| |
C © updated 19112007 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti |
|
| |
Nama:
Faisal H Basri
Lahir:
Bandung, 6 November 1959
Agama:
Islam
Profesi:
Dosen FE-UI
Alamat Rumah:
Jalan Bambu Indah 49 RT 009/RW 03, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta
13790 Telepon (021) 87707322 Faksimile (021) 8728949 HP 0811-902-466
|
|
| |
|
|
|
|
| PUBLIKASI |
|
|
 |
PUBLIKASI:
01
02
== ANALISIS EKONOMI Faisal Basri
Tantangan Baru Perangi Kemiskinan
Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin tercatat 34,5 juta orang atau
17,7 persen dari jumlah penduduk. Krisis ekonomi membuat jumlah orang
miskin naik tajam menjadi 50 juta jiwa atau hampir seperempat jumlah
penduduk.
Setelah itu lambat laun berkurang hingga tinggal 16 persen pada tahun
2005. Dalam 10 tahun terakhir, hanya sekali saja jumlah dan persentase
penduduk miskin meningkat, yakni tahun 2006, akibat kebijakan pemerintah
melonjakkan harga bahan bakar minyak pada Oktober 2005. Tahun ini
penduduk miskin kembali turun, menjadi 16,6 persen.
Sekalipun sudah menunjukkan kecenderungan menurun, kemajuan memerangi
kemiskinan sangat lambat. Penduduk miskin yang dewasa ini sekitar 37,2
juta jiwa bukanlah jumlah sedikit.
Ditambah kenyataan penduduk yang berada di atas garis kemiskinan absolut,
sebetulnya, masih jauh dari hidup sejahtera.
Jumlah penduduk miskin sewaktu-waktu bisa melonjak kalau terjadi gejolak
kenaikan harga sebagaimana terjadi berulang kali. Seandainya kenaikan
harga-harga barang dan jasa yang menjadi acuan menghitung garis
kemiskinan naik 20 persen, jumlah penduduk miskin akan naik dari 16,6
persen menjadi 29 persen.
Jika menggunakan headcount rate sebesar 2 dollar AS sehari, jumlah
penduduk miskin naik berlipat ganda menjadi 42,6 persen atau 100,7 juta
jiwa.
Gambaran kemiskinan itu sangat terasa jauh dari cita-cita kemerdekaan
sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat. Salah
satu dari empat butirnya, memajukan kesejahteraan umum. Atau pada ucapan
Bung Karno: Tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia merdeka.
Bukan sekadar etalase
Masalah kemiskinan bukan sekadar etalase statistik. Jika mengutik-utik
statistik, percayalah, ikhtiar mengatasi kemiskinan akan bersifat tambal
sulam.
Pemerintah akan lebih sibuk mengamankan harga beras karena pengeluaran
untuk beras penentu utama dalam perhitungan garis kemiskinan. Pemerintah
akan cenderung menekan harga beras sehingga merugikan petani. Kalau
muncul gelagat harga beras naik, pemerintah dengan sigap membuka keran
impor.
Benar bahwa produksi beras petani lebih kecil ketimbang kebutuhan beras
setahun. Harga beras lebih tinggi akan membuat sebagian petani masuk ke
dalam perangkap kemiskinan absolut.
Akan tetapi, apakah kita akan membiarkan keadaan yang mengarah pada zero
sum game (buah simalakama) ini terus berlangsung? Kunci mengatasi
persoalan kemiskinan, revitalisasi sektor pertanian, bangun pedesaan.
Dengan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mayoritas penduduk yang
berada di sektor pertanian dan pedesaan, industri manufaktur kita akan
maju karena pasar domestik akan menjadi andalan utama menyerap
produk-produk sektor ini.
Selama pemerintahan SBY-JK, sektor pertanian dan industri manufaktur
terus tertekan. Pertumbuhan kedua sektor ini terbata-bata, tidak stabil,
dan jauh di bawah potensi. "Membiarkan" pertanian dan industri
manufaktur tertekan, pemerintah sebetulnya secara tidak langsung
menerapkan kebijakan yang tidak prorakyat miskin. Sinyalemen ini
bertambah kuat jika kita mengamati, pemerintah makin kerap memberikan
insentif kepada sektor jasa, terutama keuangan.
Misalnya, insentif pajak bagi perusahaan yang masuk bursa, paket
insentif oleh Bank Indonesia bagi perbankan yang berkonsolidasi. Kita
tidak menentang upaya-upaya ini. Yang kita tuntut, kebijakan yang
dibiaskan bagi pro-poor, yang kian tak mengemuka sejak 2002. Jika tidak,
ketimpangan kian menganga.
Dalam empat tahun terakhir, koefisien gini—yang mengukur tingkat
ketimpangan pendapatan—terus naik, dari 0,341 (tahun 2003) menjadi 0,376
(2007).
Banting setir
Kini tiba saatnya banting setir. Momentum baru, untuk kesekian kali,
kembali muncul dan tak boleh lagi kita sia-siakan.
Dunia menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Harga-harga
komoditas melambung, hampir tanpa kecuali. Harga-harga sejumlah
komoditas berlomba melahirkan rekor-rekor baru.
Departemen Pertanian Amerika Serikat baru saja mengeluarkan laporan,
cadangan gandum mencapai titik terendah dalam 60 tahun terakhir.
Cadangan jagung dan kedelai juga menipis.
Kemerosotan produksi karena gagal panen akibat fenomena pemanasan global
terjadi di hampir semua benua. Sebaliknya, permintaan meningkat lebih
cepat karena sebagian komoditas tersebut diserap untuk menghasilkan
bahan bakar nabati.
Penurunan stok dan meningkatnya kelangkaan sejumlah komoditas di
kebanyakan negara Asia berpotensi menciptakan gelombang guncangan harga
baru di tahun 2008. Menjelang tutup tahun, "setruman" kenaikan harga
pangan mulai menuai korban. Laju inflasi di China hampir menembus 7
persen, tertinggi dalam 11 tahun. Pemicunya, harga-harga makanan yang
mencapai 18,2 persen. Di Vietnam lebih tinggi, menembus dua digit.
Negara-negara yang tidak meninggalkan sektor pertanian bernasib lebih
baik. Thailand, misalnya, meski bukan produsen dan pengekspor minyak,
mampu meredam laju inflasi di tengah menggilanya harga minyak. Di sini
laju inflasi hanya sekitar 2 persen. Negara lain yang memanfaatkan
sumber daya alam lebih bijak ialah Filipina. Di negara yang
perekonomiannya belum menunjukkan penguatan fundamental, laju inflasinya
masih di bawah 3 persen.
Kita memiliki potensi yang jauh lebih lengkap ketimbang negara tetangga
yang sejauh ini lebih beruntung. Produk pertanian apa saja yang kita
telah dan akan kembangkan niscaya bakal relatif mudah terserap di pasar
domestik maupun internasional. Berbekal penguatan sektor pertanian, kita
bisa mewujudkan negara industri. Memajukan kesejahteraan umum yang lebih
merata bukanlah lamunan para pendiri bangsa. Kitalah yang abai
mewujudkannya.(Kompas, 14 Desember 2007). ►e-ti
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|
