WAWANCARA

==   01   02   03   ==

M Jusuf Kalla (01)

Golkar Semakin Solid

Perpecahan yang terjadi di sejumlah partai politik pra dan pascakongres atau muktamar, termasuk di beberapa partai besar yang menjadi pesaing utama Golkar pada Pemilihan Umum 2004 lalu, membuat Golkar menjadi partai yang paling kuat dan solid saat ini. Tidak heran, tidak sedikit kalangan meramalkan Golkar akan kembali mengantongi kemenangan besar dalam pemilihan umum legislatif pada Pemilu 2009. Ketua Umum Golkar M Jusuf Kalla mengakui spirit para kader Golkar telah pulih kembali.

Berikut wawancara dengan Ketua Umum Golkar M Jusuf Kalla, yang juga merangkap sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), di kediaman Wakil Presiden Jalan Diponegoro, No 2, Jakarta, Senin malam 2/05/2005 lalu.

Tanya (T): Apa agenda utama Golkar lima tahun ke depan?

Jawab (J): Yang perlu dipahami, kultur Golkar adalah partai pemerintah karena memang saat ia didirikan seperti itu. Tidak punya ideologi dari segi agama dan sebagainya. Jadi pragmatis saja. Karena merupakan partai pemerintah, sejak awal cenderung jadi partai yang tak oposisi. Apalagi pengurusnya sendiri banyak yang jadi gubernur, bupati, dan lain-lain. Sehingga ketika suatu waktu dibawa jadi oposisi terasa tidak match dengan kulturnya.

Beda dengan PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), kulturnya memang oposisi. Selama 30 tahun partai ini jadi oposisi. Sehingga, ketika Ibu Mega menjadi Presiden, orang seperti Pak Kwik (Kwik Kian Gie, mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas-Red) dan Pak Jacob (Jacob Nuwa Wea, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi-Red) tetap bersikap seperti oposisi pemerintah. Mereka berbicara mengkritik pemerintah, padahal mereka ada di dalamnya.

Tujuan saya masuk Golkar dulu karena ingin mengembalikan Golkar ke posisi yang seharusnya. Golkar itu punya potensi yang sangat besar. Untuk suatu bangsa yang tingkat kemakmurannya masih seperti ini, jika terlalu banyak guncangan atau tak ada stabilitas, akan semakin ruwet.

Ekonomi sangat menentukan stabilitas sosial, stabilitas sosial berpengaruh ke stabilitas politik, dan stabilitas politik memengaruhi ekonomi, begitu seterusnya. Kalau ada ketidakseimbangan, misalnya, ada beda sikap antara DPR dan pemerintah secara terus-menerus, bangsa ini akan tertahan terus.

Jadi misi saya adalah membawa kembali bangsa ini dalam keseimbangan tadi. Spirit Golkar kembali begitu saya masuk. Yakni spirit bahwa Golkar bukan partai oposisi. Setelah keseimbangan yang ini tercipta, baru program-program lain bisa jalan.

T: Apa target untuk Pemilu 2009?

J: Ke depan semua partai pasti ada tujuannya. Tujuan dimaksud adalah menjadi perangkat kenegaraan sehingga bisa menjalankan cita-cita partai. Kalau memenangi pemilu dan pilkada, itu sudah pasti. Tapi, itu bukan tujuan. Tujuan kita ya menjadi perangkat kenegaraan itu tadi. Untuk itu, harus ada pengaderan bangsa secara terus-menerus.

T: Target pribadi Anda sendiri sebagai Ketua Umum Golkar apa? Apakah Anda juga akan maju sebagai calon presiden? Kalau ya, berpasangan dengan siapa?

J: Target saya pribadi, kita lihat nanti. Saya itu orang yang selalu berpikir pragmatis. Tidak terlalu jauh karena politik itu sangat dinamis. Saya mungkin terlalu tua. Tahun 2009 saya sudah akan 67 tahun. Saya tidak mengatakan tidak akan maju. Tapi, tak berpikir serius seperti itu. Saya realistis saja. Sekarang ini tak terlalu mudah bagi orang luar Jawa untuk jadi presiden karena 60 persen pemilih ada di Jawa.

T: Kalau bukan Anda yang maju, berarti akan ada penyaringan calon lain di partai. Apakah akan melalui konvensi seperti kemarin? Bukankah eksperimen demokrasi lewat konvensi kemarin berbuah pahit karena Pak Akbar justru ketendang?

J: Itu karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi dalam tanda petik. Yang namanya demokrasi itu harus berlaku kompetisi, kritis, obyektif, dan proporsional. Kritis itu kalau bicara argumentasinya apa. Obyektif itu kalau besar, juga dibilang besar, kecil dibilang kecil.

Kesalahan konvensi yang kemarin adalah terlalu terbuka sehingga siapa saja masuk. Pelawak masuk, paranormal masuk. Jadi terlalu terbuka tanpa saringan. Kalau yang kita terapkan sekarang seperti di pilkada, kan tidak begitu. Calon harus punya track record di Golkar dan masyarakat. Jadi dites dulu. Jadi proses demokrasi yang berbasis kompetensi dan disaring dulu. Calon tak boleh hanya satu, minimal tiga orang.

T: Pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman lalu?

J: Pertama, pengalaman partai-partai yang ada, partai tak dikelola secara demokratis dan transparan. Kedua, ada klik- klik di dalam partai. Ada yang disebut lingkaran I, II, dan seterusnya atau ring I, II, III, dan seterusnya. Yang ketiga, tak ada kegiatan yang sifatnya umum. Di era saya itu tidak ada. Tidak ada pengurus yang saya ganti, kecuali ketua fraksi. Tak ada satu pun intervensi . Kita di sini bicara soal sistem. Tak ada suara-suara dari mana saja soal kesewenang-wenangan.

T: Bagaimana peluang perolehan suara Golkar di Pemilu 2009?

J: Kalau di pemilu legislatif dulu, meskipun Golkar hanya dapat 21 persen, Golkar tetap nomor satu. Targetnya ya tahun 2009 angkanya diharapkan naik. Angkanya berapa, kita lihat saja nanti.

T: Keyakinan perolehan suara akan naik itu didasarkan pada pertimbangan apa? Apakah ada kaitan dengan perpecahan yang terjadi di sejumlah partai besar lain?

J: Ya bisa saja kan dengan sedikit kekuatan pada saat partai-partai lain drop, kita bisa naik. Pertimbangan lain, solidaritas Golkar lebih baik dibandingkan dengan partai-partai lain. Setelah Golkar kembali jadi partai bukan oposisi, saya lihat spirit orang-orang jadi tinggi sekali. Banyak orang masuk. Ada profesor, pengusaha, masuk semua. Di daerah, orang-orang yang terpandang masuk semua ke Golkar.

Untuk pemilu legislatif kan sangat bergantung pada program partai yang didukung puluhan ribu caleg. Untuk pemilihan presiden atau pilkada yang dipertaruhkan diri pribadi.

T: Jadi konsolidasi di dalam Golkar terus terjadi?

J: Itu terjadi karena yang dibina adalah program-program yang berpihak ke masyarakat. Sementara pada saat yang sama kita lihat partai-partai lain tak solid. Jadi seperti permainan bola. Kalau kita latihan lebih saat lawan kita lemah, kita bisa menang lebih besar lagi. Bukan saya berharap partai-partai lain pecah. Diharapkan partai-partai yang ada juga lebih solid karena untuk berjalannya demokrasi yang kuat, perlu ada partai-partai yang juga kuat.

T: Isu atau platform apa yang digarap atau akan dijual?

J: Kita tidak menggarap isu kontroversial. Pokoknya bekerja untuk rakyat saja. Kalau untuk pemilihan legislatif, yang dipertaruhkan kan lambang dan program-program partai. Tujuannya untuk merebut hati rakyat lewat fair competition. Untuk pilkada atau pilpres, itu pemilihan langsung, memilih orang langsung. Jadi yang dipertaruhkan adalah reputasi dan harapan orang. Jadi ini sangat tergantung pada track record yang bersangkutan, hubungan agama, hubungan kultural, dan setelah itu baru hubungan politik.

Itulah makna pemilihan langsung. Dan itulah juga mengapa waktu pemilihan presiden 2004, calon-calon partai besar tak ada yang terpilih karena di sini yang dipertaruhkan reputasi dan harapan orang tadi.

T: Anda pernah mengatakan akan membawa kembali Golkar ke era kejayaan seperti zaman Sudharmono? Apakah mesin birokrasi akan digunakan untuk memenangkan Golkar seperti zaman Sudharmono?

J: Harus diakui, pada era Sudharmono sistem di Golkar adalah yang terbaik, baik dalam hal pengaderan maupun pembinaan para anggotanya. Tapi, sebenarnya beda kondisi zaman Sudharmono dengan sekarang. Zaman Sudharmono waktu itu kan sangat otoriter. Jadi Golkar bisa gunakan banyak hal untuk mencapai tujuan, termasuk mengerahkan lurah, bupati, gubernur, kodim-kodim, dan sebagainya.

Sehingga, dengan mudah waktu itu kita bisa mengantongi 60 persen suara lebih dalam pemilu. Sekarang kalau bisa 30 persen suara saja, itu sudah luar biasa. Jadi jaya yang dimaksud di situ adalah jaya sesuai zamannya. Pengalaman saya, mengelola partai di Indonesia yang begitu luas, bukan pekerjaan mudah. Berbeda dengan Singapura yang kecil. Kita untuk sampai ke Papua untuk menghadiri rakernas saja perlu lima jam.

T: Bagaimana pembinaan kader di Golkar sekarang ini? Golkar di bawah Anda akan seperti apa?

J: Sebagai partai, partai yang teratur. Sistem demokrasi kita ini kan sangat terbuka. Jadi pengurus partai harus punya tingkat pendidikan yang baik, obyektif, dan membina masyarakat, menyiapkan kader-kader politik, dari atas hingga ke bawah. Yang sudah kita lakukan sekarang ini, misalnya, kita sudah bikin kelas politik. Kita bekerja sama dengan UGM untuk memberikan pendidikan S2 buat semua kader.

Kader-kader yang baik kita masukkan ke Lemhannas. Kita juga membuat pusat-pusat pengaderan di mana-mana. Setiap minggu, kita langsungkan diskusi-diskusi. Dengan proses itu, diharapkan akan terjadi suatu kematangan secara wajar pada kader-kader.

T: Hal seperti ini baru dilakukan oleh Golkar?

J: Masing-masing partai punya ciri sendiri-sendiri. Ada yang sangat disiplin seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera-Red). Ada juga yang mencoba menjadi intelektual seperti PAN (Partai Amanat Nasional-Red). Jadi ada ciri-ciri sendiri. Partai di Indonesia ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang kuat karena orang. Misalnya, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa-Red), PAN, dan PDI-P yang besar karena di situ ada Gus Dur, Amien Rais, dan Megawati.

Yang kedua adalah kuat karena organisasinya. Misalnya, di sini adalah Golkar dan PKS.

Yang akan bertahan dari dua kelompok itu adalah yang kuat karena organisasinya. Karena, untuk partai yang kuat karena orang, begitu orang itu tidak ada, dia akan redup, turun, kecuali mereka mengubah arah jadi lebih ke sistem.

T: Bagaimana persepsi Anda soal partai-partai politik sekarang ini? Kenapa banyak parpol tercerai-berai?

J: Kita sekarang ini memasuki demokrasi liberal. Kita bermain di era seperti ini. Ada kebebasan berpendapat. Tetapi, ada partai-partai yang saat proses pemilihan ketuanya tidak sesuai aturan awal yang disepakati. Tidak sesuai jadwal atau tata tertib yang ada. Apa yang terjadi di PKB dan PBR contohnya. Di PDI-P juga karena masalah tata tertib. Ada tuntutan untuk lebih demokratis, tetapi itu tak muncul dalam kongres. Yang berbuat itu takut kalah sehingga mem-by pass saja. Padahal, inti demokrasi itu harus siap menang dan siap kalah.

T: Kenapa sekarang ini ada kecenderungan orang yang kalah dalam pemilihan ketua umum partai, dia memilih keluar dan membuat partai baru?

J: Ya karena orang mau menang saja dan tidak siap untuk kalah itu tadi. Jadi dia bikin partai baru agar dia bisa menang sendiri.

SELAIN bicara soal konsolidasi internal Golkar dan peluang di Pemilu 2009, Jusuf kalla juga mengungkapkan pandangannya soal berbagai isu sensitif, seperti isu mayoritas vs minoritas, pribumi vs nonpribumi, dan syariat Islam.

T: Soal dikotomi mayoritas dan minoritas yang selalu Anda angkat, bagaimana Anda menjelaskan posisi mayoritas dan minoritas tersebut dalam konteks demokrasi?

J: Perekonomian itu tidak akan stabil jika 30 persen orang menguasai 60 persen aset ekonomi. Dan yang 30 persen ini biasanya nonpri sehingga setiap tahun selalu terjadi pengganyangan terhadap para nonpri. Kalau tidak di Yogyakarta, ya di Makassar, Bandung, atau Jakarta. Tanpa ingin mengurangi dari yang nonpri, kita ingin yang pribumi juga naik.

Keberpihakan ke pribumi ini bisa diwakili dengan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah (UKM), kredit mikro, dan pertanian karena hampir semua itu berkaitan atau dilakukan oleh pribumi. Jadi keberpihakan yang kita bicarakan di sini dalam konteks program.

T: Di mana posisi minoritas dalam demokrasi? Dan mengapa minoritas selalu ditafsirkan dalam dikotomi agama, bukan pria-wanita atau Jawa- non-Jawa dan sebagainya?

J: Saya bicara itu dulu dalam konteks pilpres dan pilkada. Dalam pilpes dan pilkada Anda harus benar-benar memilih mayoritas. Mayoritas di sini bisa terkait wilayah, kelompok masyarakat, agama. Tapi, mayoritas di sini tak berarti lalu tak demokratis. Kita itu kan 90 persen menganut Islam. Jadi yang mayoritas ini kan perlu juga di-entertain. Mengapa bukan pria-wanita karena pria dan wanita kan jumlahnya hampir sama 50 : 50 persen. Kalau lebih banyak perempuan, paling 1 persen. Lagi pula wanita dalam memilih selalu dipengaruhi oleh pria. Lalu penduduk itu 80 persen di Jawa, jadi kita konsentrasi di Jawa.

T: Anda juga selalu menyinggung perlunya perjuangan syariat Islam. Bagaimana persisnya ide syariat Islam itu?

J: Saya pernah ada dalam suatu pertemuan di daerah. Tiba-tiba seorang pendeta melontarkan pertanyaan soal sikap saya mengenai syariat Islam itu. Yang saya maksud, sebagai umat Islam, syariat Islam itu sesuatu yang harus dijalankan. Jadi saya katakan, syariat Islam itu untuk saya, bukan untuk Bapak Pendeta. Syariat Islam itu kan ada dua. Yang pertama ibadah, seperti sembahyang, puasa, dan naik haji.

Yang kedua, muamalah, seperti kawin, waris, perdagangan, dan lain-lain. Syariat Islam ini harus dijalankan oleh masyarakat Islam, tetapi tidak perlu diatur dengan undang- undang. Maksudnya, beribadahlah karena takut pada Allah, bukan karena takut pada gubernur atau bupati, misalnya.

T: mengenai pemerintahan, dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen, Wakil Presiden adalah pembantu Presiden. Bagaimana Anda menempatkan diri dalam status seperti itu? Padahal, sekarang kan pemilihan umum langsung?

J: Pembantu itu kan artinya luas sekali. Dalam UUD 1945 ada dua pasal yang mengatur tugas Presiden dan Wapres. Pasal 4 menyebutkan Presiden dalam menjalankan kekuasaan dibantu oleh Wakil Presiden. Pasal 7 menyebutkan jika Presiden berhalangan tetap, digantikan oleh Wapres. Sistem pemilihan langsung sangat membedakan itu. Dengan pemilihan langsung, Presiden dan Wapres menang sama-sama dan pertanggungjawabannya juga sama-sama. Jadi, sama-sama berkeringat.

T: Ada kesan di luar, terjadi perebutan panggung.

J: Tidak ada itu. Ada aturan main. Prinsipnya, saya sebagai Wapres hanya menjalankan kebijakan yang sudah disetujui Presiden.

T: Apakah benar ada pembagian kerja tugas tertulis di mana Presiden menangani masalah politik, keamanan, dan luar negeri, sementara Wapres mengurus portofolio ekonomi?

J: Pada zaman Gus Dur-Mega ada keppres yang mengatur pembagian tugas antara Presiden dan Wapres. Waktu itu Wapres juga menjalankan tugas sehari-hari Presiden sehingga banyak sekali keputusan yang ditandatangani Ibu Mega atas nama Presiden.

Pada era Soeharto dulu sebagai Wakil Presiden, Hamengku Buwono IX konsentrasi ke ekonomi, lalu Adam Malik ke isu politik, dan Try Sutrisno ke pengawasan. Sekarang Wapres menangani semua isu. Tidak dibatasi hanya isu ekonomi.

T: Banyak pihak mengusulkan segera dibuat UU Kepresidenan dan UU Kementerian. Bagaimana pandangan Anda soal ini dan sejauh mana Golkar akan mendorong UU tersebut?

J: Soal UU Kepresidenan itu sudah ada di DPR sejak zaman Mega. Bahkan rancangan itu terlalu kuat untuk jabatan wakil presiden karena dibuat di zaman Gus Dur.

T: Benarkah sekarang ini ada ketidakkompakan di kabinet? Informasi orang dalam menyebutkan ada perseteruan sengit antarmenteri menyangkut kebijakan, terutama beberapa menteri ekonomi, dan mereka ribut hampir setiap hari. Yang kita lihat, menteri-menteri ekonomi juga belum menunjukkan performa seperti diharapkan.

J: Tidak ada itu. Mereka selalu datang kok ke kantor saya. Saya tidak dengar. Soal kinerja, mereka sekarang juga sudah lebih baik dari sebelumnya. Sudah mulai kelihatan perbaikannya.* (komps/tat/as/rik,7/05/2005)

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)