali Moertopo kala menjabat asisten pribadi Presiden Seoharto yang kemudian menjabat menteri penerangan.

Pada pemilihan umum pertama sesudah Orde Baru, 1971, Jusuf aktif dalam Badan Pengendali Pemilu (Bapilu) Golkar. Kemudian ia menjabat wakil sekjen DPP Golkar. Pada masa itu pula ia bersama beberapa tokoh lainnya mendirikan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), yang diprakarsai Ali Moertopo. Ia lama menjabat direktur eksekutif CSIS dan terakhir menjadi anggota Dewan Penyantun. Sementara di  DPP Golkar sempat memimpin Departemen Luar Negeri.

Putera bangsa kelahiran Sawahlunto, Sumatera Barat, 15 November 1937 bernama asli Liem Bian Kie. Putera seorang pedagang dan pemilik Apotek Kinol di Padang, Sumatera Barat. Sang Ayang mengharapkannya untuk meneruskan mengelola usaha itu. Tetapi, ia bercita-cita menjadi profesor.

Setelah tamat SMP di Padang, abang Sofjan Wanandi, ini melanjut ke SMA Kanisius, Jakarta, lalu masuk Fakultas Hukum & Ilmu Kemasyarakatan UI (kini FH-UI), tamat 1960. Ia pun sempat menjadi guru SMA Kanisius dan asisten dosen FH IPK UI.

Pengamat politik luar negeri ini banyak menulis di berbagai media massa, termasuk Newsweek, Far Eastern Economic Review, dan Asian Survey. Ia banyak mengulas gagasan kerja sama ekonomi di antara negara-negara kawasan Pasifik.  ►tsl

****

Jusuf Wanandi

Pilih Megawati atau Susilo?

Demokrasi memang memberi tempat bagi mereka yang tidak mau menggunakan hak pilih. Tetapi untuk memperkuat demokrasi, bukankah sebaiknya diambil suatu pilihan. Dengan memilih, kita bisa menuntut presiden baru yang kita pilih untuk lima tahun mendatang, agar melakukan yang terbaik. Dengan tidak memilih, kita menempatkan diri di luar pagar, dan hanya menjadi pengamat.

BESARKAH risiko dari membuat pilihan yang salah? Dibanding sistem politik yang tertutup, alam demokrasi memberi peluang lebih besar untuk melakukan koreksi terhadap tindakan pemimpin yang keliru. Tetapi berbagai pihak mempunyai perhitungan masing-masing tentang risiko atas pilihan mereka. Megawati atau SBY? Duduk soalnya bukan siapa yang lebih baik, tetapi siapa yang membawa risiko yang lebih kecil.

Berkat popularitasnya, SBY memperoleh suara terbanyak (33 persen) dalam putaran pertama. Dia dianggap sebagai pemimpin harapan yang dapat membawa perubahan. Namun di kalangan masyarakat warga (civil society), seperti tertangkap dari pendapat sejumlah LSM, kepemimpinan SBY dipertanyakan, bukan dari kemampuan tetapi terutama dari sifatnya.

Mereka beranggapan, antara Wiranto dan SBY tidak ada perbedaan prinsipiil, hanya perbedaan gradasi dalam masalah-masalah kemanusiaan dan demokrasi. Sebab, keduanya sama-sama tumbuh dari jajaran pimpinan TNI/ABRI rezim Soeharto pada saat mana telah terjadi berbagai pelanggaran besar seperti di Timtim, peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta, kerusuhan Mei 1998, serta tragedi Trisakti dan Semanggi I/II terhadap mahasiswa.

Atas dasar itu mereka tidak dapat mendukung SBY, yang juga dilihat bukan tokoh baru yang dapat diandalkan untuk masa depan Indonesia. Risiko terbesar yang dilihat adalah SBY dikelilingi bekas perwira tinggi dan senior TNI yang berpengaruh besar terhadapnya. Bagi para perwira senior itu, kontrol demokratis oleh kelompok sipil terhadap TNI tidak dapat diterima. Ini terlihat saat SBY mengaburkan prinsip itu dari platform Partai Demokrat karena tentangan mereka.

Mereka meragukan SBY mampu menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa demokrasi untuk hari depan Republik Indonesia. SBY tidak bisa dilihat sebagai seorang Eisenhower atau de Gaulle yang dibesarkan dalam alam, karena itu mengerti, arti kontrol demokratis terhadap militer oleh kelompok sipil. Dia dibesarkan di bawah rezim pemerintahan Soeharto yang otokratis yang ditopang ABRI. Dari sudut itu, dia dianggap sama saja dengan seorang perwira tinggi lain seperti Wiranto. Dapatkan SBY memberi jawaban atas keraguan ini?

Pertimbangan terhadap SBY juga dipengaruhi oleh pandangan terhadap calon wakil presidennya, Jusuf Kalla. Cukup mengejutkan. Sementara kalangan, termasuk kelompok minoritas pengusaha Tionghoa Indonesia, mempertanyakan sikap dan pandangannya terhadap peran ekonomi kelompok Tionghoa Indonesia, serta kesan nasionalisme ekonomi dan retorik populisme yang berlebihan. Kelompok perempuan juga menyatakan kemarahan atas ketidakpekaannya dalam urusan jender.

Berbagai pandangan Jusuf Kalla dirasa sebagai lonceng peringatan. Dia menganjurkan kebijakan affirmative untuk orang “pribumi" seperti kebijakan “bumiputra" di Malaysia yang diterapkan sejak peristiwa bentrok rasial di Malaysia Mei 1969. Di Malaysia kebijakan ini sudah ditinggalkan PM Mahathir beberapa tahun lalu karena dinilai tidak efektif dan hanya “memanjakan" para pengusaha bumiputra itu. Begitu pula retorika populisnya membangkitkan berbagai kekhawatiran. Apakah pandangan ini sekedar dilontarkan semasa kampanye?

Para pengusaha keturunan Tionghoa tampaknya sudah bosan dengan keluhan-keluhan terhadap mereka. Mereka ingin diajak dan diberi tempat dalam upaya nasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Pengalaman, keuletan, dan hubungan-hubungan ekonomi mereka di Asia Timur dan dunia bisa dimanfaatkan. Mereka bertanya apakah retorik nasionalisme dan antiasing itu juga ditujukan pada mereka?

ATAS aneka pertanyaan dan ketidakpastian itu, tampaknya berbagai pihak menengok kembali ke Megawati. Dia sudah dikenal, termasuk kekurangannya. Paling tidak dia dianggap tidak menjadi ancaman bagi demokrasi. Iklim yang ada kini memungkinkan masyarakat warga berkembang, kehidupan politik mengalami kemajuan, termasuk keberhasilan melaksanakan pemilu dan pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2004. Ini terjadi karena dia tidak mencampuri semua hal dan perkembangan. Dukungan yang tegas bagi masyarakat Indonesia yang majemuk memberi rasa aman bagi kelompok minoritas.

Di bidang ekonomi pemerintah Megawati berhasil menstabilkan makro ekonomi (seperti inflasi, nilai rupiah, pemilikan valuta asing dan sebagainya yang sehat), dan secara berangsur-angsur pertumbuhan ekonomi membaik meski belum cukup untuk mengatasi masalah pengangguran yang serius. Semua itu dapat dijadikan landasan untuk perkembangan ekonomi di masa datang yang lebih mantap. Pertentangan serta gejolak di daerah, kecuali di Aceh, dapat diatasi pemerintahan Megawati. Upaya melawan terorisme global cukup tegas, dan kerjasama dengan pihak luar, teroris didesak mundur, meski untuk mengatasinya dibutuhkan waktu karena diperlukan upaya untuk mengatasi alasan-alasan yang lebih mendalam.

Risiko memilih Megawati sudah diketahui. Kekurangannya cukup banyak. Agenda yang perlu dituntaskan jelas: memberantas korupsi, mengatasi pengangguran, dan meningkatkan pelaksanaan hukum (termasuk pengadilan). Banyak yang berpandangan, Megawati tidak mampu dan tidak dapat mengubah kepemimpinannya. Karena itu, dukungan terhadap Megawati bukannya unconditional, tetapi tergantung sinyal-sinyal nyata.

Pertama, kepemimpinan yang lebih terbuka dan lebih dekat pada rakyat terutama pada rakyat kecil yang menderita serta kekurangan. Kedua, mampu membentuk satu tim pembantu yang kompak, ahli, dan dipercayai, serta mengganti pembantu-pembantu yang dianggap korup atau tidak mampu. Ketiga, mengadakan koalisi yang tangguh dengan beberapa partai lain seperti Golkar, PPP, dan PKB. Apakah Megawati bisa berubah? Barangkali kita bisa menjawabnya dalam dua-tiga minggu mendatang. ►Sumber: Kompas, 27 Juli 2004

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)