Ir. Alexander Edwin Kawilarang

Pengusaha Properti Sekaligus Politisi

Ia pengusaha sekaligus politisi. Kedua profesi ini digumulinya secara bersamaan. Ia memang seorang yang aktif di beberapa organisasi, baik organisasi pengusaha maupun organisasi politik dan kemasyarakatan. Bagaimana ia memainkan peran dalam dua bidang yang sangat berbeda ini?

Pria kelahiran Bandung, 20 Maret 1954 ini mulai berkiprah di bisnis properti melalui PT. Bimantara Siti Wisesa yang mengembangkan perumahan Lebak Bulus Indah, Plaza Indonesia berikut Hotel Grand Hyatt Jakarta, Apartemen Palma Citra dan Proyek Perumahan Pulo Permata Sari di Bekasi. Selain itu, melalui PT. Abadi Guna Papan, ia mengembangkan Proyek Kawasan Diplomatik dan Komersil Mega Kuningan dan Proyek Perumahan Mega Rancasari di Bandung, Selanjutnya melalui PT. Kuripan Raya, ia mengembangkan proyek perumahan skala besar di Parung dengan nama Telaga Kahuripan.

Selain di bisnis properti, Insinyur Planologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini juga aktif di kepengurusan DPP Realestat Indonesia (REI). Beberapa jabatan penting pernah dipegangnya, mulai dari Sekretaris Jenderal DPP REI (1992-1995) dan Ketua Umum DPP REI (1995-1998).

Di bidang politik, ayah dari tiga orang anak ini juga tak kalah aktifnya. Jabatan-jabatan penting yang pernah dipegangnya adalah Bendahara Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) periode 1994-1997, Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI) periode 1998-2003, Pimpinan Fraksi Karya Pembangunan MPR RI (Oktober 98-November 99), Fungsionaris DPP Golkar (1998-sekarang), anggota MPR RI utusan daerah Sulewesi Utara (1997-1999 dan November 99-sekarang) dam Pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR RI (November 99-sekarang).

Pada periode kepemimpinannya di DPP REI, ia berhasil memperjuangkan masalah perpajakan, yaitu PPh Final, yang sekarang sudah dihapus. Lalu kemitraan pengusaha kecil dengan besar, serta PP yang membolehkan asing memiliki properti di Indonesia.

Selain itu, ia mengusulkan untuk mengantisipasi otonomi daerah, kalau bisa REI mengadakan forum-forum pertemuan dengan pemerintah daerah, yang juga melibatkan unsur pemerintah pusat. Barangkali dalam bentuk seminar-seminar, yang intinya menjelaskan bahwa jangan sampai otonomi ini hanya sebagai alat pemda untuk mendapat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Misalnya, orang belum berkembang usahanya, tapi pajaknya sudah membebani. Mestinya kan pola pikirnya di balik, bagaimana menggalakkan supaya segala macam kegiatan usaha bisa berkembang di daerah itu. Setelah berkembang baru dipajaki atau dipikirkan apa yang bisa ditarik untuk menamhah penghasilan daerah. “Makanya perlu dicari formula-formula yang tepat supaya dunia usahanya berkembang di daerah itu,” katanya.

Kemudian anggota Dewan Penasehat REI ini menyarankan, untuk menghadapi era globalisasi, REI atau anggota­anggotanya harus makin profesional, karena persaingan tingkat global sudah mulai masuk. “Tahun 2003 AFTA sudah mulai, jadi kalau kita bicara persaingan, maka kita bicara efisiensi. Bicara efisiensi, kita bicara mengenai kualitas sumber daya manusia (SDM), ini saja. Siapa yang punya kualitas sdm yang baik, dia yang unggul,” urainya.

*** Tokoh Indonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia), dari properti net dan Properti Indonesia", No.1085