BIOGRAFI

BIOGRAFI:  01  02  03  ==

Prof Dr Ichlasul Amal MA

Ketua Dewan Pers Dua Periode

Indopos, Minggu, 26 Agt 2007: Memimpin Dewan Pers dua periode untuk situasi yang berbeda tak membuat Ichlasul Amal merasa kesulitan. Menurut Amal, untuk periode kedua ini, karena banyak anggota yang "muda-muda", gerak mereka terlihat lebih gesit. Apalagi mereka membentuk kelompok kerja (pokja) yang intensitas diskusi dan pertemuannya lebih tinggi.

Tapi di sisi lain, Amal juga menghadapi situasi pengetatan anggaran. Tidak semua perjalanan Amal dari Jogja ke Jakarta ter-cover anggaran. Sebab, undangan atas nama ketua Dewan Pers diasumsikan beralamat di Jakarta sesuai alamat lembaga. "Jadi, ya sering saya harus membuat disposisi agar saya diwakili oleh mereka yang di Jakarta," ujar Amal.

Amal menegaskan, Dewan Pers terus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme pers Indonesia. Dia mengangankan makin lama semakin sedikit pengaduan dari masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan pers. Bahkan, kalau bisa, Dewan Pers nantinya hanya menerima tembusan bahwa sengketa antara pers dan masyarakat sudah terselesaikan lewat mekanisme pers dengan baik.

"Dengan hanya menerima tembusan, itu berarti pihak media sangat akomodatif terhadap koreksi, hak jawab, atau keberatan dari pihak lain. Atau malah tidak ada surat ke Dewan Pers, yang artinya media makin profesional dengan tingkat kesalahan yang minim," tambahnya.

Untuk menggapai hal itu, Dewan Pers berharap pengawasan terhadap kode etik jurnalistik (KEJ) tak hanya dilakukan lembaga tersebut. Tapi, kerja-kerja itu juga dilakukan masyarakat dengan aktif mendirikan media watch.

Media watch tersebut diharapkan tumbuh di berbagai daerah. "Awalnya media watch itu akan kami jadikan sebagai kepanjangtanganan Dewan Pers. Jika terus aktif, Dewan Pers pun akan membantu komputer atau apa untuk kelangsungan media watch tersebut," jelas Amal.

Sayang, obsesi yang dibangun di awal kepemimpinan Amal pada 2003 tidak berjalan lancar. Media watch, yang sebelumnya lahir di berbagai kota, satu per satu tak lagi aktif. Belakangan berdasar catatan mantan rektor UGM itu, jumlah media watch dapat dihitung dengan jari.

Seingat Amal, salah satu yang masih aktif adalah media watch di bawah lembaga Habibie Center. "Kendalanya memang soal anggaran. Media watch merupakan LSM. Tak banyak donor yang tertarik pada isu pers," tambahnya.

Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Amal mengaku tidak banyak mengubah program kerja Dewan Pers. Kegiatan sosialisasi ke berbagai daerah terus dilakukan. Materi sosialisasi tak jauh-jauh soal bagaimana menyelesaikan pengaduan terkait dengan pemberitaaan pers.

Amal mengaku gembira bahwa selama 2003-2007, angka pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers semakin menurun. Itu menunjukkan semakin positifnya kinerja pers dalam merespons komplain atau hak jawab yang diajukan pembaca.

"Nyatanya sekarang Dewan Pers lebih banyak menerima tembusan. Inilah yang sejak awal kami inginkan. Hak jawab disampaikan langsung ke media bersangkutan," tegas guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM itu.

Amal juga mengaku senang dengan terus berkembangnya pers lokal. Selama lima tahun terakhir, pers daerah tumbuh dengan sangat pesat. Bahkan, daerah Ternate yang jauh di ujung timur memiliki empat surat kabar harian. "Ini luar biasa di tengah kecenderungan jumlah oplah koran semakin menurun," katanya.

Meski begitu, Amal mengaku heran atas muncul fenomena pers lokal yang memakai identitas etnis. Contohnya, di Sumatera Utara. Beberapa waktu lalu, terbit surat kabar harian (SKH) Batak Pos. Ada sesuatu yang dianggap Amal tak lazim. Selain soal nama, Batak Pos dicetak di Jakarta dan diedarkan di daerah Sumatera Utara.

"Pernah ada masalah soal pemberitaan. Pemiliknya bernama Panjaitan, sedangkan kuasa hukum yang memasalahkan pemberitaan itu juga Panjaitan. Jadi, sama-sama Panjaitan," katanya lantas tertawa mengingat pengalaman menangani masalah Batak Pos.

Masalah penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme hak jawab menjadi fokus Dewan Pers. Pemakaian UU Pers No 40/1999 sebagai UU yang bersifat lex specialis juga selalu didengungkan Amal bersama anggota Dewan Pers. Sosialiasi maupun penerbitan rekomendasi telah dilakukan Dewan Pers. Rekomendasi ditujukan kepada aparat kejaksaan dan kepolisian.

Berbeda dengan media cetak yang produknya jelas, Amal mengaku bingung ketika harus menyelesaikan sengketa pemberitaan yang diwartakan media elektronik. Sebab, dalam UU Penyiaran ada salah satu pasal yang memungkinan jurnalis televisi diadili. "UU Pers dengan UU Penyiaran belum sinkron," keluhnya.

Dalam kesempatan itu, Amal juga mengupas tantangan berat pers pada masa datang. Tantangan tersebut dimulai dari soal kesejahteraan wartawan. Dewan Pers tidak berkompeten merumuskan standardisasi gaji bagi insan pers. Dia mengakui, banyak pihak yang mendorong Dewan Pers melakukan hal itu.

Amal mengakui, hingga saat ini 70 persen media pers secara ekonomi tidak sehat. Kondisi itu mau tidak mau bakal berdampak pada profesionalitas wartawan. Minimnya kesejahteraan akan berpengaruh pada tingkat profesionalisme insan pers.

Tentang minimnya gaji wartawan itu, Amal merasa terkesan dengan komentar Chairman Jawa Pos Dahlan Iskan. Suatu saat Dewan Pers mengadakan sosialiasi ke Jawa Timur. Salah satu pembicaranya Dahlan. Ketika sesi tanya jawab, muncul pertanyaan soal kecilnya gaji wartawan.

"Jawaban Pak Dahlan cerdas. Ketika wartawan masuk ke perusahaan, mestinya dia sudah tahu perusahaannya itu tipe apa. Ibaratnya, rumah tipe 36 atau tipe 45. Kalau tahu tipe 36, ya jangan berharap tipe 80 ha... ha... ha...," kenangnya lantas tertawa.

Dewan Pers sangat menyadari kondisi tersebut. Pembenahan berupa peningkatan profesionalitas wartawan menjadi kebutuhan yang mendesak. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat bertemu dengan Dewan Pers juga setuju terkait perlunya peningkatan profesionalisme wartawan. Karena itu, pemerintah akan membantu mengalokasikan anggaran pendidikan untuk pelatihan bagi kaum jurnalis.

Di luar masalah kesejahteraan, tantangan terbesar pers adalah menghadapi kebebasan pers itu sendiri. "Musuh pers itu sekarang justru kebebasan pers," tegasnya.

Banyaknya bisnis penerbitan pers yang tidak didukung modal kuat telah melahirkan tingginya tingkat kompetisi. Ujung semua itu, profesionalisme pers kurang terjaga. Amal baru yakin profesionalisme pers meningkat dan membaik jika pendapatan per kapita mencapai USD 6.000.

Pada saat itulah, tingkat kesejahteraan masyarakat -juga wartawan- ikut meningkat. "Dan itu terjadi paling cepat sepuluh tahun lagi," tandas Amal. (erwan widyarto/kusno s. utomo) ►e-ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)