Mencegah Disintegrasi Bangsa

Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno ditunjuk Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Menko Polkam ad interim, Jumat 12 Maret 2003, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang sehari sebelumnya mengajukan permohonan undurkan diri. Presiden mengangkat Hari Sabarno karena yang bersangkutan dinilai cakap dan memahami tugas Menko Polkam.

"Beliau pejabat di lingkungan polkam yang paling senior. Dan, dari penilaian presiden, beliau cakap untuk tugas itu," kata Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo dalam jumpa pers di Sekretariat Negara, Jumat malam. Penunjukan itu ditetapkan dalam surat Sekretaris Negara kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno tertanggal 12 Maret 2004. "Keputusan itu telah diberitahukan kepada Mendagri," paparnya.

Sebagai Menteri Dalam Negeri, ia melihat tantangan ke depan adalah adanya gejala disintegrasi melalui gerakan yang halus sampai terbuka. Harus dipelajari kedalamannya apakah murni kepingin merdeka sendiri atau hanya sebagai satu move karena rasa keadilan politik, ekonomi, kesejahteraan yang kurang diperhatikan.

Mendengar namanya disebut dalam pengumuman pembentukan Kabinet Gotong Royong, ia merenung. Tetapi karena itu satu amanah, satu permintaan dari negara melalui presiden, ia sebagai individu yang berlatar belakang militer tidak pernah menawar sesuatu perintah atau tugas, sebab tugas dan perintahan itu adalah kehormatan. Bahwa menjadi menteri itu tidak untuk enak-enakkan, tetapi mengemban tugas berat dan mulya. Kepercayaan besar yang diberikan kepadanya merupakan satu kehormatan dan pengakuan atas integritas diri dan kemampuan untuk memimpin suatu departemen yang strategis.

Jenderal bintang tiga, ayah dua orang anak, Vina S Priamsari dan Fery Indrayudha, ini mengatakan bahwa sebagai orang yang berlatar belakang prajurit, kalau diberi suatu kepercayaan maka semua itu harus dilakukan seoptimal mungkin.

Bagi pria kelahiran Solo, 12 Agustus 1944 ini, pengangkatannya menjadi Menteri Dalam Negeri, selain amanah juga merupakan "kado" istimewa hari ulang tahunnya yang ke-57. Sebelum pengumuman itu, sebenarnya malam harinya pukul 01.00 ia telah ditelepon Ibu Presiden. Saat ditelepon itu, ia menyatakan ini satu kehormatan, amanah dari Allah SWT.

Tentang pengangkatannya, suami RA Dewi Margawati, ini yakin bahwa presiden bersama para stafnya tentunya sudah melakukan penilaian mendalam kepada dirinya.

Pengalamannya di Majelis menjadi modal yang sangat berharga baginya masuk ke dunia eksekutif. Karena ia dari legislatif, ia paham bagaimana harus berhadapan dengan legislatif. Waktu jadi Ketua Komisi II ia bertanya kepada Mendagri, tentu gilirannya yang akan ditanya oleh Ketua Komisi II.

Sebelum menjabat Mendagri, ia masih menjabat Wakil Ketua MPR dari Fraksi TNI/Polri. Perjalanan kariernya berawal pada tahun 1967, setlah lulus dari pendidikan militer dengan pangkat Letnan Dua. Ia mendapat promosi pertama sebagai Komandan Peleton dan Kasi-2 Brigade Infantri di Kodam Brawijaya antara tahun 1968-1975.

Kemudianj jabatan Komandan Batalyon (Danyon) dan Komandan Korem (Danrem) di Kodam Siliwangi diembannya dari pangkat Letkol hingga Kolonel dalam kurun waktu 11 tahun (1982-1993). Karier militernya makin menanjak setelah ia dipromosikan menjabat Wakasospol dan Asospol Kasospol ABRI di Mabes ABRI, pada 1994-1995.

Setelah itu, ia dipercayakan mewakili ABRI di lembaga legislatif sejak 1995. Langsung menjadi Ketua Fraksi ABRI. Kemudian terpilih menjadi Wakil Ketua MPR/DPR dari Fraksi TNI/Polri hingga 2001 dengan pangkat terakhir Letjen TNI. Kiprahnya di lembaga legislatif itu sangat berhasil. Terbukti, masa aktifnya diperpanjang selama dua tahun agar ia bisa tetap mejabat unsur pimpinan MPR/DPR mewakili TINI/Polri.

Jenderal yang murah senyum ini mendapat penghargaan "The Best Executive Award" Reformasi 1999. Ia juga menggenggam sejumlah bintang jasa seperti Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dan Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya dan Pratama serta Bintang Mahaputra Adhipradana. ►tsl, dari berbagai sumber

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)