WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia

Etos Nasionalisme Baru

  • zoom in
  • zoom out
  • font color
  • bold

Etos Nasionalisme Baru
Suhardiman | TokohIndonesia.com

Prof Suhardiman seorang nasionalis sejati. Pada usia senjanya, sudah menginjak 82 tahun, pria kelahiran Solo ini tidak pernah berhenti berpikir untuk kemajuan bangsanya. Suhardiman punya kemampuan melihat hal-hal yang belum diketahui orang banyak. Suhardiman memiliki ketajaman naluri dan kemampuan menganalisa hal-hal yang akan terjadi. Dia ingin orang lain menyadari tentang kemungkinan terburuk yang bakal menimpa bangsanya agar bisa dicegah sedini mungkin.

Pendiri & Ketua Dewan Penasehat Depinas SOKSI
Lihat Curriculum Vitae (CV) Suhardiman

Silakan Login untuk melihat CV Lengkap

Tutup Curriculum Vitae (CV) Suhardiman

QR Code Halaman Biografi Suhardiman
Bio Lain
Click to view full article
Setya Novanto
Click to view full article
Ali Umri
Click to view full article
Mochtar Riady
Click to view full article
Alim Husin
Click to view full article
Zainal
Click to view full article
Laurence Manullang
Click to view full article
Ruth Sahanaya
BERITA TERBARU

Bangsa Indonesia dalam pemikiran Suhardiman harus semakin yakin bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, ideologi, jiwa, doktrin dan perilaku bangsa Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dia mengamati bahwa dengan banyaknya partai politik semakin banyak pula asas, paham, iodeologi dan doktrin yang bisa menumbuhkan hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Wujud berbagai hambatan itu berupa disintegrasi dan instabilisasi nasional. Dia merujuk pada pemberontakan Gestapu/PKI, tanggal30 September 1965.

Suhardiman, dalam bukunya: Pembangunan Politik Satu Abad (1966), menilai pemerintahan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Orde Baru
bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang bersumber dan bermuara pada konsep manusia Indonesia seutuhnya. Acuannya, manusia dan masyarakat karya yang mengejawantahkan diri sebagai manusia-masyarakat religius, pejuang dan pekerja yang utuh. Dari sini diharapkan warga negara berjuang dan bekerja atas dasar semangat swakarya untuk diabdikan bagi kepentingan masyarakat dan bangsa.

Menurut Suhardiman perlu ada pembaharuan paham, budaya dan sistem politik yang secara berangsur-angsur mengeliminir berbagai paham budaya, dan sistem politik yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dalam tahapan ini, upaya pembinaan kehidupan politik masih dilakukan untuk menciptakan stabilitas nasional, dengan menitikberatkan dimensi keamanan ketimbang dimensi demokrasi, sehingga mampu menunjang akselerasi pembangunan ekonomi.

Namun dia menghendaki hasil pembangunan politik dan birokrasi jangan mematikan demokrasi. Tahap modernisasi bertujuan menciptakan kerangka landasan pembangunan bidang politik yang ditandai semakin mantapnya Pancasila, tidak saja menjadi dasar negara, patron and guiding ideology, melainkan juga menjadi ideologi nasional yang operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Suhardiman, disadari atau tidak, sebenarnya ideologi nasional tersebut telah menjadi etos bagi 'Nasionalisme Baru' yang memang diharapkan berkembang menuju ke arah kemapanan. Jika konsekuen dengan tujuan ini, pembangunan politik Indonesia diarahkan pada dimensi pemeliharaan terhadap seluruh organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada. Dalam hal ini, mekanisme kepemimpinan politik lebih merupakan perpaduan antara birokrasi dan demokrasi politik.

Suhardiman melihat pembangunan politik sebagai prasyarat penting bagi pengembangan Demokrasi Pancasila secara optimal. Karenanya, sistem dan mekanisme kepemimpinan politik menuntut porsi yang lebih besar bagi pemekaran demokrasi politik, dalam proses tersebut membutuhkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis. Hanya dengan jalan ini, menurut Suhardiman, pengaruh negatif berkecamuknya internasionalisme administrasi yang berasal dari negara-negara adikuasa pada era perdagangan bebas di abad ke-21, bisa diredam.

Suhardiman memprediksi bahwa masyarakat karya mandiri akan berproses selama 25 tahun, antara tahun 2019 sampai 2044. Dengan demikian, mulai awal tahun 2045, satu abad kemerdekaan, bangsa Indonesia akan sudah berada dalam wujud Masyarakat Purna, masyarakat dapat merasakan kehidupan adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Suhardiman berasumsi bahwa bangunan politik Indonesia ditopang oleh tiga pilar pokok, yaitu: Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945; Dekrit Presiden 5 Juli 1959; dan Supersemar 1966. Dan yang terpenting adalah bangunan politik tersebut senantiasa berada di atas fondasi yang kuat, yaitu Undang Undang Dasar 1945. Sebagai catatan, UUD 1945 sekarang, bukan lagi UUD yang utuh seperti pada masa awal kemerdekaan dan di era Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Orde Baru
. UUD 1945 sekarang telah mengalami empat kali amandemen.

Sebagai seorang profesor dan pakar politik, Suhardiman benar ketika menjabarkan tahapan-tahapan pembangunan politik yang pada dasarnya bertujuan meletakkan kerangka landasan pembangunan bidang politik yang memiliki tiga pilar utama: (1) Pilar Demokrasi. Pembangunan pilar demokrasi dalam bingkai pembangunan politik terarah pada upaya meningkatkan dinamika, kreativitas, partispasi serta fungsi pengawasan oleh Parpol dan organisasi sosial kemasyarakatan. (2) Pilar Kepastian Hukum. Pembangunan pilar ini diarahkan pada upaya memberikan perlindungan dan pengayoman bagi pencari kebenaran dan keadilan. (3) Pilar Kewibawaan Kekuasaan Negara. Pembangunan pilar ini bertujuan meningkatkan kewibawaan kekuasaan negara, baik di tingkat supra dan infrastruktur.

Suhardiman menyimpulkan bahwa modernisasi politik yang ingin diwujudkan adalah modernisasi politik yang berwawasan kebangsaan dengan prinsip kerakyatan yang manusiawi, berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pembangunan Demokrasi
Konsep nation state, menurut Suhardiman memiliki tiga dimensi: administrative state, service state dan welfare state. Dengan demikian terlihat bahwa yang dimaksud dengan negara dalam hubungannya dengan pembangunan nasional di sini adalah lembaga eksekutif beserta lembaga kelengkapannya bersama dengan lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hubungan ini, secara teknik pembangunan politik hendaknya diusahakan senantiasa mengadakan langkah-langkah ke arah modernisasi, rasionalisasi dan dinamisasi penggunaan hak dan kewajiban berpolitik yang berupa kemerdekaan, keterbukaan dan kebebasan yang bertanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia.

Pemikiran politik Suhardiman memiliki daya jangkau jauh ke depan. Dia mendorong adanya upaya modernisasi, rasionalisasi dan dinamisasi ini mestinya diterapkan dalam berbagai kelembagaan politik, pendidikan politik dan pimpinan politik sebagai prasarana dalam pembangunan politik.

Prasarana kelembagaan ini tidak bisa diartikan secara sempit hanya sebagai sosok fisik organisatoris, melainkan harus diartikan secara luas menyangkut sosok sosio-kulturalnya. Dalam hal ini, tolok ukur untuk mengetahui sampai seberapa jauh partisipasi politik rakyat dapat diwujudkan secara terbuka, bebas dan merdeka, adalah seberapa jauh pula tersedianya kelembagaan politik rakyat secara kualitas dan kuantitas.

Pendidikan politik rakyat, menurut Suhardiman, merupakan unsur yang sangat penting bahkan menjadi titik sentral pembangunan politik. Karena hal itu berguna untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan berpolitik rakyat. Dari sini diharapkan akan lahir dan muncul kader dan pemimpin penerus perjuangan bangsa yang kualitatif. Dalam pembangunan politik, maka adanya kader dan pemimpin ini merupakan faktor yang sangat menentukan, baik ditinjau dari segi sosio-kultural maupun segi historis-politik.

Pembentukan kader-kader dan pemimpin politik yang kualitatif, adalah kemampuannya untuk dapat berperan sebagai administrator, solidarity maker dan integrator. Lebih jauh dari itu, kader dituntut mampu berperan sebagai motivator, motor dan dinamisator dari 'nasionalisme baru' yang melekat dengan pembangunan nasional yang dijiwai rasa persatuan dan kesatuan nasional. Kader dituntut mampu menggerakkan kekuatan bangsa yang merupakan perpaduan serasi antar faktor-faktor kekuasaan, kekuatan dan kekaryaan sebagai kesatuan utuh.

Seorang kader, menurut Suhardiman adalah 'teknisi' dan 'seniman' sehingga dapat menempatkan dirinya sedemikian rupa sebagai seorang ayah, wali, guru, kawan dan komandan. Sejauh ini, aneka pemikiran tentang usaha dan proses pembangunan kekuasaan negara, kata Suhardiman, baru merupakan salah satu proses dari pembangunan politik secara etik dan teknik.

Aneka pemikiran tentang pembentukan kekuatan bangsa sebagai tujuan yang kedua dari pembangunan politik, yang oleh Suhardiman disebut sebagai Trisula Politik. Penjabarannya: Power, Hukum dan Demokrasi.

Pembangunan masyarakat, bangsa dan negara Pancasila dilaksanakan secara konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Proklamasi 17 Agustus 1945, UUD 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPR merupakan sumber hukum pembangunan nasional termasuk pembangunan politik. Semuanya bersumber pada Pancasila yang berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, sumber demokrasi, sumber kekuasaan, sumber kekuatan dan sumber kekaryaan. Faktor-faktor penggerak politik Pancasila berupa kekuatan yang bersifat tridimensial—kekuasaan negara, kekuatan bangsa dan kekaryaan masyarakat.

Kegoncangan-kegoncangan dalam berbagai bidang kehidupan nasional. Kenyataan itu menunjukkan bahwa di sana belum ada konsensus yang mantap dalam menghadapi berbagai persoalan nasional. Akibatnya, pengisian kemerdekaan atau pencapaian cita-cita rakyat untuk menikmati kemakmuran, ketentraman dan keadilan, masih jauh dari jangkauan. Sudah barang tentu, ketidaksetabilan ini mempunyai sumber-sumber sangat dalam yang berakar pada struktur kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari faktor sosio-geografis, sosio-ekonomis, sosio-kultural dan sejarah kepemimpinan politik di Indonesia. mti/sh

02 | Regenerasi Kepemimpinan Bangsa

Prof Suhardiman memaparkan pemikirannya bahwa proses regenerasi di dalam pembangunan politik dapat dibagi dalam empat kurun waktu. Generasi pertama mulai era kemerdekaan 1945 sampai tahun 1970; regenerasi kedua 1970-1995; regenerasi ketiga 1995-2020; dan regenerasi keempat 2020-2045.

Regenerasi kepemimpinan bangsa dimaksudkan oleh Suhardiman untuk mencegah kemungkinan gejolak sosial yang dapat mengancam stabilitas nasional, khususnya stabilitas politik. Regenerasi pertama dalam periode antara 1945-1970, dikenal sebagai era kepemimpinan sipil, pemerintahan jatuh dan bangun. Regenerasi kedua antara 1970-1995 disebut Suhardiman sebagai era pemantapan stabilitas yang dinamis. Maka tidak heran di dalam era ini banyak kader militer berperan dalam pemerintahan.

Pembenaran keterlibatan mereka di panggung politik (MPR/DPR) dan pemerintahan alasannya untuk mengubah perjalanan sejarah yang penuh dengan gonjang-ganjing selama kurun regenerasi pertama (1945-1970).

Suhardiman di dalam bukunya, Pembangunan Politik Satu Abad, yang ditulis tahun 1996, memang memberi periodesasi regenerasi kedua sampai tahun 1995. Artinya memasuki regenerasi ketiga, 1995-2020, kepemimpinan bangsa bisa berjalan mulus. Tetapi regenerasi ketika tidak berjalan seperti yang dipikirkan dan digagas oleh Suhardiman, sehingga terjadi pergantian kepemimpinan yang gonjang-ganjing tahun 1998. Dan regenerasi berikutnya (2020-2045) juga akan keluar dari relnya, sehingga perlu dilakukan periodesasi baru.

Era kepemimpinan ketiga yang digambarkan Suhardiman ketika itu, ditandai sebagai era kepemimpinan sipil. Era yang memiliki ciri khas profesionalitas dan persaingan bebas. Pada era ini bangsa Indonesia akan memasuki era perdagangan bebas ASEAN, tahun 2003, dan era perdagangan Asia Pasifik (APEC) pada tahun 2020. Era kepemimpinan keempat (2020-2045), digagas oleh Suhardiman sebagai era kemandirian dan era pemeliharaan potensi dan kekayaan bangsa, khususnya Pancasila dan UUD 1945. Pada era ini, yaitu satu abad setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia akan mencapai masa kejayaan atau Komponis
Komponis
Indonesia Raya
Tiga.

Suhardiman ketika itu (tahun 1996) melihat perbedaan mengenai konsep dan proses regenerasi dan suksesi. Hal ini telah menimbulkan perbedaan pendapat tentang momentum yang terbaik dan paling memungkinkan ditinjau dari kepentingan nasional, regional dan internasional. Perbedaan itu menyangkut mengenai kapankah saat terjadinya regenerasi/alih generasi secara tuntas, dan suksesi tanpa menimbulkan gejolak sosial yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan NKRI. Soal perbedaan itu, menurut Suhardiman, masih bisa diatasi selagi Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Pak Harto
masih hidup, karena kekuatan dan kewibawaan Orba memang bertumpu padanya.

Suhardiman telah mengingatkan sejarah pergantian kepemimpinan di dalam perjalanan politik di bumi Nusantara, sejak era kerajaan (pra penjajahan), penjajahan, sampai era kemerdekaan yang selalu ditandai dengan pertumpahan darah. Pertumpahan darah ini, menurut Suhardiman, terjadi di samping karena ambisi pribadi maupun kelompok yang terlalu berlebihan, juga disebabkan oleh masuknya pihak ketiga.

Di era kerajaan masuknya pihak ketiga di dalam upaya perebutan kekuasaan sering menjadi pemicu pertempuran di kalangan anggota keluarga kerajaan sendiri, sehingga memakan korban tidak sedikit dari rakyat yang tidak bersalah. Pada masa penjajahan, pihak ketiga adalah penjajah yang sering masuk dalam pertikaian antar keluarga pewaris tahta kerajaan agar raja yang akan memerintah berada di bawah kendalinya. Untuk mencapai tujuannya, kerap kali penjajah menjatuhkan pilihan kepada orang yang tidak atau belum semestinya berada pada puncak kekuasaan. Juga, Suhardiman memaparkan bahwa kemunculan dua pemimpin bangsa—Soekarno dan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Soeharto
—pasca era kemerdekaan, diwarnai oleh pertumpahan darah.

Tetapi yang menarik, menurut Suhardiman, kemunculan keduanya sama-sama diakui sebagai pemimpin berkaliber internasional, tidak pernah mencalonkan diri atau atau mengupayakan diri menjadi presiden. Sejarahlah yang telah meminta atau mengondisikan mereka untuk menjadi presiden.

Kemunculan Soekarno sebagai presiden, ditandai dengan revolusi panjang yang memakan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit.

Bahkan, beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus membayar mahal kemerdekaan yang telah direbut itu dengan korban jiwa yang cukup banyak, yaitu sampai tahun 1949, ketika kerajaan Belanda resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Naiknya Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Soeharto
ke tampuk kepemimpinan negara juga ditandai dengan pertumpahan darah. Pertumpahan darah antar sesama bangsa sendiri ini terjadi karena saudara sebangsa yang menganut paham komunis (PKI) hendak mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. (Kudeta G-30-S/PKI, tahun 1965).

Ramalan Joyoboyo
Tentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pujangga besar Joyoboyo, telah memaparkan ramalannya. Beberapa ramalannya terbukti kebenarannya, di antaranya, mengenai pejajahan kulit putih Belanda di Indonesia dan penjajahan Jepang selama 3,5 abad. Dalam hal kepemimpinan bangsa, Joyoboyo telah menggambarkan bahwa setelah lepas dari penjajahan Jepang, bangsa Indonesia akan dipimpin oleh satrio kinanjoro dan satrio kinayungan.

Figur pemimpin seperti itu, menurut Suhardiman tampak pada sosok Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966)
Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966)
Bung Karno
dan Proklamator, Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1956)
Proklamator, Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1956)
Bung Hatta
. Kedua pemimpin tersebut adalah satrio yang dalam perjuangannya telah mengalami keluar-masuk penjara. Selanjutnya Joyoboyo meramalkan bahwa pemimpin bangsa setelah itu, satrio sing mukti lan wibowo. Sosok yang diramalkan Joyoboyo ditemukan pada diri Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Pak Harto
.

Bagaimanakah sosok pemimpin Indonesia di masa datang, dan bagaimana pula proses kenaikannya? Mengenai hal ini, Joyoboyo telah memprediksi bahwa pemimpin bangsa yang ketiga adalah seorang satrio piningit, yaitu pemimpin yang dipingit Tuhan. Karena merupakan figur yang dipingit, maka sosok pemimpin masa depan itu, sering menjadi pertanyaan yang amat menggoda dan memancing para Lihat Daftar Tokoh Politisi
Lihat Daftar Tokoh Politisi
politisi
dan pengamat untuk mereka-reka.

Joyoboyo telah memberi gambaran berdasarkan rangkaian (akhiran) nama dari para pemimpin bangsa di masa lalu, masa kini dan masa datang—notonogoro. Akhiran, no, telah diambil oleh Soekarno. Akhiran, to, sudah diambil oleh Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Soeharto
. Berdasarkan uraian suku kata ini maka pemimpin ketiga kelak adalah pemimpin yang suku kata akhir namanya, no. Mungkin yang sudah diambil oleh Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014)
Susilo Bambang Yudhoyono
. Karena tiga presiden sebelumnya: B.J. Habibie, KH Abdurahman Wahid dan Presiden Republik Indonesia Kelima (2001-2004)
Presiden Republik Indonesia Kelima (2001-2004)
Megawati Soekarnoputri
. Tetapi Suhardiman mengabaikan Yudhoyono sebagai satrio piningit yang diramalkan Joboyo.

Joyoboyo juga menyatakan bahwa kemunculan satrio piningit akan diawali oleh goro-goro (gejolak). Suhardiman (1996) mengingatkan bangsa ini waspada menghadapi kemungkinan tersebut. Goro-goro tersebut memang terjadi menjelang dan sesudah kejatuhan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Pak Harto
. Tetapi Suhardiman sudah mengingatkan goro-goro (kekacauan) tidak sampai menimbulkan kemunduran.

Suhardiman sudah mengingatkan bahwa goro-goro ini harus diatasi, dan mau tidak mau, harus dihadapi dan dikendalikan agar jangan sampai menimbulkan korban yang lebih besar.

"Kita harus mengupayakan agar proses kelahiran seorang pemimpin di masa datang tidak menyebabkan ibu pertiwi mengalami pendarahan. Menjadi catatan bagi kita bahwa pendarahan tersebut biasanya memakan korban rakyat kecil yang tidak berdosa," tulis Suhardiman, tahun 1996. Reformasi mulai bergejolak akhir 1997 dan memuncak tahun 1998.

Konsentrasi kekuasaan terutama, menurut UUD 1945, terletak pada presiden, baik sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, mandataris MPR maupun sebagai Panglima Tertinggi ABRI (TNI). Suhardiman sudah memberi isyarat bahwa kelompok antikemapanan mengarahkan sasaran tembak mereka kepada lembaga kepresidenan dan pribadi Pak Harto.

Secara tidak langsung Suhardiman sudah memberi isyarat bagi Pak Harto, sebagai king maker (penentu permainan), dapat menentukan siapa yang menjadi Presiden, Wakil Presiden dan Panglima ABRI. Suhardiman mengibaratkan dunia Lihat Daftar Tokoh Pengusaha
Lihat Daftar Tokoh Pengusaha
bisnis
, Pak Harto menghadapi Sidang Umum MPR 1998, bebas memilih tetap menjadi Presiden atau—Presiden Komisaris, Presiden Lihat Daftar Direktur
Lihat Daftar Direktur
Direktur
atau King Maker di belakang layar.

Suhardiman telah menyarankan Pak Harto menjadi king maker di belakang layar seperti peran yang dimainkan oleh Lee Kuan Yew di Singapura dan Deng Xiaoping di China. Banyak pihak yang mengatakan belum melihat calon yang pantas menjadi presiden, bilamana Pak Harto duduk di belakang layar. Tetapi menurut Suhardiman, dulu tidak ada orang yang tahu Soekarno, dan kemudian Soeharto, akan menjadi Presiden. Jadi hal ini tidak perlu terlalu dirisaukan, apalagi saat ini sudah ada penuntun yang berpengalaman.

Waktu itu, Suhardiman menginginkan Pak Harto mencari kader penggantinya secara arif. Kalau tidak dicari sekarang, tulis Suhardiman, nanti dalam proses dialektis, kader pengganti yang muncul sendiri, malah bisa merusak tatanan yang ada karena tidak terbimbing. Dan, persiapan ke arah ini terasa sangat penting, karena dia melihat berbagai organisasi, baik organisasi kemasyarakatan, sosial politik, keagamaan, baik organisasi yang mengagungkan dirinya sebagai yang paling demokratis telah mengalami kericuhan, kalau tidak disebut kegagalan, dalam melaksanakan kaderisasi dan suksesi di dalam tubuh organisasi tersebut.

Suhardiman juga melihat bahwa aktivitas Koalisi Pelangi (kelompok anti kemapanan) sudah mengarahkan sasaran tembaknya kepada Pak Harto. "Hal ini harus segera dialihkan," tulis Suhardiman. Caranya? Ada beberapa cara dapat dilakukan, antara lain, berhalangan sementara atau tidak tampil sementara, dan mempercayakan secara konstitusional kepada Wakil Presiden. Namun, apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang ada, kepemimpinan Pak Harto sebagai pemegang remote control kekuasaan. (Nyatanya, Pak Harto memilih tetap jadi Presiden, dan hanya tiga bulan kemudian, 21 Mei 1998, meletakkan jabatan). mti/sh

 

Page 1 of 3 All Pages

  • «
  •  Prev 
  •  Next 
  • »
© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
Ditayangkan oleh redaksi  -  Dibuat 08 Sep 2006  -  Pembaharuan terakhir 25 Feb 2012
Daya Vokal Pembius Telinga Benahi Uki Luar Dalam

Baru Dikunjungi

Anda harus login untuk menggunakan fitur ini

Favorit Saya

Anda harus login untuk menggunakan fitur ini

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Jusuf Kalla

Tokoh Monitor

Jual Buku Biografi Hukum Romli Atmasasmita

Buku Pilihan

thumb

Rahasia menghasilkan uang lebih banyak dan lebih cepat. Penjualan Anda pasti meledak!

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: