Oleh: Bantu Hotsan Simanullang | Jika rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintah, kepada siapa lagi masyarakat harus percaya?

Dapat kita bayangkan jika dalam sebuah keluarga, dimana ayah sebagai kepala rumah tangga tidak lagi dipercayai anak-anaknya atau istrinya dan semuanya membawa jalannya masing-masing. Betapa hancurnya hati seorang ayah, kala anak atau istri tidak lagi menghormati kebijakannya sebagai nakhoda rumah tangga. Jika demikian harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang baik akan semakin jauh. Walaupun mungkin keputusan si ayah tidak selamanya 100 persen benar, tapi si ayah tentu sudah memperhitungkan segala potensi yang ada jikapun ada kesalahan masih bisa ditutupi dan dikoreksi, demi sesuatu yang lebih baik.

Begitu juga dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan mencabut Subsidi BBM yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan kompensasi, BLT, yang seyogyanya dilakukan awal bulan, 1 April mengalami kebuntuan. Kebuntuan terjadi karena pemerintah harus berhadapan dengan benteng berlapis dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, buruh dan para
Lihat Daftar AktivisAktivis di berbagai daerah dengan melakukan demonstrasi menyatakan penolakan. Melihat hal itu, koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Demokrat yang di isi Partai
Ketua Dewan Pembina Partai GolkarGolkar, PAN,
Ketua Umum DPP PPP (1989-1994)PPP, PKB,
Ketua MPR-RI 2004-2009PKS, juga runtuh seketika, kocar-kacir menyatakan penolakannya, walaupun masih diselimuti keraguan. Hanya untuk sekedar meredam luapan amarah mahasiswa seketika yang bertindak anarkis, melakukan pengrusakan, baku hantam dengan aparat keamanan. Juga tidak mau ketinggalan, beberapa kepala daerah juga menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM.

Sebegitunyakah kehilangan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah? Masih adakah obat penawar yang bisa mengobati karaguan rakyat kepada pemerintah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang jelas, tidak ada lagi pemimpin yang bisa dipegang janjinya, tidak ada lagi keteladanan kepemimpinan nasional yang bisa ditularkan. Para pemimpin telah kehilangan wibawa di hadapan masyarakat karena terlalu sering mengobral janji.

Apakah kocar-kacirnya para koalisi dan penolakan beberapa pemerintah daerah ini bisa dikatakan sebagai politik pragmatis, berkaki dua, apalagi tidak lama lagi Pemilu 2014 sudah semakin dekat. Untuk menunjukkan mereka berempati dengan apa yang dirasakan masyarakat. Atau sekadar mencuri perhatian masyarakat, bahwa mereka sama sekali tidak bermaksud ingin ikut-ikutan menyetujui kenaikan harga tersebut dan melukai hati rakyat? Hanya merekalah yang tahu.

Di balik semua itu, politik memang selalu bersayap, apapun perbuatan baik yang dilakukan pihak-pihak tertentu selalu dipandang sebagai pencitraan, begitu juga sebaliknya, semua serba abu-abu, tidak ada sesuatu yang pasti. Melakukan yang benar, dianggap pencitraan, tapi apabila melakukan kesalahan dituntut untuk melakukan perubahan, ketika dilakukan perbaikan balik lagi kepada pencitraan, semua serba salah. Tidak terkecuali pemandangan sedemikian juga diarahkan kepada pemerintah yang dinilai tidak lagi memiliki rasa empati kepada masyarakat. Jika harga BBM dinaikkan lalu memberikan BLT, dinilai hanya untuk menyelamatkan wajah partai berkuasa, Partai Demokrat yang sedang dililit banyak masalah.

Melihat adanya penolakan akan kebijakan pemerintah, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah telah hilang. Bahkan mungkin sudah diambang batas, tidak ada lagi yang benar dikerjakan pemerintahan sekarang. Apapun yang dilakukan dilihat tidak ada lagi ketulusan, dianggap hanya sebagai pemanis di luar saja. Namun bisa, dimengerti, telah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, tidak bisa dipungkuri sebagai imbas dari janji-janji pemerintah untuk memuntaskan berbagai persoalan serius seperti kasus korupsi yang bagai parasit mengerogoti harta negara. Membuat masyarakat semakin gerah, yang belum juga tuntas tapi malah mengganas. Hal inilah yang dianggap lebih penting diselesaikan daripada mencekik rakyat dengan mencabut subsidi BBM. Karena menganggap, alokasi dana subsudi yang dialihkan, ujungnya-ujungnya hanya untuk lahan subur menghidupi para koruptor. Menggerahkan memang!!

Merebut kembali kepercayaan masyarakat oleh pemerintah adalah sesuatu hal yang mutlak dilakukan. Kembali menjadi pelindung dan pelayan masyarakat. Begitu juga bagi masyarakat, harus menjadi pemikiran bersama, bukankah suatu negara yang maju adalah rakyatnya yang mau dipimpin atau sudah cukupkah dengan keadaan kita sekarang saja?

Sebegitunyakah kehilangan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah? Masih adakah obat penawar yang bisa mengobati karaguan rakyat kepada pemerintah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang jelas, tidak ada lagi pemimpin yang bisa dipegang janjinya, tidak ada lagi keteladanan kepemimpinan nasional yang bisa ditularkan. Para pemimpin telah kehilangan wibawa di hadapan masyarakat karena terlalu sering mengobral janji. Masyarakat kehilangan sosok pemimpin yang bisa diikuti, semuanya hanya mencari kepentingan diri sendiri dan kelompoknya masing-masing. Untung ada sosok Jokowi (Walikota Solo) di tengah masyarakat kehilangan harapan (krisis kepemimpinan) menaburkan benih contoh kepemimpinan nasional masa depan. Semoga!

Namun demikian apakah selamanya menentang kebijakan pemerintah itu selalu baik. Kesalahan juga tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah, karena memang ada keputusan genting yang harus dibuat pada situasi tertentu. Kecuali kebijakan diselewengkan pemerintah. Penolakan merupakan sebagai pernyataan mundur dari perubahan yang ingin diharapkan. Karena perubahan itu kita juga belum tahu karena belum dipraktekkan. Kalaupun salah adalah sesuatu yang bisa dikoreksi. Untuk itu ada saatnya pemerintah dan masyarakat harus sama-sama mendirikan benteng yang kokoh untuk menanggung dalam memecahkan persoalan negeri ini. Sama-sama mendukung, sama-sama memikul beban negara. Kata bijak mengatakan, berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Karena tidak ada satupun di negara-negara demokrasi di dunia yang ingin mengimpit rakyatnya untuk menderita.

Jika begitu, bila masyarakat sudah tidak lagi percaya kepada pemerintah, kepada siapa lagi masyarakat harus percaya? Merebut kembali kepercayaan masyarakat oleh pemerintah adalah sesuatu hal yang mutlak dilakukan. Kembali menjadi pelindung dan pelayan masyarakat. Sebagai masyarakat bagian dari pembesar negeri ini, harus menjadi pemikiran bersama, bukankah suatu negara yang maju adalah rakyatnya yang mau dipimpin atau sudah cukupkah dengan keadaan kita sekarang saja? Jakarta, 1 April 2012