Oleh: Bantu Hotsan Simanullang | Kompensasi jangan sampai membunuh kreativitas masyarakat, sehingga menjadi lamban, malas dan sekedar pelumas untuk meredam jeritan rakyat. BLT harus diubah kembali menjadi BBM (Bahan Bakar Masyarakat), sebagai energi membangkitkan kreativitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan.

Kemurahan hati pemerintah untuk memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang kemudian bermetamorfosa menjadi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) senilai Rp 25,56 triliun sebagai kompensasi atas kehendak pemerintah menaikkan BBM (Bahan Bakar Minyak) di kisaran 1500-2000 per liter,sungguh sangat mulia.

Bisa dibayangkan, 18.5 juta jiwa harus mengantri yang dikalikan satu jam saja, tapi kenyataannya lebih. Ada berapa waktu yang terbuang, ada berapa juta kalori energi masyarakat yang tertimbun dari seharusnya sudah terbakar saat ke luar untuk bekerja, akhirnya menjadi lemak yang mengendap saat mengantri, sehingga membuat tambah malas dan lamban.

Sebagian masyarakat menginginkan bantuan ini, agar digunakan untuk membangun infrastruktur, ada juga yang mengatakan agar bantuan ini digunakan untuk program-program yang pro rakyat bahkan memberikan beasiswa bagi yang kurang mampu, penambahan beras miskin, semuanya sangat baik. Dan jika dimungkinkan akan lebih baik lagi jika bertanya kepada masyarakat sebaiknya untuk apa BLT itu dipergunakan. Namun, jika dilemparkan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan, bisa terjadi perdebatan panjang, takutnya kompensasipun tidak jadi mengalir. Nah, loo, koq malah repot!

Terlepas dari pro dan kontra menaikkan harga BBM. Bonus yang disediakan pemerintah kepada masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu, kompensasi BBM merupakan pelumas yang sangat efektif untuk menyerap sekaligus meredam kebisingan jeritan masyarakat, agar ‘suhu’ gejolak kenaikan harga BBM dapat dinetralisir. Dengan harapan kesejahteraan masyarakat tidak terabaikan akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang sering mengiringi.

Yang menjadi pertanyaan seberapa efektifkah kompensasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan dana triliunan rupiah bisa terkonversi kembali menjadi energi efektif, terpakai. Hal inilah yang harus menjadi pemikiran bersama, bantuan langsung sementara masyarakat jangan sampai menjadi pembunuh kreativitas masyarakat yang menghabiskan waktu untuk mengantri berjam-jam.

agar bantuan tidak mubajir, harus di sesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat yang lebih dibutuhkan, lapangan pekerjaan tapi tidak sekedar padat karya.

Rencana, ada sembilan bulan ke depan sejak kompensasi program BLSM (baca: bukan balsem) digulirkan pada April. Masyarakat sebanyak 18,5 juta rumah tangga yang diperkirakan menerima bantuan, diharapkan selalu kehadirannya untuk mengantri menerima bantuan sebesar Rp. 150 ribu setiap bulannya. Bisa dibayangkan, 18.5 juta jiwa harus mengantri yang dikalikan satu jam saja, tapi kenyataannya lebih. Ada berapa waktu yang terbuang, ada berapa juta kalori energi masyarakat yang tertimbun dari seharusnya sudah terbakar saat ke luar untuk bekerja, akhirnya menjadi lemak yang mengendap saat mengantri, sehingga membuat tambah malas dan lamban.

Kehendak pemerintah untuk menyenangkan hati rakyatnya dengan memberikan bantuan langsung sementara kepada masyarakat, jangan tanggung-tanggung, BLSM seyogyanya diantar langsung kepada penerima. Bukannya kenapa, untuk menghindari saling dorong-mendorong, sikut-menyikut, berdesak-desakan atau mungkin ada kerusuhan sehingga menimbulkan korban, seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, saat mengantri.

Menciptakan lapangan pekerjaan tidak harus selalu membangun infrastruktur. Lapangan pekerjaan akan tercipta sendiri, jika masyarakat dibekali dengan ketrampilan (skill) yang memadai

Terlepas dari itu semua, jika pemerintah harus memberikan bantuan ini, seharusnya bantuan ini diperuntukkan kembali sebagai ‘bahan bakar’ untuk membangkitkan gairah, menumbuhkan kreativitas masyarakat. Selain itu, agar bantuan tidak mubajir, harus di sesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat yang lebih dibutuhkan, lapangan pekerjaan tapi tidak sekedar padat karya. Banyak kasus, memberikan asal diberikan tapi efektifitas dari bantuan tidak jelas, asal ada saja penyalurannya, target penggunaan anggaran tercapai tanpa melakukan pemetaan atau suvei sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai gambaran, program pembangunan fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) dan air bersih. Seperti di daerah penulis, masih saja ada bantuan untuk membangunnya yang sebenarnya bukan lagi prioritas. Padahal air tidak begitu sulit, cukup hanya menggali 1-2 meter, air sudah ketemu dan setiap keluarga sudah memiliki kamar mandi masing-masing di setiap rumah. Sehingga fasilitas MCK yang sudah terlanjur dibangun, hanya menjadi onggokan bangunan yang sia-sia.

Menciptakan lapangan pekerjaan tidak harus selalu membangun infrastruktur. Lapangan pekerjaan akan tercipta sendiri, jika masyarakat dibekali dengan ketrampilan (skill) yang memadai. Hal ini menjadi lebih prioritas yang jika mendapatkan perhatian, kompensasi BLT, akan benar-benar diubah kembali menjadi bahan bakar masyarakat, dikelola untuk menumbuhkan kreativitas bukan untuk menimbun lemak.

Peluang besar kemungkinan terciptanya lapangan pekerjaan di kelompok bawah jika masyarakat diberikan pelatihan ketrampilan, ekonomi masyarakat kecil akan bangkit. Ibu-ibu rumah tangga misalnya diberi pelatihan ketrampilan untuk menjahit, laki-laki diberi ketrampilan mengelas dan yang lainnya, sebagai bibit permulaan untuk menumbuhkan industri rakyat khususnya di pedesaan. Sehingga pemerintah kelak tidak sulit lagi merayu masyarakat saat ingin menaikkan harga BBM. Jakarta, 12 Maret 2012