WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia

Bunyi Alarm Tiada Henti

  • zoom in
  • zoom out
  • font color
  • bold

Bunyi Alarm Tiada Henti
Tokohindonesia.com | Satrio B. Joedono | repro

Sejak menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Oktober 1998, Billy --demikian panggilan Satrio B. Joedono-- kerap bersuara keras. Berbagai praktek penyimpangan anggaran belanja negara dibeberkan secara terbuka, blak-blakan, oleh mantan Menteri Perdagangan (1993-1995) itu kepada DPR dan pers. Bahkan, laporan perjalanan pejabat tinggi, termasuk presiden, diungkapkan lembaga yang dipimpinnya.

Ketua BPK (1998-2004)
Lihat Curriculum Vitae (CV) Satrio B. Joedono

Silakan Login untuk melihat CV Lengkap

Tutup Curriculum Vitae (CV) Satrio B. Joedono

QR Code Halaman Biografi Satrio B. Joedono
Bio Lain
Click to view full article
Dian Sastro
Click to view full article
Hotbonar Sinaga
Click to view full article
Samsuri Aspar
Click to view full article
Roedjito
Click to view full article
Maman H Somantri
Click to view full article
MS Kaban
Click to view full article
Bejo Rudiantoro

Pria beruban berusia 62 tahun ini menganggap pemerintahan Mega tidak serius memberantas korupsi yang dilaporkan lembaganya. Beberapa kasus tidak jelas tindak lanjutnya. Masih sedikit pejabat yang terlibat KKN diberi tindakan tegas. ''Tak ada perbedaan signifikan dalam persentase penyimpangan anggaran pada masa H.M. Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Soeharto
, B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Gus Dur
, dan Megawati,'' ujarnya.

Dalam hal pemberantasan korupsi, Billy mengibaratkan BPK sebagai alarm mobil. Sedangkan pemerintah diibaratkan mobil. Yang terjadi saat ini, menurut Billy, mobilnya bobrok sehingga alarmnya berbunyi tiada henti. ''Berarti ada yang tak beres dalam pemerintahan,'' katanya.

Beberapa waktu lalu, Lihat Daftar Wartawan
Lihat Daftar Wartawan
wartawan
GATRA Kholis Bahtiar Bakri dan fotografer Astadi Priyanto menemuinya di Gedung BPK, Jalan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat
Gatot Subroto
, Jakarta, untuk sebuah wawancara. Petikannya:

Anda menilai pemerintahan Megawati tidak ada kemajuan dalam memberantas KKN?
Yang saya maksud, kalau diukur dari besarnya penyimpangan pelaksanaan anggaran belanja, pemerintahan Megawati memang tidak ada bedanya dengan masa sebelumnya. Tapi, untuk pemerintahan Megawati, kesimpulan ini masih sementara, karena baru berjalan lima bulan dan hanya melaksanakan sebagian anggaran 2001. Kami juga masih belum sepenuhnya memeriksa anggaran 2001.

Tapi, apakah selama 2001 tidak bisa terlihat?
Ya, tidak fair, dong. Dalam lima bulan ini tidak mungkin bisa dibenahi. Aparaturnya masih sama. Hanya pemerintahan yang baru. Aparat tak banyak berubah seperti pada zaman Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Pak Harto
.

Perlu berapa lama BPK bisa menyimpulkan berapa penyimpangan pada masa Megawati?
Kami memerlukan sekurang-kurangnya tiga semester untuk mengetahui gambaran anggaran pemerintahan Megawati 2002 secara lebih lengkap. Apakah ada penurunan penyimpangan. Kalau terjadi penurunan, berarti pemerintahan Mega mampu mengendalikan aparatnya.

Beberapa departemen malah protes atas pemeriksaan BPK yang dianggap tidak akurat?
Yang kami catat adalah penyimpangan pada waktu pemeriksaan. Itu yang diakui oleh yang diperiksa. Yang kami laporkan adalah penyimpangan yang diakui kedua pihak. Pemeriksaan paling lama lima bulan. Banyak yang salah sangka, ketika dilaporkan ke DPR ada penyimpangan. Padahal, mungkin saja sebelum dilaporkan sudah diperbaiki penyimpangan itu.

Apakah penyimpangan itu banyak yang berindikasi korupsi?
Modus penyimpangan kan banyak, misalnya ada penyimpangan terhadap ketentuan administratif. Barang yang belum dicatat dalam inventaris bisa dicatat sebagai penyimpangan. Tapi, dari penyimpangan ke korupsi itu masih ada jalan panjang.

Bagaimana penyimpangan itu bisa dikatakan korupsi?
Korupsi terjadi karena memenuhi tiga unsur: pelanggaran terhadap undang-undang yang ada, menimbulkan kerugian negara, dan unsur memperkaya diri. Penyimpangan belum tentu pelanggaran tindak pidana korupsi. Selain itu, BPK tidak menangani jenis korupsi berupa pemerasan dan penyuapan, karena itu termasuk transaksi yang tidak tercatat. Tidak ada kuitansinya. Yang kami periksa cuma penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan.

Berapa kasus yang sudah dilaporkan ke kejaksaan?
Relatif jarang, karena kami harus benar-benar teliti. Yang kami rasa cukup yakin, ya, bantuan likuiditas Bank Indonesia.

Anda keberatan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Pengawasan Keuangan. Apa alasannya?
Sampai saat ini, kita masih menggunakan Undang-Undang Perbendaharaan yang berasal dari Indische Comptabiliteits Wet, undang-undang masa penjajahan Belanda. Dalam peraturan ini terkandung prinsip dan mekanisme comptable, yaitu ''barang siapa yang ditugaskan menerima, menyimpan dan membayarkan uang, barang berharga dan barang yang dianggap setara dengan uang merupakan orang yang comptable''.

Artinya, kalau terjadi kekurangan bayar atau tekor, orang yang ditugasi itu wajib membuat catatan mengenai pengurusan uang tersebut. Petugas tadi juga wajib menyerahkan laporan kepada pihak ketiga.

Nah, dalam RUU tersebut tidak ada konsep itu. RUU tersebut cuma menyebut: bendahara bertanggung jawab pada atasannya. Bendahara tidak ada keharusan menyerahkan catatannya kepada pihak ketiga untuk diperiksa. Makanya saya ribut karena uang negara bakal jebol.

Apakah ini tidak menyalahi hierarki jabatan?
Bendahara tetap bertanggung jawab pada atasannya, tapi ia juga harus diperiksa pihak ketiga yang independen. Kalau dia hanya menyerahkan ke atasannya, potensi manipulasi masih besar. Saya lalu dituding oleh orang-orang Departemen Keuangan hanya ingin mempertahankan BPK supaya lebih kuat dan berkuasa. Katanya, aneh, masak pemegang kas di departemen bertanggung jawab pada BPK. Padahal, masalahnya bukan tanggung jawab. Tapi, bendahara itu harus diperiksa juga oleh pihak ketiga yang independen. Siapa saja, tidak mesti BPK.

Jadi, dalam RUU itu peran BPK menjadi kecil?
Tidak, dalam RUU Pengawasan Keuangan Negara, BPK dibuat bertaring besar. Tapi, itu percuma kalau bendaharanya hanya bertanggung jawab pada atasan dan tidak menyerahkan catatannya pada pihak ketiga.

BPK tidak dilibatkan dalam penyusunan RUU itu?
Itulah masalahnya, seolah-olah semua keuangan negara itu monopoli pemerintah. Nah, akuntabilitasnya di mana, dong? Lucunya, rancangan itu disusun pada zaman Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Soeharto
, diselesaikan pada masa B.J. Habibie, dan diserahkan pada DPR pada masa Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001)
Abdurrahman Wahid
. Mungkin disahkan pada masa Megawati.

Dalam menerbitkan obligasi, pemerintah mengabaikan fungsi BPK untuk melakukan pengesahan. Apakah ini bukti monopoli?
Memang demikian. Itu sebenarnya yang perlu diwaspadai. Walaupun bukan sikap pemerintah secara keseluruhan, ini suatu tanda masih belum berubahnya aparat pemerintah. Mereka mengabaikan dan mengurangi wewenang BPK.

Menurut Anda, apa fungsi dan wewenang BPK yang harus tercantum dalam RUU itu?
Sebenarnya saya tidak terlalu peduli fungsi BPK besar atau kecil. Saya hanya peduli dengan sistem dan mekanismenya. Buat apa menciptakan BPK yang kuat kalau sistemnya tidak mengandung unsur pengendalian intern yang bagus.

Apa saran Anda untuk membenahi kebobrokan ini?
Saya pernah menjadi duta besar di Prancis. Saya tanyakan pada BPK-nya di sana. Katanya, mereka hanya 600 orang. Mereka memeriksa anggaran lebih dari US$ 1 trilyun, 15% dari gross domestic product (GDP) Prancis. Uang sebesar itu bisa diperiksa hanya sedikit orang karena pengawasan intern mereka berjalan baik. Jadi, ketika BPK-nya memeriksa, laporan keuangannya sudah tidak bermasalah lagi. Sedangkan anak buah saya 2.500 orang. GDP kita pun kurang dari anggaran belanja mereka.

Kongkretnya bagaimana?
Benahi aparat pemerintah, dan sistem harus disempurnakan. Saya yakin, di sini masih banyak yang mau bekerja dengan idealisme. Ada jutaan orang yang bisa bekerja dengan baik. Kita harus memilih orang yang punya idealisme tinggi. Untuk menjadi aparat harus lulus fit and proper test. Begitu terpilih, mereka harus digaji tinggi. Namun, jangan hanya gaji gede, orangnya tetap sama seperti yang dulu.

Apa lagi?
Intinya, pemerintah harus bisa mengendalikan aparatnya karena sudah dipercaya oleh rakyat. Untuk itu, pemerintah perlu memperbaiki undang-undangnya. e-ti | (Repro Gatra Nomor 09 Tahun ke VIII)

© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
Ditayangkan oleh redaksi  -  Dibuat 05 Jul 2002  -  Pembaharuan terakhir 22 May 2012
Seniman Lawak Indonesia Si Pengembang Yang Menggeliat Kembali

Baru Dikunjungi

Anda harus login untuk menggunakan fitur ini

Favorit Saya

Anda harus login untuk menggunakan fitur ini

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Majalah Tokoh Indonesia Edisi 42

Tokoh Monitor

Buku Pilihan

thumb

Novel klasik terbesar sepanjang masa karya Leo Tolstoy ini membingkai berbagai segi dan kedalaman emosi cinta: kebencian, kesedihan, kecemburuan, kemarahan, kebahagiaan dan penderitaan.

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: