Dipecat Golkar, Jadi Menteri

Setelah lebih setahun menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Indonesia Bersatu, politisi dari Partai Golkar ini dipercaya menjabat Menteri Perindustrian menggantikan Andung A. Nitimihardja, pada reshuffle kabinet yang diumumkan 5 Desember 2005 dan dilantik 7 Desember 2005.

Pria kelahiran Gang Kenari, Jakarta Pusat, 20 September 1943, ini sempat dipecat dari keanggotaan dan kepengurusan DPP Partai Golkar, akibat aktivitasnya mendukung SBY-JK menjelang Pilpres putaran kedua. Dia memprakarsai Forum Pembaharuan Partai Golkar dan menentang Koalisi Kebangsaan (hasil Rapim Partai Golkar) yang mendukung Mega-Hasyim.

Namun setelah pasangan SBY-JK terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden, Fahmi diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian setelah Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, keanggotaannya di Golkar dipulihkan dan diangkat jadi Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar.

Mantan Menteri Tenaga Kerja Kabinet Pembangunan VII ini di kala kecil dikenal bengal -- senang menantang teman-temannya berkelahi. Kala itu dia bercita-cita menjadi tentara. Pengagum Jenderal De Gaulle itu sangat tertarik melihat kegagahan dan sikap heroik tentara. Cita-cita itu tidak tercapai. Dia malah kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tapi tidak rampung. Namun sikap heroiknya terasa tersalurkan ketika dia turut ambil bagian menggusur Orde Lama, 1966.

Mantan Ketua Senat Fakultas Ekonomi UI (1965-1966), ini tidak merampungkan kuliah ekonominya di Universitas Indonesia untuk merintis usaha. Bakat wiraswastanya menurun dari ayahandanya Haji Idris gelar Marah Bagindo, seorang pedagang. Walaupun kemudian dia melanjutkan studinya ke Fakultas Ekonomi Extension UI dan pendidikan Financial Management for Non-Financial Manager (1973).

Ketua Laskar Arief Rachman Hakim (1966-1968), ini memulai berusaha bersama rekan-rekan eksponen 66. Mereka mendirikan PT Kwarta Daya Pratama, 1969. Kemudian aktif dalam 10 perusahaan. Di antaranya, PT Kodel (Kelompok Delapan), bersama Soegeng Sarjadi, Ponco Nugro Sutowo, Jan Darmadi, dan Aburizal Bakrie, bergerak di bidang perdagangan, industri dan investasi. menantu KH Hasan Basri, ini juga menjadi direktur di PT Krama Yudha, baik perusahaan patungan mobil dengan Jepang maupun divisi kawat las yang bekerja sama dengan Philips dari Negeri Belanda.

Perusahaan lainnya adalah PT Parama Bina Tani, PT Delta Santana, PT Wahana Muda Indonesia, PT Dharma Muda Pratama, PT Ujung Lima, dan CV Pasti. Perusahaan-perusahaan tersebut membidangi usaha agrokimia, perlengkapan industri minyak dan gas bumi, konstruksi dan rekayasa untuk pabrik metanol di Bunyu, pergudangan dan muatan, dan transpor.

Kemudian suami dari Kartini Hasan Basri, psikolog di RS Cipto Mangunkusumo, ini berkiprah dalam politik praktis. Pada 3 Maret 1984, bersama sejumlah eksponen 66, bekas tokoh HMI ini meneken pernyataan masuk Golkar, langsung di hadapan ketua umumnya, Sudharmono. Dia memilih Golkar, karena dia melihat adanya aspek kemanusiaan yang menampung semua persamaan pikiran dan hobi di Golkar.

TKI Ilegal

Seusai serah terima jabatan dari Jacob Nuwa Wea di Kantor Depnakertrans, Jakarta, Kamis (21/10/2004), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris menegaskan segera membentuk tim khusus untuk menangani pemulangan sekitar 700.000 TKI ilegal dari Malaysia.

Pemulangan TKI ilegal dari Malaysia, menurut Fahmi, menjadi salah satu prioritas kerjanya. "Saya sudah bicarakan soal TKI ilegal itu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika dipanggil sebelum ditetapkan menjadi Mennakertrans (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi)," katanya.

Fahmi juga mengatakan, untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Depnakertrans,  ia akan berkoordinasi dengan seluruh jajarannya. Setelah itu, dia akan melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak menyangkut pemberian tunjangan hari raya, pemutusan hubungan kerja, dan soal penempatan TKI ke luar negeri.

Secara bergantian Fahmi berencana mengundang pengusaha, serikat pekerja, empat organisasi perusahaan jasa TKI (PJTKI), serta lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai program 100 hari, Fahmi juga akan mempelajari Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang menuai banyak protes dari pekerja karena dinilai terlalu memihak kepentingan dunia usaha. Seperti pasal yang mengatur pengunduran diri dari perusahaan tidak mendapat uang pesangon kecuali kebijakan dari perusahaan tersebut pekerja itu sudah memiliki masa kerja lama.  ►tsl

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)