Login
Tokoh Indonesia DotCom, sebuah media informasi dan database online terbaik, terlengkap dan terpadu perihal biografi, visi-misi, dan berita para tokoh di Indonesia. Diterbitkan sejak 20 Mei 2002 bertepatan Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh Indonesia meliputi pemimpin formal dan informal Indonesia: 
01:36 AM
Berita 
Video 
Data & Sponsorship 
Komentar 
Print Bio 
Kutip 
-
-
-
BIOGRAFI
-
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) ini tidak segan-segan mengkritik bahkan membongkar aib kepolisian RI. Mulai dari kasak-kusuk pengisian jabatan di Polri hingga isu soal rekening gendut perwira Polri. Lewat IPW, ia ingin terus eksis mengawal kinerja kepolisian agar menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, mandiri dan dekat dengan rakyat.
- biografi tokoh indonesia neta s pane
- agama+Neta+S+Pane
- alamat neta s pane
- neta s pane biografi
- hmi kepri harus menerima kritikan
- jabatan yang pernah di emban jenderal moeldoko
- wikipedia neta s pane
- bioghrafi Neta S Pane
- neta s pane wikipedia
- latar belakang neta s pane
- neta s pane
- biografi neta s pane
Di awal Februari 2012, Polri mendapat kritikan pedas dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mempertanyakan posisi Wakapolri Komjen Pol. Nanan Sukarna sebagai ketua umum Mobil Gede (Moge). Pantaskah
Kapolri (1968-1971)polisi yang gajinya tidak besar itu punya moge berharga ratusan juta dan menjadi ketua organisasi moge? Posisi Nanan Sukarna itu sangat bertolak belakang dengan kecenderungan
Kapolri (1968-1971)polisi yang sering mengeluh soal kesejahteraan.
Neta juga mengkritisi soal
Kapolri (1968-1971)polisi lalulintas yang dijadikan ATM oleh sejumlah jenderal. Termasuk pula soal menurunnya wibawa Polri di mata masyarakat. Indikatornya bisa dilihat dari maraknya anggota Polri yang dianiaya oleh masyarakat. Menurut catatan IPW, selama Januari 2012 sudah terjadi 11 kasus anggota Polri dianiaya masyarakat.
Sebelumnya di tahun 2011, IPW pernah membuat geger Kepolisian RI. Neta S Pane menyebutkan ada lima perwira tinggi (Pati) Polri dan satu perwira Polri yang diduga menerima suap dari Gayus Tambunan - terpidana kasus mafia pajak yang menerima suap Rp 28 miliar dari perusahaan-perusahaan yang terkait perpajakan.
Akhir Juli 2011, Neta S Pane melalui IPW mengomentari tindakan Polri memeriksa
Ketua Umum Partai Demokrat (2010-2013)Anas Urbaningrum di Mapolres Blitar pada Selasa (26/7) terkait laporan pencemaran nama baik dan fitnah yang disebarkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, melalui BlackBerry Messenger (BBM).
Menurut Neta S Pane, pemeriksaan Ketua Umum Partai Demokrat,
Ketua Umum Partai Demokrat (2010-2013)Anas Urbaningrum di Mapolres Blitar menunjukkan bahwa Polri dipecundangi oleh partai politik. Hal ini juga makin menunjukkan Polri sudah terbelah dalam polarisasi politik antara pendukung Partai Demokrat dan kelompok yang anti Partai Demokrat. "Kasus ini menunjukkan bahwa Polri tidak independen dan tidak profesional," kata Neta S Pane di Jakarta, Sabtu (30/7/2011).
Bicara soal kepolisian, pasti tidak lepas dari sosok bernama Neta S Pane. Nama "Neta" merupakan singkatan dari nama kedua orangtuanya. Ibunya bernama Tapi Rumondang Siregar dan ayahnya Endar Pane. Huruf awal 'Ne' diambil dari nama ayahnya "Pane" sedangkan 'Ta' dari nama ibunya, "Tapi".
Sebelum aktif di Indonesia Police Watch (IPW), pria kelahiran Medan, 18 Agustus 1964 ini memulai karirnya di dunia jurnalistik sebagai reporter di Surat Kabar Harian (SKH) Merdeka di Jakarta pada tahun 1984. Selama kurang lebih tujuh tahun, Neta menapaki karirnya hingga menjadi Redaktur Pelaksana (Redpel) di tahun 1991.
Keluar dari Harian Merdeka, Neta sempat menjadi asisten Redpel di Harian Terbit di Jakarta pada tahun 1993 lalu menjadi Redpel koran Aksi di Jakarta. Jabatan tertinggi di media yang pernah ia emban adalah Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Jakarta tahun 2002-2004. Selepas dari media, Neta kemudian berkecimpung di dunia LSM yang membawanya menjadi pucuk pimpinan di IPW hingga sekarang ini.
Di sela-sela kesibukannya sebagai 
Lihat Daftar Wartawanwartawan dan 
Lihat Daftar AktivisAktivis, Neta terbilang produktif dalam menulis buku, mulai dari buku ilmiah, sastra budaya, profil perusahaan maupun profil instansi dan organisasi. Ia juga menjadi dosen tidak tetap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Universitas
Pendiri Muhammadiyah 1912Muhammadiyah, dan sejumlah kampus di daerah.
Untuk menambah pemasukan, Neta bekerja paruh waktu sebagai konsultan di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang Hubungan Masyarakat (public relation). "Saya bekerja paruh waktu untuk mencari tambahan dana. Karena menjalankan IPW butuh dana. Karena, jujur sumbangan dari masyarakat dan pihak-pihak lain sangat terbatas sehingga tidak mampu membiayai kebutuhan IPW," jelasnya.
Bila punya waktu senggang, Neta mengaku biasa mengisinya dengan kegiatan berburu masakan tradisional Indonesia. Setiap kali pergi ke daerah, ia pasti menyempatkan diri mengunjungi rumah makan yang menjual makanan khas daerah. Menurutnya, makanan asli Indonesia tidak kalah lezat dibandingkan makanan dari luar negeri.
Menurut Neta, intinya IPW berfungsi sebagai pertama; pengawas/pemantau/pengontrol pelaksanaan kebijakan lembaga Kepolisian. Kedua, memberikan penilaian, bantuan advokasi, dan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak pelaksanaan kebijakan lembaga Kepolisian. Ketiga, mempengaruhi dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan lembaga Kepolisian. Keempat, turut menekan (pressure) lembaga Kepolisian untuk menegakkan supremasi hukum secara murni dan konsekuen berlandaskan kepentingan negara. Terakhir sebagai mediator antara rakyat dengan lembaga Kepolisian.
Police Watch
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam hal penegakan hukum. Kewenangan besar tersebut tidak dimiliki oleh instansi lain seperti hakim dan jaksa. Sebagai garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mandiri dan mampu bertindak profesional dalam menjalankan fungsinya, baik selaku pengayom masyarakat, pencipta kamtibmas maupun penegak hukum dalam kerangka penerapan criminal justice system di Indonesia.
Di sisi lain, keberadaan Polri sering dipandang sebagai momok yang menakutkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan, baik secara individual maupun organisatorik kerap kali terjadi dalam sejarah perkembangan Polri. Bahkan Polri digunakan untuk kepentingan politik penguasa. Banyak contoh kasus yang bisa dilihat sepanjang pemerintahan
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)Orde Baru.
Setelah rezim
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)Orde Baru jatuh, Neta bersama teman-temannya mengadakan berbagai seminar dan diskusi tentang perlunya Polri yang mandiri, profesional, dan terpisah dari ABRI (TNI). Berbagai rekomendasi diskusi dan seminar itu kemudian diserahkan ke lembaga DPR, Pemerintah, TNI maupun Polri sendiri.
Setelah beberapa waktu lamanya, Neta dkk merasa perlu membentuk satu wadah independen yang bisa membuat mereka bergerak lebih bebas. Lahirlah Indonesia Police Watch (IPW) di tahun 2000. Untuk memantapkan keberadaannya, IPW dikukuhkan berdasarkan Akta Notaris Ny. Ida Ayu Yudiani SH No. 3 Tanggal 19 Mei 2000. Dari akta tersebut, keberadaan lembaga ini kemudian didaftarkan ke Departemen Dalam Negeri. IPW berkedudukan di Jakarta dan mempunyai cabang di sejumlah daerah. Anggotanya berasal dari kalangan pengamat,
Lihat Daftar Wartawanwartawan, pakar, dan akademisi yang peduli dengan masalah Kepolisian.
Pada saat baru didirikan, IPW fokus pada upaya-upaya untuk memisahkan Polri dari TNI, kemudian memperjuangkan lembaga Polri di bawah Presiden, dan memasukkan peranan Polri dalam UUD 1945 serta mendorong pemerintah agar mengubah Undang-Undang Kepolisian yang militeristik menjadi sebuah undang-undang Polri yang mandiri. Dalam perjalanan selanjutnya, IPW lebih banyak mendorong Kepolisian agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, mandiri dan menjadi sahabat rakyat.
Salah satu 'perjuangan' IPW adalah membuat Rancangan Undang-Undang Kepolisian yang diserahkan ke semua fraksi dan komisi DPR, pimpinan partai politik, pemerintah, TNI, dan Polri. Dalam rancangan itu, IPW mengusulkan perpanjangan usia pensiun anggota Polri dari 55 tahun menjadi 58 tahun. Usulan itu kemudian diakomodasi oleh DPR RI.
Menurut Neta, intinya IPW berfungsi sebagai pertama; pengawas/pemantau/pengontrol pelaksanaan kebijakan lembaga Kepolisian. Kedua, memberikan penilaian, bantuan advokasi, dan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak pelaksanaan kebijakan lembaga Kepolisian. Ketiga, mempengaruhi dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan lembaga Kepolisian. Keempat, turut menekan (pressure) lembaga Kepolisian untuk menegakkan supremasi hukum secara murni dan konsekuen berlandaskan kepentingan negara. Terakhir sebagai mediator antara rakyat dengan lembaga Kepolisian.
Meski hanya mengamati masalah-masalah kepolisian, IPW tidak memiliki kaitan langsung dengan lembaga Kepolisian Negara. IPW menempatkan diri sebagai mitra kritis Polri yang menerima berbagai pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Polri.
IPW juga rutin melakukan penelitian dan survei mengenai tugas-tugas yang dilakukan Polri di tengah-tengah masyarakat. Dari hasil penelitian dan survei tersebut, IPW kemudian mengeluarkan rekomendasi dan informasi yang berkaitan dengan kiprah Kepolisian, baik yang bersifat positif maupun negatif.
Neta berharap, IPW bisa terus eksis dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan. Karena menurutnya, sejak reformasi bergulir, negara ini belum bisa benar-benar bangkit dari keterpurukannya. Malah kondisinya semakin memburuk. Korupsi makin merajalela dan penegakan hukum lemah dan tebang pilih. Rakyat memerlukan corong untuk bersuara dan IPW siap memfasilitasinya. cid, red
Update Data & Sponsorship
Dukungan Anda, Semangat Kami
(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.
Update Konten/Saran
Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:
- Menambah (Daftar) Tokoh
- Memperbaharui CV atau Biografi
- Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
- Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
- Menambah Galeri Foto
- Menambah Video
- Menjadi Member
- Memasang Banner/Iklan
- Memberi Dukungan Dana
- Memberi Saran
Contoh Penggunaan
Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:
Rumah Presiden SBY
Rumah Presiden Soekarno
Rumah Megawati Soekarnoputri
Silakan menghubungi kami di:
- Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
- Email:
- Atau gunakan FORM KONTAK ini
Sponsorship
Haryono SuyonoPlatinum 
Jusuf Kalla Platinum 
Hatta Rajasa Platinum 
Siswono Yudo Husodo Platinum 
Rauf PurnamaPlatinum 
Surya PalohPlatinum 
SutiyosoPlatinum 
Slamet Effendy Y Platinum 
Aksa Mahmud Platinum 
Hidayat Nur WahidPlatinum 
Teras Narang Platinum 
Theo SambuagaPlatinum 
Panji Gumilang Platinum 
Thony Saut Situmorang Gold Jika Anda merasa terbantu/senang dengan keberadaan situs ini, mohon dukung kami dengan membeli paket sponsorship. Semua dana yang kami terima akan digunakan untuk memperkuat kemampuan TokohIndonesia.com dalam menyajikan konten yang lebih berkualitas dan dukungan server yang lebih kuat. Dukungan Anda juga memungkinkan kami membuka konten seluas-luasnya kepada publik. Silakan beli paket sponsor dengan aman via paypal (kartu kredit). Bila Anda ingin mentransfer via bank, silakan lihat informasi rekening kami di halaman kontak.
Sponsor Bronze  | Sponsor Silver  |
Sponsor Gold  | |
Anda dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. TokohIndonesia.com dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar yang ada. TokohIndonesia.com juga berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.