Herman Satriyo Endro, S.H

Kemerdekaan dan Masa Depan Indonesia

Agama Budha sebagai agama tua, dalam sejarah perkembangan Indonesia, pernah memberi sumbangan yang besar pada masa Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Namun, sesudah itu mengalami masa surut dan seakan tenggelam dalam bumi persada pertiwi selama hampir lima abad lamanya.

Pada, masa kejayaan dua kerajaan tersebut, baik agama Hindu maupun agama Budha, duduk dan berdampingan secara damai dan tidak mendominasi satu oleh lainnya. Dua-duanya berjajar duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Hal ini tercermin dari falsafah yang diletakkan oleh pujangga Empu Tantular, yang konon beragama Budha, seperti tersebut dalam Kitab Sutasoma, yang berbunyi: Syiwa Budha bineka tunggal ika, tan hana dharma mangrua, yang artinya Agama Syiwa dan Agama Budha adalah dua agama yang berbeda, namun Kebenaran Sejati pada hakikatnya adalah satu tidak mendua.

Falsafah yang agung beserta penerapannya ini masih hidup dan dipraktikkan oleh umat Hindu di Bali, bahwa dalam suatu upacara agung, seperti di Penataran Agung Besakih, dilakukan upacara keagamaan oleh pedanda Budha dan selanjutnya diteruskan oleh pedanda Siwa. Demikian juga apa yang kami saksikan suatu upacara keagamaan di Vihara (Wat) Bovoranives, Bangkok, di mana raja Thailand hadir, dapat dinyatakan sempurna bila telah dilakukan upacara keagamaan oleh pendeta Hindu (brahmana) di halaman Vihara dan dilanjutkan oleh para pendeta Budha (biku) di dalam gedung Vihara.

Mengapa di Bali puncak upacara dilakukan oleh pedanda Budha, sedang di Tahiland dilakukan oleh pendeta Budha. Kami kira hal ini untuk menunjukkan agama mana yang lebih mayoritas semata. Mungkin praktik semacam ini baik dilaksanakan di negara kita tercinta guna menunjukkan pluralitas dan toleransi kehidupan beragama di mana tidak ada dominasi mayoritas terhadap minoritas. Semua warga negara ikut merasakan memiliki negara dan bangsa ini, dan ikut mendoakan kesejahteraan bangsanya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Agama Budha yang terlena dan tenggelam selama hampir lima abad lamanya dapat bangkit kembali di bumi persada tidak lain karena kemerdekaan itu sendiri, dan karena karmanya memang sudah masak. Ibarat rumput di ladang yang lama kering dan nampak mati, begitu hujan tiba, dedaunan hijau tumbuh dan mewarnai ladang tersebut. Dalam bahasa lain karena sudah kehendak Tuhan agama itu tumbuh kembali dan tidak ditelan bumi. Kembalinya agama/ajaran itu juga tersebar dalam beberapa legenda bahwa 500 tahun setelah jatuhnya Majapahit ia akan datang kembali.

Bibit-bibit ajaran Budha ditebarkan kembali oleh kaum Theosofi di Indonesia serta kaum Budhis Mahayana, yang kemudian sekitar tahun 1930-an dipertegas dan diperjelas oleh Biku Narada dari Sri Lanka yang sengaja berkelana ke Indonesia. Beliau datang dengan membawa sebuah cangkokan pohon Bodhi dari Anuradhapura, Sri Lanka yang masih mempunyai akar silsilah dengan pohon Bodhi di Budha-Gaya India, di mana pertapa Gautama mendapat Penerangan Agung dan menjadi Budha.

Semasa perang kemerdekaan tidak ada perkembangan agama Budha, karena kita sedang bergulat merdeka atau mati.

Perkembangan yang berarti terjadi pada tahun 1956, di mana umat Budha Indonesia ikut merayakan 2500 BUDHA JAYANTI di Candi agung Borobudur, Pawon dan Mendut, yang memperingati 2500 tahun wafatnya Sang Budha Gautama. Tahun ini merupakan tahun patokan bangkitnya kembali agama Budha di Indonesia. Dengan demikian kalau kita hitung bangkitnya agama Budha di Indonesia belum cukup 40 tahun lamanya. Bagi suatu agama, usia 40 tahun dapat kita katakan usia bayi dibandingkan agama lain yang berakar selama lima abad lamanya.

Salah satu keunikan perkembangan agama Budha di Indonesia adalah penyebarannya dilakukan oleh putra-putra Indonesia sendiri, yang kebanyakan self study tanpa pendidikan formal agama Budha. Tidak pelak lagi dampaknya adalah kericuhan yang tidak pernah berhenti. Ibaratnya sesudah hujan turun, segala macam rumput ikut tumbuh terwadahi dalam satu wadah. Tidak peduli apakah itu rumput Jepang ataupun itu ilalang. Selama itu namanya rumput, bolehlah ia tumbuh. Celakanya, ladang pertumbuhan sempit dan antarrumput saling memakan. Sekarang sudah tumbuh kesadaran untuk menata kembali pembagian lahan yang ada menjadi lahan yang produktif yang bisa memberikan kontribusi yang berharga pada Republik ini.

Mengisi Kemerdekaan Selama 40 Tahun

Setelah kita menikmati kemerdekaan yang ke-limapuluh tahun, kondisi bangsa dan negara kita sudah mengalami banyak perubahan selaras dengan perubahan dan perkembangan dunia yang sudah mengglobal, saling pengaruh-mempengaruhi baik yang negatif maupun yang positif.

Kalau boleh kita menengok ke belakang tentang apa yang telah kita kerjakan selama 40 tahun lamanya, tanpa adanya misionaris asing yang berarti, menggantungkan diri dari dana sendiri (berdikari), kerja semampunya, dan tidak ada Jenderal atau menteri Budhis yang mengayominya maka kita cukup merasa puas ikut berpartisipasi dalam pembangunan ini. Meskipun bila dibandingkan dengan mereka yang telah berkarya selama 500 tahun, belumlah berarti apa-apa.

Pekerjaan berat yang kita wujudkan adalah:

1. Memberikan pemahaman tentang ajaran Budha pada para pemeluk tradisionalnya yang pada umumnya hanya berpegang pada upacara leluhurnya;

2. Memberikan pemahaman tentang ajaran Budha pada penduduk asli, bahwa itu adalah agama leluhurnya yang terwujud dalam beberapa ajaran budaya leluhur;

3. Memberikan kepercayaan diri bahwa agama Budha, bukan agama kuno yang memalukan untuk dipeluk, namun suatu ajaran tua yang masih relevan bagi kehidupan modern serta selaras dengan ilmu pengetahuan;

4. Memberikan kekuatan iman ketakwaan terhadap pemeluknya agar tidak terbuai dengan gencarnya penyebaran kepercayaan lain;

5. Membangun sarana peribadatan (vihara) yang representatif dan berkepribadian Indonesia;

6. Mendirikan tempat pendidikan umum yang berlandaskan agama Budha dan tempat pendidikan agama Budha yang memadai;

7. Menyelenggarakan pemantapan penghayatan agama Budha bagi pemeluknya.

Dari uraian di atas, maka upaya kami tidak lain lebih banyak mengkonsolidasikan diri para pemeluknya, dan tidak melakukan konvertisasi pemeluk lain. Karena itu agama Budha dapat berkembang kembali dengan aman, damai dan tanpa gejolak dengan eksternal. Kepada Bapak Munawir Sjadzali, sewaktu masih menjabat Menteri Agama, kami pernah menyatakan bahwa walau kita mendirikan Vihara di suatu desa, namun kita tidak berkehendak mem-Budhis-kan mereka dengan niat ingsun. Yang penting adalah kehadiran kita membawa kedamaian, kebahagiaan bagi sekelilingnya.

Kebahagiaan terbesar yang diterima umat Budha adalah:

1. Ditetapkannya hari Waisak sebagai hari libur nasional, guna memberi kesempatan pada umat Budha guna melaksanakan ibadahnya, serta umat lain mengetahui dan ikut menghargai hari raya umat Budha tersebut;

2. Ditetapkannya Direktorat Urusan Agama Budha, dalam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, Departemen Agama Republik Indonesia;

3. Kehadiran Bapak Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing beserta Ibu dalam Dharmasanti Waisak di Jakarta dua tahun terakhir ini;

4. Hadirnya para Menteri pada tiap-tiap Peringatan Waisak, di Candi Mendut dan Borobudur, sejak Menteri Agama Alamsyah Ratuperwiranegara.

Perkembangan yang menggembirakan ini sangat disyukuri oleh umat Budha sebagai suatu Rahmat, karena kita hidup di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, serta dikagumi oleh dunia Budhis di seluruh dunia.

Hakikat kemerdekaan sangat dirasakan oleh umat Budha sebagai sesuatu yang berarti dalam hidupnya maupun kehidupan agama Budha.

Keikutsertaan agama Budha dan agama lain dalam meningkatkan kerukunan hidup beragama, mutu kehidupan beragama serta mendorong Pembangunan Nasional serta mengingatkan semua pihak akan bahaya-bahaya lajunya perkembangan iptek, serta memberikan petuah dan fatwa sikap hidup umat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mempunyai keterkaitan dengan keimaman dan ketakwaan. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa bangsa Indonesia masih menggunakan agama sebagai nilai hidup yang sangat berarti dan tidak lagi menggunakan paugeran adat sebagai ketentuan hidup bertautan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Banyak masalah dalam masyarakat maupun pertentangan, dapat diselesaikan melalui bidang agama ataupun pendekatan keagamaan.

Namun, dari sisi negatifnya, agama ataupun pemimpin agama kadangkala terlalu sarat dengan beban pesan sponsor pemerintah dalam bermacam program yang terjejalkan. Rasanya, setiap program pemerintah, belumlah afdol kalau belum dibekali oleh kata pemimpin agama. Namun, di pihak lain sangatlah ironis bahwa keprihatinan tokoh-tokoh agama tentang sesuatu hal kurang mendapat perhatian layak dari beberapa pejabat pemerintah (maaf, saya tidak berani mengatakan itu dari lembaga pemerintah).

Peranan pemuka umat Budha agar sejajar dengan pemuka lain dalam menanggapi berbagai persoalan dalam bermasyarakat, berbangsa dan beragama dalam memberikan kontribusinya, sangatlah diharapkan dan sekaligus merupakan tantangan.

Warna dan Jawaban Agama Budha terhadap Permasalahan Kita

Dalam menatap masa depan bangsa dan negara kita, dalam gerak tarik-menarik antarbangsa dan negara dalam alam globalisasi, maka masa pancaroba yang sekarang kita hadapi hendaknya dapat dilewati oleh kita semua, dengan selamat dan penuh kearifan, agar kita dapat sampai ke pantai seberang dengan selamat dan sejahtera.

Kami mencoba menjelaskan bagaimana 2500 tahun lalu Sang Budha Gautama memberikan sumbangan pikiran dan upaya untuk menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan dari masyarakat yang pluralistis, baik suku, agama, kepercayaan dan perbedaan tingkat sosial ekonominya.

a. Budaya Berdialog

Kalau kita melihat isi Kitab Suci Tripitaka, yang jumlahnya mendekati Encyclopedia Americana, maka isinya adalah dialog-dialog Sang Budha dengan para pengikutnya, baik Biku maupun awam, dengan manusia maupun dewa. Tanya-jawab tentang sesuatu hal tersebut dilakukan secara terbuka, penuh persahabatan dan saling menghormati kedudukan, kehormatan dan pendapat masing-masing. Dialog tersebut terekam secara rinci dan kadangkala diulang-ulang agar partner bicaranya benar-benar memahami persoalan dan jawaban beliau. Kritik-kritik pun sering dilancarkan dari banyak pihak, namun dengan penuh kesabaran beliau tidak pernah membela diri, dan tetap menjelaskan sampai orang itu memahami. Di saat lain beliau menerima kritik, saran orang tersebut seraya memuji pendapat dan kecerdikannya. Dialog tersebut ada yang panjang (Long Discourses) dan ada yang pendek.

Dalam Kitab tersebut juga dijumpai dialog antara Sang Budha dengan tokoh kepercayaan lain, dengan maksud yang berbeda dari teman dialog beliau. Ada yang dengan maksud benar-benar bertanya, ada yang menguji kebenaran, ada yang dengan maksud menjatuhkan di depan umum, dan sebagainya. Namun beliau tetap melayaninya dengan baik.

Kami kira budaya dialog semacam itu hendaknya dapat dibuka dengan seluas-luasnya, tanpa prasangka apapun yang melatarbelakanginya. Katidakmauan berdialog menandakan kekerdilan pikir, kepicikan pendapat ataupun merasa punya kuasa, hendaknya dibudayakan. Kedewasaan dan kearifan seseorang diukur dari tingkat emosional/keagresifannya. Segala kritik yang dilancarkan kepada kita dapat ditanggapi dengan sebaik mungkin.

b. Budaya Demokrasi

Pada zaman Sang Budha masih hidup, telah ada sistem pemerintahan yang berbentuk republik, misalnya Licchavi maupun Sakya, yang dikepalai oleh seorang raja yang dipilih secara demokratis. Di samping itu pula Pasamuan para Biku (disebut Sangha) dikelola secara demokratis pula, di mana ada musyawarah mufakat dan pemungutan suara. Kebebasan mengemukakan pendapat sangat dihargai dalam Sangha. Demikian juga dengan siswa Sang Budha boleh mengusulkan aturan-aturan baru dengan sebab-sebab yang jelas dan dipertimbangkan oleh musyawarah. Dalam Tripitaka tersebut oleh orang asing dihargai sebagai Budhism Democracy. Sayangnya kini ada negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Budha, namun sama sekali tidak menerapkan demokrasi Budhis ini, malahan menerapkan sistem otoriter, sehingga dapat menurunkan citra ajaran Budha. Ciri utama dalam demokrasi Budhis ini adalah adanya kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Pada waktu Biku Devadatta memecah belah Sangha dan membentuk Sangha baru dengan aturan baru, Sang Budha tidak menghalang-halanginya, meskipun diminta oleh para siswanya. Beliau hanya berkata: biarlah orang memilih siapa yang dianggap benar dan Sang Budha tetap membabarkan apa yang benar. Pada akhirnya Sangha yang didirikan Devadatta runtuh pula.

Kami kira dalam menyongsong abad baru yang dipengaruhi oleh keterbukaan dan kemajuan iptek dan lajunya informasi, maka demokratisasi dengan etika agama, merupakan pilihan satu-satunya, dengan sikap yang adil pada semua pihak, karena kita sebangsa, setanah air, dengan ideologi yang sama yaitu Pancasila.

c. Budaya Malu dan Takut

Guna mengukur kesalehan seseorang menganut suatu agama, maka dasar yang dipakai adalah apakah umat mempunyai rasa malu berbuat tidak baik (Hiri) terhadap pihak lain (orang, hewan, alam) dan takut akan akibat perbuatannya yang tidak baik (Otappa). Rasa malu terhadap masyarakat dan lebih-lebih pada diri sendiri, serta takut pada Hukum Karma, hukum negara ataupun sanksi masyarakat. Sungguh tak terpikirkan akibatnya bila masyarakat sudah kehilangan rasa Hiri dan Otappa ini. Pada dewasa ini pimpinan agama merasa khawatir dan prihatin bahwa rasa malu berbuat korupsi dan kolusi, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya cenderung menjadi budaya masyarakat, yang notabene masyarakat beragama.

d. Budaya Pimpinan Sebagai Panutan

Sebagai orang Timur, Sang Budha memahami benar kedudukan pimpinan, apa saja, sebagai tokoh panutan yang bisa memberikan tuntunan bagi orang sekelilingnya, dan jangan sampai jadi tontonan yang menjadi bahan tertawaan orang. Adalah tidak bijaksana kalau seorang tokoh berkelakuan seperti pelawak, yang tingkah-ucapannya menjadi bahan pembicaraaan dan tertawaan orang banyak dengan anggapan orang lain dungu dan dapat dikelabuhi secara menertawakan. Tokoh pimpinan, apa saja, dapat dikategorikan sebagai raja, dalam bahasa sanskerta.

Dalam menjaga kewibawaan pimpinan, Sang Budha memberikan petunjuk menjadi pimpinan yang baik, berwibawa dan bertanggung jawab bagi lingkungannya, yaitu dengan cara menerapkan konsep DASAR RAJA DHAMMA, sepuluh cara memerintah secara benar, yaitu:

1. DANA (kedermawanan), yaitu seorang pemimpin harus ringan langkah memberi bantuan guna meningkatkan kesejahteraan orang lain, dengan memberi segala bentuk yang diperlukan, dengan cara-cara yang benar.

2. SILA (kesusilaan), yaitu etika dan moral agama serta masyarakat, yang harus dimiliki untuk menjaga kehormatan, kewibawaan dan harga dirinya.

3. PARICCAGA (bersedia berkorban), yaitu kesediaan berkorban harta, pikiran, tenaga, untuk kebahagiaan orang banyak. Diharapkan nilai pengorbanan tanpa pamrih tahun 1945, dapat menjiwai gerak pembangunan sekarang ini.

4. AJJAVA (ketulusan hati), yaitu sikap tulus, jujur dalam menempatkan kepentingan tugas dan kepentingan diri sendiri, dan tidak berprasangka buruk sebelum menjalankan kewajibannya.

5. MADDAVA (sifat ramah-tamah), yaitu memiliki sifat sopan dan santun serta ramah-tamah seorang satria sejati.

6. TAPA (pengendalian diri), yaitu dapat mengendalikan diri dan hidup bersahaja. Pengendalian diri di sini dimaksudkan adalah dari sifat rakus dan tamak untuk diri sendiri, keluarganya atau kelompoknya.

7. AKHODA (tidak membenci), yaitu sifat tidak mudah marah dan tidak menaruh dendam, benci dan dengki.

8. AVIHIMSA (tanpa kekerasan), yaitu sifat tidak menggunakan kekejaman, kekerasan, penekanan dan perampasan hak individu dan masyarakat.

9. KHANTI (sabar), yaitu sikap dapat menahan diri dalam menangani kesulitan dengan ketenangan hati dan penuh toleransi.

10. AVIRODHA (tidak bertentangan dengan kebenaran), yaitu penguasa bekerja untuk kepentingan orang banyak dengan sikap adil.

Tugas pemimpin (terutama negara) tidak hanya melindungi manusia tetapi juga melindungi binatang, tumbuh-tumbuhan dan alam. Kami kira tuntunan agama di atas dan ditambah dengan tuntunan budaya bangsa cukup menjadi pegangan untuk dilaksanakan.

Kami pernah ditanya seseorang, bahwa dasa raja dhamma itu hanya ideal dan tidak dalam kenyataan. Contoh yang jelas dari kepemimpinan semacam itu pada zaman ini dapat dicontoh dari perilaku Sri Sultan Hamengku Buwono IX (almarhum), beliau memberikan segala-galanya untuk negara dan tidak mengambil segala-galanya dari negara ini. Sangat sulit menemukan seorang raja yang memberikan harta kekayaannya untuk revolusi, bahkan menyerahkan kerajaannya dengan ikhlas. Beliau tahu kapan mengambil peran dalam republik ini dan juga tahu kapan ia harus turun.

Pemerintahan Yang Adil

Dalam literatur Budhis, suatu negara dapat berbentuk kerajaan ataupun republik yang dua-duanya dikepalai oleh seorang raja. Perbedaan yang ada hanyalah cara pemilihan dan pengangkatannya. Pemilihan raja dalam republik kuno dilakukan secara langsung oleh suatu dewan, dan orang yang dapat dipilih tidak harus anak tertua dari permaisuri raja, terlepas dari kualitas kesehatan, kepandaian dan moralitasnya. Apapun bentuk pemerintahan yang ada, tugas negara adalah menyediakan stabilitas keamanan, sosial, ekonomi dan moral masyarakat.

Dalam tradisi Budhis, menjalankan pemerintahan ibaratnya menjalankan sebuah kereta, yang tergantung pada dua roda, yaitu roda kekuasaan (anacakka) dan roda kebenaran (dhammacakka). Yang dimaksud dengan kekuasaan di sini adalah kekuasaan politik dan militer, sedangkan roda kebenaran adalah kebenaran dan keadilan. Kekuasaan sangat berhubungan erat dengan pemuasan nafsu keduniawian, sedangkan kebenaran sangat berhubungan dengan nilai Ketuhanan yang universal.

Bilamana negara dikendalikan dengan serasi oleh roda kekuasaan dan roda kebenaran, maka kereta akan berjalan dengan mulus, tanpa goncangan dan hambatan yang berarti. Dalam praktik di negara Budhis (dulu dan sekarang), pendekatannya lebih banyak pada kekuasaan daripada kebenaran, dikarenakan pendekatan kekuasaan dapat mendatangkan rasa enak dan mudah dalam memuaskan nafsu keinginannya. Hal ini juga ditunjang dengan diambilnya konsep pada sistem Brahmanisme, yaitu raja dewa. Raja adalah pengejawantahan dewa di bumi yang diperoleh dari anugerah dewata. Kami kira konsep ini masih berjalan di Jawa. Rakyat harus tunduk dan mengabdi pada raja seakan mengabdi pada dewa, dan bukan sebaliknya. Ia adalah dewa yang mengejawantah. Kalau raja terlalu menekankan pada kekuasaan dan bukan pada kebenaran, maka peran ulama (Sangha) menjadi penting untuk mengingatkan dan menyeimbangkan kembali, sebelum negara mengalami kejatuhan. Ketidakberpihakan penguasa pada kebenaran terlihat pada sikap penggunaan penekanan dan kekerasan, kerakusan memiliki harta (untuk dirinya, keluarganya atau kelompoknya), mengejar takhta (kekuasaan) dan pemuasan nafsu seksual secara tidak benar, yang dirasakan oleh orang banyak sebagai ketidakadilan di mana-mana.

Dalam Dhammaraja Sutta, khotbah tentang raja yang benar (dharmaraja) disebutkan: Jika raja bersikap tidak lurus/tidak benar (adhammiko), maka para menteri dan pejabat pemerintah serta orang-orang lainnya juga menirunya, sebagai sesuatu yang dianggap benar. Jika masyarakat juga bertindak serupa (menjadi suatu budaya?) maka matahari dan bulan tidak lagi mengikuti jalannya yang normal. Demikian juga dengan bintang dan planet lain. Musim berubah secara tidak normal, angin bertiup tidak wajar. Para makhluk halus tidak berkenan dan hujan turun secara tidak teratur, panen berubah, sehingga petani menjadi miskin, banyak penyakit, dan menderita karenanya. Demikian luas dampak dari pergeseran moral yang diakibatkan tingkah-polah penguasa yang tidak benar.

Jikalau ada kedamaian hati (ajjhatta santi) di kalangan masyarakat, maka akan ada kehidupan yang harmonis (sama cariya), dan hal ini diakibatkan oleh sikap hidup yang benar (dhamma cariya). Karena itu, tugas penguasa adalah lebih menekankan yang benar daripada mengokohkan kekuasaan semata. Kepala negara dan pemerintah harus menjunjung tinggi hukum dan kebenaran, dan tidak memakai hukum untuk membenarkan tindakannya.

Salah satu kunci untuk menjawab tantangan dewasa ini adalah bagaimana kita tidak mengeksploitasi diri sendiri dan orang lain, termasuk eksploitasi hewan dan lingkungan hidup, dalam memimpin bangsa dan negara ini.

Penutup

Kalau boleh kami ibaratkan, bahwa ulama dan rakyat dapat bertindak seperti Semar yang mengikuti dan ngemong bandoro-nya, pengageng negari, dan tidak bertindak seperti Togog yang nasihatnya tidak pernah didengar penguasa. Togog mengalami keadaan di mana penguasa tetap bertindak adigang, adigung, dan adiguno. Serba mentang-mentang.

Semar melambangkan orang yang tidak pernah berputus asa memberi pujian, nasihat dan penghiburan, tetapi ia dapat bertindak bila diperlakukan secara tidak benar. Sedangkan Togog melambangkan orang yang mengabdi materi (menumpang rejeki) dan selalu dalam ketidakberdayaan namun tetap memberi nasihat.

Di lain pihak, para penguasa diharapkan benar-benar menjadi PAMONG PRAJA, yang bisa diajak omong, bisa omong dan bisa diomongi serta bisa ngemong. Dalam mengemban praja hendaknya tidak dengan sikap PANGREH, yang mendahulukan perintah, kekuasaan semata.

Dalam melanjutkan pembangunan nasional, maka partisipasi rakyat dapat dibangkitkan dan dilibatkan sejak awal, melalui dialog dan musyawarah. Biarlah mereka merasa ikut memiliki dan tidak cukup menjadi pelaksana pembangunan. Keresahan akan muncul bila mereka tidak merasa, bahwa pembangunan ini dari mereka dan untuk kemajuan mereka.

Kemerdekaan dalam bidang politik yang telah kita raih yaitu dengan bebasnya kita dari penjajahan, hendaknya dapat diikuti dengan kebebasan organisasi sosial politik menjalankan aktivitasnya secara berkeadilan.

Kemerdekaan di bidang ekonomi hendaknya diatur sebagai kebebasan memperoleh kesempatan yang adil dan merata dalam peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan yang kini kita hadapi akan berbuntut dengan kecemburuan sosial dan dilanjutkan dengan kemerosotan moral, termasuk sikap tidak toleran, yang berdampak buruk dalam kehidupan bangsa. Tidak kalah pentingnya yang kita harus pikirkan adalah, kemerdekaan dari rasa tertekan, rasa takut, rasa tersudut dan dipinggirkan sangatlah mengganggu keharmonisan bertingkah laku.

Masa depan bangsa dan negara kita sangatlah tergantung dari sikap batin para pemimpinnya, yang akan menjadi panutan rakyatnya. Masih untung, bila rakyat bermoral baik sedangkan pemimpinnya tidak, sehingga rakyat dapat berinisiatif melakukan tindakan yang dianggap perlu. Tetapi, celakalah suatu bangsa, bila tindakan yang tidak lurus, sudah dianggap budaya dan dipegang sebagai suatu yang benar, karena penderitaan akan segera mengikutinya, seperti bayangan yang tidak lepas dari objeknya.

Sikap-sikap memimpin yang mempunyai standar nilai ganda sangat merugikan perkembangan moral bangsa, apalagi sikap yang membodohi ataupun mengingkari kenyataan dan kebenaran yang dirasakan orang banyak.

Dalam menatap masa depan serta mensyukuri apa yang telah kita peroleh, peranan agama dan pemimpin agama sangat menentukan kebahagiaan bangsa ini, karena dalam diri manusia itu sendiri yang dapat membangun atau meruntuhkan agama dan kesejahteraan bangsa.

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia), seri Theologia Religionum dari pgi.or.id