| |
C © updated
12072003 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti/rpr |
|
| |
Nama:
Dr. Boediono
Lahir:
Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943
Agama:
Islam
Pendidikan:
- S1: Bachelor of Economics (Hons.), University of Western Australia
(1967)
- S2: Master of Economics, Monash University, Melbourne, Australia (1972)
- S3: Doktor Ekonomi Bisnis Wharton School University of Pennsylvania, AS
1979
Pekerjaan:
Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong (2001-2004)
Dosen Fakultas Ekonomi UGM
|
|
| |
BERITA LAINNYA:
= Ancaman Krisis Lagi
|
|
|
|
| BERITA |
|
|
 |
Dr. Boediono
Jangan Wariskan Ekonomi Bobrok
Jakarta, Kompas - Siapa pun yang terpilih pada pemerintahan yang akan
datang, sebaiknya mendapatkan tongkat estafet perekonomian yang baik yang
on going (berjalan), bukan ekonomi yang bobrok. Apa opsi yang dipilih
pemerintah saat ini untuk mengakhiri program Dana Moneter Internasional
akan turut menentukan perekonomian seperti apa yang akan diwariskan
pemerintahan saat ini kepada pemerintahan yang akan datang.
Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono saat menjadi
pembicara kunci pada seminar bertopik "IMF Program Exit Strategy" yang
diselenggarakan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan
Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), dan
Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Seluruh Indonesia (PP ISEI), Jumat
(11/7) di Gedung BI, Jakarta.
Seminar dipandu oleh Anwar Nasution dari PP ISEI, yang sekaligus juga
Deputi Senior Gubernur BI. Sebagai pembicara, hadir Jack Boorman dari
Kantor Pusat (IMF) di Washington DC (AS), mantan Deputi Gubernur Bank
Sentral Australia Stephen Grenville, mantan Menteri Keuangan Thailand
Tarin Nimmanahaeminda, mantan Menteri Keuangan Indonesia Rizal Ramli, dan
Chief of Economist Bank Dunia untuk Asia Pasifik Homi Kharas.
Boediono menuturkan, perbedaan pandangan mengenai opsi apa yang harus
ditempuh pemerintah dalam mengakhiri program IMF akan sangat baik dan akan
memberikan kesimpulan yang seimbang. Akan tetapi, perbedaan pandangan itu
harus mengacu pada beberapa referensi pokok bersama.
"Kalaupun ada perbedaan pandangan, tentunya acuannya harus sama. Pertama,
apa pun kesimpulan kami, semua diarahkan untuk kepentingan nasional kita,
kepentingan bangsa. Itu artinya, pada masa transisi ini saya kira menjadi
kepentingan kita bersama untuk menyelamatkan proses transisi ini, terutama
dari segi ekonomi," kata Menkeu.
Adalah kepentingan semua pihak untuk melewati masa pemilihan umum dengan
kehidupan sehari-hari yang tidak terlalu terganggu, harga-harga yang tetap
stabil, dan situasi yang tetap normal. Apa pun peristiwa politik yang
terjadi, kata Boediono, diharapkan ekonomi rakyat, ekonomi bangsa, dan
kondisi masyarakat akan tetap normal.
"Kedua, siapa pun yang dipilih pada pemerintahan yang akan datang, kami
harapkan mereka akan mendapatkan estafet dalam bentuk ekonomi yang on
going, ekonomi yang berjalan baik. Jangan ekonomi yang bobrok yang kami
serahkan. Ini adalah kepentingan kita semua untuk menjadi referensi bagi
kita, meskipun kita bersilang pendapat," kata Boediono lagi.
Apa pun yang menjadi perdebatan, lanjutnya, seyogianya dilandaskan pada
fakta yang lurus dan benar, bukan pada fakta yang tidak benar atau fakta
yang setengah benar. "Banyak sekali sekarang fakta yang setengah benar
yang beterbangan di negara kita. Ini membingungkan masyarakat," papar
Boediono.
Untuk mengakhiri program IMF, Pemerintah Indonesia memiliki empat opsi.
Pertama, melanjutkan kembali program IMF ("melanjutkan kembali kerja sama
dengan IMF yang ada saat ini" termasuk salah satu opsi "mengakhiri program
IMF"). Kedua, post program monitoring (PPM), dengan mencicil utang kepada
IMF.
Ketiga, membayar lunas seluruh utang kepada IMF sekaligus. Keempat,
precautionary standby arrangement (Indonesia meminta pinjaman siaga untuk
berjaga-jaga, yang tidak boleh dipakai, disertai adanya letter of intent
seperti yang ada selama ini), yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi full
standby arrangement jika Indonesia kembali dilanda krisis.
Saat ini dua opsi yang paling mengemuka adalah PPM dan membayar langsung
seluruh utang IMF sekaligus. Rizal Ramli, Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik
Kian Gie, dan mantan Menkeu Bambang Sudibyo merekomendasikan pemerintah
untuk membayar seluruh utang kepada IMF secara sekaligus.
Namun, pada berbagai kesempatan, Menkeu Boediono, Gubernur BI Burhanuddin
Abdullah, dan Anwar Nasution menegaskan hal itu akan membuat cadangan
devisa anjlok.
Boediono mengatakan, tidak cukup jika masa transisi pengakhirian program
IMF ini hanya dilaksanakan oleh pemerintah. "Tidak mungkin pemerintah
sendiri menanggung beban untuk membawa seluruh ekonomi dan bangsa ini
melewati masa transisi. Ini harus merupakan kerja bersama. Itulah yang
saya kira kami inginkan. Kalau toh pemerintah nanti menjabarkan dan
melaksanakan suatu kebijakan, pemerintah mohon dukungan yang
sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya," kata Menkeu mengakhiri pidatonya.
Di luar acara, saat ditanya pers soal opsi yang terbaik, Menkeu
mengemukakan, dirinya lebih baik tidak mendahului keputusan presiden.
Pengalaman dari negara lain yang sudah mengakhiri program IMF, paparnya,
sangat penting untuk dipelajari oleh Indonesia.
"Antara lain yang datang sendiri secara pribadi adalah bekas Menkeu
Thailand (Nimmanahaeminda), yang pada waktu itu me-manage masa transisi
pada tahun 2000. Korea Selatan juga ada masa transisinya, kami ingin
mempelajarinya juga. Ini semua sangat berguna untuk menghindari apa yang
seharusnya kami hindari, dan menyiapkan mana yang harus kami antisipasi,"
ujar Boediono.
Peringkat buruk
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer dalam
presentasinya menjelaskan, dari perbandingan dengan tiga negara lain,
yaitu Korea Selatan, Thailand, dan Filipina, rating (peringkat) investasi
Indonesia cukup buruk. Rating Indonesia adalah "B-", sedangkan ketiga
lainnya adalah "BBB" (sumber data Morgan Stanley).
Padahal, menurut Steer, dua masalah utama pemerintah menjelang berakhirnya
program IMF di Indonesia adalah kurangnya investasi serta lambatnya
pertumbuhan. "Peringkat investasi Indonesia berada dua tingkat lebih
rendah dari peringkat negara lain secara umum, ketika akan selesai dari
program IMF. Indonesia perlu memperbaiki peringkat investasinya, jika
ingin nilai investasinya meningkat," kata Steer.
Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dikeluarkan Morgan Stanley, ada tujuh
indikator yang digunakan. Indikator tersebut adalah pinjaman luar negeri
terhadap ekspor, pinjaman luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),
dan rasio penggunaan utang. Selain itu, pertumbuhan PDB, persentase
investasi terhadap PDB, besarnya inflasi, serta keseimbangan anggaran
negara.
Dari ketujuh indikator tersebut, jika peringkat Indonesia ("B-")
dibandingkan dengan peringkat negara lain yang "BBB", ada empat indikator
yang nilainya di bawah "BBB". Keempat indikator tersebut adalah pinjaman
luar negeri terhadap ekspor (kurang dari 24), rasio penggunaan pinjaman (kurang
dari 8), persentase investasi terhadap PDB (kurang dari 5,6), dan
keseimbangan anggaran (kurang dari 2,5).
Steer mengatakan, untuk memperbaiki peringkat Indonesia tersebut,
kebijakan yang diambil pemerintah harus cukup pasti dan detail. "Misalnya,
dalam peraturan serta kebijakan dalam hal perolehan izin. Janji yang
diberikan harus pasti, yaitu jika tadinya butuh waktu 160 hari untuk
memperoleh izin usaha di Indonesia, maka pemerintah harus dapat berjanji
secara pasti untuk mengurangi hingga hanya butuh 50 hari. Dengan
memberikan kepastian detail, investor pasti mau berinvestasi di
Indonesia," ujarnya.
Menjelang keluarnya Indonesia dari program IMF, Steer mengatakan, secara
makro-ekonomi dan pengurangan jumlah orang miskin di Indonesia sudah
sangat baik. Dibandingkan dengan Thailand, Filipina, dan Korea Selatan
ketika akan selesai dari program IMF, pertumbuhan PDB di Indonesia hampir
sama dengan Filipina dan Thailand, dan sedikit lebih rendah dari Korea.
Defisit anggaran Indonesia lebih rendah dari Thailand dan Korea Selatan,
dan jauh lebih rendah dari Filipina. Utang Pemerintah Indonesia lebih
tinggi dari negara lain, meskipun hampir sama dengan Filipina ketika lulus
tahun 2000. Sementara untuk besarnya inflasi, Indonesia lebih tinggi dari
ketiganya.
Yakin bisa
Seusai acara, menjawab Kompas, Nimmanahaeminda mengemukakan, Thailand
memang menyelesaikan program IMF dengan PPM, dan membayar utang IMF lebih
cepat dari yang dijadwalkan. Pada Juni 2000 Thailand mengakhiri program
IMF melalui PPM. Dua puluh tujuh bulan kemudian (Agustus 2002) berhasil
menyelesaikan PPM dan cicilan pembayaran utang kepada IMF. Apakah
Indonesia bisa mencontoh Thailand yang menyelesaikan PPM dan membayar
utang pada IMF lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, Nimmanahaeminda
mengatakan, "Saya yakin Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Saya tidak
tahu banyak situasi di Indonesia, tetapi dari yang saya dengar,
kelihatannya sangat bagus."
Nimmanahaeminda yang menjabat menkeu pada saat Thailand mengakhiri program
IMF mengatakan, hal penting yang diperlukan jika Indonesia bermaksud
membayar utang kepada IMF sebelum jadwal yang ditetapkan adalah external
account yang sehat.
"Itu mengapa saya menyinggung situasi neraca pembayaran berjalan, serta
pengurangan kerentanan sektor eksternal yang berarti Anda harus mengurangi
sejumlah besar utang luar negeri, khususnya di sektor swasta. Jika Anda
dapat meneruskan perolehan laba (gain) pada neraca pembayaran, itu akan
membuat stabil neraca pembayaran," katanya.
Dia menambahkan, upaya yang dilakukan Thailand untuk dapat menyelesaikan
PPM lebih cepat dari yang dijadwalkan adalah melakukan banyak reformasi
fundamental dan mencoba menyelesaikan masalah secara langsung secepat
mungkin.
Mengapa Thailand tidak memilih membayar utang kepada IMF secara sekaligus,
Nimmanahaeminda mengatakan, "Sederhana saja alasannya, yaitu Anda harus
diterima pasar. Anda tentu tidak mau langkah Anda diinterprestasikan
sebagai mengambil risiko. Pada saat Anda mengakhiri program IMF, Anda
ingin adanya kepercayaan dari pasar."
Ditanya, bagaimana jika dulu Thailand memutuskan pengakhiran program IMF
dengan cara mengembalikan seluruh utang sekaligus, Nimmanahaeminda
menjawab, "Saya tidak yakin pasar akan menilai itu sebagai langkah yang
bijaksana. Untuk apa Anda meminjam uang dari IMF, karena Anda ingin
memperkuat cadangan devisa Anda, oke? Jika Anda membayar seluruh utang IMF
sekaligus, Anda harus mempelajarinya apakah pasar dapat menerima itu."
Apakah Thailand ketika itu punya uang cukup untuk membayar sekaligus? "Tentu
saja kami punya cukup uang. Anda juga selalu punya cukup uang untuk
membayar kembali utang pada IMF sekaligus. Sebab, utang dari IMF itu tidak
digunakan untuk apa-apa," kata Nimmanahaeminda menutup pembicaraan. ►e-ti
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia) |
|
