ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
:: Beranda :: Berita :: Profesi :: Politisi :: Pejabat :: Pengusaha :: Pemuka :: Selebriti :: Aneka ::
 
  P E M U K A
 ► Pemuka
 ► Sesepuh
 ► Pahlawan
 ► Islam
 ► Kristen
 ► Katolik
 ► Hindu
 ► Buddha
 ► Agama Lain
 ► Adat-Golongan
 ► Legenda
 ► Search
 ► Poling Tokoh
 ► Selamat HUT
 ► Pernikahan
 ► In Memoriam
 ► Majalah
 ► Redaksi
 ► Buku Tamu
 

 


 
  C © updated 06052004 - 20082002  
   
  ► e-ti  
  Nama:
KH Achmad Hasyim Muzadi
(KH Hasyim Muzadi)
Lahir:
Bangilan, Tuban, 8 Agustus 1944
Istri:
Hj. Mutammimah
Anak:
Enam orang (3 putra dan 3 putri)
Ayah:
H. Muzadi
Ibu:
Hj. Rumyati

Pendidikan:
- Madrasah lbtidaiyah Tuban-Jawa Timur 1950-1953
- SD Tuban-Jawa Timur 1954-1955
- SMPN I Tuban-Jawa Timur 1955-1956
- KMI Gontor, Ponorogo-Jawa Timur 1956-1962
- PP Senori, Tuban-Jawa Timur 1963
- PP Lasem-Jawa Tengah 1963
- IAIN Malang-Jawa Timur 1964-1969
- Bahasa 1972-1982

Kemampuan Bahasa:
Indonesia, Arab, Inggris

Pengalaman Karir:
- Membuka Pesantren Al-Hikam di Jalan Cengger Ayam, Kodya Malang
- Anggota DPRD Kotamadya Malang dari PPP
- Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Malang
- Anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur 1986-1987

Organisasi:
- Ketua Ranting NU Bululawang-Malang, 1964
- Ketua Anak Cabang GP Ansor Bululawang-Malang 1965
- Ketua Cabang PMII Malang 1966
- Ketua KAMMI Malang 1966
- Ketua Cabang GP Ansor Malang 1967-1971
- Wakil Ketua PCNU Malang 1971-1973
- Ketua DPC PPP Malang 1973-1977
- Ketua PCNU Malang 1973-1977
- Ketua PW GP Ansor Jawa Timur 1983-1987
- Ketua PP GP Ansor 1987-1991
- Sekretaris PWNU Jawa Timur 1987-1988
- Wakil Ketua PWNU Jawa Timur 1988-1992
- Ketua PWNU Jawa Timur 1992-1999
- Ketua Umum PBNU 1999-2004
- Anggota DPRD Tingkat II Malang-Jawa Timur

Publikasi:
- Membangun NU Pasca Gus Dur, Grasindo, Jakarta, 1999.
- NU di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, Logo, Jakarta, 1999.
- Menyembuhkan Luka NU, Jakarta, Logos, 2002.

Alamat Kantor:
PBNU Jalan Kramat Raya No 168 Jakarta Pusat

Alamat:
Ponpes Mahasiswa Al Hikam, Malang
 
 
     

==   1   2     ==

K.H. Hasyim Muzadi

Bertekad Berantas Korupsi


Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi, resmi menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Sukarnoputri pada Pemilu 2004. Kyai kelaharian Tuban, 8 Agustus 1944, ini menyatakan kiranya ia bisa berperan demi kesejahteraan bangsa, antara lain dalam rangka pemberantasan korupsi.

 

Pendeklarasian pasangan Capres-Cawapres ini dilakukan di pelataran Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis 6 Mei 2004. Proses penetapan pasangan ini, menurut Hasyim dan Mega, sudah dirintis sejak enam bulan lalu, saat Megawati berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang yang dipimpin Hasyim Muzadi.

 

Usai pendeklarasian itu, Mega dan Hasyim langsung berangkat mengunjungi makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Sekitar pukul 15.10, keduanya tiba di kompleks makam tersebut dan selama 20 menit melakukan doa serta menabur bunga di atas makam Soekarno.

 

Acara itu dirancang sedemikian rupa, sehingga simbol berpadunya nasionalis dan Islam, sangat terkesan. Menurut Hasyim, duetnya dengan Megawati merupakan awal dari dikikisnya dikotomi Islam abangan dan Islam santri. Mulai hari ini, kata Hasyim, istilah itu perlu ditinggalkan. Alasannya, kita tahu bahwa sebagian besar warga PDI-P adalah orang Islam di desa-desa. Begitu pula orang-orang NU berada di desa-desa.

 

''Dikotomi ini telah berlangsung berabad-abad. Hari ini hentikan dikotomi itu. Mari kita satunya pekik 'Merdeka' dan 'Allahu Akbar,'' tandas Hasyim, disambut tepuk tangan riuh massa PDIP yang memenuhi tenda di pelataran Tugu Proklamasi.

 

"Maka, duet Ibu Megawati dengan saya bukan hanya diharapkan membentuk skala pemerintahan, tetapi juga dimensi kultural untuk menjamin kekokohan persatuan rakyat," kata Hasyim Muzadi.

 

Pada kesempatan itu, Hasyim juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dan calon presiden Partai Golkar, Wiranto, atas tawaran terhadapnya untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Partai Golkar. Namun, katanya, saya mohon maaf karena terpaksa tidak bisa memenuhinya. "Alasannya, bukan apa-apa, saya tidak bisa menerima tawaran dua sekaligus," ujarnya.
 

Hasyim juga menepis anggapan akan terpecahnya warga NU dengan pencalonannya sebagai Cawapres. Menurutnya, tidak ada istilah terpecah di antara warga NU, karena selamanya NU memilih beberapa jurusan. Semua menentukan pilihan masing-masing dan itu boleh-boleh saja.

 

Perihal tidak adanya restu Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), atas pencalonannya, Hasyim mengatakan, dia bukan orang partai sehingga tidak perlu restu pengurus partai.
 

Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH Yusuf Hasyim menegaskan, cocok tidaknya Megawati–Hasyim tidak tergantung penilaian para nahdliyin, melainkan tergantung pasangan itu sendiri. Yusuf menegaskan bahwa NU ingin menghilangkan kesan feodal, yakni memberi restu, dukungan, dan izin. Itu urusan pribadi. “Kalau bagus, tanpa didukung pun akan berhasil," ujarnya. Yusuf Hasyim berpesan agar umat Islam jangan keliru memilih presiden. Umat jangan memilih presiden hanya berdasarkan figur, tetapi juga melihat aktor intelektual di belakang pencalonan.

 

Sementara, pada temu pers saat pendaftaran Capres-Cawapres Mega-Hasyim ke KPU Rabu 12 Mei 2004, Hasyim kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari posisi ketua umum PB NU, meskipun berkiprah sebagai cawapres. "Menurut aturan internal NU, saya harus nonaktif hanya selama masa kampanye. Selebihnya bukan peraturan, tapi kemauan. Perkara mendapatkan berapa suara, ya itu bukan untuk dipertanyakan, tapi diperjuangkan," tegasnya.

Hasyim Muzadi berjanji jika terpilih jadi Wapres akan berupaya meningkatkan martabat kebudayaan Indonesia, mendorong kerja sama lintas parpol, serta menguatkan ekonomi kelas menengah ke bawah. Dia juga bertekad meningkatkan kualitas kehidupan beragama sekaligus memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, ada satu ironi, Indonesia dipimpin orang-orang beragama, tapi uangnya juga digerogoti orang-orang beragama.
 

Bukan Demi Kekuasaan
Sebelumnya, diperkirakan KH Hasyim Muzadi akan dicalonkan oleh PKB sebagai capres atau cawapres. Namun terganjal dengan adanya keinginan mencalonkan KH Abdurrahman Wahid. Ia juga drekomendasikan PB NU kepada PKB agar dicalonkan. Walau tampaknya Gus Dur kurang menyukai pencalonan Hasyim Muzadi ini. Sehingga tampak kepermukaan kekurangharmonisan hubungan mereka.

 

Tetapi Badan Otonom Nahdlatul Ulama, yang terdiri dari GP Ansor, Muslimat, Fatayat, Ikatan Pelajar NU (IPNU), dan Ikatan Putra-Putri NU (IPPNU), meminta PKB mencalonkan Ketua Umum PBNU ini sebagai pendamping KH Abdurrahman Wahid.

 

Dalam rapat pleno PBNU, Jumat di Jakarta, Sekjen IPNU Syamsudin Pay membacakan hasil kesepakatan lima badan otonom NU itu. Selain itu Ketua PBNU Andi Jamaro Dulung juga membacakan surat 22 Pengurus Wilayah (PW) NU dengan permintaan serupa.

 

Rapat itu dihadiri Rais Aam KH Sahal Mahfudz, Wakil Rais Aam KH Fachrudin Masturo, Katib Aam Masdar Farid Mas’udi, dan beberapa anggota Syuriah PBNU seperti KH Dimyati Rais yang menjadi Ketua Dewan Syura Partai Kejayaan Demokrasi (Pekade) pimpinan Matori Abdul Djalil.

 

Organisasi yang berada di bawah naungan NU juga meminta NU berkomunikasi dengan kekuatan strategis bangsa, termasuk TNI dan partai politik, untuk bekerja sama menjaga keutuhan bangsa dan negara.

 

Perihal pencalonannya, KH Hasyim Muzadi menegaskan, permintaan dari berbagai pihak sudah berdatangan tetapi belum dijawab. "Ini bukan masalah pribadi saya, tetapi NU. Kalau NU belum memutuskan apa-apa ya saya tidak berbuat apa-apa," katanya.


Beberapa partai juga sempat melirik Hasyim Muzadi untuk diajak berkoalisi. Di antaranya, PDIP, Golkar dan PAN. Namun menurut pengakuan kyai pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam, Malang, ini Ketua Umum PDI-P yang lebih dulu menghubunginya.

Sementara, ia sendiri sejak semula berpendirian bahwa NU sebagai ormas Islam terbesar dengan jumlah anggota mencapai 45 juta orang, tidak boleh dipertaruhkan untuk kepentingan sesaat. Kebesaran nama baik NU, bagi Muzadi, tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan kekuasaan. Ia juga ingin menjaga agar Umat Islam, terutama kaum nahdliyin, tidak terkotak-kotak dalam politik aliran. Namun, bila ada warga NU yang ingin aktif di politik, sama sekali tidak ada halangan. Tetapi, tidak membawa bendera NU secara kelembagaan dalam kiprah politiknya. Paling tidak, hal itu berlaku untuk masa sekarang.

Namun menurutnya, sepanjang mereka membawa visi nasional Indonesia secara utuh, akan disambut baik. NU akan merespons siapapun ketika yang dibicarakan itu masalah nasional dan utuh. Ketika mereka melakukan (atau) tampil sebagai partisan politik, itu ya terserah anggota, mau pilih atau tidak. ► tsl

 

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

 
Copyright © 2002-2004 Ensiklopedi Tokoh Indonesia. All right reserved. Design and Maintenance by Esero