A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
:: Beranda :: Berita :: Profesi :: Politisi :: Pejabat :: Pengusaha :: Pemuka :: Selebriti :: Aneka ::
  H O M E
 ► Home
 ► Biografi
 ► Versi Majalah
 ► Berita
 ► Galeri
  P E J A B A T
 ► Pejabat
 ► Presiden
 ► MA
 ► Bepeka
 ► MK
 ► Kabinet
 ► Departemen
 ► Badan-Lembaga
 ► Mabes TNI
 ► Mabes Polri
 ► Pemda
 ► BUMN
 ► Purnabakti
 ► Asosiasi
 ► Search
 ► Poling Tokoh
 ► Selamat HUT
 ► Pernikahan
 ► In Memoriam
 ► Majalah TI
 ► Redaksi
 ► Buku Tamu
 

 
  C © updated 02122007  
   
  ► e-ti/  
  Nama:
Prof Dr Emil Salim
Lahir:
Lahat, Sumsel, 8 Juni 1930
Agama:
Islam
Isteri:
Roosminnie Roza (12 Januari 1934)

Pendidikan:
- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1951-1958)
- University of California, Berkeley, AS, Department of Economics (1959-1964), (Master of Arts, 1962; Ph.D, 1964 dengan disertasi berjudul Institutional Structure and Economic Development)

Karir:
- Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas (1971-1973)
- Menteri Perhubungan (Kabinet Pembangunan II 1973-1978)
- Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan III 1978-1983)
- Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kabinet Pembangunan IV-V 1983-1993)
- Guru Besar FEUI (1983)
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN-1999-2000)
- Anggota Dewan Penasihat Presiden (2007-2009)

Alamat Rumah:
Jalan Bona Indah C II / 1, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440 Telepon (021) 7503115

Alamat Kantor:
Kompleks Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat


 
 
     
 
BERITA

 

Emil Salim

Kehidupan yang Dipertaruhkan


Tim Kompas 2 Desember 2007: Prof Emil Salim (77) adalah satu dari sedikit tokoh Indonesia yang disegani masyarakat internasional. Ia berperan besar dalam merumuskan konsep dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan pada awal tahun 1980-an ketika menjadi anggota Komisi Brundtland. Sampai hari ini ia dikenal sebagai "orang bijak dari Timur" karena kemampuannya merangkul semua pihak demi Pembangunan Berkelanjutan.

Komitmennya pada Pembangunan Berkelanjutan tak pernah terkikis zaman, meski seluruh jabatan struktural telah lama ia tinggalkan. Itu membuat dia tidak berhenti. Dalam Konferensi Para Pihak (COP) Ke-13 untuk Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali tanggal 3 Desember-14 Desember 2007, ia adalah ketua delegasi Indonesia.

Emil Salim punya kemampuan mendengarkan dan menerima pendapat, yang berseberangan sekali pun. Ia sabar mendengarkan suara skeptis tentang konsep besar dan menjawab keraguan dengan menjelaskan duduk soal. Mendengarkan Emil Salim adalah mendengarkan optimisme di tengah situasi yang terbelah oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek.

"Kita harus tetap memiliki harapan demi kehidupan anak cucu kita," ujarnya, seraya mengingatkan agar tidak terbelenggu pada ancaman dampak pemanasan global.

Jawabannya mengenai carut- marut soal lingkungan di dalam negeri sebaiknya dibaca secara tersirat. Ia tampaknya tak mau terjebak memberi pernyataan yang dapat mendiskreditkan pihak mana pun. Yang terpenting baginya adalah tindakan segera dari semua pihak dan semua orang untuk menyelamatkan planet Bumi karena yang dipertaruhkan dalam pemanasan global adalah kehidupan itu sendiri.

Melawan perubahan iklim adalah tindakan lintas generasi. Tantangan sekarang adalah membuat jendela kesempatan tetap terbuka dengan menurunkan laju emisi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Dunia memiliki kesempatan sejarah untuk memulai kewajiban ini. Tetapi, waktunya tak lama lagi.

Pada tahun 2012 periode komitmen pertama dari Protokol Kyoto yang mengatur target penurunan emisi gas-gas rumah kaca di negara-negara maju akan berakhir. Perjanjian penggantinya yang mulai dibicarakan akan menentukan serangkaian cara baru, menentukan batas yang keras mengenai emisi masa depan, dan membuat kerangka kerja bagi tindakan kolektif internasional.

"Pertemuan Bali belum memutuskan perubahan Protokol Kyoto, tetapi harus menunjukkan arahnya agar tahun 2009 ada protokol baru," ujar Emil Salim. COP-14 akan berlangsung di Polandia, kemudian di Denmark tahun 2009.

Berikut ringkasan wawancaranya di Kantor Redaksi Kompas, Jakarta, suatu petang, dua pekan lalu.

Bagaimana secara sederhana menjelaskan pertemuan Bali?

Sekitar 10 tahun terakhir terjadi bencana di mana-mana di dunia. Angin keras, badai, dan curah hujan naik secara signifikan di belahan dunia sana, tetapi menurun drastis di bagian dunia yang lain. Secara global wilayah yang terkena dampak kekeringan meluas sejak tahun 1970-an. Penyakit yang disebabkan oleh vektor meluas.

Pendapat tahun 1980-an mengatakan situasi itu disebabkan alam yang berubah. Tetapi, para ilmuwan yang tergabung dalam Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mengatakan, bukan alam yang berubah, tetapi akibat perbuatan manusia. Pendapat ini diterima dalam pertemuan di Valencia, Spanyol, November lalu. Tentu ada peranan alam, tetapi eksponensialnya adalah perbuatan manusia.

Seluruh kegiatan manusia menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca di atmosfer Bumi. Komponen terbesarnya adalah karbon dioksida (CO>sub<2>res<>res<). Penebalan CO>sub<2>res<>res< di atmosfer seperti selimut yang menaikkan temperatur muka Bumi secara global. Kalau terus naik, kemajuan yang dicapai akan hancur, dan yang lebih dulu kena dampaknya adalah kaum miskin, anak-anak, dan orangtua di negara berkembang. Kalau naiknya lebih dari dua derajat Celsius, kehidupan ini bubar. Ekosistem hidup amblas. Ada yang bilang, kalau es di kutub mencair, permukaan air laut bisa naik sampai empat meter.

Laporan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) mengatakan, 100 tahun terakhir ini temperatur global meningkat 0,7 derajat Celsius dan akan meningkat lebih dari tiga derajat Celsius pada tahun 2100 kalau praktik produksi dan konsumsi tidak berubah. Celakanya, akumulasi lebih dari 100 tahun gas itu terus menggantung di atmosfer. Berarti, sekali naik, temperatur tak akan turun.

Emisi diukur sejak Revolusi Industri, lalu tumbuh secara eksponensial pada akhir abad ke-20. Kegiatan yang menimbulkan pemanasan global adalah pembakaran minyak bumi, batu bara, gas alam, dan pembukaan lahan. Tuhan Maha Adil dengan menciptakan hutan. Hijau daunnya melalui fotosintesis menyerap CO>sub<2>res<>res< dari udara dan mengolahnya menjadi makanan. Jadi, selalu ada keseimbangan. Tetapi kemudian pohon-pohon ditebang.

Jadi, apa esensi persoalannya?

Gaya hidup. Pertama, efisiensi energi harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ibu saya dulu selalu menggunakan tas pandan untuk belanja. Kenapa toko swalayan besar-besar itu masih menggunakan tas plastik padahal plastik itu hasil dari bahan bakar fosil dan hanya sekali-dua kali pakai lalu dibuang. Itu mitigasi. Kedua, adaptasi. Kenapa membuat jalan tol Cipularang, padahal sudah ada kereta api Parahyangan?

Jejak ekologi yang dihasilkan pembangunan selama ini tak bisa dipertahankan. Pola pembangunan yang konsentrasinya ekonomi harus diubah. Ekonomi bagian dari ekosistem, tetapi biaya hilang atau rusaknya sumber daya tidak dihitung, dampak sosial tidak dihitung. Padahal keduanya akan berdampak balik pada ekonomi.

Tata pemerintahan

Bagaimana memelihara lingkungan kalau yang dimenangkan investasi?

Isu utamanya adalah tata pemerintahan tidak berjalan sesuai aturan permainan. Jadi, yang keliru bukan konsep Pembangunan Berkelanjutan, tetapi konsep itu harus dilengkapi dengan tata pemerintahan yang baik. Orientasi tata ruang bukan membikin jalan, tetapi menyelamatkan lingkungan. Hak ulayat harus diakui.

Pembangunan seperti apa dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan?

Pertama, pembangunan rendah karbon, tetapi ini tidak terjadi. Pembangunan Berkelanjutan tidak jalan. CO>sub<2>res<>res< yang dilepaskan industri ke udara tidak dianggap sebagai biaya produksi. Biaya eksternal, seperti infeksi pernapasan karena menghirup gas pencemar, tidak dihitung.

Polusi jalan terus karena ekonomi tidak menampung masalah lingkungan. Sungai gratis karena itu orang buang kotoran ke sungai. Udara gratis, makanya orang buang kotoran ke udara.

Kedua, lingkungan adalah persoalan jangka panjang. Pohon yang ditanam sekarang, 20 tahun lagi baru jadi pohon besar. Tetapi, dalam 20 tahun ada empat kali pemilu. Yang terpilih tahun 2009 mikirnya tahun 2014. Jadi, jangka pendek, tak memasukkan lingkungan sebagai persoalan serius. Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat menandatangani Protokol Kyoto, tetapi Bush dari Partai Republik menolak meratifikasi.

Ketiga, sumber daya. Ada tambang di dalam tanah, sementara tanah juga untuk pertanian, ada hutan dan macam-macam. Terjadi konflik dalam pemanfaatan sumber daya. Kalau penyelesaian ekonomi tak jalan, harus ada penyelesaian melalui politik dan benderanya adalah kesejahteraan masyarakat.

Hutan adalah habitat masyarakat adat dan sumber utama keragaman hayati. Hutan adalah tempat mikroorganisme hidup. Hutan mengikat air. Hutan mencegah erosi. Tetapi, semua itu berada di luar hitungan ekonomi.

Bila dikaitkan dengan perundingan di Bali nanti?

Ada yang dinamakan Reduced Emission from Deforestation dan Forest Degradation, menjaga dan mengurangi penebangan pohon dalam upaya mengurangi emisi gas-gas rumah kaca. Tetapi, bagaimana kalau pohon tak boleh ditebang padahal rakyat perlu pohon untuk makan? Untuk itu harus ada kompensasinya. Dalam bahasa teknis disebut opportunity cost. Pelayanan punya imbalan ekonomi. Kau beri nilai pada lingkungan. Bagi industri, menurunkan emisi akan menghasilkan uang.

Itu akan mendatangkan banyak uang non-utang, tetapi kemungkinan nasib rakyat tidak berubah, malah mereka semakin ditekan...

Esensi dari semuanya adalah kesejahteraan rakyat. Harus ada mekanisme kelembagaan yang ketat, yang membuat manfaat itu langsung dinikmati rakyat.

Bagaimana dengan pembukaan jutaan hektar hutan untuk perkebunan sawit?

Sebenarnya hutan dibagi-bagi, ada hutan lindung, ada hutan konservasi, taman nasional, hutan tanaman industri (HTI), ada hutan produksi. Sawit seharusnya ditanam di HTI. Di sini pentingnya tata guna lahan hutan.

Kalau ada kekuatan politik yang memaksakan hutan yang lindung menjadi HTI?

Indonesia tak bisa memilih karena kita adalah bagian dari dunia. (Dalam berbagai ceramahnya ia mengingatkan lahan untuk pangan harus mendapat prioritas).

 

***


Kepentingan yang Bertabrakan

Dalam perubahan iklim, ada kepentingan negara-negara penghasil minyak, OPEC. Di ujung lain ada negara-negara pulau kecil yang tanpa ada perang akan tenggelam karena naiknya permukaan laut, seperti Maladewa. Lalu ada kelompok hutan. Ada kelompok negara yang pembangunannya melaju, seperti India, China, Singapura, dan ada yang tertinggal jauh seperti Afrika. Semua ada di G-77. "Kita harus berjuang untuk kepentingan yang gado-gado ini," ujar Emil Salim.

Bagaimana dengan keadilan iklim?

Negara maju gagal memenuhi target Protokol Kyoto, yakni lima persen dari tingkat emisi tahun 1990. Antara tahun 1994-2004, jumlah emisi di 10 negara maju malah naik 87,9 persen, kecuali Rusia, Polandia, dan Jerman. AS terbesar. Mereka minta emisi di China dan India juga harus dibatasi. Saya bilang, jumlah penduduk di China dan India 1,9 miliar orang, di AS 250 juta, kok mau disamakan.

Ringkasnya, emisi karbon di AS di 20,01 ton per kapita per tahun, Australia 19,36, Kanada 18,4, Jepang 9,37, China 3,6, Brasil 1,83, Indonesia 1,40 karena ada kebakaran hutan, India 1,02, dan Banglades 0,27. Yang terlihat maju di China kan hanya Shanghai dan Beijing, tetapi bagian barat China yang miskin tak pernah dilihat. India yang kelihatan Bangalore, tetapi coba lihat Mumbai.

Negara berkembang menghadapi tantangan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan terutama penghapusan kemiskinan. Negara maju meminta negara berkembang mengurangi emisi gas-gas rumah kacanya tanpa alih teknologi dan pendanaan. Seharusnya negara maju menurunkan emisinya, kalau perlu pertumbuhannya diturunkan, agar negara berkembang bisa membangun dengan emisi yang rendah karena ada bantuan alih teknologi dan pendanaan.

Pokok perdebatan ada di dalam prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda (common but differentiate responsibility). Negara maju diikat komitmen melalui perjanjian multilateral. Persoalannya, demokrasi di tingkat multilateral belum dicapai sehingga menghambat kerja sama global dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim. Voting di lembaga-lembaga multilateral didasarkan besarnya dollar, padahal ada kesenjangan dalam tingkat pendapatan, sumber daya finansial, perdagangan, teknologi dan kontrol. Ini tidak adil.

Adakah kemungkinan AS dan Australia meratifikasi Protokol Kyoto di Bali?

Mudah-mudahan. Situasi politik sudah berubah. Di AS, Partai Demokrat kembali maju dan di Australia Partai Buruh menang. (TIM KOMPAS) ►e-ti/crs

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)