Siap Melaksanakan Amanah Rakyat

Sementara Hamzah menjawab berbagai pertanyaan mengapa memilih Agum sebagai pasangannya, mengatakan, bukan karena Agum seorang yang berlatar belakang militer, melainkan karena berbagai keunggulan pribadinya, yang diharapkan dapat memberi nilai tambah sehingga pasangan mereka dapat memenangi pemilihan presiden dan wakil presiden. “Pak Agum memang berlatar belakang militer, tetapi beliau seorang yang keluasan pergaulannya menembus batas kelompok," kata Hamzah.

Dalam orasi singkat setelah dideklarasikan, Agum berjanji mengubah paradigma pemerintahan mendatang dari pemerintah yang berlagak juragan menjadi pemerintah yang bersikap pelayan publik. Agum juga menyatakan belum berniat mundur dari jabatan menteri perhubungan. "Tapi, kalau undang-undang meminta saya mundur, saya mundur. Kalau presiden masih butuh saya, ya saya tetap di kabinet," ujarnya.

Mengenai izin pengunduran diri Agum Gumelar sebagai Menteri Perhubungan, Hamzah mengatakan, "Tentu akan diproses. Pak Agum akan bertemu dengan Ibu. Cuma, karena etisnya, saya dulu yang diterima, baru Pak Agum."

Agum mengakui hingga saat ini belum bertemu Presiden Megawati dan meminta izin pengunduran dirinya. "Saya katanya diterima setelah Pak Hamzah, tetapi saya tidak tahu kapan. Surat resminya akan saya sampaikan setelah saya bertemu terlebih dahulu," ujarnya.

Sebelumnya, Agum pernah menyatakan tidak akan meninggalkan kabinet di tengah jalan karena akan mengganggu kinerja kabinet sewaktu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memintanya menjadi cawapres dari PAN.
Ketua Umum KONI ini mengaku bukan menolak Pak Amien. Kebetulan suasana batinnya waktu itu masih berpikir kalau ia tinggalkan kabinet akan tidak bagus karena Pak SBY dan Pak Jusuf Kalla baru saja keluar.
 

Sempat menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam), menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada SI MPR 2001, Agum Gumelar ikut bersaing sebagai calon Wakil Presiden. Dalam Kabinet Megawati, ia pun 'diturunkan' kembali memimpin Dephub. Lalu, pada Musornas KONI 2003, terpilih menjadi Ketua Umum KONI Pusat 2003-2007. Namanya pun disebut-sebut sebagai salah seorang kandidat calon wakil presiden Pemilu 2004

Ketika 'diturunkan' kembali memimpin Dephub, ia mengaku tidak kecewa. “Sebab artinya saya kembali melayani masyarakat dalam bidang transportasi dan hal itu merupakan amanah masyarakat dalam bidang transportasi yang harus dilaksanakan dengan baik,” ujarnya  usai upacara pelantikannya menjabat Menteri Perhubungan dalam Kabinet Gotong Royong (2001-2004). Ia memang seorang prajurit yang siap ditempatkan di mana saja.

Sebelumnya, banyak orang memperkirakan, suami Linda Amaliasari yang dikaruniai dua anak, yakni Khaseli dan Ami, itu akan tetap menjabat Menko Polkam. Sebab dia disebut banyak orang sangat dekat dengan Megawati. Kedekatannya dengan Megawati konon muncul dari konflik internal yang mewarnai tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ceritanya, setelah mengalami deadlock dalam Kongres Luar Biasa di Surabaya pada 1993, Megawati secara de facto menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI dengan berbekal dukungan mayoritas cabang-cabang PDI di Indonesia.

Keputusan Megawati ini mesti memperoleh restu atau legitimasi politik melalui Musyawarah Nasional PDI yang berlangsung di Jakarta. Di forum inilah, sosok Agum yang ketika itu menjabat sebagai Direktur A Badan Intelijen Strategis ABRI diangap turut berperan dalam memuluskan jalan Megawati menuju ke kursi Ketua Umum PDI. Setelah itu, ia justru mengalami mutasi ke posisi Kepala Staf Kodam I Bukit Barisan.

Bukan kali itu saja Agum menerima cap sebagai ‘simpatisan’ PDI. Gara-gara kedekatannya dengan partai berlambang banteng gemuk ini pula, ia pada September 1999 silam bersama dengan sejumlah pengusaha Anthony Salim, Prajogo Pangestu, Soedono Salim dan Muchtar Riady, tersandung perkara ‘Lippogate’ dengan tuduhan menyumbangkan uang dalam jumlah besar ke tubuh PDI Perjuangan. Menantu mantan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Achmad Tahir, ini tak mau pusing dengan suara-suara miring tentang sumbangan politik tersebut dan segera menepisnya, “itu isu murahan.’

Mantan ajudan Ali Murtopo ini juga dinilai sebagian aktivis perempuan sebagai petinggi TNI yang berwawasan gender. Pada saat peralihan kepemimpinan Presiden Habibie (5/99), Presidium Aliansi Perempuan yang menyatakan diri mewakili kaum perempuan sebagai organisasi independen pernah mencoba memberikan alternatif susunan kabinet koalisi yang menurut mereka berwawasan gender. Mereka memasukkan nama Agum sebagai satu-satunya perwira tinggi yang diusulkan untuk menjadi Panglima ABRI.

Lelaki Sunda kelahiran Tasikmalaya, 17 Desember 1945 itu juga dikenal sebagai orang yang berani melawan arus. Akibatnya iakerap menjalani mutasi ke berbagai pos penugasan. Selepas dari Bukit Barisan misalnya, lulusan Akademi Militer Nasional 1969 ini kembali ke Jakarta dan menjabat sebagai staf ahli Panglima ABRI.

Beberapa pihak menduga saat itu – sebagai staf ahli Panglima ABRI- karir Agum bakal lenyap tertelan zaman. Namun, ternyata dugaan ini tidak terbukti. Sebab, kemudian ia ditugaskan ke Ujungpandang untuk memimpin Kodam Wirabuana VII di sana. Setelah itu Panglima ABRI memanggilnya ‘pulang’ untuk menduduki jabatan sebagai Gubernur Lemhanas.

Bahkan, setelah reformasi karirnya makin berkibar. Pada kabinet Gus Dur ia dipercaya menjabat Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi. Lalu menjabat Menko Polsoskam, sebuah jabatan yang memang cocok dengan latar belakangnya sebagai seorang prajurit. Kemudian, mantan Komandan Jenderal Kopassus –satuan elite TNI Angkatan Darat- ini dipercaya Megawati kembali memimpin Departemen Perhubungan Kabinet Gotong Royong.

Bintangnya pun terus bersinar cemerlang. Pada Musornas KONI di Wisma Serba Guna Senayan, Jakarta, Kamis 27/2/03, ia terpilih sebagai Ketua Umum KONI Pusat periode 2003-2007. Ia memperoleh 42 suara dari 79 suara (49 induk olahraga dan 30 KONI daerah) yang ada, menyisihkan kandidat lainnya, yaitu Sutiyoso (22 suara), Luhut Binsar Pandjaitan (8 suara) dan Arie Sudewo (6 suara). Ketua Umum PSSI ini menggantikan Wismoyo Arismunandar yang telah dua periode menjadi Ketua Umum KONI Pusat.

Kecintaannya di bidang olahraga dibuktikan dengan kiprahnya sebagai pengurus Persatuan Sepak Bola Perwira Tinggi ABRI, pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI), pengurus olahraga terjun payung (FASI), Ketua Klub Sepak Bola Persija Timur (sejak 1992), Ketua Liga Amatir PSSI, Ketua Pelaksana Liga Indonesia (23 Juli 1993-10 November 1995), dan Ketua Umum PSSI (1998-2003).

Ketika menyampaikan visi dan misinya pada Musornas KONI iru, ia mengisahkan masa kecilnya. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), ia pernah tidak mendapat rapor. Padahal, teman-temannya menerima rapor.

Rupanya, gurunya menyerahkan rapor itu langsung ke ayahnya. Sang ayah memanggilnya dengan suara keras dan menunjukkan isi rapor tersebut. Ternyata, angka rapornya semuanya merah, kecuali nilai olahraga yang delapan.

Agum menempuh pendidikan SD hingga SMA di Bandung. Setelah lulus SMA tahun 1964, ia sempat kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran selama setahun.

Kemudian ia masuk Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang (1968), seangkatan dengan Sutiyoso. Lulus pendidikan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) tahun 1985, Sesko ABRI tahun 1991, di samping juga memperoleh gelar Master of Science (MSc) dalam bidang Manajemen dari American University.

Sepanjang karier militernya, Agum pernah bertugas sebagai Staf Kopkamtib dan Bakin (1973-1976), terjun dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan PGRS/Paraku di Kalimantan Barat, Operasi Seroja di Timor Timur, dan Operasi Penumpasan GPK di Aceh dan Irian Jaya.

Ia pernah pula menjabat Wakil Asintel Kopassus (1987-1988), Asisten Intelijen Kopassus (1988-1990), Asisten Intelijen I Kasdam Jaya (1991-September 1992), Komandan Korem 043/Garuda Hitam Lampung (1992-1993), Direktur A Badan Intelijen dan Strategis (Bais) ABRI (1993-1994), Komandan Kopassus ke-13 (1993-1994), Kepala Staf Kodam I Bukit Barisan (1994-1996), staf ahli Panglima ABRI bidang Polkam (1996), Panglima KodamVII Wirabuana (Agustus 1996-1998), dan Gubernur Lemhannas (1998). Agum pensiun 10 November 2000 dengan pangkat terakhir jenderal kehormatan (9 November 2000).

Karier politiknya dimulai ketika dipercaya sebagai Menteri Perhubungan (29 Oktober 1999-26 Agustus 2000), Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi (26 Agustus 2000-1 Juni 2001), Menko Bidang Politik Sosial dan Keamanan (1 Juni 2001-23 Juli 2001) merangkap Menteri Pertahanan (10 Juli 2001-23 Juli 2001), dan Menteri Perhubungan Kabinet Gotong Royong (10 Agustus 200-4004).

*** Ensiklopedi Tokoh Indonesia, dari berbagai sumber