Oleh: Bantu Hotsan Simanullang | Keterbatasan KPK dalam personil memberantas korupsi. Dengan teknologi informasi masyarakat turut pro aktif dalam tindak pengegahan korupsi (TPK).

Sebelum teknologi informasi berkembang pesat dari pintu ke pintu masih menjadi salah satu strategi pemasaran yang cukup diandalkan namun membutuhkan kekuatan fisik. Namun lompatan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, teknik pemasaran ini atau yang biasa disebut  dor to dor mulai tergantikan walaupun masih dipraktekkan.

Penyebaran informasi semakin lebih cepat dan murah, SMS ke SMS (send message service). Atau tinggal bergabung dengan jejaring sosial, Facebook, Twitter atau bergabung dengan grup yahoo messenger, grup BBM atau grup lainnya yang dapat diakses dengan dinamis. Kemudahannya, membangun sebuah komunikasi tersambung dengan siapapun di belahan duniamanapun setiap detik, tidak lagi sulit dilakukan. Kemudahan lainnya dengan cepat mendapatkan dan menyebarkan informasi oleh siapapun dan dimanapun sangat dimungkinkan.

...kampanye dan memberantas korupsi, dua hal yang tidak bisa dipisahkan...penanganan terhadap korupsi yang dilakukan setelah korupsi terjadi artinya, pemberantasan korupsi yang dilakukan adalah di tingkat pemutusan kisaran hukuman yang akan diberikan kepada pelaku.

Kemampuan teknologi ini juga sebenarnya dapat digunakan untuk hal-hal yang positif, kampanye dan memberantas korupsi, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan memberantas korupsi sudah ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan lembaga lainnya. Sebuah penanganan terhadap korupsi yang dilakukan setelah korupsi terjadi artinya, pemberantasan korupsi yang dilakukan adalah di tingkat pemutusan kisaran hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. Memberikan efek jera setelah melakukan tindak korupsi.

Sementara penanganan lainnya dimana basis korupsi itu terjadi, belum tertangani dengan maksimal. Dimana masyarakat menjadi lahan subur saat yang berbau dengan namanya korupsi terjadi. Melawan korupsi tidak hanya dengan memberantas, karena yang satu belum tuntas diberantas, sudah muncul tindakan korupsi yang lain. Siklusnya demikian terus, tanpa diimbangi dengan tindak pencegahan korupsi (TPK) sebelum terjadi, bukan setelah. Dengan jumlah KPK yang ada, tidaklah cukup untuk memberantas korupsi, agar tidak berjalan seperti di treadmiil.

Persoalannya adalah mengatasi atau memberantas korupsi tidak dapat dilawan secara serentak dan menyeluruh dengan hasil maksimal. Karena korupsi seperti sifat bawaan genetik dan menjadi penyakit masyarakat yang terselubung yang amat sulit dideteksi. Namun demikian korupsi sangat dimungkinkan untuk dicegah, diperlambat.

...korupsi tidak dapat dilawan secara serentak dan menyeluruh dengan hasil maksimal. Karena korupsi seperti sifat bawaan genetik dan menjadi penyakit masyarakat yang terselubung yang amat sulit dideteksi.

Diperkirakan hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia sudah melek internet pada 2015. Ini menjadi fenomena sekaligus menjadi kekuatan baru. Untuk berinteraksi dan menyebarkan informasi satu sama lain menjadi sangat efektif dan mudah dilakukan. Dalam hal ini, teknologi komunikasi dalam mencegah tindakan korupsi dapat memiliki peranan sangat penting. Media jejaring sosial yang sangat mudah diakses melalui telepon genggam dapat menjadi salah satu setrum/shock terapi untuk mencegah korupsi tidak cepat menyebar.

Dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna teknologi memposisikan diri sebagai sales ataupun marketing menyampaikan informasi bahwa tindak korupsi adalah bahaya tersembunyi yang membuat negara gagal, dalam arti menghambat pembangunan negara. Sebenarnya ada yang lebih ampuh, media-media lain untuk mengiklankan anti korupsi tapi sangat mahal biayanya.

Sesungguhnya tingkat keprihatinan masyarakat terhadap maraknya korupsi yang terjadi sudah sangat tinggi. Dengan pengertian ini akan memudahkan, mengajak masyarakat untuk kompromi. Masalahnya adalah daerah-daerah yang belum terjangkau akses informasi atau ada akses, tapi masyarakat belum menjadikan media informasi sebagai suatu kebutuhan, mungkin karena kesibukan sebagai petani, berdagang dan faktor yang lain. Untuk menyiasati keadaan tersebut, perananan keluarga menjadi penting. Turut menyebarluaskan kepada saudara-saudarannya bahwa segala bentuk korupsi, gratifikasi, menyuap dan yang lainnya akan menyengsarakan rakyat itu sendiri.

Menjelang setiap Pilkada atau Pemilu, sudah tidak rahasia umum lagi saat berkampanye, orang bilang politik uang, menjadi salah satu senjata pemungkas untuk menggaet konstituennya. Masyarakat yang tidak mengerti akan dengan mudah menerima praktek-praktek tersebut. Atau disamarkan dengan bentuk penyaluran yang beragam, bantuan bibit, pupuk dan banyak cara yang lainnya.

...pengguna teknologi memposisikan diri sebagai sales ataupun marketing menyampaikan informasi bahwa tindak korupsi adalah bahaya tersembunyi yang membuat negara gagal, dalam arti menghambat pembangunan negara.

Ada slogan “terima uangnya, jangan pilih partainya.” Anjuran yang sangat membingungkan karena sama dengan melegalkan praktek korupsi itu terjadi. “Terimakasih, kami akan memilih sesuai dengan hati nurani kami.” Barangkali sungguh amat langka dinegeri ini bukan?. Sekiranya itu bisa terjadi tidak ada yang gontok-gontokan saat pilkada/pemilu dan masyarakat tidak perlu menahan beban kampanye. Paling memprihatinkan kadang dalam pesta demokrasi tersebut bisa menyebabkan terjadi disharmonisasi dalam keluarga akibat beda pandangan karena sudah termakan “sibudi” dan menjanjikan seluruh keluarganya memilih kelompok tertentu. Siapa yang rugi coba?

Pada tingkat kesadaran ini, masyarakat berpolitik akan semakin dewasa, tidak mudah diadu /diseret masuk dalam pusaran politik praktis oleh kepentingan kelompok tertentu. Tapi untuk urusan perut siapa yang tahan? Pada tahap ini, akan memampukan masyarakat menciptakan partai yang sehat, sederhana, tidak perlu lagi menghambur-hamburkan uang. Partai-partai tidak lagi akan getol untuk mencari sumber untuk membagikan hadiah-hadiah yang sangat wah alias gratis kepada masyarakat.

Pada tatanan ini masyarakat akan menjadi guru yang baik bagi partai politik, bukan sebaliknya memaksakan keinginan partai bagi masyarakat, tapi mengadopsi keinginan rakyat yang mereka wakili. Dengan hal ini, orientasi partai-partai akan berubah dan mulai mendengarkan aspirasi masyarakat bukan sekadar menebar janji. Apa keluhan, apa masalah yang terjadi pada masyarakat? Dan ini menjadi tantangan baru bagi partai untuk memecahkan persoalan, sesuai dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Dan solusi tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat saat berkampanye, bukan yang lain dengan memberikan obat penenang seketika setelah itu melupakan. Sebenarnya tidak serumit ini, saat kampanye jangan berpolitik uang. Selesai bukan? Tapi tidak semudah itu, jadi kurang afdol katanya.

Kembali kepada perananan teknologi informasi, hp, media sosial, menjadi sarana yang efektif, hemat untuk memasarkan anti korupsi, tolak suap, gratifikasi dan yang lainnya. Jika kita yang diperantauan kirimkan SMS ke kampung halaman, sekadar mengingatkan keluarga tercinta untuk menolak korupsi dan segala bentuknya. Seterusnya dari SMS ke SMS ke keluarga yang lain yang mungkin mereka belum mengetahui.

Tidak hanya efektif untuk mencegah korupsi kekuatan ini sepenuhnya dapat menjad milik politisi untuk berkampanye setiap menjelang Pemilu atau Pilkada. Selain hemat, tidak akan menguras kantong, transaksi politik uang, ruangnya menjadi kecil. Tinggal yang menggunakan melek teknologi dan memajang program-programnya, dan pengungjung (followers) tinggal berkunjung. Politisi tidak lagi mengungjungi konstituen tapi dikunjungi. Dan seterusnya pengunjung akan menjadi marketing menyebarkannya kemana-mana. Asik bukan!

Menjelang Pemilu 2014 dua tahun ke depan. Mari kita kampanyekan dengan gigih dan masif mulai sekarang dari SMS ke SMS, Facebook ke Facebook, Twitter ke Twitter, tolak korupsi dengan segala baunya, politik uang dan segala bentuknya agar kegaduhan di negeri ini kembali normal. Dengan harapan masyarakat menolak korupsi (MMK) dan memulainya dari keluarga. Jakarta, 19 Pebruari 2012