=   1   2   3   4   5   6   =

Dr HM Hidayat Nur Wahid, MA (3)

PKS Solusi Permasalahan Bangsa (2)

Kita sejak awal menegaskan PKS adalah partai kader. Oleh karena partai kader, maka aktivitas kader terus berjalan. Bahkan kader-kader dalam berbagai lingkaran pengkaderannya, ada pertemuan yang dalam bentuk mingguan, pertemuan dua minggu, per bulanan untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang di PKS. Dan dengan demikian maka otomatis pengkaderan dan calon pemimpin sudah berjalan, tentu melalui training, kajian-kajian bedah buku serta pertemuan kader-kader.

Pertama saya tegaskan bahwa pentingnya pendidikan dan pembelajaran bagi publik. Secara kongkrit kami lakukan dalam berbagai cara, seperti rapat terbuka yang dapat dinikmati publik, itu juga pembelajaran publik. Kemudian kami melakukan demo damai, dan itu adalah pembelajaran politik bagi publik juga, Bahwa mereka perlu dan harus berani melakukan kritik tetapi tetap santun sebagai bangsa Indonesia, itu bisa kami lakukan dan saya pikir sekarang hal itu telah menjadi trend bagi demo-demo yang ada.

Demo-demo yang kami lakukan hanya ada di sentral-sentral kota, namun oleh karena faktor media maka tersebar ke seluruh Indonesia. Itu adalah cara kami supaya publik dilibatkan dalam proses perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi secara praktis dan pragmatis, selain dari faktor opini itu, kami juga banyak terlibat dengan beragam aliansi untuk menyelamatkan bangsa.

Contohnya sebelum Pemilu tahun 1999, kami bersama PPP dan PAN membentuk koalisi dengan sebutan Koalisi Kartika Chandra. Kemudian setelah Pemilu kami membentuk Poros Tengah. Kami melihat itu sebagai aktivitas politik yang kami pilih dan dalam logika kami turut dalam menyelesaikan masalah bangsa. Termasuk ketika saya juga ikut dalam Forum Indonesia Damai, itulah salah satu bentuk kebersamaan baik ormas, orpol, lintas agama untuk kepedulian kepada bangsa.

Tentu hal yang sangat penting juga adalah menyadari bangsa kita adalah bangsa yang besar dengan problematika yang besar juga sementara potensi kami terbatas. Maka selain kami mengadakan afiliasi dan pembelajaran politik bagi rakyat, kami juga melakukan apa yang disebut sebagai pemberdayaan kelompok-kelompok lain.

Misalnya, kami sangat akrab dengan LSM dan ormas. Kami menyadarkan peran mereka yang partai politik tidak pernah dapat lakukan. Misalnya, peran terhadap pengawasan proses Pemilu, kita bisa mengadakan kritik-kritik Pemilu dan seluruh prosesnya. Kalau partai politik yang melakukan itu, akan ada penilaian yang menganggap ada kepentingan politik. Akan tetapi, jika yang melakukan LSM maka publik akan menerima sebagai kewajaran, sebagai satu hal yang objektif dan tidak tendensius.

Dari keadaan tersebut saya berkesimpulan bahwa masyarakt kita jangan pernah dikotak-kotakkan, mana yang menjadi tugas ormas atau orpol. Kita hilangkan dikotomi itu dan bersama-sama berperan maksimal sesuai porsi masing-masing. Jadi selain aliansi kami mendorong ormas dan LSM dan seluruh komponen masyarakat melakukan peran yang maksimal dalam menyelamatkan bangsa.

Saya jelaskan kepada kawan-kawan bahwa kita tidak boleh terjebak kepada logika memenangkan Pemilu dan kemudian terjebak seperti perilaku partai politik yang lain, yaitu menganut paham mencapai tujuan dengan segala cara, kalau pun perlu membuat teror politik, money politics, korupsi untuk politik atau manipulasi politik.

Saya jelaskan kepada seluruh kader-kader PKS, bahwa keinginan kita untuk memenangkan Pemilu, sukses Pemilu berarti sukses dalam menjalankan program-program partai tidak boleh lupa bahwa esensi dasar dari PKS adalah partai dakwah. Partai dakwah berarti bergandengan dengan moral. Karena berhubungan dengan moral berarti dilarang melakukan segala cara untuk mencapai tujuan. Kemenangan ini tidak perlu didesak untuk melakukan lompatan.

Kami memahami bahwa ada proses yang harus ditempuh, untuk apa tergesa-gesa. Yang terpenting, walaupun kami kecil, namun solid, komit dan bisa membuktikan kepada publik bahwa partai ini adalah partai yang bebas dari KKN. Berani mengkritik yang salah, berani mendukung yang benar, partai yang mampu memberikan alternatif, partai yang tidak terpecah-pecah.

Saya yakin suatu saat rakyat semakin terdidik, sadar untuk membedakan satu partai dengan partai yang lainnya. Sehingga publik masih mengerti masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang komitmen dengan penegakan hukum, komitmen membela rakyat, komitmen tidak korupsi, komitmen menghadirkan politik yang santun.

Sejak zaman demokrasi terpimpin sampai tumbangnya rezim Soeharto yang terjadi otoriterisme. Tapi sangat tidak mungkin dalam waktu yang singkat masyarakat akan memahami terhadap alternatif moral, itu memerlukan waktu. Sehingga apa yang saya sampaikan kepada kader-kader PKS, jangan sampai mereka terprovokasi dengan bagaimana bisa menang, tetapi yang dipentingkan yaitu dengan potensi yang kita miliki melakukan amal sebanyak-banyaknya dan kontribusi-kontribusi positif bagi publik melalui atraksi politik yang baik.

Karena menurut PKS yang utama adalah bukan menang itu sendiri, tapi adalah bagaimana merealisir program partai, entah itu kita secara langsung atau melalui orang-orang lain yang simpatik terhadap penampilan kita.

Jadi, kalau program partai dapat tercapai, bagi kami adalah sebuah kemenangan. Misalnya, pada Pemilu 1999, kami katakan adalah “Siapapun dan di manapun Anda, kalau Anda menegakkan keadilan maka Anda adalah bagian dari kami dan kami bagian dari Anda”. Bukan berarti kami mengatakan semua orang adalah anggota PKS, tetapi kami berharap di manapun Anda kalau menegakan keadilan dan menyejahterakan rakyat, maka Anda adalah bagian dari kami dan kami bagian dari Anda.

Banyak orang berpendapat bahwa partai Islam kalah karena terpecah-pecah, itu adalah pendapat yang keliru, sebab masalah menang-kalah tidak dapat dikaitkan dengan keberagamaan.

Pada Pemilu 1955 partai yang berbasis bukan Islam jauh lebih banyak dari partai-partai Islam. Jadi sebabnya adalah bukan karena kepelbagaian, tetapi oleh karena penghayatan penduduk muslim Indonesia yang mayoritas sekularistik. Oleh karenanya bukanlah masalah, kalau seseorang muslim yang rajin shalat bahkan haji sekalipun tidak bergabung dengan partai Islam. Itu karena cara berpikir yang sekuler tadi.

Sedangkan yang terjadi pada Pemilu zaman Orde Baru dan Reformasi ini, kita tidak memiliki akses yang tepat terhadap hasil-hasil suara. Contohnya pada Pemilu tahun 1999, hasil suara di wilayah DKI yang dapat diverifikasi hanya sekitar 35 persen saja. Apalagi dengan daerah-daerah yang lain. Akhirnya kita dapat meyakini hasil yang ditampilkan oleh negara dan kemudian memunculkan anggota dewan itu sungguhnya konspirasi pemilihan rakyat.

Pemilu tahun 2004 harus tetap diwaspadai, karena kasus tahun 1999 dimulai dari tidak ada informasi yang valid terhadap hasil suara yang ada di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kita tidak tahu sampai sejauh mana terjadi manupulasi, karena tidak adanya data. Sampai tahun 2004 pun KPU tidak mampu menjamin hal tersebut. Hasil suara yang dapat dipantau hanya sebatas kabupaten. Sehingga di situlah manupulasi politik bermain dan KPU tidak bisa memberikan jaminan.

Jadi jika ditanyakan mengapa mayoritas penduduk Indonesia Islam tetapi yang menang adalah partai-partai non-Islam, ini perlu dikritisi, apakah memang karena faktor keberagamaan yang sekuler dan kemudian juga oleh karena Pemilunya yang belum bersih. Dari sini bisa kita katakan bahwa kita belum mempunyai tolok-ukur sesungguhnya suara Islam dalam konteks Pemilu, karena Pemilunya belum tampil dalam bentuk yang jujur.

Salah satu kasus pada masa pemerintahan Gus Dur, ketika KPU sedang mengumpulkan lebih dari 2000 penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu. Saat kasus-kasus tersebut hendak diserahkan kepada pengadilan. Eksekutif dan Legislatif mengadakan “selingkuh” dengan mengeluarkan perundangan pembubaran KPU, akhirnya KPU dibubarkan dan semua kasus penyimpangan tadi hilang semua. Semua yang terjadi dalam Pemilu 1999, serba penuh tanda tanya.

Target optimisnya adalah antara 3-10 persen.

Akibat dari diberlakukannya electoral threshold maka partai harus “berubah”. Perubahan itu tidak perlu terlalu banyak karena bagaimanapun juga kita bertarung dengan waktu dan juga asosiasi publik terhadap kami, sehingga tidak perlu membuat nama dan lambang yang sama sekali baru.

Kami hanya mengubah garis tengah yang bermakna sebagai sebuah komitmen yang tegak kokoh dalam menegakkan keadilan. Kemudian dua buah bulan sabit simetris menandakan proses berkeadilan. Dia juga berarti bulan sabit ketika terbit, dan bulan sabit ketika tenggelam yang artinya ada perputaran waktu terhadap kaderisasi, tidak ada seorang pemimpin yang tidak mempersiapkan kader berikutnya. Kemudian kami tambahkan dengan lambang padi, karena padi melambangkan makna sejahtera yang kongkrit, karena bangsa kita mayoritas mengomsumsi beras.

Jadi keadilan yang kami maksudkan adalah bukan keadilan dalam tingkat nilai atau retorika saja, tetapi keadilan yang mempublik, keadilan yang menuntut hajat rakyat dan mensejahterakan rakyat. Padi yang menguning ini, memang kemudian memunculkan perhatian dari para pemerhati beras. Mereka bertanya mengapa padinya tegak lurus.

Padi yang tegak lurus ini memilki dua pengertian, pertama padi yang tegak lurus berarti padi yang muda, dan kebanyakan kader PKS adalah yang muda-muda yang sewaktu ketika akan menjadi padi yang berisi. Kemudaan yang ditampilkan adalah kemudaan yang berisi, produktif dan bisa menenteramkan publik.

Pengertian kedua adalah padi ini adalah padi yang tinggal sekamnya, sebab isinya sudah habis kami bagikan ke seluruh rakyat. Ini berarti kesejahteraan yang ada dalam PKS adalah kesejahteraan yang insyaallah tidak terkorupsikan, dia akan terbagi habis untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan warna kuning emas adalah warna kecermerlangan, keceriaan dan kemenangan. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa ada harapan untuk menang dan bangkit.

Tidak! Kami sudah menggelar satu aktivitas yang kami sebut Jaring Capres Emas (JCE). Penjaringan calon presiden berbasiskan kader, konstituen, dan massa. Kegiatan ini sejensi konvensi Golkar tetapi berbeda. Jika di Golkar tokoh datang untuk mengambil formulir, lalu mengisinya, setelah itu masuk dalam konvensi. Sedangkan di dalam JCE tidak seperti itu, yang datang bukan calon presiden. Yang kami lakukan adalah kami bertanya kepada konstituen, simpatisan, atau kader PKS, siapakah menurut mereka yang layak dicalonkan menjadi presiden yang dipercayakan melalui PKS. Kami (pusat) hanya memberi kriterianya saja.

Kriterianya adalah pertama seorang presiden itu orang yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan tidak pernah mengkhianati rakyat. Kedua tidak terdakwa dalam kasus korupsi dan kriminal, sehingga bisa menjadi panutan dalam menegakkan hukum dan memberantas KKN. Ketiga, ia adalah orang yang minimal berijazah S1 tetapi mempuyai kapasitas intelektual dan profesional yang dapat mengeluarkan bangsa ini dari krisis.

Ia juga seorang negarawan, karena itu ia harus mau melepaskan rangkap jabatannya. Dia harus juga seorang yang peduli terhadap “wong cilik” secara jujur. Dia harus memiliki jiwa dan semangat sebagai pemersatu ummat dan bangsa, dan dapat diterima dalam lingkungan masyarakat internasional. Kriteria ini kami serahkan kepada seluruh kader, konstituen PKS, dan kami menunggu jawabannya. Apakah itu tokoh dari dalam atau luar partai, ini adalah sebuah pilihan terbuka.

Perkiraan kami proses ini akan selesai pada minggu terakhir pada bulan Januari 2004, di situ kami akan umumkan siapa calon presiden dari PKS. Saya berharap teman-teman memilih di luar saya. Karena saya percaya di Indonesia ini masih banyak tokoh-tokoh yang lebih baik yang mampu memenuhi kriteria itu dan mampu membawa Indonesia keluar dari krisis.

Sederhana sekali. Karena struktur PKS sudah mencapai tingkat kecamatan, dan seluruh kabupaten, sehingga kami kirimkan informasi JCE ini ke seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Dari situ mereka mengumpulkan nama-nama yang dipilih oleh konstituen PKS di seluruh daerah yang akan dikirim ke Jakarta. Di pusat daftar nama yang ada akan diolah dan dikaji. Dan jika dalam daftar nama-nama tersebut terdapat nama yang memenuhi kriteria yang diminta oleh DPP PKS, maka kami dari pusat akan mengadakan kunjungan dan kami akan sampaikan apa yang selama ini menjadi aspirasi warga PKS, setelah itu kami tanyakan kesiapannya.

Dalam melaksanakan program dan mekanisme JCE PKS, keanggotaan partai terdiri dari dua, yaitu anggota dan simpatisan. Simpatisan ini mereka yang belum bersedia jadi kader atau anggota tetapi selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan kami atau mereka yang tidak bisa menjadi anggota karena mereka adalah PNS tetapi punya hak untuk memilih.

Ketika PKS melakukan kegiatan ini, kami mencoba melepaskan ego partai, sehingga ketika yang terpilih nantinya adalah orang dari luar partai, maka tidak ada masalah. Tetapi kembali saya katakan tidak perlu tokoh itu datang, sebab dari apa yang kami pegang sebagai sebuah etika yang terdapat dalam Islam melalui para ulama, seorang tokoh tidak patut untuk meminta-minta.

Tetapi jika diberikan amanah atau diminta, jangan ditolak. Sebab ada beberapa ulama menabukan sikap meminta. Oleh karena itu sejak tahun 1999 PK tidak memberikan usulan ketua partai kami menjadi calon presiden dari PK. Malah Pak Didin (Hafidhuddin) yang sebenarnya pada waktu itu bukanlah anggota atau kader PK. => (Bersambung)

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)