| |
C © updated
06052004 - 20082002 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti |
|
| |
Nama:
KH Achmad Hasyim Muzadi
(KH Hasyim Muzadi)
Lahir:
Bangilan, Tuban, 8 Agustus 1944
Istri:
Hj. Mutammimah
Anak:
Enam orang (3 putra dan 3 putri)
Ayah:
H. Muzadi
Ibu:
Hj. Rumyati
Pendidikan:
- Madrasah lbtidaiyah Tuban-Jawa Timur 1950-1953
- SD Tuban-Jawa Timur 1954-1955
- SMPN I Tuban-Jawa Timur 1955-1956
- KMI Gontor, Ponorogo-Jawa Timur 1956-1962
- PP Senori, Tuban-Jawa Timur 1963
- PP Lasem-Jawa Tengah 1963
- IAIN Malang-Jawa Timur 1964-1969
- Bahasa 1972-1982
Kemampuan Bahasa:
Indonesia, Arab, Inggris
Pengalaman Karir:
- Membuka Pesantren Al-Hikam di Jalan Cengger Ayam, Kodya Malang
- Anggota DPRD Kotamadya Malang dari PPP
- Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Malang
- Anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur 1986-1987
Organisasi:
- Ketua Ranting NU Bululawang-Malang, 1964
- Ketua Anak Cabang GP Ansor Bululawang-Malang 1965
- Ketua Cabang PMII Malang 1966
- Ketua KAMMI Malang 1966
- Ketua Cabang GP Ansor Malang 1967-1971
- Wakil Ketua PCNU Malang 1971-1973
- Ketua DPC PPP Malang 1973-1977
- Ketua PCNU Malang 1973-1977
- Ketua PW GP Ansor Jawa Timur 1983-1987
- Ketua PP GP Ansor 1987-1991
- Sekretaris PWNU Jawa Timur 1987-1988
- Wakil Ketua PWNU Jawa Timur 1988-1992
- Ketua PWNU Jawa Timur 1992-1999
- Ketua Umum PBNU 1999-2004
- Anggota DPRD Tingkat II Malang-Jawa Timur
Publikasi:
- Membangun NU Pasca Gus Dur, Grasindo, Jakarta, 1999.
- NU di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, Logo, Jakarta, 1999.
- Menyembuhkan Luka NU, Jakarta, Logos, 2002.
Alamat Kantor:
PBNU Jalan Kramat Raya No 168 Jakarta Pusat
Alamat:
Ponpes Mahasiswa Al Hikam, Malang
|
|
| |
|
|
|
|
== 1
2 3 ==
K.H. Hasyim Muzadi
Bertekad Berantas Korupsi
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi,
resmi menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum DPP PDI-P
Megawati Sukarnoputri pada Pemilu 2004. Kyai kelaharian Tuban, 8
Agustus 1944, ini menyatakan kiranya ia bisa berperan demi kesejahteraan
bangsa, antara lain dalam rangka pemberantasan korupsi.
Pendeklarasian pasangan Capres-Cawapres ini dilakukan di pelataran Tugu
Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis 6 Mei 2004. Proses penetapan pasangan
ini, menurut Hasyim dan Mega, sudah dirintis sejak enam bulan lalu, saat
Megawati berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang yang dipimpin
Hasyim Muzadi.
Usai pendeklarasian itu, Mega dan Hasyim langsung berangkat mengunjungi
makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Sekitar pukul 15.10, keduanya tiba
di kompleks makam tersebut dan selama 20 menit melakukan doa serta menabur
bunga di atas makam Soekarno.
Acara itu dirancang sedemikian rupa, sehingga simbol berpadunya
nasionalis dan Islam, sangat terkesan. Menurut Hasyim, duetnya dengan
Megawati merupakan awal dari dikikisnya dikotomi Islam abangan dan Islam
santri. Mulai hari ini, kata Hasyim, istilah itu perlu ditinggalkan.
Alasannya, kita tahu bahwa sebagian besar warga PDI-P adalah orang Islam
di desa-desa. Begitu pula orang-orang NU berada di desa-desa.
''Dikotomi ini telah berlangsung berabad-abad. Hari ini hentikan
dikotomi itu. Mari kita satunya pekik 'Merdeka' dan 'Allahu Akbar,''
tandas Hasyim, disambut tepuk tangan riuh massa PDIP yang memenuhi tenda
di pelataran Tugu Proklamasi.
"Maka, duet Ibu Megawati dengan saya bukan hanya diharapkan membentuk
skala pemerintahan, tetapi juga dimensi kultural untuk menjamin kekokohan
persatuan rakyat," kata Hasyim Muzadi.
Pada kesempatan itu, Hasyim juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua
Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dan calon presiden Partai Golkar,
Wiranto, atas tawaran terhadapnya untuk menjadi calon wakil presiden
(cawapres) Partai Golkar. Namun, katanya, saya mohon maaf karena terpaksa
tidak bisa memenuhinya. "Alasannya, bukan apa-apa, saya tidak bisa
menerima tawaran dua sekaligus," ujarnya.
Hasyim juga menepis anggapan akan terpecahnya warga NU dengan
pencalonannya sebagai Cawapres. Menurutnya, tidak ada istilah terpecah di
antara warga NU, karena selamanya NU memilih beberapa jurusan. Semua
menentukan pilihan masing-masing dan itu boleh-boleh saja.
Perihal tidak adanya restu Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), atas pencalonannya, Hasyim
mengatakan, dia bukan orang partai sehingga tidak perlu restu pengurus
partai.
Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH Yusuf Hasyim
menegaskan, cocok tidaknya Megawati–Hasyim tidak tergantung penilaian para
nahdliyin, melainkan tergantung pasangan itu sendiri. Yusuf menegaskan
bahwa NU ingin menghilangkan kesan feodal, yakni memberi restu, dukungan,
dan izin. Itu urusan pribadi. “Kalau bagus, tanpa didukung pun akan
berhasil," ujarnya. Yusuf Hasyim berpesan agar umat Islam jangan keliru
memilih presiden. Umat jangan memilih presiden hanya berdasarkan figur,
tetapi juga melihat aktor intelektual di belakang pencalonan.
Sementara, pada temu pers saat pendaftaran Capres-Cawapres Mega-Hasyim
ke KPU Rabu 12 Mei 2004, Hasyim kembali menegaskan bahwa dirinya tidak
akan mundur dari posisi ketua umum PB NU, meskipun berkiprah sebagai
cawapres. "Menurut aturan internal NU, saya harus nonaktif hanya selama
masa kampanye. Selebihnya bukan peraturan, tapi kemauan. Perkara
mendapatkan berapa suara, ya itu bukan untuk dipertanyakan, tapi
diperjuangkan," tegasnya.
Hasyim Muzadi berjanji jika terpilih jadi Wapres akan berupaya
meningkatkan martabat kebudayaan Indonesia, mendorong kerja sama lintas
parpol, serta menguatkan ekonomi kelas menengah ke bawah. Dia juga
bertekad meningkatkan kualitas kehidupan beragama sekaligus memberantas
korupsi hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, ada satu ironi, Indonesia
dipimpin orang-orang beragama, tapi uangnya juga digerogoti orang-orang
beragama.
Bukan Demi Kekuasaan
Sebelumnya, diperkirakan KH Hasyim Muzadi akan dicalonkan oleh PKB sebagai
capres atau cawapres. Namun terganjal dengan adanya keinginan mencalonkan
KH Abdurrahman Wahid. Ia juga drekomendasikan PB NU kepada PKB agar dicalonkan. Walau
tampaknya Gus Dur kurang
menyukai pencalonan Hasyim Muzadi ini. Sehingga tampak kepermukaan
kekurangharmonisan hubungan mereka.
Tetapi Badan Otonom Nahdlatul Ulama, yang terdiri dari GP Ansor,
Muslimat, Fatayat, Ikatan Pelajar NU (IPNU), dan Ikatan Putra-Putri NU (IPPNU),
meminta PKB mencalonkan Ketua Umum PBNU ini sebagai pendamping KH
Abdurrahman Wahid.
Dalam rapat pleno PBNU, Jumat di Jakarta, Sekjen IPNU Syamsudin Pay
membacakan hasil kesepakatan lima badan otonom NU itu. Selain itu Ketua
PBNU Andi Jamaro Dulung juga membacakan surat 22 Pengurus Wilayah (PW) NU
dengan permintaan serupa.
Rapat itu dihadiri Rais Aam KH Sahal Mahfudz, Wakil Rais Aam KH
Fachrudin Masturo, Katib Aam Masdar Farid Mas’udi, dan beberapa anggota
Syuriah PBNU seperti KH Dimyati Rais yang menjadi Ketua Dewan Syura Partai
Kejayaan Demokrasi (Pekade) pimpinan Matori Abdul Djalil.
Organisasi yang berada di bawah naungan NU juga meminta NU
berkomunikasi dengan kekuatan strategis bangsa, termasuk TNI dan partai
politik, untuk bekerja sama menjaga keutuhan bangsa dan negara.
Perihal pencalonannya, KH Hasyim Muzadi menegaskan, permintaan dari
berbagai pihak sudah berdatangan tetapi belum dijawab. "Ini bukan masalah
pribadi saya, tetapi NU. Kalau NU belum memutuskan apa-apa ya saya tidak
berbuat apa-apa," katanya.
Beberapa partai juga sempat melirik Hasyim Muzadi untuk diajak
berkoalisi. Di antaranya, PDIP, Golkar dan PAN. Namun menurut pengakuan
kyai pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam, Malang, ini Ketua Umum
PDI-P yang lebih dulu menghubunginya.
Sementara, ia sendiri sejak semula berpendirian bahwa NU sebagai ormas
Islam terbesar dengan jumlah anggota mencapai 45 juta orang, tidak boleh
dipertaruhkan untuk kepentingan sesaat. Kebesaran nama baik NU, bagi
Muzadi, tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan kekuasaan. Ia juga
ingin menjaga agar Umat Islam, terutama kaum nahdliyin, tidak
terkotak-kotak dalam politik aliran. Namun, bila ada warga NU yang ingin
aktif di politik, sama sekali tidak ada halangan. Tetapi, tidak membawa
bendera NU secara kelembagaan dalam kiprah politiknya. Paling tidak, hal
itu berlaku untuk masa sekarang.
Namun menurutnya, sepanjang mereka membawa visi nasional Indonesia secara
utuh, akan disambut baik. NU akan merespons siapapun ketika yang
dibicarakan itu masalah nasional dan utuh. Ketika mereka melakukan (atau)
tampil sebagai partisan politik, itu ya terserah anggota, mau pilih atau
tidak. ► tsl
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia) |
|