BERITA

Jusuf Anwar

Hal Biasa, Utang Lebih Besar dari Aset

Jakarta, Kompas 10/5/2005: Menteri Keuangan Jusuf Anwar menegaskan, kewajiban pemerintah yang lebih besar dibandingkan dengan nilai aset yang ada merupakan masalah yang biasa terjadi dalam pengelolaan keuangan suatu negara. Oleh karena itu, masalah itu sebaiknya tidak dibesar-besarkan.

"Itu kan laporan keuangan. Kewajiban itu biasa dalam pengelolaan keuangan negara, jangan dibesar-besarkan," kata Jusuf, Senin (9/5) di Jakarta.

Jusuf mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah RI per 31 Desember 2004 itu merupakan laporan neraca keuangan yang komprehensif. Ini baru dilakukan pertama kali di Indonesia.

"Mengenai angka-angkanya itu, tidak ada yang perlu dirisaukan. Financial engineering semuanya begitu," kata Jusuf.

Menurut Jusuf, laporan keuangan seperti itu biasa dilakukan di seluruh dunia. "Adanya suatu neraca keuangan merupakan suatu hal yang baik. Contoh di Amerika Serikat," kata Jusuf.

Tak masalah
Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie di Istana Wapres menyatakan, tidak ada masalah sekalipun kewajiban keuangan pemerintah jauh lebih besar dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. "Kalau dibandingkan dengan negara maju, kondisi keuangan mereka juga begitu. Net position-nya selalu negatif," ujar Aburizal.

Ditanya bagaimana kalau laporan keuangan pemerintah nantinya dinyatakan disclaimer (tidak ada opini sama sekali) oleh auditor BPK, Aburizal menjawab, "Disclaimer juga tidak apa-apa. Kita kan bisa perbaiki lagi. Negara maju juga ada yang disclaimer kok."

Adapun mengenai waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah tahun 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Ketua BPK Anwar Nasution, Aburizal menyatakan hingga kini masih menunggu penjadwalannya.

Kredit ekspor
Jusuf mengatakan, Organisasi Pembangunan dan Kerja Sama Ekonomi (OECD) memperbaiki peringkat kredit Indonesia dari posisi enam menjadi lima pada tahun ini. Dengan perbaikan ini, dunia menilai tingkat risiko ekspor Indonesia bertambah kecil.

"Dengan perbaikan peringkat itu, selisih (spread) kredit ekspor untuk Indonesia menjadi lebih kecil. Dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan Indonesia untuk kredit ekspor yang disetujui menjadi lebih rendah," kata Jusuf. (OIN)  ►ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)