Wartawan Tak Kenal Pensiun

Ia seorang wartawan senior Indonesia yang telah mengecap asam garam ‘kuli tinta’. Sejak masih pelajar hingga usia kepala tujuh, ia mengabdi dalam dunia jurnalistik. Mantan Redaktur Politik Harian Indonesia Raya (1956-1959) ini, sejak 2002 masih menjabat sebagai Wakil Pimpinan Umum Harian Media Indonesia. Menurutnya, tidak pernah ada kata pensiun untuk seorang wartawan.

Tanggal 12 Desember 2002 lalu, Djafar Husin Assegaff menapak usia 70 tahun. Panjang sudah jalan yang telah dilewati oleh suami Syifa Abdullah serta ayah dari lima anak (seorang meninggal) tersebut sejak dilahirkan di Tanjungkarang, Lampung. Dari profesi yang ditekuninya sebagai seorang wartawan, bukan saja panjang bahkan beragam jejak telah dilewatinya. Djafar Assegaff sudah terjun dalam kegiatan menulis sejak tahun 1950-an pada saat masih sebagai siswa Sekolah Dagang Menengah di Jakarta.

"Dulu saya tentara pelajar, sebelumnya aktif di Ikatan Pemuda Pelajar Pejuang Lampung. Ketika sekolah di Jakarta jadi anggota IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia). Ormas ini punya majalah Pemuda Masyarakat. Di sana saya belajar menulis artikel...," kata Assegaff sambil menerawang ke atas, menatap langit-langit ruang kerjanya yang luas dan teramat rapi. Serasi dengan posisi yang sejak awal tahun 2002 ini dia pegang, Wakil Pimpinan Umum Harian Media Indonesia.

Apakah ini terminal terakhir? Assegaff langsung tertawa dan menjelaskan, "Tidak pernah ada kata pensiun untuk seorang wartawan. Tetapi, apakah di sini nanti (tugas) saya yang terakhir... hanya Allah yang mengetahui."

Pertanyaan tersebut memang tidak mengada-ada. Dari catatan karier yang dilaluinya, sebuah prestasi sulit dicari padanannya, khususnya dalam hal beralih tempat tugas. Djafar Assegaff pernah menjadi Redaktur Politik Harian Indonesia Raya (1956-1959). Koran tersebut mati ditutup Bung Karno sehingga dia harus mencari tempat pijakan baru, diterima sebagai Wakil Pemimpin Redaksi Harian Abadi (1959-1960). Ternyata, Abadi juga dimatikan menyusul Indonesia Raya. Mau tidak mau Assegaff lantas menganggur.

Sesudah menjalani masa istirahat sebagai wartawan lebih kurang 12 tahun dan setelah Orde Baru menumbangkan Orde Lama, Assegaff kembali lagi terjun ke media massa. Ini dilakukannya ketika Indonesia Raya diizinkan terbit kembali (1968), kali ini dalam posisi selaku managing editor.

Tahun 1972 Harian Suara Karya disegarkan, Ali Moertopo selaku god father Golongan Karya langsung menunjuk Assegaff sebagai pemimpin redaksi di koran resmi Golkar tersebut. Dua dasawarsa kemudian Assegaff tercatat sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Warta Ekonomi (1990-1993), sebelum nantinya dipercaya menjabat Pemimpin Redaksi Harian Media Indonesia (1997-2001).

Dalam kasus Indonesia Raya (pertama) dan juga Abadi, jelas kedua koran ini dihentikan penerbitannya karena berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Bagaimana pengalaman di koran-koran lain?

Assegaff tidak langsung menjawab, dia berkisah. "Saya masuk ke Suara Karya sesudah meminta izin kepada Mochtar Lubis, bos Indonesia Raya. Dia setuju dengan alasan, pembaharuan dunia politik Indonesia perlu, dan peluangnya masa itu memang hanya bisa lewat Golkar. Dalam perjalanan waktu Ali Moertopo meninggal, disusul pergantian pimpinan puncak di Golkar.

Pimpinan baru ternyata memberlakukan langkah De-Ali Moertoponisasi, mereka yang dinilai pernah dekat dengan Pak Ali digeser, termasuk diri saya. Nama saya tetap tercantum sebagai Pemimpin Redaksi Suara Karya sampai tahun 1983, sekadar memenuhi ketentuan Surat Izin Terbit (SIT). Tetapi, sejak tahun 1977 saya praktis telah berada di luar sebab pimpinan Golkar memerintahkan saya (hanya) untuk aktif di Persatuan Wartawan Indonesia, mendampingi Ketua PWI Harmoko."

Untuk menandai semua pengalamannya, hari (18/12) Rabu nanti Assegaff meluncurkan dua buku, salah satunya bertajuk Perlawanan dalam Kungkungan. Di dalam buku tersebut dia mengemukakan penilaiannya sekitar soal kebebasan redaksional, penegakan kode etik profesi, akurasi pemberitaan, penyiaran polling pendapat umum, dan juga mengenai pembajakan wartawan.

Persoalan yang akhir-akhir ini tampil sebagai perdebatan hangat dalam media adalah masalah editorial policy. Akar masalahnya adalah karena surat kabar sudah tumbuh menjadi sebuah industri besar, dilengkapi kenyataan sebagian media telanjur dikuasai konglomerat atau kekuatan politik, yang kemudian ingin menggunakannya untuk bisa berkampanye dalam membela kepentingan bisnis atau politik tertentu, selain dipakai untuk memukul lawan bisnis atau lawan politik sang pemilik media.

Menurut Assegaff, "...redaksi serta wartawan bisa saja terancam kebebasannya dalam menyiarkan sesuatu berita akibat datangnya intervensi dari pemilik. Ini lebih terasa sebab bagi wartawan profesional, kredo mereka adalah keinginan mengabdi kepentingan publik. Di atas segala-galanya, seorang wartawan harus berjuang untuk menegakkan kebenaran dan memenuhi hasrat rasa ingin tahu khalayak pembacanya."

Kiprah Assegaff memang tidak hanya wartawan. Alumnus angkatan pertama jurusan publisistik Universitas Indonesia ini sejak tahun 1964 menjadi dosen di almamaternya. Dia kemudian diperbantukan di seksi penerangan Komando Operasi Tertinggi (Koti) antara tahun 1964-1968. Sebagaimana dia akui, "Pada masa-masa itulah saya mulai akrab dengan sejumlah tokoh militer, sebab di Koti setiap hari harus bergaul dengan mereka."

Kedekatan inilah yang mungkin telah melapangkan jalan bagi Assegaff naik memimpin Suara Karya, di samping dipercaya ikut dalam kegiatan tim diplomasi non-Deplu. "Pertama, tahun 1970-an ke Eropa Barat dan Inggris, untuk meyakinkan pemerintah dan masyarakat setempat mengenai kebijakan baru Pemerintah Indonesia. Kemudian tahun 1980-an ke Uni Soviet dan Eropa Timur, meyakinkan mereka apa alasan (waktu itu) Timor Timur harus dibebaskan dari penjajahan Portugal."

Bukankah gaya diplomasi semacam itu potensial untuk mengacau jalur resmi?

Assegaff menjawab, "Pernah ada seorang menteri luar negeri mengeluh, perumus kebijakan politik luar negeri Indonesia ternyata bukan hanya dia sendiri. Tetapi, saya justru yakin diplomasi dua jalur amat bermanfaat, sebab kami hanya ingin menunjang kebijakan resmi dan melakukannya demi membela kepentingan bangsa dan negara, nothing personal...."

Setiap pilihan akan selalu membuka sebuah wacana. Bagaimanapun, berkat pengalaman terlibat dalam kegiatan gaya diplomasi tersebut, tidak mengherankan apabila Djafar Assegaff kemudian bisa dipercaya menjabat Dubes Republik Indonesia di Vietnam antara tahun 1993-1997. Penghargaan sekaligus tugas negara yang sepantasnya memang dia peroleh.  ►Julius Pour, Kompas 17 Desember 2002

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)