WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia

Rela Mundur Hindari Pertumpahan Darah

  • zoom in
  • zoom out
  • font color
  • bold

Rela Mundur Hindari Pertumpahan Darah
HM Soeharto || TokohIndonesia.com - Ist

Setelah berkuasa dan mengabdi selama 32 tahun, Pak Harto meletakkan jabatan presiden dan menyerahkannya kepada BJ Habibie, Kamis 21 Mei 1998. Dia meletakkan jabatan secara sukarela, padahal dia masih didukung Jajaran TNI dan berbagai komponen bangsa.

Presiden RI Kedua (1966-1988)
Lihat Curriculum Vitae (CV) Soeharto

Silakan Login untuk melihat CV Lengkap

Tutup Curriculum Vitae (CV) Soeharto

QR Code Halaman Biografi Soeharto
Bio Lain
Click to view full article
Mien Brodjo
Click to view full article
Akil Mochtar
Click to view full article
Tatang Setiadi
Click to view full article
Sidarto Danusubroto
Click to view full article
Abdul Rivai Harahap
Click to view full article
Faisal H Basri
Click to view full article
Sisca Soewitomo
BERITA TERBARU

Keputusan pengunduran dirinya mengejutkan, bukan semata-mata karena desakan demonstrasi mahasiswa, melainkan lebih akibat pengkhianatan para pembantu dekatnya yang sebelumnya menjilat, ABS dan ambisius tanpa fatsoen politik.

Setelah Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Pak Harto
meletakkan jabatan, bukan hanya yang berseberangan dengannya yang memaki dan menghujatnya, tetapi juga beberapa mantan pembantunya. Dia dihujat dan dipojokkan seolah-olah tak pernah berbuat baik untuk bangsa dan negaranya.

Apalagi kala itu, dia telah hidup sendirian. Sebelumnya, dia telah kehilangan 'inspirasi' dan 'teman sehati' setelah Ibu Tien Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Soeharto
, isteri yang dicintainya, meninggal dunia (Minggu 28 April 1996). Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Pak Harto
bukan pria satu-satunya yang merasakan dukungan dan keberadaan isterinya menjadi penopang kekuatan. Salah satu contoh, Bill Clinton mungkin sudah akan jatuh sebelum waktunya jika tak ditopang isterinya Hillary Clinton.

Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Pak Harto
tidak segera mencari pengganti isterinya. Kesepiannya seperti teratasi atas dorongan pengabdian kepada bangsa dan negaranya. Ia menghabiskan waktunya dalam mengemban tugas beratnya sebagai presiden. Apalagi para pembantunya selalu memberinya laporan dan harapan yang mendorongnya untuk tetap bersedia menjabat presiden. Bahkan, bersama pembantunya (Lihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
nya) Presiden Republik Indonesia Ketiga (1998-1999)
Presiden Republik Indonesia Ketiga (1998-1999)
BJ Habibie
, ia bisa berjam-jam berbicara. Tak jarang para staf harus menyediakan mie instan jika menunggui pertemuan mereka itu.

Rakyat bangsa ini tentu masih ingat. Seusai Pemilu 1997 dan sebelum Sidang Umum MPR, Maret 1998, para pembantunya, di antaranya Menteri Penerangan (1983-1997) dan Ketua DPR/MPR (1997-1998)
Menteri Penerangan (1983-1997) dan Ketua DPR/MPR (1997-1998)
Harmoko
, selaku Ketua Umum DPP Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Golkar
, menyatakan akan tetap mencalonkan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Soeharto
sebagai presiden 1998-2003. Tapi, pada HUT Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Golkar
ke-33, Oktober 1997 itu, HM Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Soeharto
justru mengembalikan pernyataan itu untuk dicek ulang: "Apakah rakyat sungguh-sungguh masih menginginkan saya menjadi presiden?"

Setelah berselang beberapa bulan, tepatnya tanggal 20 Januari 1998, tiga pimpinan Keluarga Besar Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Golkar
atau yang lazim disebut Tiga Jalur Golkar, yakni jalur Golkar (Menteri Penerangan (1983-1997) dan Ketua DPR/MPR (1997-1998)
Menteri Penerangan (1983-1997) dan Ketua DPR/MPR (1997-1998)
Harmoko
), jalur ABRI (Feisal Tanjung) dan jalur Birokrasi (Yogie SM), datang ke Bina Graha melaporkan hasil pengecekan ulang keinginan rakyat dalam pencalonan HM Soeharto sebagai Lihat Daftar Presiden Republik Indonesia
Lihat Daftar Presiden Republik Indonesia
Presiden RI
.

Saat itu, mereka melaporkan bahwa "ternyata rakyat memang hanya mempunyai satu calon Lihat Daftar Presiden Republik Indonesia
Lihat Daftar Presiden Republik Indonesia
Presiden RI
untuk periode 1998-2003 yaitu HM Soeharto," kata Menteri Penerangan (1983-1997) dan Ketua DPR/MPR (1997-1998)
Menteri Penerangan (1983-1997) dan Ketua DPR/MPR (1997-1998)
Harmoko
mengumumkan kepada pers usai melapor kepada Pak Harto. "Mayoritas rakyat Indonesia memang tetap menghendaki Bapak Haji Muhammad Soeharto untuk dicalonkan sebagai Lihat Daftar Presiden Republik Indonesia
Lihat Daftar Presiden Republik Indonesia
Presiden RI
masa bakti 1998-2003," tutur Harmoko yang didampingi M Yogie SM dan Jenderal TNI Feisal Tanjung ketika itu.

Menurut Harmoko, Jenderal TNI (Purn) H Muhammad Soeharto, setelah menerima hasil pengecekan itu, menyatakan bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden RI masa bakti 1998-2003. Selain mengumumkan kesediaan Pak Harto dipilih kembali sebagai Presiden RI, menurut Harmoko, Keluarga Besar Golkar juga membuat kriteria untuk calon Wakil Presiden, antara lain memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan ini mengarah kepada Presiden Republik Indonesia Ketiga (1998-1999)
Presiden Republik Indonesia Ketiga (1998-1999)
BJ Habibie
.

Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh keluarga besar Golkar itu, masih menurut Harmoko, Soeharto menghargai kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia tersebut walaupun harus ada pengorbanan bagi kepentingan keluarganya. Tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara, Haji Muhammad Soeharto tidak mungkin menghindar dari tanggung jawab sebagai patriot dan pejuang bangsa.

"Dengan adanya kepercayaan rakyat ini tidak membuat Bapak Haji Muhammad Soeharto bersikap 'tinggi glanggang colong playu.' Itu istilah Pak Harto yang artinya tidak meninggalkan tanggung jawab dan mengelak dari kepercayaan rakyat tersebut demi kepentingan negara dan bangsa," tegas Harmoko.

Pengkhianatan Digulirkan
Tapi, ternyata itulah awal sebuah tragedi pengkhianatan digulirkan. HM Soeharto memang terpilih kembali menjadi Presiden periode 1998-2003 pada Sidang Umum MPR, 1-11 Maret 1998. Didampingi Presiden Republik Indonesia Ketiga (1998-1999)
Presiden Republik Indonesia Ketiga (1998-1999)
BJ Habibie
sebagai wakil presiden.

Namun, komponen mahasiswa dan berbagai kepentingan kelompok masyarakat terus melancarkan demonstrasi meminta Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Soeharto
dan Wapres BJ Habibie turun serta Golkar dibubarkan. Saat itu, Pak Harto masih terlihat yakin bahwa demonstrasi itu akan surut dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Maka pada awal Mei 1998, ia berangkat ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri KTT G-15.

Beberapa hari sebelum berangkat, adik kandung seibunya, H Pendiri Mercu Buana Group
Pendiri Mercu Buana Group
Probosutedjo
, yang terkenal kritis kepadanya, meminta untuk jangan pergi karena situasi dalam negeri. Namun, Pak Harto merasa tidak patut untuk tidak pergi, karena posisinya kala itu bukan sekadar mewakili Indonesia tetapi juga mewakili ASEAN dan Gerakan Non Blok.

Saat berangkat, di bandara Halim Perdanakusuma, ia dilepas Wakil Presiden BJ Habibie, Pangab Feisal Tanjung, juga Ketua Harian Presiden Republik Indonesia Ketiga (1998-1999)
Presiden Republik Indonesia Ketiga (1998-1999)
ICMI
Tirto Sudiro dan sejumlah Lihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
lainnya yang sebagian di antaranya kemudian mengkhianatinya.

Tragedi Mei
Sementara, sepeninggal Pak Harto, dalam beberapa hari kemudian, suasana Jakarta semakin mencekam. Selain akibat demonstrasi mahasiswa makin marak, juga tersiar isu terjadi sesuatu misteri dalam tubuh ABRI. Misteri itu diwarnai arah pengelompokan dalam tubuh militer itu. Selain banyak Lihat Daftar Aktivis
Lihat Daftar Aktivis
Aktivis
pro reformasi 'hilang' entah ke mana, juga diisukan ribuan anggota militer 'menghilang' dari kesatuannya membawa persenjataan lengkap dan amunisi cadangan.

"Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Indonesia, adalah suatu tanda tanya besar yang harus segera dicari jawabannya. Apakah suatu power game sedang dimainkan di Indonesia? Siapa yang bermain dengan kelompok bersenjata, serta bagaimana peta kekuatan gerakan sipil? Adalah sesuatu yang harus kita analisa bersama," tulis sebuah majalah ketika itu. Beberapa pertanyaan yang sampai hari ini tetap misterius.

Suasana makin mencekam, pada 12 Mei 1998, akibat terjadinya penembakan mahasiswa di kampus Universitas Trisakti, yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Empat orang mahasiswa gugur. Banyak orang menduga penembakan ini sengaja direkayasa saat Pak Harto berada di luar negeri. Apalagi hingga saat ini penanganan tragedi ini masih misterius.

Rekayasa yang mengakibatkan gugurnya mahasiswa itu, mengundang 'kemarahan' para Lihat Daftar Aktivis
Lihat Daftar Aktivis
Aktivis
mahasiswa. Hampir di seluruh kampus terjadi demonstrasi. Bahkan sebagian mulai keluar dari kampusnya. Bersamaan dengan itu, terjadi pembakaran mobil di sekitar parkir dekat Universitas Trisakti.

Bahkan, 13 Mei 1998, mahasiswa seperti dipancing untuk keluar dari kampusnya. Situasi di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, contohnya, justru mengundang tanda tanya. Ada sekelompok demonstran yang melempari mahasiswa dalam kampus itu karena mereka tidak keluar dari kampusnya. Para mahasiswa tetap berada dalam kampus dalam suasana berkabung.

Besoknya, 14 Mei 1998, terjadilah malapetaka di Jakarta. Warga keturunan Cina menjadi sasaran. Pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan dibakar. Saat itu, Jakarta seperti tak punya petugas keamanan. Sementara para petinggi ABRI berada di Malang. Di lapangan sangat terasa ada provokator yang menggerakkan. Di beberapa tempat, ada teriakan: "Mahasiswa datang… mahasiawa datang!" Padahal, hari itu, tengah berkabung di kampus masing-masing.

Penjarahan terjadi di mana-mana, keadaan kacau. "Saya berusaha menghubungi Wapres BJ Habibie tapi tidak berhasil. Sama Ketua Umum Partai Hanura
Ketua Umum Partai Hanura
Wiranto
juga tidak berhasil. Tidak ada satu pun yang bertindak pada tanggal 14 Mei itu," kata Pendiri Mercu Buana Group
Pendiri Mercu Buana Group
Probosutedjo
mengungkap pengalamannya kala itu.

Dalam kondisi chaos itu, rupanya mahasiswa sangat jeli. Tampaknya, mereka menghindari dijadikan kambing-hitam. Karena hari itu, dan besoknya, tidak ada demonstrasi mahasiswa yang keluar dari kampusnya. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang sebelumnya tidak biasa ikut demonstrasi, diminta pimpinan fakultasnya untuk tidak pulang dari kampus daripada terjebak di jalan yang penuh kerumunan.

Situasi ini memaksa HM Soeharto pulang lebih cepat dari jadual kunjungan di Mesir. Sebelum pulang, beredar isu bahwa ia akan dihadang oleh mahasiswa. Tampaknya ada pihak yang berkeinginan agar Pak Harto jangan pulang. Tapi Pak Harto tetap pulang. Dan, memang tidak terjadi penghadangan seperti diisukan sebelumnya.

Sebelum pulang, di hadapan warga Indonesia di Mesir, Pak Harto menyatakan bersedia mundur jika rakyat menghendakinya. Saat itu, ia menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan bersenjata melawan mahasiswa dan kehendak rakyat.

Setiba di Jakarta, HM Soeharto kemudian mengundang beberapa tokoh masyarakat, di antaranya Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Abdurrahman Wahid
dan Nurcholis Madjid, tanpa Ketua MPR RI (1999-2004)
Ketua MPR RI (1999-2004)
Amien Rais
dan Ketua Dekopin (2009-2014)
Ketua Dekopin (2009-2014)
Adi Sasono
, untuk membicarakan pembentukan Komite Reformasi. Ia juga berencana merombak kabinetnya menjadi Kabinet Reformasi. Pak Harto menawarkan reformasi secara gradual untuk mencegah terjadinya keguncangan.

Ia juga menerima rombongan rektor Universitas Indonesia. Mereka ini datang untuk meminta Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Soeharto
berhenti dengan hormat. HM Soeharto mempersilahkan mereka menyampaikan aspirasi itu melalui MPR.

Kemudian, demonstrasi mahasiswa diarahkan ke gedung MPR/DPR. Mereka dibiarkan menduduki gedung legislatif itu. Harmoko, yang menjabat Ketua MPR dan pimpinan MPR lainnya menampung desakan mahasiswa yang meminta Pak Harto turun. Di hadapan para mahasiswa itu, Harmoko menyatakan bahwa pimpinan MPR setuju dengan desakan mahasiswa untuk meminta Pak Harto mundur. Harmoko seperti tak terpengaruh atas pernyataannya saat meminta kesediaan Pak Harto untuk dicalonkan kembali menjadi presiden jauh hari sebelum SU MPR.

Pernyataan Harmoko ini kemudian dijelaskan (dibantah) Pangab Jenderal Ketua Umum Partai Hanura
Ketua Umum Partai Hanura
Wiranto
sebagai bukan pernyataan institusi tapi lebih merupakan pernyataan pribadi.

HM Soeharto tentu dengan cermat terus mengikuti perkembangan itu. Sampai sore tanggal 20 Mei 1998, tampaknya ia masih yakin akan bisa mengatasi keadaan secara damai dengan membentuk Komite Reformasi dan merombak kabinet menjadi Kabinet Reformasi. Tapi keinginan baik Pak Harto ini disambut dingin berbagai kalangan bahkan tragisnya ditolak sebagian pembantunya (Lihat Daftar Menteri
Lihat Daftar Menteri
Menteri
) yang dibesarkannya.

Hindari Pertumpahan Darah
Rupanya inilah detik-detik terakhir ia menjabat presiden. Hari itu, Rabu 20 Mei 1998 sekitar pukul 19:30, Pak Harto menerima Mantan Wakil Presiden Sudharmono di kediaman Jalan Cendana 8 Jakarta. Saat itu, menurut Sudharmono, Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Soeharto
menyatakan tetap akan melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dan segera akan mengumumkan pembentukan Komite Reformasi serta mengadakan perubahan susunan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Kabinet Pembangunan
VII.

Sekitar setengah jam berikutnya, pukul 20.00, Wakil Presiden BJ Habibie menghadap Pak Harto. Lalu sekitar pukul 20:30, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto yang sedang bersama Wakil Presiden B.J. Habibie di ruang tamu kediaman Jalan Cendana 8 itu.

Di hadapan Wakil Presiden BJ Habibie, Presiden Soeharto meminta Saadillah Mursyid, Menteri Sekretaris Negara, mempersiapkan naskah final: Keputusan Presiden tentang Komite Reformasi dan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kabinet Reformasi.

Saat itu, Presiden Soeharto menyatakan akan mengumumkan dan melaksanakan pelantikannya besok, Kamis 21 Mei 1998. Untuk keperluan itu Presiden Soeharto juga minta agar ruang upacara atau yang lazim disebut ruang kredensial di Istana Merdeka dipersiapkan.

Kemudian Wakil Presiden B.J Habibie pulang. Sementara itu, sebanyak empat belas orang menteri membuat pernyataan tidak bersedia ikut serta dalam Kabinet Reformasi yang direncanakan Pak Harto. Mereka itu adalah para menteri yang sebelumnya dibesarkan Pak Harto.

Lalu, sekitar pukul 21:00, setelah BJ Habibie pulang, Saadillah Mursyid mohon untuk bisa melanjutkan bertemu dengan Pak Harto. Dalam kesempatan itu, Saadillah Mursyid melaporkan bahwa sejumlah orang-orang yang direncanakan untuk menjadi anggota Komite Reformasi telah menyatakan menolak. Saadillah juga melaporkan adanya informasi bahwa empat belas orang menteri yang direncanakan akan duduk dalam Kabinet Reformasi menyatakan tidak bersedia ikut serta dalam Kabinet. Setelah itu, Saadillah pulang.

Tapi sekitar pukul 21:40, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto lagi. Saadillah bergegas menuju ruangan di tempat biasanya Presiden menerima tamu, termasuk menerima para menteri. Saadillah terkejut karena Presiden tidak ada di ruangan itu. Ketika ditanyakan, barulah ajudan memberitahu-kan bahwa Presiden Soeharto menunggu di ruang kerja pada bagian kediaman pribadi.

Sekitar pukul 22:15 hari Rabu 20 Mei 1998 itu, HM Soeharto mempersilakan Saadillah duduk di sebelahnya. Kursi hanya ada satu, di situ HM Soeharto duduk. Lalu Saadillah dipersilahkan menggeser puff, sebuah tempat duduk empat persegi, agar bisa lebih dekat.

Setelah hening sejenak, kemudian HM Soeharto mengatakan: "Segala usaha untuk menyelamatkan bangsa dan negara telah kita lakukan. Tetapi Tuhan rupanya berkehendak lain. Bentrokan antara mahasiswa dan ABRI tidak boleh sampai terjadi. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berhenti sebagai Presiden, menurut Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945."

Lalu, kepada Saadillah sebagai Menteri Sekretaris Negara, diminta untuk mempersiapkan empat hal. Pertama, konsep 'Pernyataan Berhenti dari jabatan Presiden RI'; Kedua, memberitahu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa permintaan pimpinan DPR untuk bertemu dan melakukan konsultasi dengan Presiden akan dilaksanakan hari Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09:00 di ruang Jepara Istana Merdeka; Ketiga, memberitahu Wakil Presiden BJ Habibie agar hadir di Istana Merdeka hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 pukul 09:00 dan agar siap untuk mengucapkan Sumpah Jabatan Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Agung; Keempat, memohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung di Istana Merdeka hari Kamis 21 Mei 1998 pukul 09:00.

Saadillah pun segera memberitahu Pimpinan DPR, Wakil Presiden dan Ketua Mahkamah Agung melalui telepon. Malam sudah larut menjelang tengah malam. Lalu, bersama-sama staf, Saadillah segera mulai melakukan penyusunan naskah Pernyataan Berhenti Presiden. Setelah mendapatkan pokok-pokok dan arahan, Bambang Kesowo, waktu itu Wakil Sekretaris Kabinet, dan Soenarto Soedharmo, ketika itu Asisten Khusus Menteri Sekretaris Negara, mulai menyusun konsep awal. Sementara Menteri Sektetaris Negara RI (2004-2007)
Menteri Sektetaris Negara RI (2004-2007)
Yusril Ihza Mahendra
, ketika itu Pembantu Asisten (Banas) Menteri Sekretaris Negara, memberikan masukan-masukan terutama dari segi hukum tata negara.

Konsep disusun secara bersama-sama, sebagaimana layaknya suatu pekerjaan staf. Bukan hasil kerja orang perorangan. Setelah konsep diteliti dan dikoreksi beberapa kali, pada pukul 03:00 menjelang subuh tanggal 21 Mei 1998 naskah pernyataan telah siap untuk diajukan kepada Presiden.
Naskah diajukan melalui prosedur yang sudah baku pada Sekretariat Negara. Konsep yang sudah diketik rapi diserahkan kepada Ajudan. Ajudan menaruh naskah itu di meja kerja Presiden.

Pernyataan Berhenti
Pagi harinya, Kamis, 21 Mei 1998 sekitar pukul 10:00 pagi di ruang upacara Istana Merdeka, yang lazim ketika itu disebut ruang kredensial, Presiden Soeharto menyampaikan pidato Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam pidatonya itu Presiden Soeharto antara lain menyatakan: "Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Kabinet Pembangunan
VII. Namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan Komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Kabinet Pembangunan
VII menjadi tidak diperlukan lagi."

"Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan Fraksi-Fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998."

Selepas itu, dengan ditemani puteri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) dan Saadillah Mursyid, Pak Harto melambaikan tangan meninggalkan Istana Merdeka pulang ke kediaman di Jalan Cendana 8. Ketika sampai di kediaman, sebelum duduk di ruang keluarga, Pak Harto mengangkat kedua belah tangan sambil mengucap: "Allahu Akbar. Lepas sudah beban yang terpikul di pundakku selama berpuluh-puluh tahun." Kemudian, putera-puteri dan keluarga menyalaminya.

Kader Golkar pun Menghujat
Setelah itu, Pak Harto pun menjadi bulan-bulanan caci-maki dan hujatan. Bukan hanya dari orang-orang yang sebelumnya tidak sejalan dengan Pak Harto, melainkan lebih lagi dari para menteri dan tokoh-tokoh Golkar yang selama ini tak sungkan-sungkan melakukan berbagai cara untuk bisa mendekat. Bahkan BJ Habibie yang mengaku dibesarkan HM Soeharto juga tampak tanpa fatsoen politik mengambil sikap bahwa dalam politik tidak ada persahabatan yang kekal, hanya kepentinganlah yang abadi.

Mereka tidak segan-segan memosisikan Pak Harto dan keluarga Cendana ibarat keranjang sampah. Tempat pembuangan semua yang kotor. Bahwa semua kekotoran pada era Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Orde Baru
ditimpakan ke pundak Pak Harto dan keluarganya. Sepertinya, HM Soeharto dan keluarganya sebagai satu-satunya yang melakukan korupsi pada era itu.

HM Soeharto pun 'diasingkan' dari Golkar yang dibesarkannya. Elit-elit Golkar malah yang duluan teriak agar Soeharto ditahan karena kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepadanya selama memerintah. Golkar yang sebelumnya lebih didominasi pengaruh ABRI tampak bergeser lebih didominasi elit-elit Presiden Republik Indonesia Ketiga (1998-1999)
Presiden Republik Indonesia Ketiga (1998-1999)
ICMI
(Presiden Republik Indonesia Ketiga (1998-1999)
Presiden Republik Indonesia Ketiga (1998-1999)
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
).

Suatu tragedi tendensius konstitusi, yang kental diwarnai subjektivitas politik pun terjadi. Pada Sidang Istimewa MPR 13 November 1998 – MPR yang masih didominasi kekuatan Golkar hasil Pemilu 1997 – menetapkan Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998. Pasal 4 ketetapan MPR itu berbunyi: "Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soehar-to dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah dan hak-hak asasi manusia."

Penyebutan nama orang secara eksplisit – mantan Presiden Soeharto – dalam pasal ini tampak tendensius, absurd dan sangat diwarnai sifat subjektivitas politik serta di luar kelaziman sistem ketatanegaraan Indonesia. Bukankah sebaiknya format suatu Tap MPR merupakan garis-garis umum dari suatu kebijakan negara? Jadinya, pasal ini seperti hendak diposisikan hanya berlaku kepada mantan Presiden Soeharto, tetapi tidak berlaku bagi mantan presiden yang lainnya.
Tampaknya, itulah puncak pengkhianatan beberapa mantan menteri dan elit Golkar yang dibesarkannya. Kendati Pak Harto tidak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa mereka ini mengkhianatinya. Tapi sikapnya yang sampai hari ini belum bersedia menerima kunjungan BJ Habibie dan beberapa mantan menteri dan elit Golkar lainnya bisa dipahami berbagai pihak sebagai indikasi ke arah itu.

Pak Harto pun menunjukkan ketabahan dan keteguhannya. Ia pun akhirnya sempat diadili dengan tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana yayasan-yayasan yang didirikannya. Ia menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan dana yayasan itu. Tapi, ia pun jatuh sakit yang menyebabkan proses peradilannya dihentikan.

Tapi tidak semua mantan menterinya tega mengkhianat, tidak mempunyai moral politik. Ada beberapa yang justru makin dekat dengannya secara pribadi setelah bukan lagi berkuasa. Dua di antaranya adalah Menko Kesra dan Taskin (1998-1999) dan Kepala BKKBN (1983-1998)
Menko Kesra dan Taskin (1998-1999) dan Kepala BKKBN (1983-1998)
Haryono Suyono
, mantan Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN dan Saadillah Mursyid, mantan Menteri Sekretaris Negara.

Saadillah menyatakan: "Mudah-mudahan saya terhindar dari orang-orang yang semasa Pak Harto memegang jabatan Presiden, selalu mendekat-dekat, menjilat dan mencari muka. Pada waktu Pak Harto tidak lagi menjadi Presiden orang-orang itu pula yang bersuara lantang menghujat, mencaci, melempar segala kesalahan kepada Pak Harto. Kelompok orang-orang seperti itu memperoleh kutukan Allah dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, jahanam (Al Qur'an, Surah Ar Ra'ad ayat 25)." Pemimpin Redaksi Tokoh Indonesia
Pemimpin Redaksi Tokoh Indonesia
Ch. Robin Simanullang
, wawancara dan berbagai sumber. (Majalah Digital Tokoh Indonesia
Majalah Digital Tokoh Indonesia
Majalah Tokoh Indonesia
No.24)

***TokohIndonesia.com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

 

Page 1 of 7 All Pages

  • «
  •  Prev 
  •  Next 
  • »
© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
Ditayangkan oleh sira  -  Dibuat 13 Apr 2010  -  Pembaharuan terakhir 24 Feb 2012
Anggota Dpd Dari Jabar Desainer Yang Suka Berbagi

Baru Dikunjungi

Anda harus login untuk menggunakan fitur ini

Favorit Saya

Anda harus login untuk menggunakan fitur ini

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Majalah Tokoh Indonesia Edisi 42

Tokoh Monitor

Buku Pilihan

thumb

Berbagai persoalan bangsa dan khususnya TNI diulas - masalah integritas bangsa, proses reformasi, demokratisasi yang bergulir hampir tanpa kawalan nilai-nilai keindonesiaan, serta jatidiiri dan profesionalisme TNI.

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: