| |
C © updated 18122002 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti/yus |
|
| |
Nama:
Ir. M. Hatta Rajasa
Lahir:
Palembang, 18 Desember 1953
Agama:
Islam
Isteri:
Drg. Oktiniwati Ulfa Dariah Rajasa,
Anak:
Reza, Aliya, Azimah dan Rasyid
Pendidikan:
Insinyur Perminyakan Institut Tehknologi Bandung (ITB)
Pengalaman Pekerjaan:
2004-2009 Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu
2001-2004: Menteri Riset dan Teknologi Kabinet Gotong Royong
2000-2005 Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (DPP-PAN)
1999- 2000 Ketua Fraksi Partai Reformasi DPR.
1982- 2000 Presiden Direktur Arthindo
1980 -1983 Wakil Manager teknis PT. Meta Epsi Perusahaan pengeboran minyak
1977 -1978 Teknisi Lapangan PT. Bina Patra Jaya
Kegiatan Internasional:
September 2002, Presiden ke 46 konferensi IAEA di Vienna, Austria
Juni 2002, Mengikuti lawantan dengan Presiden RI ke Italia, Inggris,
Austria, Republik Czech dan Slovakia
Mei 2002, Mengikuti pertemuan G-15 dalam bidang IPTEK, Caracas, Venezuela
April 2002, Menghadiri Pertemuan tahunan Pemimpin Pemerintahan ke 5 dari
Microsoft di Seattle, USA
Maret 2002, Mengikuti Lawatan dengan President RI ke India, China, Korea
Selatan dan Korea Utara
November 2001, Menghadiri pertemuan ke 2 Forum Dialog dan kerjasama Asia
Bidang Nuklir (FNCA), Tokyo
September 2001, Mengikuti Pertemuan ke 6 Negara-negara ASEAN Bidang IPTEK
di Brunei Darussalam
September 2000, Anggota delegasi DPR dalam lawatan kerja ke Jerman
September 2000, Ketua Delegasi "Pertemuan Partai Politik di Asia", di
Philippina
September 1997, Anggota Delegasi Indonesia dalam pertemuan APEC, Canada.
Alamat Rumah:
Perumahan Executive Golf Kav.26, JI. RS. Fatmawati, Jakarta 12430,
Alamat Kantor:
Jalan Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat
|
|
| |
|
|
|
|
== 1
2 3
4
5 6 7 8 9 ==
Wawancara
Ir. Hatta Rajasa (3)
Kepentingan Bangsa dan Partai
Untuk dapat membedakan antara seorang negarawan dengan seorang politisi
dapat dilihat dari kemampuannya membedakan kapan ia harus berbicara atas
kepentingan bangsa atau kepentingan partai. Demikian Menristek Hatta
Rajasa yang juga menjabat Sekjen DPP Partai Amanat Nasional dalam
wawancara dengan Wartawan Tokoh Indonesia, Rabu 04/12/02. Berikut
petikannya:
Pengalaman Anda tentang kekompakan dan kinerja kabinet yang terdiri dari
berbagai partai?
Sampai sejauh ini saya tidak melihat perbedaan yang tajam di antara
anggota kabinet yang juga merupakan anggota dari berbagai partai politik.
Lalu ketika para tokoh partai politik mulai memikirkan kepentingan
partainya pada tahun 2004, saya pikir itu wajar-wajar saja. Sepanjang kita
tidak menggunakan pelecehan kekuasaan, yaitu tidak dapat membedakan antara
menjadi anggota masyarakat sipil dengan menjadi pejabat pemerintahan.
Perbedaan pendapat pasti ada, tapi tidak mempengaruhi banyak hal. Mungkin
perbedaan yang jelas terlihat ketika peristiwa bom Bali.
Bagaimana kemungkinan loyalitas ganda anggota kabinet?
Kalau tentang masalah loyalitas ganda, saya telah ungkapkan dalam beberapa
tulisan di beberapa majalah dan buku. Bahwa untuk dapat membedakan antara
seorang negarawan dengan seorang politisi adalah kemampuannya membedakan
kapan ia harus berbicara atas kepentingan bangsa atau kepentingan partai.
Jika hal ini dapat dibedakan maka sudah tidak ada masalah. Saya sendiri,
dengan jujur mengatakan bahwa saya ingin partai saya besar. Tapi saya
lebih menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar.
Pendapat Anda tentang tentang sistem multipartai dan koalisi dalam
pemerintahan?
Dilihat lebih dulu apa perbedaan yang mendasar antara sistem presidensil
dengan parlementer. Dalam sistem parlementer, pemenang pemilu mengambil
kekuasaan penuh. Sedangkan yang kalah menjadi pihak oposisi atau menjadi
kabinet bayangan, di mana partai itu dapat mengkritisi pemerintahan yang
berjalan.
Sementara di dalam sistem pemerintahan presidensil, tidak dikenal namanya
oposisi, dan juga tidak ada sebuah kewajiban dalam membuat koalisi, Kenapa?
Karena seorang presiden yang diangkat memiliki hak prerogatif dalam
memilih dan mengangkat menteri-menterinya, walaupun dalam prerogatif itu
ada sisi pertanggungjawaban kepada publik.
Persoalannya adalah pemerintahan yang kuat harus didukung oleh parlemen.
Sementara parlemen dalam sistem multipartai tidak mungkin atau setidaknya
sangat sulit didukung (dikuasai) oleh mayoritas tunggal partai. Sehingga
harus ada dukungan yang kuat dari berbagai partai politik, agar dapat
membangun parlemen yang kuat. Hal ini harus dibayar dengan membangun
koalisi kabinet atau tidak melakukannya tetapi tetap mendapat dukungan.
Sebab presiden, dalam sistem presidensil, tidak memiliki kewajiban untuk
melakukan koalisi. Lain halnya dengan sistem parlemen, jika sebuah partai
tidak mencapai mayoritas mutlak, ia harus berkoalisi.
Sehingga dengan melihat itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat. Apakah
untuk mendapat dukungan yang kuat dari parlemen, ia harus memberikan
beberapa kursi atau jabatan dalam pemerintahan.
Bagaimana cara menemukan seorang pemimpin yang kuat dalam sistem
multipartai (ratusan partai)?
Pandangan saya tentang hal ini terutama nanti kita akan melaksanakan
pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Presiden yang terpilih diberikan
hak untuk membangun kabinetnya, dan partai-partai tidak dapat menggugat
orang-orang yang ada dalam kabinet. Akan tetapi bisa saja presiden meminta
kepada partai-partai politik untuk menempatkan kader-kadernya dalam
kabinet. Namun jika tidak ditempatkan bukan berarti bahwa kita mulai
menggugat dan membangun kekuatan untuk menjatuhkan presiden. Kalau ini
terjadi bangsa kita akan mengalami kesulitan.
Kalau nanti presiden terpilih, siapa pun dia yang terpilih secara
demokratis, kita ucapkan selamat. Kita berikan kesempatan kepada presiden
untuk menjalankan pemerintahannya. Jika mau memilih kader partai PAN
silahkan. Jika tidak, tidak apa-apa. Namun saya tetap mengkritisi
pemerintahan dari parlemen. Harus seperti itu, bukan seperti dagang sapi
lagi.
Sebagai Sekjen DPP PAN, bagaimana strategi PAN dalam mencapai kekuasaan
atau memegang kepemimpinan nasional?
Bagi kami (PAN) “Power is not our ultimate goal.” Tetapi tujuan utama PAN
adalah membangun Indonesia Baru yang demokratis, yang lebih berkeadilan,
yang lebih terbuka, dalam masyarakat plural dan saling menghormati. Inilah
visi PAN ke depan.
Dan untuk dapat mencapai tujuan itu perlu dibangun dua sasaran utama.
Pertama, empowering public, memberikan pemberdayaan kepada masyarakat di
segala aspek, apakah itu hukum, sosial, ekonomi dan yang lain. Dan untuk
dapat membangun itu, harus dimulai dengan adanya keberpihakan yang jelas
akan kebijakan yang mendukung publik.
Kedua. Good Government and Clean Government yang hanya dapat terbangun
jika ada anggota-anggota parlemen yang selalu mengkritisi pemerintahan,
tetapi sekali lagi, bukan untuk maksud menjatuhkan.
Sehingga sesungguhnya PAN ingin membangun sebuah kesadaran akan bangsa
yang besar, bahwa kita adalah sebuah bangsa yang besar, yang terdiri dari
berbagai suku bangsa, etnis dan agama. Kebhinekaan ini tidak akan menjadi
kekuatan jika kita tidak mengedepankan kepentingan besar bangsa ini. Jadi
jikakalau PAN mencalonkan tokohnya menjadi presiden, itu dilihat dalam
konteks itu, sebuah konsekuensi logis dari sebuah konteks dalam membangun
bangsa yang besar itu. Dan itu adalah sebuah perjuangan yang terus menerus.
Bukan sebuah perjuangan yang berlangsung dalam satu atau dua periode
pengurusan saja, tetapi yang berjalan-terus menerus.
Belakangan terlihat beberapa indikasi akan naiknya perolehan suara PAN
pada Pemilu 2004?
Dari berbagai poling yang saya perhatikan, memang terlihat ada
kecenderungan bagi PAN akan memperoleh kenaikan pendapatan suara, walaupun
mungkin belum sampai menjadi mayoritas tunggal. Namun saya optimis PAN
akan menduduki peringkat 3 besar.
Pandangan pribadi terhadap kondisi bangsa saat ini?
Ada tiga persoalan besar yang menjadi perhatian saya. Pertama.
Meningkatnya secara tajam kemiskinan di Indonesia dari 17 juta penduduk
menjadi 40 juta penduduk. Kemiskinan ini, sebagai akibat kemiskinan dari
faktor struktural maupun kemiskinan karena gelombang resesi.
Kemiskinan ini mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan. Nutrisinya sangat rendah, tentu akan menghasilkan generasi yang
lemah. Hal ini berakibat kepada sumber daya manusia yang tidak mendukung
dan terus menghasilkan generasi berikutnya yang tidak tangguh. Ini
sungguh-sungguh keprihatinan saya. Saya sangat serius tentang hal yang
satu ini.
Kedua, menurunnya semangat toleransi dan terlalu mengedepankan sikap-sikap
keakuannya. Apakah keakuan dalam konteks hukum, atau dalam konteks agama,
atau dalam konteks kelompok. Semangat kebersamaan menurun yang
mengakibatkannya terdesaknya kelompok masyarakat miskin yang tidak berdaya.
Ketiga, hal yang paling klasik, masih ganasnya korupsi, kolusi dan
nepotisme di tanah air kita. Sehingga dalam benak saya, kita membutuhkan
sebuah resep, resep yang mampu membangkitkan kembali (revitalisasi)
semangat nasionalime bangsa dan kebersamaan. Saya sendiri tidak tahu
bagaimana caranya. Tetapi jika saya diberikan kesempatan kepada Tuhan
untuk meminta apa saja dan pasti dikabulkan-Nya, saya pasti tidak akan
meminta supaya saya berkuasa, tetapi saya akan meminta agar bangsa
Indonesia menjadi bangsa yang besar, yang terbebas dari kemiskinan dan
kebodohan. Itu yang pasti saya minta, hanya satu itu saja permintaan.
Ketika saya mengadakan kunjungan kerja atau menghadiri berbagai pertemuan
di luar negeri, saya sering merasakan menjadi beban bagi negara ini.
“Apakah saya pantas, ke luar negeri, dengan uang sebesar ini? Apakah
memang urgen sekali?”
Mungkin sayalah menteri yang ketika menerima Anggaran Belanja Tambahan
tahun ini sebesar Rp 9 Milliar, saya tanyakan, “Apa programnya?” Saya
lihat banyak yang tidak urgen dan tidak berdampak pada masyarakat,
“Kembalikan uang itu, pakai lima ratus juta, yang mendesak saja” Semua
orang kaget, koq ada menteri yang menolak uang. ►e-ti/crs-yus
== 1
2 3
4
5 6 7 8 9 ==
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia) |
|