Oleh: Bantu Hotsan Simanullang | Belajar dari banyak daerah setiap episode akhir Pilkada selalu menyisakan berbagai persoalan yang kebanyakan karena tidak siap kalah. Mari berkampanye di luar yang sudah biasa, berkampanye siap menerima kekalahan.

Sesuai jadwal KPUD Jakarta, kampanye resmi Pilkada Gubernur dimulai Minggu, 24 Juni-7 Juli 2012. Sebuah momen yang ditunggu-tunggu para kandidat gubernur untuk melakukan kampanye dengan agenda program yang telah dipersiapkan. Dan seperti biasanya, tidak jauh beda dari setiap kampanye Pilkada di belahan daerah lainnya di Indonesia, mengumpulkan konstituennya dalam satu tempat tertentu dan arak-arakan keliling kota.

Adakah yang salah? Sebagai negara demokrasi hal itu merupakan bagian dari proses dinamika yang harus dilewati dalam setiap pesta demokrasi baik Pilkada ataupun Pemilu. Tak kalah penting, sebagai pesta rakyat, masyarakat menjadi komponen utama di dalamnya. Namun dalam prosesnya masyarakatlah yang paling banyak menahan beban kampanye yang dalam prakteknya masuk dalam pusaran politik praktis.

Menumbuhkan kesadaran konstituen agar mau menerima dengan legowo apapun hasil yang diputuskan KPU sebagai wasit penyelenggara pemilihan. Hal ini masih sering terlupakan dalam setiap kampanye atau mungkin masih tabu untuk dibicarakan. Masih jarang terdengar dalam kampanye sekedar untuk mewanti-wanti pendukungnya untuk tidak berbuat kekerasan.

Implikasinya masyarakat sering menjadi bumper dalam setiap Pilkada yang bermasalah. Belajar dari banyak daerah setiap episode akhir dari Pilkada selalu menyisakan berbagai persoalan. Sejak 2009 negara telah menyelenggarakan 440 Pilkada baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Waspada Online, 20/1/2012). Diantaranya terdapat 392 sengketa yang dipermasalahkan dan kecendurungan bertambah.

Selain masih adanya masalah regulasi, anggaran, partai politik, persyaratan calon, integritas penyelenggara pemilu, putusan peradilan dan banyak faktor lainnya yang melahirkan munculnya sengketa Pilkada.

Namun persoalan utama sengketa pilkada yang kadang menjadi berkepanjangan. Masyarakat itu sendiri kadang masih sulit atau tidak siap menerima kekalahan. Selalu mencari dalih secuil apapun kesalahan untuk dijadikan bahan sengketa pilkada/pemilu.

Kekerasan, bersitegang pun kerap mewarnai yang kadang tidak bisa dihindarkan. Tuntut-menuntut, ancam-mengancam dan bahkan gontok-gontokan antar pendukung calon. Selain itu, juga mengakibatkan kerugian materil yang harus ditanggung. Pengrusakan aset negara yang tidak lain adalah miliknya sendiri. Sangat disayangkan bukan!

Meski demikian, melihat hal ini yang punya hajatan (calon kepala daerah) tidak mau tau dan ambil pusing dengan kekacauan yang terjadi. Memangsih urusan tim sukses. Masih amat langka, seorang kandidat maju tampil ke depan sebagai penengah untuk mendinginkan suasana dalam menyikapi hasil pemilihan jika ada masalah dan berharap dapat diselesaikan dengan proses hukum.

Walaupun gambaran mengarah ke hal itu sudah mulai terjadi. Seperti pernyataan kandidat yang menghimbau, jika ada yang lebih baik jangan pilih kami. Tidak akan berpolitik uang. Begitu juga dengan himbauan calon incumbent yang menyerukan agar PNS netral dalam menggunakan hak suaranya. Pernyataan-pernyataan seperti ini sangat menyejukkan dan sangat mempengaruhi dalam mendewasakan masyarakat berdemokrasi.

Biar bagaimanapun negara memiliki payung hukum yang dijadikan sebagai panglima untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Namun pengakuan ini masih sulit diimpelementasikan, akibatnya proses pemilihan yang terjadi dari tahun ke tahun masih bermasalah yang seyogyanya sudah semakin matang. Dan kampanye adalah salah satu moment yang tepat untuk melakukannya.

Menumbuhkan kesadaran konstituen agar mau menerima dengan legowo apapun hasil yang diputuskan KPU sebagai wasit penyelenggara pemilihan. Hal ini masih sering terlupakan dalam setiap kampanye atau mungkin masih tabu untuk dibicarakan. Masih jarang terdengar dalam kampanye sekedar untuk mewanti-wanti pendukungnya untuk tidak berbuat kekerasan. “Apapun hasil pemilihan harus kita hargai dan apapun permasalahannya kita serahkan kepada proses hukum.” Damai bukan!

Suara-suara itu tidak datang dari masyarakat, tapi datang dari pemangku hajatan. Walaupun masyarakat sebagian besar sudah menyadari itu, namun partai politik memiliki peranan tidak terbatas untuk terus menerus menggemakannya. Apakah ini dianggap mengendurkan semangat untuk berjuang. Tentu bertanding bukanlah untuk kalah. Sebaliknya akan melahirkan simpatik masyarakat dan makin meyakinkan konstituen untuk mejatuhkan pilihannya.

Kita berharap komitmen seperti ini dapat lahir dari setiap kandidat dalam setiap pemilihan apapun untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas. Karena untuk mematangkan demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Jikapun ada sengketa yang terjadi selama proses pemilihan tetap dengan mengandalkan proses hukum sebagai solusi. Begitu juga dengan masyarakat bersiap menjadi pemilih yang baik, bukan bumper.

Untuk setiap permasalahan, negara telah menyediakan segala perangkat untuk menegakkan keadilan, ada Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi yang siap memberikan keputusan.

Sejatinya sebuah pertandingan ataupun perlombaan adalah untuk melahirkan yang terbaik. Selalu ada yang tampil sebagai pemenang dan selalu ada yang kalah. Mari berkampanye di luar yang sudah biasa. Berkampanye siap menerima kekalahan. Jakarta, 23 Juni 2012