| |
C © updated 28102004 -
040203 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti |
|
| |
Nama:
Dr. Hamid Awaludin
Lahir:
Pare Pare, 5 Oktober 1960
Agama:
Islam
Istri:
Ny. Andi Marcelya
Pekerjaan:
- Menteri Hukum dan HM Kabinet Indonesia Bersatu
- Anggota KPU
Dosen Unhas Direktur Studi HAM Unhas
- Anggota Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-
Special advisor pemberantasan korupsi pada Partnership for Governance
Reform in Indonesia.
-
Wakil Direktur Pusat Studi Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP)
Pendidikan
S1-FH Unhas, Makassar.
Non Degree Journalism, American University,AS.
LLM, American University, AS, 1990
MA, American University, AS, 1991
PhD, American University, AS, 1998
Email :
Hamid_Awaluddin@kpu.go.id |
|
| |
|
|
|
|
Dr. Hamid Awaludin
Sapaan Khasnya Selalu Hangat
Keakraban mantan Anggota KPU ini tak berubah setelah
menjabat Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu.
Sapaannya masih tetap hangat. Candanya pun terus
mengalir seakan tidak ada habisnya. Suara khas yang kental berlogat
Makassar, dosen Unhas yang dikenal dekat dengan Wapres Jusuf Kalla, itu sangat mendukung keakrabannya.
Dia sempat
sangat akrab dalam komunitas KPU. Maka
dalam minggu pertama menjabat menteri, tampaknya dia belum
bisa lepas sepenuh hati dari suasana canda di markas KPU itu. Selama
bertugas di KPU, dia memang sangat akrab dengan sesama anggota KPU,
karyawan dan wartawan. Suara khasnya yang kental berlogat Makassar, sangat
mendukung keakrabannya dalam komunitas KPU itu.
Hal itu diungkapkannya, saat didaulat memberikan sambutan
perpisahan di KPU (25/10/2004). "Terus terang, ada suatu komunitas yang
hilang. Nanti, saya tidak bisa lagi mencandai Anda semua. Ada kalanya saya
berbohong dengan muka serius saat ditanya wartawan. Padahal, saya hanya
main-main atau justru tidak tahu pokok permasalahan. Akhirnya, saya jadi
terbiasa menjawab sigap. Itu kan butuh seni tersendiri dalam kecepatan
berpikir dan ilmu pendalaman karakter," ungkapnya.
Pria kelahiran Pare-Pare, 5 Oktober 1960, mengaku hanya di KPU dia punya
waktu ngobrol dengan wartawan tanpa agenda. Hal itu dia nikmati betul.
Termasuk, nebeng buka e-mail di komputer media center. Dia juga merasa
kehilangan gosip serta kehilangan keakraban bercengkrama di KPU.
Dia pun mengisahkan satu kejadian. Suatu saat, dia mencoba melempar gosip
tentang salah seorang staf media center yang lesbian. Seminggu kemudian,
gosipnya malah balik lagi kepadanya. "Apa tidak hebat tuh?" ujarnya sambil
menunjuk staf yang dimaksud. Staf itu pun tersenyum.
Dia pun berkisah tentang keakrabannya yang manis dengan para Anggota
KPU. Termasuk Valina Singka yang duduk di samping kanannya. "Barangkali,
ke depan, tidak ada lagi yang akan mengganggu Bu Valina. Hanya, saya minta,
ingat terus dengan ketukan romantis di pintu ruang kerja Ibu. Ibu pasti
bisa membedakan ketukan saya dan ketukan orang lain," katanya.
Dia juga membandingkan jenis ketukan kepada anggota KPU lainnya. Kepada
Daan Dimara yang berasal dari Papua, ketukan di pintu harus dibarengi
sapaan, "Masih ingin merdeka, Meneer?" Mengetuk pintu Mulyana W. Kusumah
harus Islami. Salam assalamu ’alaikum mesti diucapkan panjang. Seisi ruang
yang mendengar kembali tertawa.
Valina mengungkapkan, bahwa Hamid selalu mencairkan ketegangan rapat-rapat
pleno KPU dengan koleksi humor dan candanya. "Melucu, itu salah satu
keahlian alami Pak Hamid. Dia punya bakat untuk cepat akrab dengan siapa
saja," tuturnya.
Hamid meninggalkan gedung KPU menumpang Volvo B 8315 BS. Mobil operasional
sebelumnya, Honda CRV hitam B 2328 BS, sudah dikandangkan kembali di
parkiran gedung KPU.
Di benaknya, sudah muncul rencana untuk menggelar inspeksi mendadak (sidak)
ke sejumlah lapas seperti yang dilakukan dua hari sebelumnya di Lapas
Cipinang.
Sikap Hamid sebagai menteri memang tidak berubah dari
sikapnya saat masih menjadi anggota KPU. Sapaannya masih tetap hangat.
Candanya pun terus mengalir seakan tidak ada habisnya.
Ketika di KPU
Berbicara soal pemilu, Anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) ini berpendapat
bahwa yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah partai. Dengan basis
partai yang baik, akan melahirkan proses pendidikan yang baik. Proses
pendidikan yang baik akan melahirkan kedewasaan politik, sementara
kedewasaan politik akan melahirkan sistem pemilu yang baik.
Taat pada aturan main yang disepakati. Inilah komitmen Hamid Awaluddin
saat mengikuti uji kelayakan calon anggota KPU. Wakil Direktur Pusat Studi
Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP) ini juga meyakinkan DPR bahwa
dirinya akan menjunjung tinggi etika dan memastikan akan menjauhi KKN.
Laki laki kelahiran Pare Pare itu juga menyatakan sekalipun UU tak
melarang, ia akan meminta Ny Andi Marcelya, istrinya, untuk tidak aktif di
partai politik. "Sekiranya istri saya terjun ke politik dan membuat posisi
saya di KPU tidak obyektif, saya akan minta istri saya berhenti berpolitik,
ataukah saya akan mundur dari KPU. Posisi saya di KPU tidak memungkinkan
saya mengidolakan salah satu partai politik".
Bagi Hamid, KKN adalah persoalan serius yang harus diperangi. Karena
sikapnya tadi, Kejaksaan Agung merekrutnya menjadi Anggota Tim
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Doktor bidang Legal Justice ini, juga
menjadi anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hamid
juga pernah menjadi special advisor untuk pemberantasan korupsi pada
Partnership for Governance Reform in Indonesia.
Usai menamatkan studi di FH Universitas Hasanudin, 1986, Hamid 'merantau'
ke AS. Pada mulanya ia mengambil non degree bidang jurnalistik, kemudian
mengambil dua program master di American University, yakni master dalam
bidang hukum internasional, HAM dan Politik Internasional (Conflict
Resolution). Di Kampus yang sama, ia berhasil menyelesaikan program
doktornya. Tak hanya kuliah, belasan tahun di AS, Hamid juga menekuni
profesi peneliti politik di Kedubes Filipina dan Kongres AS. Ia sempat
pula menjadi Sekretaris Eksekutif Kantor Pengacara International SAA.
Akhir tahun 1995, Hamid pulang kampung dan melakukan penelitian di LP
Cipinang. Hasil penelitian yang dipublikasikan tahun 1996 sempat membuat
heboh berbagai kalangan, menyusul temuannya soal abal abal. Yakni suatu
kelompok narapidana yang merasa tidak lagi memiliki keluarga, merasa tak
berguna lagi bila kembali ke masyarakat, karenanya kelompok ini memilih
tinggal di LP selamanya. Temuan Hamid memicu polemik setelah Menkeh Oetojo
Oesman membantah temuan itu.
Walau cukup sibuk, Hamid yang juga Direktur Pusat Studi HAM Unhas, tetap
meluangkan waktu untuk mengajar di almamaternya. Kekayaan
Harta kekayaannya yang dilaporkan ke KPK Senin 1 November 2004. Harta
tidak bergerak yang dilaporkan berupa satu ruko di Kompleks Palem Indah,
Blok C/6, Pondok Kelapa. "Ruko itu sempat terbakar habis dan sudah
direnovasi dari uang asuransi ditambah dari kantong saya," ujar Hamid
tanpa menyebut nilai ruko itu.
Hamid juga menyebutkan bahwa dirinya memiliki sebuah rumah pribadi di
Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan rumah jabatan sebagai dosen di
Universitas Hasanuddin (Unhas). Rumah itu dicicilnya dengan gaji sebagai
staf pengajar di Fakultas Hukum Unhas. "Rumah itu sempat roboh karena
tidak saya pakai," jelasnya soal rumah yang juga sedang direnovasinya itu.
Sedangkan benda bergerak yang dimiliki Hamid adalah satu sedan Toyota
Altis keluaran 2003 seharga Rp 180 juta. Mobil itu diakui Hamid dibeli
dari seorang temannya. Lalu, satu mobil Kijang keluaran 2002 seharga Rp
110 juta yang digunakan istrinya bekerja di sektor perbankan.
Selain itu, Hamid memiliki simpanan uang di Citibank USD 3.000 (sekitar Rp
27 juta) dan tabungan di BNI di bawah Rp 100 juta yang berasal dari
gajinya sebagai pegawai negeri.
Selebihnya, Hamid mengaku tidak punya kekayaan berupa perhiasan berlian. "Istri
saya juga tidak punya berlian," jelasnya. Seperangkat alat elektronik
seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan VCD, ikut dilaporkan ke KPK. ►atur
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|