BERITA

Alwi Shihab

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Konferensi Asia-Afrika dalam rangka peringatan 50 tahun Deklarasi Bandung baru saja berlalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara pembukaan di Jakarta pada tanggal 22 April 2005 yang lalu, mengemukakan permasalahan utama yang dihadapi negara-negara di Asia-Afrika adalah "bagaimana memerangi kemiskinan".

Hal senada juga disampaikan Presiden China Hu Jintao, Presiden Pakistan Perveraz Musyaraf, Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki, dan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shiniawatra, serta Pemimpin Asia-Afrika lainnya yang hadir mengikuti Konferensi Asia-Afrika tersebut. Pada akhir Konferensi, telah dideklarasikan Kemitraan Strategis Global dalam Penanggulangan Kemiskinan di Asia Afrika.

Sesungguhnya, Indonesia pernah mencatat prestasi penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Pada Tahun 1970, jumlah penduduk miskin tercatat 67% dan berhasi ditekan pada tahun 1996 menjadi 11.86%. Sebuah prestasi yang tidak kecil diukur dari pengalaman negara manapun didunia dalam menanggulangi kemiskinan.

Keadaan Beribah demikian cepat ketika krisis ekonomi melanda pada tahun 1997. Semua proses penurunan angka kemiskinan terhenti, bahkan hasil-hasil yang selama ini dicapai dengan kerja keras itu sebagian besar telah terhapus dalam waktu yang relatif singkat.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik ( BPS ), jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 mencapai 37,4 juta atau sekitar 17,4% sedangkan pada tahun 2004 diperkirakan menjadi 36,1 juta atau masih sebesar 16,6% dari seluruh penduduk Indonesia. Laporan Pembangunan Manusia 2004 juga mengungkapkan kondisi kualitas ( fisik ) manusia Indonesia yang masih sangat memprihatinkan. Indeks Pembangunan Manusia yang mencerminkan tingkat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rata rata penduduk menempatkan Indonesia pada peringkat 111 dari 175 negara, jauh dibawah peringkat negara-negara tetangga seperti Malaysia (59) dan Filipina (83).

Upaya besar dan mendasar sedang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan rendahnya kualitas dasar manusia Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 sudah diamanatkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Namun, RPJM tersebut tidak besar manfaatnya bagi masyarakat apabila tidak dapat dilaksanakan di kantong-kantong kemiskinan dengan keragaman karakteristik daerah sesuai potensi dan suberdaya yang dimilikinya. Untuk Melaksanakan RPJM agar bermanfaat bagi masyarakan miskin, perlu melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat miskin.

Untuk meningkatkan pelayanan, pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh setiap Pemerintah Daerah kabupaten / Kota dalam pelayanan tertentu seperti kesehatan, pendidikan dan sanitasi lingkungan. Upaya-upaya tersebut masih perlu diperluas dan implementasinya di lapangan memerlukan dukungan yang lebih besar, koreksi dan pemantauan dari berbagai lapisan masyarakat atau stakeholders, agar upaya-upaya tersebut dapat berjalan secara lebih efektif dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Berkaitan dengan itu, kita perlu memberikan perhatian dan penghargaan yang lebih besar kepada mereka yang berada di garis depan ( frontliners ) dalam pelayanan kepada masyarakat, seperti para tenaga medis dan paramedis, para guru, serta para penyuluh lapangan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Kualitas pelayanan, disamping ditentukan oleh pengorganisasian unit-unit pelayanan, juga sangat ditentukan oleh para tenaga yang berada digaris depan tersebut.

Dalam kaitan inilah Kementerian Koordinator Bidang Kesra bekerjasama dengan Bank Dunia serta lembaga donor internasional lainnya menyelenggarakan Kompetisi "Indonesia Daya Masyarakat 2005 atau Indonesia Development Market Place 2005". Selain kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Kesra dengan Bank Dunia, Kompetisi Indonesia Daya Masyarakat 2005 ini diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Koordinator bidan Kesra dengan kalangan donor internasional DFID Inggris, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Kedutaan Norwegia, USAID, Bank Pembangunan Asia, AusAID, CIDA Kanada, Kedutaan Finlandia, Ford Foundation, GTZ, Oxfam Great Britain, Teater Koma, UNDP, dan UNICEF.

Kegiatan swasta juga turut mendukung, antara lain Coca Cola, Bank Rakyat Indonesia, BCA, BNI, dan Bank Permata.
Kompetisi ini berupaya untuk mencari dan memberi penghargaan kepada inovasi-inovasi lokal yang dapat menjadi model pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Penilaian gagasan-gagasan atas daras kriteria a).inovasi, b).kesinambungan, c).efektifitas biaya, serta d).berdampak positif untuk kalangan miskin.

Kompetisi ini diluncurkan pada awal November 2004 dengan upaya memberikan insentif bagi gagasan-gagasan yang tebaik dalam penyampaian pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, serta air dan sanitasi. Ini merupakan kemitraan antara pemerintah, kalangan donor dan sektor swasta.

Para pemenang sayembara akan menerima dukungan finansial dan teknis untuk mengingkatkan upaya-upaya inovatif mereka dalam meningkatkan pelayanan untuk kalangan miskin. para pemengan akan mendapat hibah dari para donor dan institusi swasta masing-masing maksimal Rp. 230 juta sebagai dana stimulus dalam mendukung inovasi mereka lebih lanjut. Jumlah dana hibah yang tersedia untuk penghargaan dan dana operasional telah terkumpul mencapai 1 juta Dolar Amerika yang akan diberikan kepada ke-45 pemenang kompetisi ini.

Sampai saat berakhirnya batas waktu sayembara, proposal yang diterima sebanyak 2.911 (duaribu sembilanratus sebelas proposal). Dari sejumlah proposal tersebut terpilih 85 finalis dari seluruh pelosok Indonesia,termasuk 10 finalis dari Aceh. Sekitar 45 dari finalis ini telah berhasil menjadi pemenang.

Puncak rangkaian acara kompetisi ini dimulai dengan pameran tentang Model Pelayanan Masyarakat yang digelar di Plaza Senayan selama tiga hari, dari tanggal 29 April hingga 1 Mei 2005. Para finalis telah dinilai oleh sebuah panel juri yang terdiri dari 18 juri terkemuka termasu, yakni Prof. Dr. Emil Salim, Mr. Mari'ie Muhammad (Ketua PMI), prof. Muhammad Sadli, Mr. Ahmad Humam Hamid (Aceh Recovery Forum), Mr. Endy Bayuni (Pimpinan Redaksi The Jakarta Post), Dr. Laode Ida (Wakil Ketua DPD-RI).

Disamping pemberian penghargaan, Pemerintah terus mengupayakan agar kualitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat semakin baik dan tidak membebani masyarakat miskin. Program-program seperti pembebasan biaya rawat inap bagi keluarga miskin di rumahsakit, penurunan harga obat generik antara 20 hingga 60%, dan perluasan cakupan beasiswa untuk pendidikan keluarga miskin, akan terus kita perbaiki dan sempurnakan dengan disertau penajaman kelompok sasaran atau tergeting-nya.

Untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin, pemerintah berupaya meningkatkan penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Penurunan suku bunga melalui pengembangan pola kemitraan antara usaha mikro dengan usaha yang lebih besar sebagai pembeli hasil, perbankan dan lembaga penjamin kredit juga menjadi perhatian pemerintah. Pengembangan usaha mikro mempunyai posisi yang strategis, mengingat modal yang dibutuhkannya relatif kecil namun menyerap tenaga kerja yang relatif besar, dengan pasar yang relatif luas.

Disamping memberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh modal atau kredit, peningkatan perluasan usaha ini juga perlu disertai dengan perbaikan input, penyuluhan untuk peningkatan ketrampilan dan pengetahuan sehingga produk-produk yang lebih layak jual (marketable), serta peningkatan akses terhadap pasar, informasi dan teknologi, yang pada intinya perlu berbaikan sistem secara keseluruhan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Dimasa mendatang, sasaran akan diberikan lebih besar pada pengembangan atau revitalisasi sektor pertanian, termasuk perkebuna dan perikanan, dan wilayan pedesaan, mengingat sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia berada pada sektor pertanian di pedesaan.

Sangat disadari bahwa intuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat miskin, pemerintah pusat dibatasi ketersediaan pendanaan. Ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk menggali sumber-sumber pendanaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat miskin:

Pertama, melonggarkan keterbatasan sumberdaya, dimanay pemerintah mengusahakan secara optimal peningkatan sumber-sumber penerimaannya (perpajakan, surplus BUMN, privatisasi, recovery aset-aset) serta mengefisienkan pengeluarannya (pengurangan subsidi yang tidak ditargetkan khusus bagi orang yang miskin, upaya maksimal untuk memanfaatkan segala kemingkinan yang dapat meringankan pembayaran utang),

Kedua, mengusahakan program-program dan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah dapat memasukkan program penanggulangan kemiskinan sebagai bagian penting dari sasarannya (mainstreaming).

Ketiga, kendala anggaran ini mengharuskan perubahan pandangan tentang peran pemerintah dalam menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu dari peran pelaku stakeholders pemerintah (termasuk DPR dan DPRD), masyarakat luas, dan penduduk miskin untuk secara bersama-sama memecahkan masalah kemiskinan. Kuncinya adalah bagaimana mengembangkan pola kemitraan antara pemerintah dengan anggota stakeholders lain, sehingga dengan dana pemerintah yang relatif terbatas, nantinya dapat dihasilkan pengurangan kemiskinan secara maksimal.

Mengingat dalam era desentralisasi saat ini, ketersediaan dana dan kewenangan pelaksanaan program bergeser dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah,, maka peranan pemerintah daerah serta inisiatif inovasi institusi lokal menjadi penting. Proses pelaksasaan desentralisasi ini sangat penting mengingat pengalaman menunjukkan bahwa program nasional atau program yang diatur secara terpusat, ternyata tidak efektif lagi karena adanya keanekaragaman atau diversifikasi dalam masalah dan karakteristik lokal. Oleh karenanya, kebutuhan untuk mendesentralisasikan manajemen pembuatan keputusa dan penggunaan sumber daya internal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat miskin oleh pemerintah lokal harus semakin difasilitasi.

Desentralisasi harus menjadi sarana dan peluang yang penting bagi upaya membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat miskin menuju kemandirian wilayah. Desentralisasi harus pula diayomi oleh kebijakan nasional yang bertujuan untuk bersama-sama membangun bangsa, sehingga akan menumbuhkan sembangat country ownership.

Dalam kaitan ini, mengingat karakteristik kemiskinan dimasing-masing daerah bervariasi baik dari segi potensi sumberdaya alamnya, sumberdaya manusianya, maupun sumberdaya teknologi dan budayanya, diharapkan masing-masing daerah menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( SPKD ) sesuai kemampuan sumberdaya dan keinginan masing-masing daerah.

Dalam pada itu, desentralisasi membawa peluang dan sekaligus resiko dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Desntralisasi dapat membuat pelaksanaan program kemiskinan menjadi lebih efisien dan lebih tepat sasaran karena hasilnya lebih dekat dengan sasaran akhirnya.

Syaratnya adalah bahwa pemerintah daerah harus berkemauan dan berkemampuan untuk melakukan hal itu. Kuncinya adalah bagaimana dalam kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat miskin dapat diciptakan mekanisme yang memberikan insentif bagi daerah untuk berlomba menanggulangi kemiskinan di masih-masing wilayahnya dan bagaimana dukungan dan bantuan teknis dapat diberikan segera kepada daerah-daerah yang membutuhkannya. Desentralisasi mengandung resiko terbengkalainya program penanggulangan kemiskinan, yaitu manakala hal-hal dimaksud tidak terwujud karena daerah tidak menganggap penting masalah kemiskinan dan ada daerah yang menganggap hal itu penting namun ternyata tidak mampu melaksanakannya.

Resiko juga dapat timbul dalam penanganan masalah kemiskinan apabila kasus itu ada di perbatasan kewenangan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Resiko lebih besar lagi juga dapat timbul apabila masing-masing daerah hanya melihat (memperhatikan) daerahnya sendiri, tanpa memperhatikan dampak tindakannya bagi daerah-daerah lain atau bagi kepentingan yang lebih luas. Mengenakan pungutan-pungutan terhadap perdagangan antar daerah, misalnya, hanya akan menimbulkan fragmentasi ekonomi nasional dengan konsekuensi menurunnya seluruh efisiensi pada tataran ekonomi nasional.

Pinjaman oleh masing-masing daerah yang tidak terkoordinasi juga akan dapat membahayakan kondisi makro nasional karena jumlah pinjaman daerah secara total dapat melampaui batas-batas aman pada segi pengelolaan ekonomi makro. Peluang dan resiko seperti ini, harus dipertimbangkan masak-masak dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 Bidang Penganggulangan Kemiskinan.

Dari uraian yang dikemukakan diatas, menunjukkan kepada kita bahwa upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat miskin memerlukan suatu pendekatan yang multi dimensional, multi sektoral, serta multi stakeholders. Dalam konteks ini keterlibatan pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha, tokok-tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga internasional menjadi sangat penting.

Guna menyerap berbagai pendapat dari seluruh lapisan masyarakat, baik instansi pemerintah pusat maupun daerah, kalangan LSM, dunia usaha, perguruan tinggi, dan kalangan DPR, dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat miskin, pada tanggal 27 s/d 28 April 2005 diselenggarakan Konferensi Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Gedung Dhanapala Departemen Keuangan Jakarta dengan tema "Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Lebih Baik bagi Masyarakat Miskin".

Ada tiga alasan mengapa tema "Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Lebih Baik bagi Masyarakat Miskin" diangkat dalam konferensi ini :

1. Berdasarkan data BPS tahun 2004 jumlah penduduk miskin di Indonesia diperkirakan 36,1 juta jiwa atau 16,6%. Angka ini hanya turun 0,8% dibandingkan tahun 2003, yaitu jumlah penduduk miskin sebesar 37,4 juta jiwa atau 17,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi tersebut membutuhkan pelayanan yang lebih baik agar secara bertahap tapi pasti dapat dikurangi.

2. Kemiskinan di Indonesia juga ditandai adanya ketimpangan antar wilayah. Kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda. Menurut data BPS, lebih dari 70% penduduk miskin berada di Jawa dan Bali karena lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di kawasan ini. Namun, persentase penduduk miskin di luar pulau Jawa dan Bali, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, jauh meningkat lebih tinggi. Hal ini, mendorong kita untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh penduduk Indonesia dimanapun berada tanpa membedakan di Jawa maupun diluar pulau Jawa.

3. Luas wilayah Indonesia dengan jumlah puluhan ribu pulau dan terbatasnya infrastruktur transportasi, komunikasi, dan informasi berdampak terhadap sulitnya melayani penduduk miskin yang bermukim di daerah terpencil, terutama di luar Pulau Jawa dan daerah perbatasan. Kodisi ini hendaknya dapat memacu kita untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur di kantong-kantong kemiskinan dan pedesaan dalam upaya kita meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat miskin.

Konferensi nasional ini diselenggarakan sebagai perwujudan komitmen pemerintah beserta berbagai pihak atau stakeholders untuk terus mengupayakan cara-cara yang lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, khususnya melalui peningkatan pelayanan bagi masyarakat miskin. Hali ini juga menegaskan bahwa penganggulangan kemiskinan merupakan agenda nasional yang mendapatkan prioritas.

Melalui kegiatan konferensi ini diharapkan dapat diperoleh berbagai pendekatan dan gagasan baru dalam peningkata pelayangna seperti kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih, dan sanistasi lingkungan yang memberikan dampak positih bagi masyarakat miskin.

Berbagai hal yang dibahas dalam Konferensi Nasional ini sekaligus diharapkan sebagai upaya bangsa kita mencapai Tujuan Pembanguna Milenium (MDGs) yang telah ikut kita deklarasikan bersama-sama 189 Negara anggota PBB yang hadir pada KTT Milenium PBB tahun 2000 sebagai suatu pendekatan yang inklusif dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia di dunia.

MDGs meliputi 8 tujuan, 18 target, dan 53 indikator yang terukur dan harus dipenuhi pada tahun 2015. Delapan tujuan tersebut adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan pelayanan pendidikan dasar untuk semua, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

Sebagai salah satu negara yang turut mengadopsi MDGs tersebut, Indonesia telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan agar tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan indikator-indikator dalam MDGs dapat terpenuhi. Berbagai bentuk sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pencapaian MDGs ini telah dilakukan, tidak hanya oleh lembaga-lembaga pemerintah yang dalam hal ini menurut bidangnya terkait erat dengan fungsi koordinasi Menko Kesra, melainkan juga oleh lembaga-lembaga masyarakat sipil, seperti LSM, media, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Pencapaian MDGs ini penting karena sangat sejalan dengan konstitusi UUD 1945.

Konferensi Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian MDGs ini dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, khususnya yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan pencapaian MDGs, para gubernur, dan beberapa bupati serta walikota, wakil-wakil lembaga internasional dan donor, Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan Propinsi seluruh Indonesia, kalangan perguruan tinggi, LSM, perbankan, media dan dunia swasta. Keseluruhan jumlah peserta diharapkan sebanyak 200 orang.

Konferensi Nasional ini diselenggarakan dalam dua hari. Pada hari pertama, setelah pembukaan dengan mendengarkan Pidato Pengarahan Bapak Wakil Presiden dilanjutkan dengan sesi pertama disampaikan pengarahan oleh Menko Kesra, kemudian diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS.

Sesi berikutnya adalah sidang kelompok yang terdiri dari tiga kelompok. Kelompok pertama akan membahas mengenai pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin. Dalam kelompok ini akan berbicara wakil dari Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan UI, dari ADB, dan wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang di Jawa Tengah.

Dalam kelompok kedua dibahas mengenai peningkatan akses dan lualitas pendidikan. Dalam kelompok ini akan berbicara Dirjem Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas, Gubernur Jawa Timur, kemudian tiga orang yang terlibat langsung dalam pelayanan pendidikan di lapangan, yaitu kepala sekolah, seorang guru, dan ketua komite sekolah dari SD Negeri 12, Karama, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Dalam kelompok ketiga dibahas mengenai peningkatan akses air bersih dan sanitasi untuk orang miskin. Dalam kelompok ini berbicara Deputi Menteri Negara PPN / Kepala BAPPENAS bidang Sarana dan Prasarana, seorang pakar dibidang sektor perairan, dan pengalaman PDAM Kota Jember dalam pelayanan air bersih bagi masyarakan miskin serta model penyediaan air bersih berbasis komunitas oleh ketua DPMU Kab. Lumajang.

Setelah sidang kelompok, selanjutnya dilakukan paparan oleh tiga moderator dari masing-masing kelompok. Dalam sesi ini diharapkan dapat diidentifikasi berbagai pengalaman yang dapat dijadikan pembelajaran mengenai pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin.

Pada hari kedua, dimulai dengan tiga sidang kelompok yang akan membahas tentang pendekatan-pendekatan yang diperlukan bagi peningkatan pelayanan bagi masyarakat miskin. Kelompok pertama akan membahas tentang peningkatan pengaruh suara masyarakat, yang akan disampaikan oleh tiga orang. Masing-masing adalah wakil dari UNSFIR, wakil dari LSM yang memberikan perhatian masalah transparasi anggaran pemerintah daerah yaitu LSM BIGS di kota Bandung, dan LSM yang bergerak dalam pemantauan proyek pembangunan, yang diwakili LSM Pugar dari Aceh.

Dalam kelompok kedua dibahas mengenai peningkatan efektivitas targeting atau penentuan kelompok sasaran dalam penanggulangan kemiskinan. Tiga orang yang berbicara adalah, tenaga ahli bidang ekonomi Bank Dunia di Jakarta, Direktur Lanjutan Pertama Depdiknas, yang akan membahas mengenai Program Beasiswa Pendidikan, dan anggota Badan Keswadayaan Masyarakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan atau P2KP di Kota Bogor, Jawa Barat.
Kelompok ketiga membahas mengenai reformasi pelayanan sipil untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas.

Dalam kelompok ini, akan berbicara tiga orang yakni, wakil dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN), Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Direktur Lembaga Penelitian SMERU.

Dari ketiga sidang kelompok tersebut, selanjutnya dilakukan pemaparan oleh moderator dari masing-masing kelompok dalam sidang pleno. Dari sidang pleno ini diharapkan dapat diidentifikasi pembelajaran yang berharga dari berbagai pengalaman mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya, dalam sidang pleno terakhir disampaikan rangkuman dan rumusan hasil konferensi selama dua hari dihadapan beberapa Menteri yang terkait dengan bidang peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat miskin, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Peberdayaan Perempuan. Selanjutnya, masing-masing Menteri akan memberi tanggapan terhadap isu-isu yang berkembang dalam konferensi sesuai dengan bidang masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, diharapkan pula setiap Menteri dapat menyampaikan garis besar rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat miskin. Setelah sesi tersebut, dilakukan pula penganugerahan penghargaan atau award kepada para pemenang kompetisi tahunan tentang penelitian kemiskinan yang diselenggarakan oleh Bank Dunia.

Disela-sela berlangsungnya Konferensi Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian MDGs tersebut, diselenggarakan Pameran Peserta Sayembara Pelayanan bagi Masyarakat Miskin atau Indonesia Daya Masyarakat (IDM) atau Indonesia Development MarketPlace. Telah dipilih sebanyak tujuh puluh lima peserta dari kalangan LSM, perguruan tinggi, pemerintah daerah dan swasta.

Penyelenggaraan sayembara penulisan model-model penanggulangan kemiskinan ini terkait dengan agenda Bank Dunia yang menyelenggarakan Indonesia Daya Masyarakat pada tanggal 20-30 April 2005 di Plaza Senayan, Jakarta, yang akan memilih sebanyak empat puluh lima peserta menjadi pemenangnya dan akan mendapat hadiah hibah dari para dermawan. Direncanakan para pemenang sayembara ini akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 30 April 2005.

Keseluruhan konsep pemikiran dan kegiatan yang dikemukakan diatas merupakan upaya kita semua untuk memberi stimulans kepada seluruh lapisan masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam suatu gerakan bersama masyarakat memerangi kemiskinan melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, upaya memerangi kemiskinan sebagaimana dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan Konferensi Asia-Afrika yang baru lalu "secara bertahap namun pasi dapat kita wujudkan..."
 

Semoga keinginan bangsa Indonesia bebas dari kemiskinan terwujud hendaknya, sebagaimana upaya kita mengimplementasikan semangan Konferensi Asia-Afrika di Bandung 50 tahun yang lalu, yaitu semangat anti penindasan, semangat anti ketidakadilan, dan semangat anti kemiskinan serta ketertinggalan. ►e-ti/crs

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)