BIOGRAFI

BIOGRAFI:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17   =

Budi Harsono (07)

Dari Teritorial ke Pentas Politik

Atas dasar itu, orang teritorial selalu memegang prinsip dalam bertugas, yakni tidak boleh punya musuh, justru harus punya banyak teman dan sahabat.

Ada filosofi tugas di teritorial: Bersikap baik dengan semua orang, semua kalangan, dan semua lapisan masyarakat.
Sampai-sampai, karena sering bergaul dengan masyarakat luas, banyak kalangan yang tidak percaya: kok karakter Budi Harsono tidak seperti seorang militer. Tidak seperti tentara kebanyakan.

Pergaulan dengan masyarakat sangat membantu kelancaran tugas Budi saat terjun ke pentas politik praktis, yang diawalinya sebagai anggota Fraksi TNI/Polri di DPR-MPR.

“Pengalaman teritorial sangat membantu saya mengemban tugas di bidang politik di DPR/MPR dulu. Begitu pun halnya pergaulan saya dengan lingkungan partai politik merupakan bagian dari tugas-tugas teritorial. Jadi tidak sulit bagi saya bergaul dengan kalangan aktivis/fungsionaris Parpol, bergaul dalam arti kata yang akrab. Saya punya akses dengan kalangan tokoh Parpol-parpol sehingga itu membantu saya menjalankan tugas di Fraksi TNI/Polri.”

Kesenjangan komunikasi
Ada kesimpulan yang diperoleh Budi selama dia terjun ke dunia politik praktis selama 4,5 tahun bertugas di Fraksi TNI/Polri DPR-RI, baik sebagai anggota biasa, wakil ketua, maupun ketua fraksi.

Menurutnya, hampir semua masalah di negara ini timbul akibat adanya kesenjangan komunikasi antara rakyat dan pemerintah serta antara elit-elit politik. Terlebih dalam kehidupan politik, komunikasi merupakan hal yang sangat dominan pengaruhnya.

Dia mulai bertugas di DPR di kala bangsa ini tengah menghadapi masa kritis dan masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Dia menilai, jalinan komunikasi antara aparatur pemerintah (birokrasi) dan masyarakat luas, di awal reformasi bergulir, relatif tidak berlangsung harmonis.

Ada sejumlah faktor penyebab timbulnya masalah yang menerpa bangsa ini. Salah satu faktor penting namun berakibat fatal adalah kesenjangan komunikasi antara rakyat dan pemerintah.

“Karena itu, dengan berbagai lapisan masyarakat, saya berusaha untuk bisa saling berkomunikasi dengan menciptakan ruang dialog,” jelasnya.

Ketika menjabat Ketua Komisi II DPR (bidang Pemerintahan Dalam Negeri), dia berusaha semaksimal mungkin membangun dan menciptakan ruang komunikasi dengan masyarakat luas, termasuk dengan tokoh-tokoh gerakan reformasi.

Dia menambahkan, pihaknya membuka ruang dialog agar tidak terjadi kesenjangan komunikasi dalam rangka mengatasi persoalan yang dihadapi bangsa saat itu. Baginya komunikasi dengan masyarakat harus selalu dibangun dan dijalin.
Jangan sampai terjadi kesenjangan komunikasi apalagi menyangkut persoalan-persoalan bangsa yang menuntut pemecahan bersama. Karenanya, aspirasi dari berbagai elemen masyarakat yang datang ke Senayan ditampung dan direspons.

“Dalam kapasitas Ketua Komisi II, pada 1998, saya undang Pak Amien Rais dan kawan-kawan datang ke DPR untuk berdialog dengan Komisi II. Saat itu belum terjadi pergantian kekuasaan. Mahasiswa belum masuk dan menduduki Gedung DPR/MPR. Dan, Pak Harto belum mengundurkan diri.”

Menurutnya, seadainya tidak terjadi kesenjangan komunikasi, tidak akan ada masalah. Semua masalah akhirnya mengemuka, dalam pengamatan Budi, adalah akibat terjadinya kesenjangan komunikasi.

Misalnya, komunikasi antartokoh nasional sendiri atau antara tokoh-tokoh nasional dan pemerintah. Sehingga, tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik. Sikap saling mencurigai yang justru lebih mengemuka.

Hal itu akibat dari tersumbatnya saluran komunikasi sehingga satu sama lain tidak saling memberikan informasi, dan pada akhirnya, muncul kesimpulan sendiri-sendiri, yang tentu saja sangat apriori sifatnya.

Sejarah Terulang
Demokrasi hanya bisa dibangun melalui peran partai politik (Parpol) yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Aspirasi rakyat disalurkan melalui Parpol. Dengan kata lain, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas Parpol-parpolnya. Demokrasi ditumbuhkan dan dikembangkan melalui Parpol.

Meskipun presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dipilih secara langsung, namun sistem demokrasi yang dianut, diterapkan, dan ditumbuh-kembangkan di Indonesia sejatinya adalah sistem perwakilan.

Walaupun setiap warga negara memiliki hak politik (suara), demokrasi yang dikembangkan tetap bertumpu pada sistem perwakilan. Perwakilan itu sendiri dipilih melalui mekanisme Parpol. Proses pengambilan keputusan setiap kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui perwakilan Parpol yang duduk di DPR atau DPRD.

Fakta lain, dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada), calon gubernur, calon bupati atau calon walikota harus diajukan oleh Parpol, yang memiliki perwakilan di DPRD daerah bersangkutan yang menyelenggarakan Pilkada tersebut. Singkatnya, peran Parpol sangat menentukan kehidupan demokrasi.

Parpol diibaratkan sel inti dalam pembangunan tubuh demokrasi di negeri ini. Namun, fenomena Parpol di tanah air dewasa ini cenderung tidak menampilkan peran idealnya. Malah, kontraproduktif bagi demokrasi, kondisi riil menunjukkan semakin menipisnya kepercayaan rakyat kepada Parpol. Bahkan, sebagian rakyat terlanjur memandang apriori terhadap manfaat dari kiprah dan peran Parpol.

Itulah problema dan tantangan yang dihadapi bangsa ini saat ini, yang, ironisnya, relatif sama dengan yang terjadi di masa lalu. Sejarah mencatat, peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru merupakan akibat dari krisis kepercayaan rakyat kepada partai politik yang ada.

Lembaga Konstituante menemui jalan buntu dalam mengambil keputusan dan akhirnya membuahkan krisis kepercayaan rakyat kepada Parpol.

Bila menyimak kondisi peranan Parpol dalam kehidupan demokrasi saat ini, ada semacam simpul bahwa sejarah terulang kembali karena sebagian masyarakat berpendapat bahwa sebagian Parpol yang ada tidak sepenuhnya memikirkan kepentingan dan nasib rakyat.

Fenomena itu semakin diperparah dengan banyaknya anggota DPRD di daerah yang terlibat dalam kasus korupsi. Akibatnya, rakyat semakin berkurang kepercayaannya kepada Parpol.
Padahal Parpol dibentuk untuk mengurusi dan melayani kepentingan rakyat. Tengok saja, saat kampanye Pemilu, setiap Parpol menebar janji-janjinya nan muluk akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pokoknya pro rakyat lah.

Tapi Parpol-parpol tersebut tidak bisa membuktikan dan memenuhi janji-janjinya saat kampanye itu. Kenyataan demikian tak pelak menorehkan satu kesadaran kritis di benak rakyat, Parpol-parpol ternyata hanya hidup saat Pemilu. Begitu hiruk-pikuk Pemilu berakhir, sosok Parpol pun seakan-akan berkurang kegiatannya.

Itu mengindikasikan Parpol telah mempertontonkan sebuah perilaku demokrasi yang kurang konsisten di hadapan rakyat. Ini tantangan terbesar bagi bangsa ini, bagaimana Parpol harus bisa terus memupuk kepercayaan dari rakyat.

“Jangan hanya berlakon bagus saat akan Pemilu semata-mata untuk menarik dukungan rakyat. Justru ketika terjadi bencana alam (tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus) di berbagai daerah di tanah air, misalnya, Parpol harus bisa membuktikan diri secara konkret berbuat untuk meringankan beban penderitaan rakyat,” tandasnya.

Kondisi lain yang diharapkan dilihat dari peran Parpol, dia menambahkan, adalah terkait dengan semakin menipisnya kesadaran bernegara dan kesadaran bela negara pada warga negara Indonesia.

Selain pemerintah melalui jajaran birokrasinya, hemat Budi, Parpol adalah aktor utama yang sangat diharapkan berperan dalam memberikan pendidikan politik pada kader dan simpatisannya. Pendidikan politik tersebut antara lain adalah menumbuh-kembangkan kesadaran bernegara dan kesadaran bela negara kepada seluruh warga negara Indonesia.

Berbagai hal tersebut di atas merupakan tantangan bagi Parpol-parpol untuk berbenah diri. Raih kepercayaan masyarakat karena demokrasi hanya dapat berkembang dengan baik bila Parpol-parpol berkualitas! ►e-ti/af

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)