Tokoh berlatar belakang pendidikan statistik dan ahli komunikasi massa, sosiolog dan demograf, ini mengangkat BKKBN menjadi pusat data kependudukan Indonesia. Bahkan pendataannya tentang keluarga prasejahtera (miskin) masih diandalkan sampai saat ini.

Dia sukses menggalang
Menko Kesra dan Taskin (1998-1999) dan Kepala BKKBN (1983-1998)Keluarga Berencana di Indonesia dengan semboyan sederhana: Dua Anak Cukup. Bahkan dia mengembangkan dan menggerakkan visi bersama cita-cita keluarga Indonesia, yakni membudayakan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia Sejahtera (NKKBS).

Visi ini menempatkan setiap keluarga Indonesia sebagai agen atau pelaku pembangunan dalam delapan fungsi utama yakni fungsi keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan fungsi pemeliharaan lingkungan.

Haryono memiliki keyakinan, jika setiap keluarga yang hanya punya anak rata-rata dua, dengan sendirinya keluarga itu akan punya kemampuan lebih besar untuk memberdayakan anak-anaknya dan dan akan mampu secara aktif memainkan peran sebagai pelaku pembangunan.

Sungguh, ketika diminta memilih berkiprah di BPS atau BKKBN, Haryono memilih BKKBN, suatu pilihan yang kemudian dibuktikannya sangat tepat. Suatu pilihan yang dilandasi keyakinan dan keinginan bisa melayani masyarakat lebih dekat dengan berbagai dinamikanya.

Dia memilih BKKBN dilandasi keyakinan bahwa BKKBN secara profesional bisa mengantar manusia agar mampu melakukan proses perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat modern dan profesional.

Haryono mengabdikan diri dalam pilihannya. Dan ternyata di badan yang baru itu (BKKBN) karirnya menanjak. Dia diangkat menjadi Kepala BKKBN, lantas dipromosi menjadi
Lihat Daftar MenteriMenteri Negara Kependudukan merangkap Kepala BKKBN, bahkan mencapai puncak sebagai
Lihat Daftar MenteriMenteri Kordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin).

Haryono tidak hanya mendapat promosi jabatan, tetapi kiprahnya di bidang
Menko Kesra dan Taskin (1998-1999) dan Kepala BKKBN (1983-1998)Keluarga Berencana dan kependudukan membuatnya menjadi tokoh yang diperhitungkan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Keputusannya memilih BKKBN, merupakan keputusan profesional. Biarpun dia bukan seorang dokter tetapi sosiolog, Haryono punya keyakinan bahwa dia bisa berkembang di situ. BKKBN berkembang pesat, karena Haryono mempunyai beberapa amunisi kreatif dan inovatif.

Di tangannya program
Menko Kesra dan Taskin (1998-1999) dan Kepala BKKBN (1983-1998)Keluarga Berencana (KB) bergema sebagai jembatan untuk pemberdayaan keluarga dan manusia sejahtera. Dia makin mencintai pekerjaan itu lantaran dia orang desa, anak seorang ibu yang buta huruf dan ayahnya seorang guru, yang sangat mengenal kehidupan rakyat kecil, sehingga cita-citanya menyatu dengan pekerjaannya.

"Seakan-akan saya hanya seperti memainkan hobi saya. Saya tidak memikirkan naik pangkat atau tidak," kata Haryono dalam wawancara dengan tim
Lihat Daftar Wartawanwartawan Tokoh Indonesia.

Haryono masuk ke BKKBN tahun 1973-an. Meskipun memperoleh tantangan dari berbagai pihak, perkembangan BKKBN selalu menuju ke arah yang menggembirakan. Di mana-mana terbentuk kelompok akseptor. Sudah ada 400 sampai 500.000 kelompok yang menjadi wahana untuk saling tukar informasi dan saling mengeluh.

Dan pada saat itu, sudah mulai dirumuskan konsep untuk melakukan intervensi pada keluarga, tidak lagi sebatas individu akseptor. Sudah mulai ada tagihan. Setelah mereka sudah ikut KB 10 tahun, sehingga norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) sudah mulai ditanya. "Anak saya hanya satu, dua atau tiga. Kita sudah sepuluh tahun pakai spiral, kok tidak sejahtera?"

Selaku seorang sosiolog, Haryono tahu bahwa keluarga di Indonesia, ternyata keluarga yang lemah, tidak bisa dibiarkan begitu saja melakukan perberdayaan sendiri. Juga tidak bisa dibiarkan begitu saja menerima kucuran dana. Karena, ternyata pada tahun 1990-an, kucuran dana mulai lamban dampaknya pada penurunan angka kemiskinan.

Ketika kemiskinan sudah sampai pada angka 16, 15, 14 juta tidak turun-turun lagi, di situ saja. Lalu menjelang Konferensi Kependudukan di PBB, tahun 1994, Indonesia mulai dipertanyakan tentang kontribusinya. Apakah hanya mandek di KB, dalam arti hanya menurunkan angka kelahiran atau ada hal lain. Untunglah saat itu, Indonesia sudah memiliki konsep NKKBS. crs-sh (Diterbitkan juga di
Majalah Digital Tokoh IndonesiaMajalah Tokoh Indonesia Edisi 26)