Oleh: Bantu Hotsan Simanullang | Masalah daerah perbatasan tidak selalu harus dengan pendekatan militer, namun yang diperlukan pendekatan ekonomi sosial di wilayah perbatasan. Serta adanya pengawasan khusus secara intens di wilayah perbatasan. Negara harus sungguh-sungguh menyatakan kehadirannya di daerah perbatasan. Serta perlunya penguatan diplomasi untuk mengajak negara-negara tetangga menyelesaikan tapal batas.

Minimnya perhatian pemerintah untuk melakukan pengawasan sekaligus di daerah perbatasan, masih dinilai lemah. Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 belum cukup menjadi pelajaran bagi pemerintah, bagaimana untuk meningkatkan pengamanan sekaligus mengembangkan wilayah perbatasan.

Pemerintah masih terus menggunakan cara-cara konvensional untuk mengatasi masalah daerah-daerah perbatasan dengan cukup hanya menugaskan TNI dekat daerah perbatasan. Tanpa dimbangai dengan aktifitas yang memadai untuk mendukung operasi tersebut seperti misalnya pembangunan ekonomi yang nyata, serius agar posisi wilayah perbatasan semakin kuat.

Dapat kita bayangkan, hanya berhadapan dengan Malaysia saja, kita sudah kelimpungan mengenai sengketa perbatasan. Belum lagi dengan negara tetangga yang lain. Indonesia ada 92 pulau yang bersinggungan langsung dengan negara tetangga di samping Malaysia, Vietnam, Filipina , Palau, Australia, Timor Leste, India, Singapura dan Papua Nugini. Pertanyaan kritis seharusnya harus kita pertanyakan sebagai bentuk antisipasi, bagaimana seandainya negara-negara tersebut sedikit saja mencubit Indonesia dari berbagai sisi. Akan terjadi keguncangan stabilitas keamanan nasional kita

Sementara itu kehadiran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tugasnya masih hanya sekedar untuk meredam gejolak masalah sosial yang terjadi di daerah perbatasan, tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. Namun lebih kepada mengatasi masalah kesehatan, pendidikan dan yang lainnya. Belum menyentuh ke akar persoalan yang sebenarnya. Sementara penguatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting.

Dapat dilihat akibat keterbatasan negara dalam hal ini. Tidak sedikit masyarakat di sana – perbatasan – yang kecewa dan kadang iri dengan pemerintah negara tetangga yang ternyata, sepertinya lebih menjamin kehidupan mereka. Keadaan ini seharusnya tidak bisa dianggap sepele. Pertanyaan kritis harusnya selalu ada dari pemerintah, menyadari, bagaimana kalau suatu hari kelak masyarakat setempat berpaling, melawan diri sendiri yang dapat memicu konflik yang tidak diinginkan.

Kita tidak perlu malu belajar bagaimana Malaysia mengembangkan daerah-daerah perbatasan menjadi sebuah kawasan ekonomi yang berkembang. Malaysia menyadari betul, begitu mahalnya setiap jengkal tanah yang dimiliki. Sehingga melihat ada sumber daya yang bisa dikelola, dikembangkan. Sebaliknya, negara kita belum maksimal menggunakan potensi yang ada. Apakah Negara kita mau kehilangan lagi, karena Indonesia terlalu banyak pulau-pulau karena tidak sanggup mengurusnya?

Mengenai hal ini, mungkin, sudah banyak lembaga yang mengkaji masalah perbatasan dan sudah mengindentifikasi permasalahan yang sebenarnya. Mulai dari belum jelasnya peta daerah perbatasan antar negara-negara tetangga, karena negara-negara masih enggan untuk membicarakannya. Namun reaktif untuk mengembangkan dengan diam di perbatasan seperti yang ditunjukkan Malaysia.

Ada kerangka berpikir, karena belum ada peta yang jelas, sehingga belum penting untuk menjamah daerah tersebut. Masih ada pembiaran karena daerah masih dianggap terisolasi, jauh dan terpencil sehingga masyarakat setempat dibiarkan berjuang sendiri, berkembang apa adanya. Tanpa ada tuntunan dan mobilisasi untuk membangkitkan pembangunan daerah perbatasan. Semestinya masalah yang sudah dapat dilihat, jelas terindentifikasi permasalahan perlu ekseksusi terbaik untuk menyelesaikannya.

Dapat kita bayangkan, hanya berhadapan dengan Malaysia saja, kita sudah kelimpungan mengenai sengketa perbatasan. Belum lagi dengan negara tetangga yang lain. Indonesia ada 92 pulau yang bersinggungan langsung dengan negara tetangga di samping dengan Malaysia, juga dengan Vietnam, Filipina , Palau, Australia, Timor Leste, India, Singapura dan Papua Nugini. Pertanyaan kritis seharusnya harus kita pertanyakan sebagai bentuk antisipasi, bagaimana seandainya negara-negara tersebut hanya sedikit saja, mencubit Indonesia dari berbagai sisi. Akan terjadi keguncangan stabilitas keamanan nasional kita. Energi bangsa dan negara ini akan habis terkuras hanya untuk persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan.

Ada kerangka berpikir, karena belum ada peta yang jelas, sehingga belum penting untuk menjamah daerah tersebut. Masih ada pembiaran karena daerah masih dianggap terisolasi, jauh dan terpencil sehingga masyarakat setempat dibiarkan berjuang sendiri, berkembang apa adanya. Tanpa ada tuntunan dan mobilisasi untuk membangkitkan pembangunan daerah perbatasan. Semestinya masalah yang sudah dapat dilihat, jelas terindentifikasi permasalahan perlu ekseksusi terbaik untuk menyelesaikannya.

Untuk itu, dalam menyelesaikan masalah daerah perbatasan tidak selalu harus dengan pendekatan militer walau sebenarnya tidak salah. Namun yang diperlukan adalah pendekatan ekonomi sosial di wilayah perbatasan. Dari fakta lapangan banyak masyarakat perbatasan yang kecewa karena kurangnya perhatian pemerintah dalam hal ini. Mengakibatkan kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap keadaan perbatasan karena tidak sempat lagi memikirkan hal itu, karena kondisi ekonomi. Tinggal sekarang bagaimana untuk menghidupkan pembangunan ekonomi di daerah perbatasan. Tidak ada alasan karena terpencil, terisolasi, masyarakatnya belum maju, sehingga terabaikan begitu saja. Bagaimana mungkin maju kalau tidak ada yang memperhatikan.

Badan Khusus
Dari permasalahan tersebut, penulis memiliki pandangan bahwa untuk menyelesaikan masalah perbatasan, harus mendapatkan perhatian yang intens. Tidak hanya hangat saat beberapa kasus perbatasan mengemuka seperti adanya dugaan pergeseran patok di wilayah camar Bulan dan Tanjung Datu yang berbatasan dengan Malaysia, tapi tidak ada kebijakan yang berkesinambungan. Untuk itu pemerintah memerlukan badan khusus yang bertugas secara aktif menangani daerah perbatasan. Agar badan ini memiliki berkekuatan hukum, maka perlu dibentuk dengan keputusan Presiden sehingga dalam pelaksanaannya tetap bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Nantinya badan ini memiliki kewenangan mengatasi permasalahan perbatasan. Serta melakukan persiapan untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur di daerah perbatasan. Bahkan badan ini juga harus memiliki kewenangan, memiliki kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mengundang masuknya para investor.

Selain itu badan ini juga dapat bersinergi dengan departemen-departemen lain, seperti ke
Lihat Daftar MenteriMenterian tenaga kerja dan transmigrasi, Pekerjaan Umum, Kelautan, Sosial, Dalam negeri, dan yang lainnya. Seperti, ke
Lihat Daftar MenteriMenterian tenaga kerja dan transmigrasi misalnya akan lebih mudah untuk menjalankan program tranmigrasinya. Daerah yang sudah dipersiapkan badan ini nantinya dilanjutkan dengan pengiriman transmigran. Sehingga daerah perbatasan menjadi hidup dan tetap terjaga. Manfaat pertama yang didapat disamping menjaga perbatasan, percepatan pembangunan ekonomi.

Membentuk badan ini bukanlah hal yang sulit, jika pemerintah memiliki keinginan yang serius. Sebab pemerintah sekarang tidak begitu sulit untuk membentuk satu lembaga. Jika dianggap badan ini membebani biaya negara. Ada alternatif pilihan, ada beberapa departemen yang seharusnya bisa dijadikan satu departemen. Seperti halnya dengan departemen perindustrian dan perdagangan masih memiliki keterkaitan. Departemen ini tidak seharusnya dipisahkan, sehingga dapat mengabil satu kebijakan. Dengan begitu, nantinya biaya operasionalnya bisa dialihkan untuk biaya operasional badan yang akan dibentuk. Ambillah contoh namanya, “Otorita Pengembangan Daerah Perbatasan”. Tidak beda jauh dengan apa yang sudah dilakukan dalam pengembangan kawasan industri, Pulau Batam yang tergolong sukses.Tapi nama ini tidak begitu penting, apapun namanya nanti, pembentukan badan ini seyogyanya mendapat perhatian pemerintah.

Akhirnya, kita harus tetap belajar dari banyak negara di dunia, dimana daerah perbatasan antara negara, rawan memicu ketegangan wilayah. Tidak bisa dimungkiri negara-negara yang sedang bergerak untuk maju akan cenderung agresif menata dan mempertahankan wilayahnya baik secara ekonomi, politik dan keamanan.

Sementara pengembangan perbatasan berjalan, penguatan diplomasi untuk mengajak negara-negara tetangga untuk segera menyelesaikan tapal batas tersebut. Sekali lagi, negara harus sungguh-sungguh menyatakan kehadirannya di daerah perbatasan. Sehingga konflik yang memicu instabilitas dalam negara dapat tetap terjaga. Jakarta, 15 Oktober 2011