WAWANCARA: R. Adang Ruchiatna Puradiredja

Siap, Pikeun Ngawangun Jawa Barat

Apabila hal ini terwujud, maka karaharjaan lahir batin masyarakat Jawa Barat akan menyinari langit dan menyuburkan bumi tatar Sunda khususnya dan NKRI umumnya. Dari dalam karaharjaan lahir-batin, akan bermunculan karya dan kreativitas yang mewujudkan kebaikan dan kebajikan semata. Jawa Barat raharja, rea ketan rea keton, anu tani pada marukti, sodagar pada baleunghar, nu jareneng teu matak ningnang, semah betah tumaninah di lemah anu genah tur merenah. Seni, budaya, jeung olah-raga oge tangtu nanjung, baranang mencrang tembong ka mana-mana. Berikut petikan wawancara dengan master lulusan Universitas Satyagama dan mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum UGM ini:

Beberapa kalangan menginginkan Anda ikut mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Apa yang mendorong Anda memenuhi kehendak ini?

Saya seorang prajurit, anak bangsa, yang selalu siap mengemban tugas yang diamanahkan rakyat. Dari pengalaman saya bertugas selama ini, satu hal yang paling berkesan dan terpenting adalah pada saat berinteraksi secara langsung dengan rakyat, bergaul dengan mereka, dan mendengarkan apa pendapat dan kehendak mereka, serta merasakan apa yang mereka rasakan.

Para tokoh masyarakat berpendapat bahwa rakyat Jawa Barat (Jabar) sangat merindukan pemimpin yang memiliki karakter 5 N, yaitu: Nyunda, Nyantri, Nyakola, Nyeni, dan Nyaah ka balarea, serta yang sholat dan bisa silat. Dan, disebut, Anda memenuhi kriteria itu?

Mudah-mudahan saya memiliki karakter tersebut. Mudah-mudahan saya memenuhi harapan masyarakat yang menyangkut figur ideal Gubernur Jabar yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Oleh karena itu, apabila saya terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat, maka hal pertama yang akan saya lakukan adalah segera membuat suatu kebijakan yang berpihak dan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu juga saya akan selalu menjalin komunikasi yang bisa menjembatani antara pihak pemerintah dan masyarakat menyangkut kebijakan kepentingan publik, sehingga pemerintah tidak menjadi terasing dari masyarakat, dan sebaliknya.

Anda kan putera Sunda, yang tentu memiliki komitmen kesundaan?

Iya! Saya hanya numpang lahir di Jakarta, dan pada umur dua tahun sudah diboyong ke Garut. Kemudian saya dibawa ke Bandung untuk bersekolah di SD Negeri Balong Gede dan SD Negeri Pagarsih, SMP Putera III, dan SMA Negeri II Jl. Belitung Bandung. Setelah itu, saya melanjutkan ke AMN di Magelang.

Sejak kecil, kedua orang tua saya telah membekali saya dengan pepatah yang sederhana dan selalu saya ingat setiap saat: “Ulah kumaha engke, tapi engke kumaha” yang mengandung makna bahwa kita harus selalu berpikir panjang, jangan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Pepatah lain yang selalu saya ingat adalah: “Ulah eleh rigig, sing bisa ngigelannana” yang mengandung makna bahwa kita harus bisa menyesuaikan diri. Kedua pepatah yang sederhana itulah yang selalu saya pakai sebagai pakarang dan ageman dalam mengarungi kehidupan ini, dalam rangka ikhtiar neangan karaharjaan lahir jeung batin.

Masyarakat Jawa Barat dikenal sebagai masyarakat yang religius, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki perilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh. Silih asih, maksudnya saling kasihsayangi karena Allah. Di atas landasan itu tegak dengan kokohnya silih asuh dan silih asah. Silih asuh bermakna saling senangkan dan saling jaga dari berbagai bencana. Adapun silih asah menuju kepada saling tajamkan akal dan perasaan, atau dengan kalimat lain dalam basa Sunda, silih simbeuhan ku pangarti.

Tatanan kehidupan yang senantiasa mengedepankan harmoni, seperti tergambar pada pepatah; herang caina beunang laukna yang berarti berusaha untuk bisa meraih tujuan utama tanpa menimbulkan kekeruhan atau kerusakan yang bisa merugikan banyak pihak.

Masyarakat Jawa Barat juga merupakan masyarakat yang menyadari arti pentingnya prinsip dan komitmen terhadap nilai-nilai kebajikan, sebagaimana terekspresikan pada pepatah: ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan; yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran, serta penyerasian antara hati nurani dan rasionalitas seperti terkandung dalam pepatah: sing katepi ku ati sing kahontal ku akal, yang berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama.

Betapa luhurnya budaya masyarakat Jawa Barat (Sunda). Menurut Anda bagaimana cara untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya itu?

Memang dalam era keterbukaan global saat ini, hal ini menjadi tantangan. Yakni bagaimana kita harus mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengantisipasi masuknya budaya dari luar yang dapat mempengaruhi budaya kita. Menurut saya, setidaknya ada dua hal yang perlu segera dilaksanakan, yaitu pertama, peningkatan kualitas apresiasi masyarakat terhadap budaya dan nilai-nilai tradisional, dan yang kedua, peningkatan kesadaran kerukunan antarumat beragama.

Anda yakin bahwa figur Anda akan menjadi pemimpin yang nyaah kepada rakyat Jabar?

Tentu! Sebab menurut hemat saya, kebutuhan masyarakat Jabar dapat dikelompokkan ke dalam dua hal yaitu kebutuhan dasar dan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat. Kebutuhan dasar, antara lain seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan keamanan. Sedangkan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat, antara lain seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri.

Untuk melaksanakan amanat rakyat Jabar tersebut, yang pertama harus diperhatikan adalah mencari kejelasan di mana wewenang pusat, di mana provinsi, dan di mana kabupaten/kota. Apabila sudah jelas, maka Insya Allah akan lebih mudah melaksanakan tugas pemerintahan.

Dalam kaitan ini, untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat dasar maupun untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat - atas pertimbangan akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas - yang bersifat lokal seyogyanya menjadi urusan Kabupaten/Kota, yang bersifat lintas Kabupaten/Kota menjadi urusan Provinsi, dan yang lintas Provinsi menjadi kewenangan Pusat.

Berarti Anda akan membenahi lebih dulu kebijakan otonomi daerah yang sampai saat ini masih sering terjadi tarik-menarik, terutama mengenai kewenangan?

Iya! Jika rakyat mempercayakan saya menjadi Gubernur Jabar, saya akan membenahi lebih dulu mengenai kebijaksanaan otonomi daerah. Sebab melihat kondisi saat ini, terutama mengenai kebijaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap pihak masih memperebutkan otoritasnya masing-masing dan merasa tidak membutuhkan satu dengan yang lain. Pemerintah Kabupaten/Kota merasa tidak membutuhkan Gubernur dan pemerintah Pusat.

Menurut saya, dalam melaksanakan otonomi untuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha masyarakat setidaknya ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, akuntabilitas, yakni menyangkut penyerahan urusan akan menciptakan akuntabilitas Pemda kepada masyarakat. Ini berarti bagaimana mendekatkan pelayanan tersebut sedekat mungkin kepada masyarakat. Makin dekat unit pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat akan makin mendukung akuntabilitas.

Kedua, efisiensi, menyangkut penyerahan urusan akan menciptakan efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam penyelenggaraannya. Ini berkaitan dengan economies of scale (skala ekonomis) dalam pemberian pelayanan tersebut. Untuk itu harus terdapat kesesuaian antara skala ekonomis dengan catchment area (daerah pelayanan). Persoalannya adalah sejauh mana skala ekonomis tersebut sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi Pemda yang sudah ada. Makin luas wilayah pelayanan yang diperlukan untuk mencapai skala ekonomis akan makin tinggi otoritas yang diperlukan. Sebagai contoh, bandara dan pelabuhan yang menangani antar Provinsi adalah menjadi tanggung jawab nasional.

Ketiga, externalitas, yakni dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang memerlukan pelayanan tersebut. Externalitas ini sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin luas externalitas yang ditimbulkan akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut. Contoh, sungai atau hutan yang mempunyai externalitas regional seyogyanya menjadi tanggung jawab Provinsi untuk mengurusnya.
Untuk itu sambil bekerja bahu membahu bersama seluruh pihak terkait di Jawa Barat, saya juga akan meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menuntaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan UU22/99 dan UU25/99.

Di antaranya peraturan tentang: (1) Hubungan Koordinasi, Kerjasama dan atau Kemitraan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota; (2) Pelimpahan wewenang Dekonsentrasi dari masing-masing sektor; (3) Kewenangan yang dilimpahkan dari masing-masing Departemen/LPND kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat; (4) Kewenangan daerah dalam mengelola sumberdaya nasional dan kelestarian lingkungan di wilayahnya; (5) Kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah laut; (6) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat; (7) Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah; (8) Mekanisme Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi oleh Dinas Provinsi; dan (9) Pengawasan Administrasi dan Karier Pegawai di Wilayah Provinsi.

Apa visi dan misi atau strategi Anda dalam membangun Jawa Barat?

Visi dan Misi Jawa Barat 2010 telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Jawa Barat dan telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Hal ini berarti siapapun pejabat gubernur sampai tahun 2010 nanti berkewajiban untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut.

Visi Jawa Barat yaitu “Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan ibukota negara tahun 2010” bisa dicapai bila kita bersama dapat menciptakan kepastian hukum, keamanan dan stabilitas politik yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan sumbangannya yang nyata terhadap ekonomi nasional. Selain itu, pemerataan pembangunan juga masih perlu ditingkatkan sebagai pijakan yang kuat untuk pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi tersebut, telah dijabarkan menjadi 7 Misi yakni: (1) Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik yang sehat; (2) Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah (silih asih, silih asah, silih asuh pikeun ngawangun masyarakat anu cageur, bageur, bener, pinter, tur singer); (3) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan terbuka; (4) Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; (5) Menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman modal; (6) Memberdayakan potensi lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat; dan (7) Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK.

Visi dan misi itu tentu perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas?

Saya akan membuka akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan program-program pembangunan daerah yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Saya yakin, usaha ini akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai serta kemudahan dalam mendapatkannya.

Oleh karena informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Jawa Barat, maka saya akan mendorong Pemda Jabar supaya lebih proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemda juga akan lebih mendayagunakan berbagai jalur komunikasi dan menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat, bagaimana cara mendapatkannya serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Lebih spesifik, dengan cara apa Anda membuka akses informasi tersebut?

Saya akan membuka keran informasi sebanyak-banyaknya kepada seluruh lapisan masyarakat Jabar yang berbeda latar belakangnya, di antaranya berupa: (1) Coffee Morning yang dilakukan setiap bulan; (2) Konferensi Pers setiap bulan; (3) Konsultasi publik dan penjaringan aspirasi masyarakat; dan (4) Menerima tamu masyarakat setiap saat.

Partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Tentang hal ini, apa pendapat dan langkah Anda?

Satu hal yang saya dianggap penting dalam usaha menggerakkan potensi masyarakat adalah dengan memperkuat jaringan kerja (networking) antarwarga Jawa Barat untuk meningkatkan daya saing dan mengembangkan kerja sama dengan pihak luar. Untuk itu perlu ditingkatkan kepedulian antarsesama masyarakat Jawa Barat melalui program pengembangan budaya gotong-royong. Di samping itu perlu pula dikembangkan pola kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Bagaimana soal SDM pemerintahan dan peningkatan kemampuan birokrasi?

Untuk menggerakkan potensi SDM pemerintahan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan SDM berkualitas dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi. Caranya adalah dengan meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah melalui program pengalokasian aparat birokrasi sesuai dengan keahliannya, pengembangan berbagai jabatan fungsional, dan penciptaan aparatur yang bersih dari KKN.

Kemampuan birokrasi perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai aturan yang tidak konsisten dari Pemerintah Pusat dan belum tertatanya aturan hubungan antarlembaga vertikal maupun horizontal serta antara eksekutif dan legislatif. Untuk itu perlu segera dilakukan program peningkatan koordinasi penyusunan peraturan perundangan antara pemerintah dan daerah, program pengembangan pola dan mekanisme kemitraan antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemda Jabar.

Seorang cendekiawan Sunda, Mang Avip Saefullah, pernah menulis di surat kabar bahwa fenomena kebudayaan bisu yang pernah diidap oleh masyarakat Jawa Barat selama masa pemerintahan Orde Baru telah mengakibatkan provinsi ini mengalami kerusakan yang cukup parah dalam hal budaya dan geografis seperti maraknya kasus KKN, rusaknya geografis tatar Sunda, kehilangan hutan, yang tersisa hanya 9%, banyak terjadi bencana alam dan banjir pada tahun ini, dan banyaknya masalah sosial dan kriminal. Apa komentar Anda?

Kebudayaan bisu adalah kondisi kultural sekelompok masyarakat yang ciri utamanya adalah ketidakberdayaan dan ketakutan umum untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan sendiri sehingga diam nyaris dianggap sebagai suatu yang sakral, sikap yang sopan, dan taat.

Saya percaya bahwa kebudayaan bisu tersebut saat ini sudah sangat jauh berkurang. Namun demikian, peringatan dari Mang Avip tersebut mesti ditanggapi dengan seksama. Untuk itu diperlukan perubahan positif dalam menghadapi fenomena kebudayaan bisu dan fenomena yang merugikan lainnya. Menurut hemat saya, perubahan positif hanya dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas demokrasi dan memantapkan kewaspadaan terhadap nilai-nilai yang merusak demokrasi itu sendiri.

Peningkatan kualitas demokrasi diperlukan untuk mempercepat proses reformasi di segala bidang. Untuk itu efektivitas kinerja lembaga-lembaga perlu ditingkatkan melalui pengembangan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; peningkatan kemampuan kelembagaan legislatif, organisasi politik, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya; penguatan pers dan media massa yang bebas, serta penegakan hak asasi manusia.

Sedangkan untuk memantapkan kewaspadaan terhadap nilai-nilai yang merusak demokrasi, dapat dilaksanakan melalui program pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Apa pun yang dibicarakan, sharusnya bermuara pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Jabar. Menurut Anda bagaimana?

Perkembangan IPM ditentukan oleh tiga komponen kinerja pembangunan manusia yaitu komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. IPM Jawa Barat (tanpa Banten) pada Tahun 1996 mencapai angka sebesar 70,31, dan pada Tahun 1999 turun menjadi 62,25 sebagai akibat krisis ekonomi.

Untuk meningkatkan IPM Jabar adalah dengan cara mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas SDM melalui kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan misalnya melalui program-program: (1)Peningkatan mutu dan orientasi pendidikan; (2) Peningkatan mutu pendidikan luar biasa dan luar sekolah; (3) Pengembangan sistem kesehatan; (4) Pengembangan pelayanan medik; (5) Pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan (6) Pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya.

Sedangkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, perlu peningkatan dan penguatan kemampuan tenaga kerja produktif melalui program-program: (1) Pemasyarakatan dan peningkatan kegiatan pelatihan kerja dan aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja; (2) Penyusunan pedoman dan rencana kebijakan penanganan purna kerja; (3) Penetapan upah minimum; (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan upah minimum.

Bagaimana komitmen Anda memajukan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Untuk memajukan dunia usaha, kita dapat memanfaatkan ketersediaan infrastruktur perekonomian yang telah ada, baik yang dimiliki Jawa Barat maupun DKI untuk menarik investasi dari luar. Kerja sama dengan DKI dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Antara lain, bidang pengembangan agrobisnis, industri jasa dan perdagangan, infrastruktur kelautan, penyediaan air baku, pengelolaan jaringan irigasi, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan pelabuhan laut dan pelabuhan udara, pengembangan jaringan pemasaran dan promosi produk industri manufaktur, serta pengembangan informasi pasar.

Dunia usaha yang mengalami guncangan sejak terjadinya krisis moneter pada pertengahan 1997 belum pulih benar. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan keterkaitan usaha untuk menata struktur perekonomian, dan mendayagunakan sumber daya lokal untuk menata struktur industri.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara: (1) Penguatan keterkaitan usaha perekonomian antar sektor, komoditi, dan pelaku; (2) Penguatan keterkaitan usaha perekonomian antar lembaga pelaku ekonomi; (3) Pemanfaatan dan pengembangan bahan baku lokal; (4) Peningkatan kualitas SDM; (5) Pengembangan manajemen produksi; (6) Pengembangan dan peningkatan teknologi manufaktur; (7) Regulasi dan deregulasi pelayanan usaha industri manufaktur; dan (8) Penguatan permodalan dan penciptaan iklim usaha yang kompetitif.

Tentang perdagangan bebas, apa langkah yang perlu dilakukan?

Untuk mengantisipasi dan mengantisipasi menghadapi perdagangan bebas, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha perlu pula disiapkan dengan berbagai upaya. Pertama, perlu segera dilakukan pengembangan pola kerja sama dan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan. Kedua, penciptaan pasar tenaga kerja yang kondusif, penguatan permodalan dan penciptaan iklim usaha yang kompetitif. Ketiga, peningkatan jaminan bagi pelaku investasi. Keempat, pengembangan informasi pasar. Kelima, pengembangan perdagangan internasional dan nasional. Keenam, pengembangan jaringan pemasaran dan promosi produk industri.

Dalam hal ini, daya tarik Jawa Barat guna penanaman modal, perlu pula untuk selalu ditingkatkan. Untuk itu harus segera dilaksanakan peningkatan usaha pengembangan sumber daya daerah; peningkatan jaminan keamanan bagi pelaku investasi; peningkatan promosi investasi; pengembangan jaringan pemasaran; serta peningkatan dukungan sektor perbankan dan lembaga non perbankan.

Dengan berbagai hal yang Anda kemukakan, masyarakat Jawa Barat yang seperti apa yang ingin Anda wujudkan?
Saya berharap dapat terwujud masyarakat Jawa Barat yang cageur jasmani-rohani, bageur, berakhlak baik, pinter, cerdas dan rasional, bener, sesuai kaidah agama. Apabila hal ini terwujud, maka karaharjaan lahir batin masyarakat Jawa Barat akan menyinari langit dan menyuburkan bumi tatar Sunda khususnya dan NKRI umumnya.

Dari dalam karaharjaan lahir-batin, akan bermunculan karya dan kreativitas yang mewujudkan kebaikan dan kebajikan semata. Jawa Barat raharja, rea ketan rea keton, anu tani pada marukti, sodagar pada baleunghar, nu jareneng teu matak ningnang, semah betah tumaninah di lemah anu genah tur merenah. Seni, budaya, jeung olah-raga oge tangtu nanjung, baranang mencrang tembong ka mana-mana.

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
 

Artikel lain:

== Profil Adang Ruchiatna