| |
C © updated 01042007 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti/esero |
|
| |
Biodata:
Nama:
Agustin Teras Narang, SH
Lahir:
Banjarmasin, 12 Oktober 1955
Agama:
Kristen Protestan
Jabatan:
Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2010
Istri:
Moenartining T. Narang, SH
Anak:
- Agnesya Munita Narang (Lahir 22 Juni 1984)
- Bernika Yustiasiana Narang (Lahir 22 Januari 1986)
- Alfina Kathlinia Narang (Lahir 5 Mei 1990)
Ayah:
Waldemar August Narang
Ibu:
Adile Mangkin
Pendidikan:
- SD Kristen Banjarmasin (1967)
- SMP Bruder Banjarmasin (1967-1970)
- SMAN I Banjarmasin (1970-1973)
- S1 Fakultas Hukum UKI Jakarta (1973-1979)
Pengalaman Kerja:
- Ketua LBH, Fakultas Hukum UKI, Jakarta (1977-1979)
- Pengacara Kantor Pengacara Kusnandar and Associates, Jakarta
(1981-1982)
- Pengacara Kantor Pengacara RO Tambunan, SH, Jakarta (1981-1984)
- Pengacara Kantor Pengacara Albert Hasibuan, SH, Jakarta (1983-1989)
- Pimpinan Kantor Advokat dan Pengacara A. Teras Narang, SH and
Associates (1989-1999)
- Anggota/Ketua Komisi II (Hukum dan Dalam Negeri) DPR RI 1999-2004
- Anggota/Ketua Komisi III (Hukum dan Dalam Negeri) DPR RI 2004-2009
- Anggota Panitia Anggaran DPR RI
- Anggota Panja Bank Bali DPR RI
- Anggota Panja RUU Pemilu DPR RI
- Anggota Panja RUU Perpajakan DPR RI
- Anggota Panja RUU HAM DPR RI
- Anggota Panja RUU Kepulauan Riau DPR RI
- Anggota Panja Pemilihan Calon Hakim Agung DPR RI
- Anggota Pansus RUU Provinsi Gorontalo DPR RI
- Anggota Panja BI DPR RI
- Anggota Sub Komisi Otonomi Daerah DPR RI
- Koordinator Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Kalimantan
Pengalaman Organisasi:
- Ketua BPM Fakultas Hukum UKI Jakarta (1974-1975)
- Ketua Sema Fakultas Hukum UKI Jakarta (1977-1979)
- Sekretaris Jenderal DPD Persatuan Sarjana Hukum Indonesia, Jakarta
(1986)
- Anggota Fraksi PDIP DPR RI
- Anggota Fraksi PDIP MPR RI
- Anggota DPD PDIP Kalimantan Tengah (1991)
- Ketua Forum Komunikasi Warga Kalimantan Tengah, Jakarta (1992)
- Ketua Ikadin, Jakarta Timur (1993-1998)
- Wakil Sekretaris Jenderal PIKI (1993-1998)
- Sekretaris Dewan Pengurus Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum Indonesia
(1982-1992)
- Sekretaris I Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia
(1986-2004)
- Ketua Majelis Adat Nasional Dayak
Alamat kantor:
Jalan RTA Minolo No. 1, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 322.1353, 322.2000, 322.2845
Alamat Rumah:
Rumah Pribadi: Jl Kayu Putih VIII D No 30, Pulogadung, Jakarta
Timur
Telp. (021) 45884.5937
|
|
| |
|
|
|
|
| MAJALAH TI-36 |
|
|
 |
MTI-36: TOKOH UTAMA: 01
02
03
04
05
WAWANCARA: 06
TOKOH PILIHAN:
07 PERSPEKTIF:
08
09
DEPTHNEWS: 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 == Agustin Teras Narang
Nasionalis Sejati Abdi Rakyat
MTI-36-03: Agustin Teras Narang ingin membuktikan bahwa membangun
bangsa tidak harus dari Jakarta, tetapi bisa dari daerah, dalam hal ini
Palangkaraya. Pria enerjik dari Dayak Ngaju ini, berangkat dengan sebuah
obsesi besar membangun Provinsi Kalimantan Tengah sebagai panutan bagi
good governance (pemerintahan yang baik). Sang tokoh di dalam dadanya
membara semangat nasionalisme sejati.
Teras Narang punya kepribadian yang sangat mandiri dan karakternya
seteguh karang di laut.
Kata-kata yang acapkali dipompakan kepada para staf dan masyarakatnya:
“Kita bangun bangsa ini dari Kalteng.” Di dalam kata-kata ada semangat
untuk berbuat dan terus berbuat yang terbaik.
Bagi Teras Narang, berbuat untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan
bangsa adalah segalanya. Obsesi ini mengenyampingkan hal-hal yang
berorientasi pada kepentingan diri sendiri, keluarga, kelompok dan
partai. Tekad itulah yang menjadi modal baginya untuk membangun Provinsi
Kalimantan Tengah yang luas wilayahnya satu setengah kali P. Jawa,
tetapi berpenduduk hanya 1,9 juta jiwa.
Teras tidak bergeming ketika teman-temannya di parlemen mengolok: “sudah
enak jadi ketua komisi di DPR, sekarang jadi gubernur di tempat yang
susah.” Tetapi olok-olok itu malah mengukuhkan tekadnya untuk mengubah
wajah Kalteng yang kental dengan julukan, the spot of nowhere (tempat
yang tak terjangkau dari mana pun).
Dia juga tertantang ikut kontes pemilihan gubernur (2005), karena
Kalteng satu dari lima provinsi yang pertama kali melaksanakan Pilkada
langsung oleh rakyat. Teras Narang, “melepas sepuluh burung di tangan,”
untuk menangkap seekor burung di langit. Dia berhasil meraih kursi
gubernur setelah melepas kursi ketua komisi III, DPR.
Kepemimpinan Agustin Teras Narang merupakan titisan dari kakeknya dan
ayahnya, kemudian turun kepada dirinya. Pria berdarah Dayak kelahiran
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 12 Oktober 1955 ini, membentuk
kepemimpinan dalam dirinya, terbawa pengaruh sang ayah, bahwa untuk
menjadi politisi harus memiliki bekal sekolah hukum. Dalam diri Teras
Narang, bakat memimpin sudah tampak sejak masa anak-anak, sejak duduk di
bangku kelas enam sekolah dasar. Saat itu, dia memimpin tim sepakbola di
kampungnya. Teras Narang menjadi pembalap di saat melanjutkan pendidikan
di SMP, kemudian SMA.
Ayahnya, Waldemar August Narang, seorang pedagang eceran besar,
eksportir dan importir. Dia secara konsisten menempa putera bungsunya
untuk menjadi seorang pengacara atau kerennya, lawyer. Setamat dari
Fakultas Hukum UKI, Jakarta, Waldemar merekrut puteranya menjadi liason
officer (pegawai perantara) untuk perusahaannya dengan Kantor Pengacara,
Gani Jemat. Waldemar selalu memompa Teras Narang dengan merujuk fakta di
AS bahwa hampir semua politisi, baik presiden, anggota Kongres maupun
Senat adalah lulusan School of Law (Sekolah Hukum).
Dorongan ayahnya memberi inspirasi dan ketabahan kepada Teras Narang
untuk bekerja magang di sejumlah kantor pengacara, termasuk kantor
pengacara Koesnandar, RO Tambunan, dan Albert Hasibuan. Setelah bekerja
magang lebih dari 10 tahun, Teras Narang mendirikan kantor pengacara
sendiri tahun 1989.
Hanya setahun kemudian, Teras Narang direkrut oleh PDIP. Di dalam Pemilu
yang dipercepat tahun 1999 itu, PDIP tampil sebagai pemenang. Teras
Narang mewakili daerah pemilihan Kalteng untuk dua periode: 1999-2004
dan 2004-2009. Sebelum memegang pimpinan Komisi II, kemudian Komisi III,
Teras Narang pernah duduk di Komisi Anggaran. Tetapi di situ dia tidak
lama, karena tidak tahan dengan segala permainan untuk menggolkan,
mempercepat dan memperbesar anggaran. Dia meninggalkan komisi yang jadi
rebutan anggota Dewan itu, tanpa merasa kehilangan.
Namun Teras Narang tidak ingin berlama-lama di DPR. Dia melihat Pilkada
langsung untuk pemilihan gubernur Kalteng sebagai momentum untuk berbuat
yang terbaik bagi bangsa dari daerah. Momentum itu muncul tahun 2005,
dia menang untuk memimpin Kalteng sampai tahun 2010. Teras Narang
memenangkan dukungan yang sangat meyakinkan dari masyarakat pemilih
Kalteng. Legitimasi inilah yang dia pegang untuk memacu pembangunan:
prasarana, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kalteng.
Menurut Teras, rakyat tidak melihat pemimpinnya dari suku, agama atau
kelompok. Bagi mereka yang terpenting kebutuhannya terpenuhi, yaitu
untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Mereka melihat pemimpin yang punya
komitmen, tak peduli dari suku apa pun atau agama apa pun. Semangat,
“nasionalisme” inilah yang diteladani Teras Narang dari Bung Karno (Presiden
Soekarno).
Teras Narang masih ingat beberapa potong kalimat yang dipidatokan Bung
Karno ketika mencetuskan Pancasila, sebagai dasar negara yang akan
merdeka. “Di sini ada si Ucup, ada Pak Maramis. Kita punya tekad satu
untuk membangun bangsa, untuk membangun negara.” Sebagai pengagum Bung
Karno, Teras menginginkan Indonesia menjadi tamansari. Artinya, ada
warna macam-macam, sebuah tamansari untuk mencapai keindahan.
Teras Narang melihat bangsa ini sedang menuju sebuah tamansari yang
dicita-citakan Bung Karno. Persoalannya tergantung pada kemampuan para
pemimpin untuk melihat dan membawa negara ini, jauh lebih baik ke depan.
“Kita tidak bisa membohongi itu,” kata Teras dalam wawancara dengan
wartawan Tokoh Indonesia, Christian Robin Simanullang dan Haposan
Tampubolon, berlangsung di Palangkaraya. Kata Teras lebih lanjut: “Itu
bukan kehendak Teras, tetapi kehendak rakyat, karena ke depan mereka
menghendaki perbaikan.”
Teras Narang, di dalam membangun Negara Kesatuan Repbulik Indonesia (NKRI),
menghendaki para pemimpin memiliki kesamaan persepsi dan tujuan.
Kesemuanya tergantung pada masing-masing pemimpin, mau berbuat untuk
bangsa atau diri sendiri. Tetapi dalam era demokrasi ini, kata Teras
Narang, tidak ada yang tidak mungkin sepanjang merupakan kehendak rakyat.
Kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan (Vox Populi Vox Dei). Itulah
demokrasi yang dimulai dengan Revolusi Prancis tahun 1.700-an.
Lahan Sejuta Hektar
Soal pengembangan lebih lanjut lahan sejuta hektar, Teras Narang
diundang ke sidang kabinet. Dia menghadiri pemaparan yang dilakukan oleh
Menneg PPN/Kepala Bappenas.
Soal ini, Gubernur Teras hanya tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres).
Karena Inpres ini dia anggap sebagai salah satu payung hukum di dalam
melakukan rehabilitasi dan revitalisasi lahan. Dan Pengembangan Lahan
Gambut (PLG) dia pandang sebagai kegagalan perencanaan. Tetapi di dalam
merehabilitasi dan merevitalisasinya tidak perlu melihat ke belakang.
Tidak perlu mencari siapa yang salah, tetapi suatu kenyataan yang
terbentang, ada proyek yang gagal. Ada rakyat transmigran. Sisanya
sekarang ada sekitar 8.000 Kepala Keluarga. Mereka dari Jawa Timur, Jawa
Tengah, Bali dan Nusa Tenggara Timur.
Lahan tersebut setiap tahun jadi penyakit, karena menyumbang asap
terbesar. Karena diterlantarkan, lahan itu menjadi sorotan dunia.
Malahan, ketika berada di Belanda, Teras dijanjikan bantuan karena
mereka melihat bahwa lahan mega proyek ini sesuatu yang harus dibantu
dan harus segera direhabilitasi.
Teman-teman NGO Teras Narang di Belanda berkelakar: “Kami memelihara
lingkungan hidup dengan berjuta-juta euro, tetapi Anda merusak
lingkungan hidup dengan berjuta-juta dan bertriliun-triliun rupiah.”
Memang kenyataannya seperti itu. Coba bayangkan, kata Teras Narang, dulu
di sini hutan, ada pohon rami mahal itu. Di situ ada jelutung, rotan,
karet dan ada beje untuk ikan. Kemudian lahan satu juta hektar dibuka
begitu saja, kemudian ditelantarkan.
Menurut Gubernur, yang dicadangkan oleh Menteri Kehutanan seluas 1,4
juta hektar, yang sudah terbuka 1,1 juta hektar. Kemudian kayunya
dihajar dan diambil. Dan orang-orang yang memperoleh izin pemanfaatan
kayu (IPK)-nya sudah kaya raya. Diperkirakan, hitungan dari Dinas
Kehutanan, sekitar Rp 12 triliun, hanya dari kayu. Makanya, kalau
melihat gedung-gedung bertingkat, Teras Narang punya pikiran, “ini
mungkin dari IPK Kalteng.” (Bayangkan kurs pada saat itu Rp 2.500 per
USD).
Namun Teras Narang terobsesi untuk merehabilitasinya. Dan, kalau ini
ditelantarkan, berarti sudah menghilangkan uang negara yang begitu besar,
dan dia tidak ingin proyek ini menjadi “bancakan.” Karena dia lihat
setiap Departemen ada anggarannya; PU sekian, Pertanian sekian. Anggaran
dari tahun 2000, tapi kenyataannya, proyek tidak jalan.
Teras Narang ingin bekerja dengan Inpres. Dengan adanya Inpres, dia
bertindak sebagai panglima di lapangan, dia yang koordinir. Dia juga
nanti akan bilang kepada Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono),
“kalau ini gagal lagi, bukan salahnya pusat, tetapi kesalahan kita yang
di lapangan.”
Inpres itu dia yang mengusulkan karena melihat tidak akan bisa
dikoordinasikan dengan baik, kalau tidak ada Inpres sebagai payung hukum.
Jadi PU, Departemen Pertanian, Kehutanan dan Transmigrasi tahu apa yang
mereka lakukan, karena dengan pola Inpres, semuanya sudah punya program.
Anggaran rehabilitasi dan revitalisasi sampai 2010, diperkirakan sekitar
Rp 9 triliun. Dari jumlah lahan tersebut yang dicadangkan untuk sawah,
hanya 120.000 hektar. Karena memang di areal itu ada yang tidak cocok
untuk padi. Jadi yang cocok untuk padi diinventarisasi hanya 120.000
hektar.
Kalau satu hektar dihitung menghasilkan 4 ton padi, berarti Kalteng
mampu menyumbangkan 4x120.000= 480.000 ton padi. Kalau setahun dua kali
tanam; April-September dan Oktober-Maret, berarti 2x480.000 ton padi =
960.000 ton padi. Menurut Teras Narang, 960.000 ton padi sudah lebih
dari cukup untuk menopang kesulitan pangan di NKRI.
Makanya dia punya obsesi, membangun bangsa bisa saja dari Kalteng. Itu
tidak berlebihan, asalkan dikelola dengan baik. Luas Kalteng satu
setengah kali pulau Jawa yang terdiri dari enam provinsi: DKI Jaya, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten. Penduduk keenam
provinsi itu, 70 persen dari penduduk Indonesia.
Kalimantan Tengah, luasnya satu setengah kali P.Jawa, tetapi penduduknya
hanya 1,9 juta jiwa. Karenanya, Teras Narang mengundang orang-orang
Jakarta pindah ke Kalteng. “Silakan. Saya siap menerima, Kalteng siap.
Ayo kita bangun Kalimantan Tengah sama-sama. Tentu dengan tekad yang
sama, dengan keinginan yang sama, ciptakanlah keamanan di Kalteng dengan
baik. Daripada sempit-sempitan di Jakarta.”
Itulah semangat Teras Narang. Tetapi kalau hanya tekad dan diucapkan
oleh seorang Teras Narang, tidak akan bermakna apa pun. Tentu harus
didukung oleh kebersamaan, terutama dari lingkungan di Kalimantan Tengah,
dari lingkungan dia bekerja, dan juga dari masyarakat. Inilah yang
membuatnya tidak pernah berhenti berkunjung ke masyarakat, untuk
berdialog dengan mereka, untuk menyampaikan bahwa apa yang dilakukan
bukan untuk satu orang, bukan untuk dua orang, tetapi untuk semua.
Sejahteranya suatu daerah, meningkatnya kehidupan masyarakat di daerah,
sumber daya manusia kita mumpuni, pembangunan manusia betul-betul
terarah dengan baik, yang merasakan tentu rakyat. Tekad inilah yang
selalu dia dengung-dengungkan.
Prasarana Nadi Utama
Konsep penyebaran penduduk di Kalimantan Tengah menurut Teras Narang
belum berjalan. Untuk kawasan transmigrasi sengaja dipilih tempat yang
jauh. Para transmigran bisa menanam apa saja, bisa bertani apa saja,
tetapi mereka tidak mampu membawa hasil produksinya ke pasar. Mereka
terkendala oleh infrastruktur, keadaan alam, seperti sungai yang makin
lama makin dangkal. Akibatnya, produksi mereka membusuk di halaman rumah.
Inilah yang dianggap sebagai tantangan baginya. Dari 12 visi dan misi
yang dijanjikan, Teras Narang memberi prioritas pada empat hal:
prasarana jalan seperti jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan laut,
dermaga sungai dan terminal bis. Itu yang dia genjot dulu, terutama
untuk jalan dan jembatan.
Ketika mulai duduk di kursi gubernur, sebanyak 85 persen dari jalan
negara sepanjang 1.714 kilometer dalam keadaan rusak berat. Jadi yang
bisa dinikmati hanya 15 persen. Tahun 2006, dia bersyukur, karena doa
orang banyak, Teras Narang bisa memperkecil kerusakan itu, dari 85% jadi
63%. Untuk tahun 2007 pengurangan jalan negara yang rusak sekitar
20%-25%, jadi sisa sekitar 40%. Tahun 2008 sampai 2009, dia mengharapkan
jalan negara tersebut semuanya dalam keadaan memadai. Maka empat
provinsi di Kalimantan—Kalimantan Tengah, Selatan, Timur dan Barat—bisa
menyatu.
Kebetulan Gubernur Teras Narang dipilih menjadi koordinator regional
Kalimantan dari Forum Kerjasama Pembangunan Regional Kalimantan. Teras
Narang malah mengubahnya menjadi Forum Kerjasama Revitalisasi dan
Percepatan Pembangunan di Kalimantan.
Dia punya asumsi jika judulnya tidak diubah dengan “kerjasama” forum itu
tetap sekadar jadi tempat kongko-kongko. Kalau dia yang jadi koordinator,
dia tidak mau forum itu jadi sekadar tempat kongkow-kongkow. Dia
inginkan forum itu punya target, lantas mencanangkan, tahun 2009, Trans
Kalimantan harus selesai. Dia tidak ingin Trans Kalimantan merupakan
sebuah mukjizat, tetapi hak rakyat Kalimantan untuk mendapatkannya.
Sebab hasil bumi dan hasil hutan Kalimantan bisa membuat bangsa ini
untung banyak, dan bisa dimanfaatkan untuk bayar utang.
Infrastruktur merupakan nadi utama dalam percepatan pembangunan dan
peningkatan kehidupan masyarakat. Kalau prasarananya jelek, kata Teras,
siapa pun yang jadi pimpinan takkan mampu untuk mengentaskan kemiskinan.
Makanya dia bekerja all out, habis-habisan. Dan ini jadi obsesi yang
tidak pernah berhenti didengungkannya untuk dicapai.
Revitalisasi adalah penajaman proyek yang sudah ada. Banyak proyek yang
sudah ada, tetapi tidak mampu dimaknai atau membuatnya menjadi vital dan
bermakna. Karena apa, karena dulu konsep itu hanya sekadar membangun.
Dulu konsep itu basisnya program. Jadi kalau pimpinan sudah mampu
membangun, itu sudah prestasi. “Tetapi saya bilang tidak bisa. Yang
dibangun harus bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak,” kata Teras
Narang.
Dia memberi contoh pada Kalimantan Tengah, untuk perkebunan besar,
rakyat memperoleh anggaran Rp 14 triliun. Targetnya, sampai tahun 2010,
membangun lebih kurang 152.000 hektar untuk perkebunan karet rakyat dan
450.000 hektar untuk perkebunan sawit rakyat. Ini sepenuhnya milik
rakyat, bukan milik konglomerat A atau B.
Menurut Teras Narang, pengusahanya hanya pengembang alias developer.
Karena anggarannya diperoleh dari bank, dengan kredit. Tetapi kreditnya
dengan bunga yang sangat rendah. Sekarang kredit komersial sekitar 16
persen per tahun, mereka diberi 10 persen, sisanya enam persen disubsidi
oleh negara. Dan, masyarakat pemiliknya (anvalis) perkebunan besar. Jadi
perkebunan-perkebunan yang ada menjadi anvalis, dan mereka developernya,
mereka yang membangun plasma-inti. Plasma-inti di sini, bukan intinya
yang ke depan, tetapi plasmanya, rakyatnya. Itu bagian dari pemberdayaan
masyarakat sampai 2010 untuk membuat mereka lebih bermakna. ►ti-crs-ht
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|