BERITA

In Memoriam JP Solossa

Penggagas Otonomi Khusus

Papua seperti tak habis dirundung masalah. Tatkala berbagai persoalan masih menggantung di tanah paling timur itu, Gubernur JP Solossa, salah satu putra terbaik daerah itu yang merupakan penggagas otonomi khusus, pergi untuk selamanya.

Solossa berpulang di tengah beratnya persoalan yang mengimpit Papua. Sebut di antaranya pelaksanaan otonomi khusus, pemekaran Irian Jaya Barat (Irjabar), kelaparan, ketertinggalan dan ketidaksejahteraan orang Papua, pemilihan kepala daerah (pilkada), infrastruktur yang minim, dan silang pendapat sesama orang Papua. Di saat beragam persoalan tersebut belum terselesaikan dan kursi wakil gubernur kosong, kepergian Solossa, kelahiran Sorong, 8 Mei 1948, yang mendadak membuat berbagai pihak terperangah.

Selama ini Solossa boleh dibilang menjadi motor penggerak utama di Papua. Sampai akhir hayatnya, kesibukannya hampir tak berjeda. Dalam satu hari suami Emma Yacomina Maury ini bisa pergi pulang Jakarta-Jayapura untuk memperjuangkan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan menunda pilkada di Irjabar, misalnya. Menurut tokoh masyarakat Papua, Stevanus Asmuruf, urusan-urusan politik di Papua menyita waktu paling banyak bagi kegiatan Solossa.

Selama lima tahun kepemimpinannya, terlepas dari berbagai kontroversi, dia telah memainkan peran strategis.

Pada saat terpilih menjadi Gubernur Papua tahun 2000, posisi Solossa ibarat berdiri di atas bara api.

Saat itu, sepanjang tahun 1999-2000, arus besar di Papua adalah tuntutan kemerdekaan dan kedaulatan. Banyak orang Papua ingin merdeka. Aspirasi merdeka begitu kuat manakala mantan Presiden Abdurrahman Wahid memberikan kesempatan kepada rakyat Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora dan menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua serta mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Di saat itulah Solossa seperti berenang menahan arus gelombang. Dengan berbagai cara dia berusaha meredam hasrat masyarakat setempat yang meledak-ledak itu.

Seperti amunisi baru

Solusi yang ditawarkan adalah otonomi khusus. Respons pemerintah pusat, yang kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, seperti amunisi baru untuk meredam tuntutan merdeka. ”Ia berani menghadapi orang-orang Papua yang begitu keras untuk merdeka. Padahal, tuntutan merdeka itu lebih kuat daripada tuntutan otonomi khusus, tetapi dia tak goyah,” kata Dance Bleskadit, anggota DPRD Irjabar.

Di sisi lain, sejak awal terpilih Solossa sudah dicurigai pihak intelijen. Pangkalnya, Solossa termasuk dalam salah satu pencetus aspirasi merdeka dan terlibat dalam tim 100 yang menghadap mantan Presiden BJ Habibie untuk merdeka, Januari 1999. Sepak terjangnya pun diawasi. Bahkan, pada September 2002 cukup santer diberitakan di media massa tentang keterlibatan Solossa mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Memang betul, deklarator draf UU Otonomi Khusus Papua yang menjalankan tugas gubernur selama lima tahun 26 hari itu memikul ”beban berat”. Bersama drh Constant Karma, selama itu, Solossa seakan berjalan di jalanan berkerikil, penuh tikungan, dan jurang terjal.

”Ia memerintah di masa sulit saat tuntutan dan otonomi khusus, tetapi ia mampu membangun landasan bagi pembangunan Papua,” kata Salmon Yosef Mandacan, Kepala Suku Besar Arfak di Manokwari yang mengaku amat berduka.

Belum reda soal keterlibatan dalam kelompok OPM, Presiden Megawati Soekarnoputri serta-merta mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Timur, serta Kabupaten Paniai, Mimika, Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Keberadaan inpres itu sangat menyita waktu, tenaga, dan perhatian Solossa. Ia cenderung berpendapat bahwa pemekaran provinsi tidak perlu dilakukan segera. Inpres itu lahir atas desakan dan informasi serupa dari elite politik di Irjabar dan Solossa menolak pemekaran itu.

”Mengapa buru-buru memekarkan provinsi, sementara pemekaran 14 kabupaten baru pun belum terealisasi. Beberapa kabupaten yang telah lama dimekarkan, seperti Puncak Jaya, Nabire, dan Mimika, pun sampai hari ini belum memiliki fasilitas, sarana, dan prasarana perkantoran. Perlu dipikirkan saat ini adalah pemekaran kabupaten, distrik, dan kampung-kampung. Setelah itu baru pemekaran provinsi,” kata Solossa, Juni 2003.

Seperti hujan deras yang tak berhenti, persoalan di Papua datang bertubi-tubi. ”Sang penggagas otonomi khusus itu meninggalkan pekerjaan besar bagi masyarakat dan elite politik Papua. Kita berharap gubernur mendatang dapat melanjutkan pekerjaan ini demi kemajuan masyarakat Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Paskalis Kosay, tokoh masyarakat.

Masalahnya, kini, berbagai persoalan itu harus cepat diselesaikan bila tak ingin menjadi timbunan yang makin memperkeruh situasi di Papua. Kesadaran rakyat Papua untuk meraih kemajuan dan kesejahteraan semestinya menjadi spirit kolektif orang Papua untuk bergandengan tangan membangun daerahnya. (Kornelis Kewa Ama dan Subhan SD, Kompas 21 Desember 2005) ►e-ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)