BERITA

Dr. Boediono

Ancaman Krisis Lagi

Indonesia terancam menghadapi krisi lagi dalam memasuki tahun 2004. Hal ini mungkin terjadi jika Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bersama-sama gagal mengatasi tiga program yakni berakhirnya program Dana Moneter Internasional Desember 2003, Pemilihan Umum 2004, dan soal integritas wilayah. Masa transisi pascaprogram IMF sangat rawan, bukan hanya menyangkut masalah dana, tetapi juga menyangkut rasa percaya (confidence) pasar.

Menurut pria kelahiran Blitar 25 Februari 1943, ini hal itu merupakan program NKRI, bukan program masing-masing departemen, bukan program daerah. "Semua harus ikut menyukseskan. Kalau tidak, kita kembali lagi ke siklus lama, yaitu menghadapi risiko-risiko krisis, dan semuanya akan kena," kata Boediono pada pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakor Bangpus) Tahun 2003 di Gedung Bappenas Jakarta, Senin 23/6/03.

Masa transisi pascaprogram Dana Moneter Internasional (IMF) sangat rawan, dan bukan hanya menyangkut masalah dana, tetapi juga menyangkut rasa percaya (confidence) pasar. "Dana memang harus aman, jumlahnya harus kita hitung benar. Jangan sampai kita sudah tidak mendapat fasilitas penundaan pembayaran utang luar negeri (melalui Paris Club sekitar 3 miliar dollar AS), di mana dana untuk membayar utang luar negeri itu harus disediakan pada tahun 2004, pengeluaran kita malah melampaui anggaran yang ada.

Jika pemerintah menunjukkan bahwa pada keuangan negara sudah mulai ada ketidakpastian, seketika itu juga pasar akan mempertanyakan apakah Indonesia mampu mengelola keuangan negaranya lagi.

Doktor Ekonomi Bisnis lulusan Wharton School University of Pennsylvania, AS 1979 ini mengatakan, apa yang sudah kita peroleh sekarang adalah kestabilan yang relatif cukup baik dari segi makro dan moneter. Itu antara lain karena pelaku-pelaku ekonomi sudah mulai percaya bahwa Pemerintah RI mulai bisa mengelola keuangan negaranya secara lebih baik. Kemudian masuklah dana dari luar negeri, yang membantu terciptanya suasana yang lebih baik sekarang ini, seperti kurs, suku bunga, inflasi, dan cadangan devisa (kini sekitar 34 miliar dollar AS) yang membaik.

Hal itu menunjukkan, masalah utama masa transisi adalah menjaga kepercayaan. "The name of the game is confidence. Tidak hanya masalah uang.

Indonesia, harus menunjukkan bahwa hitung punya hitung, anggarannya cukup untuk membiayai semua ini dan sumber-sumbernya diamankan. Namun, kata Boediono, harus ada hitungan yang lebih jelas lagi bagi para pelaku ekonomi, untuk meyakinkan mereka bahwa Indonesia bisa mengelola keuangan negara dengan baik pada masa transisi.

Selain uang, kepercayaan apakah pemerintah mampu memberlakukan kebijakan secara umum dengan confidence juga sangat penting. Jadi bukan hanya hitung punya hitung duit kita cukup, tetapi juga perlu upaya untuk meyakinkan para pelaku ekonomi bahwa pemerintah pada masa transisi ini tetap memiliki confidence, tidak goyah, tidak ke mana-mana, tidak melakukan hal-hal yang tidak rasional yang kemudian menggoyahkan confidence," kata mantan Dosen Fakultas Ekonomi UGM menekankan. "Begitu confidence goyah, maka kembali lagi kita masuk pada siklus ketidakpercayaan.

Untuk memantapkan kepercayaan pelaku pasar, menurutnya, memang dibutuhkan usaha ekstra yang agak sulit. Namun, kelak pada situasi di mana Indonesia berhasil meyakinkan para pelaku pasar bahwa Indonesia bisa mengelola ekonomi dan keuangan negara dengan baik, bisa melaksanakan kebijakan yang konsisten antara kata-kata dan perbuatan, Indonesia akan memetik hasil jerih payah itu.

Sekarang, menurut Master of Economics, Monash University, Melbourne, Australia (1972), masih ada credibility gap (kesenjangan kepercayaan) yang masih harus kita tutup, antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. "Jangan sampai kita menjanjikan hal yang melambung-lambung, tetapi realisasinya berada di bawah itu. Hal seperti itu hanya akan menimbulkan kesenjangan kepercayaan yang akan mengurangi hasil yang kita capai dalam mengembalikan confidence," tegas Boediono.

Dengan begitu, selain hitung-hitungan uang, yang diperlukan adalah program yang jelas, yakni yang menjanjikan langkah-langkah yang riil dan realistis, serta pasti akan dilaksanakan. Kalau memang pemerintah akhirnya memutuskan kita lepas dari program IMF, kita harus merumuskan program kita sendiri. Kita beri jadwal sendiri dan kita mandori sendiri. Jangan sampai apa yang kita katakan tidak kita laksanakan.

Untuk pemilu, menurut Boediono, jumlah dana yang harus disisihkan dari jumlah anggaran yang terbatas di tahun 2004 memang cukup besar. Meski demikian, baik saat menyampaikan sambutannya pada rakor bangpus maupun saat diwawancarai pers, Boediono tidak menyebutkan angka.

Sarjana ekonomi lulusan University of Western Australia (1967) ini mengatakan, berapa besar jumlah dana yang diperlukan terkait dengan lepasnya Indonesia dari program IMF, pemilu, dan menyangkut masalah integritas wilayah, harus dihitung lebih cermat oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran.

Dalam kaitan pemilu, katanya, jumlah dana yang dibutuhkan pada tahun anggaran 2004 akan melebihi kebutuhan tahun-tahun normal. Sebelum pemilu mulai pun, tahun ini saja sudah ada permintaan yang cukup besar. Tahun 2004 nanti permintaan akan lebih besar. "Jadi, program untuk menyukseskan pemilu ini perlu dilakukan sebaik-baiknya, supaya kita bisa melalui masa transisi dengan baik," kata Boediono.

Mengenai integritas wilayah, ia mengatakan, hal itu harus tetap diprioritaskan. Integritas wilayah, paparnya, merupakan masalah survival (kelangsungan hidup) NKRI itu sendiri.

"Jadi, harus kita sisihkan dan sediakan sejumlah dana yang diperlukan. Jangan lebih. Untuk pemantapannya, diperlukan tenaga dan dana yang cukup. Bukan hanya masalah operasi militer, tetapi juga masalah pemantapan dan normalisasi kehidupan di daerah yang bergolak. Bukan hanya Aceh, tetapi juga daerah-daerah lain. Ini tentu memerlukan dana yang besar, yang tidak bisa tidak kita akomodasikan pada tahun 2004," ungkapnya.

Ia menegaskan, Indonesia harus menyiapkan diri sebaik-baiknya terhadap tiga program NKRI itu. Apa yang sudah dicapai Indonesia saat ini perlu dipertahankan dan jangan sampai lepas lagi.

"Kalau bisa sejauh mungkin kita mantapkan untuk tahun 2004. Ini sama sekali bukan tugas Departemen Keuangan saja, untuk menjaga gawang bahwa ini akan bisa kita lakukan sebaik-baiknya, melainkan tugas kita semua," ucapnya.

Implikasi dari ketiga program itu adalah tetap ketatnya anggaran untuk tahun 2004. "Suka atau tidak, anggaran tahun 2004 akan tetap ketat. Jadi, jangan sampai kita melihat tahun 2004 dengan kacamata kita masing-masing. Ini adalah tugas nasional, untuk melewati masa transisi tahun 2004 yang sangat rawan ini," demikian Boediono.

Tiga masalah yang diuraikannya itu merupakan gambaran, tahun 2004 nanti jumlah dana masih terbatas, tetapi kebutuhan yang harus dipenuhi sangat banyak dan mendesak.

"Kami minta perhatian semua pihak agar jangan sampai kita melihat masalah dari kacamata kita sendiri-sendiri, karena masa ini adalah masa rawan bagi kita semua," katanya.

Sementara itu, sesaat setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan ia menekankan perlunya perbaikan di bidang fiskal yaitu memberi perhatian kepada masalah kurs, suku bunga dan pertumbuhan ekonomi. Program jangka pendek yang harus dilakukan adalah menyelesaikan Letter of Intent yang telah disepakati sebelumnya serta mempersiapkan pertemuan Paris Club September mendatang. Paris Club ini merupakan salah satu pertemuan penting karena menyangkut anggaran 2002.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan masalah hukum harus diselesaikan dengan kerja sama pemerintah dan Bank Indonesia. Diharapkan pertemuan reguler antara tim ekonomi dapat dilakukan sehingga dapat melancarkan visi dan koordinasi.  ►e-ti/mlp, dari berbagai sumber

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)