WELCOME: Selamat datang di situs gudang pengalaman. Database Tokoh Indonesia terlengkap yang tengah dikembangkan menjadi Ensiklopedi Tokoh Indonesia online.

KIRIM BIOGRAFI: Sudahkah Anda punya "Rumah Biografi" di Plasa Web Tokoh Indonesia? Silakan Kirim Biografi dan CV Anda ke redaksi@tokohindonesia.com

PERTANYAAN: Bila Anda punya pertanyaan untuk TokohIndonesia.com, silakan hubungi kami dengan menggunakan FORM KONTAK yang disediakan.

LOGIN: Anda harus login agar bisa mengakses semua konten dan fitur di TokohIndonesia.com. Bila login bermasalah, silakan Refresh (Ctrl + F5) browser Anda.

TELL THE WORLD: Don't forget to Bookmark/Share TokohIndonesia.com

Berita Pilihan TokohIndonesia.com memilihkan (menyaring) berita-berita terbaik dan relevan dari beberapa portal berita di Indonesia. Berita di-update setiap jam.
Facebook TokohIndonesia.com Twitter TokohIndonesia.com YouTube TokohIndonesia.com Google Plus TokohIndonesia.com Berita Tokoh - Aplikasi Android Tokoh Indonesia

Pakar Ekonomi Kerakyatan

  • zoom in
  • zoom out
  • font color
  • bold

Pakar Ekonomi Kerakyatan
Mubyarto | TICOM | sm

Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, ini meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr Sardjito Yogyakarta, Selasa 24 Mei 2005 pukul 13.49.  Pakar ekonomi kerakyatan kelahiran Yogyakarta, 3 September 1938, itu meninggalkan seorang istri, Sri Hartati, empat anak dan enam cucu.

Guru Besar FE-UGM
Lihat Curriculum Vitae (CV) Mubyarto

Silakan Login untuk melihat CV Lengkap

Tutup Curriculum Vitae (CV) Mubyarto

QR Code Halaman Biografi Mubyarto
Bio Lain
Click to view full article
Lisa A Riyanto
Click to view full article
Widjanarko Puspoyo
Click to view full article
Marissa Haque
Click to view full article
Harun Bin Said
Click to view full article
Pahri Azhari
Click to view full article
Rudy Choiruddin
Click to view full article
Suryadharma Ali

Prof Dr Mubyarto yang akrab dipanggil Muby itu sempat dirawat secara intensif selama empat hari karena menderita paru-paru basah dan serangan jantung ringan. Jenazah disemayamkan di rumah duka Perumahan Dosen UGM, Sawitsari C-10 Condongcatur, Depok, Sleman.

Untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari civitas academica UGM, jenazah disemayamkan lebih dulu di Balairung UGM Rabu 25 Mei 2005 pukul 11.00. Kemudian dikebumikan di Makam Keluarga UGM di Sawitsari, sekitar pukul 13.00.

Berbagai kalangan datang melayat ke rumah duka di Kompleks Sawit Sari C-10. Di antaranya mantan Dirjen Dikti dan Dubes Unesco Prof Dr Bambang Suhendro dan mantan Rektor UNS Prof Dr Kunto Wibisono. Juga mantan Ketua MPR RI Ketua MPR RI (1999-2004)
Ketua MPR RI (1999-2004)
Amien Rais
.

Wakil Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMI
Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMI
Jusuf Kalla
yang tengah berada di Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)
Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)
Yogyakarta
membuka Rakerda Partai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Golkar
juga menyempatkan diri melayat ke rumah duka bersama Gubernur Daerah Istimewa Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)
Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)
Yogyakarta
(DIY) Sultan Hamengku Buwono X, Chairman Media Grup dan Pendiri Nasional Demokrat
Chairman Media Grup dan Pendiri Nasional Demokrat
Surya Paloh
, dan Prof Dr Gubernur Lemhannas (2005-2011)
Gubernur Lemhannas (2005-2011)
Muladi
.

Pakar Ekonomi Kerakyatan
Guru Besar FE-UGM dan Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM (PUSTEP-UGM), ini dikenal paling konsern pada ekonomi kerakyatan. Ekonom kelahiran Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)
Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978)
Yogyakarta
, 3 September 1938, ini juga konsern terhadap Sistem Ekonomi Pancasila. Hampir setiap kesempatan ia berbicara tentang sistem ekonomi Pancasila itu.

Dalam renungan akhir tahun 2003, sekaligus memperingati 1 tahun Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) UGM, Selasa (9/12/03), ia mengatakan semangat nasionalisme bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir sudah sangat mengendur. Kendurnya nasionalisme ini karena telah dibekukan prestasi "keajaiban ekonomi" selama 32 tahun pembangunan ekonomi Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Orde Baru
yang selalu ditonjolkan.

Ia bilang, ekonomi Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi luar biasa, yaitu rata-rata 7 persen/tahun. Padahal, dalam realitas yang terjadi adalah penghisapan oleh pemerintah pusat dan investor asing. Akibatnya, kata kakar ekonomi kerakyatan dari UGM ini, ekonomi nasional menjadi sangat timpang meski rata-rata pendapatan nasional sudah melebihi US$ 1000.

Ekonom Indonesia, kata lulusan S3 Iowa State, 1965, ini telah keblinger, tidak merasa terpedaya oleh keajaiban ekonomi yang menipu. Nyatanya, mereka sekarang tetap saja berbicara perlunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi (6-7 persen/tahun) sebagai satu-satunya jalan menuju "pemulihan ekonomi".

Ia juga menjelaskan, di masa Orba banyak daerah –terutama yang kaya sumber daya alam – merasa dihisap oleh pemerintah pusat atau investor dari luar. Contoynya, pada 1996, Provinsi Kaltim, Riau dan Irian Jaya (Papua) derajat penghisapannya tinggi, masing-masing 87 persen, 80 persen dan 78 persen. Artinya, dari setiap 100 nilai PDRB, bagian yang dinikmati penduduk setempat hanya 13 persen (Kaltim), Riau 20 persen dan Papua 22 persen. Selebihnya dinikmati investor dari luar.

"Akibatnya ekonomi Indonesia kembali terjajah oleh ekonomi asing. Inipun pada 1988 sebenarnya sudah diperingatkan, namun rupanya diabaikan oleh para teknokrat kita.

Berikut ini kami petik Makalah Kuliah Umum Ekonomi Pancasila di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Semarang, 9 Januari 2003, berjudul: "Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila Di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia"

Sistem Ekonomi Pancasila adalah "aturan main" kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Intisari Pancasila (Eka Sila) menurut Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966)
Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966)
Bung Karno
adalah gotongroyong atau kekeluargaan, sedangkan dari segi politik Trisila yang diperas dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme), sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi.

Praktek-praktek liberalisasi perdagangan dan investasi di Indonesia sejak medio delapanpuluhan bersamaan dengan serangan globalisasi dari negara-negara industri terhadap negara-negara berkembang, sebenarnya dapat ditangkal dengan penerapan sistem ekonomi Pancasila. Namun sejauh ini gagal karena politik ekonomi diarahkan pada akselerasi pembangunan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi tinggi ketimbang pemerataan hasil-hasilnya.

Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Trilogi Pembangunan

Sebenarnya sejak terjadinya peristiwa "Malari" (Malapetaka Januari) 15 Januari 1974, slogan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Trilogi Pembangunan
sudah berhasil dijadikan "teori" yang mengoreksi teori ekonomi pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan . Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Trilogi Pembangunan
terdiri atas Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya. Namun sayangnya slogan yang baik ini justru terkalahkan karena sejak 1973/74 selama 7 tahun Indonesia di"manja" bonansa minyak yang membuat bangsa Indonesia "lupa daratan". Rezeki nomplok minyak bumi yang membuat Indonesia kaya mendadak telah menarik minat para investor asing untuk ikut "menjarah" kekayaan alam Indonesia. Serbuan para investor asing ini ketika melambat karena jatuhnya harga minyak dunia , selanjutnya dirangsang ekstra melalui kebijakan deregulasi (liberalisasi) pada tahun-tahun 1983-88. Kebijakan penarikan investor yang menjadi sangat liberal ini tidak disadari bahkan oleh para teknokrat sendiri sehingga seorang tokoknya mengaku kecolongan dengan menyatakan:

Dalam keadaan yang tidak menentu ini pemerintah mengambil tindakan yang berani menghapus semua pembatasan untuk arus modal yang masuk dan keluar. Undang-undang Indonesia yang mengatur arus modal, dengan demikian menjadi yang paling liberal di dunia, bahkan melebihi yang berlaku di negara-negara yang paling liberal. (Radius Prawiro. 1998:409)

Himbauan Ekonomi Pancasila
Pada tahun 1980 Seminar Ekonomi Pancasila dalam rangka seperempat abad FE-UGM "menghimbau" pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam memilih dan melaksanakan strategi pembangunan ekonomi. Ada peringatan "teoritis" bahwa ilmu ekonomi Neoklasik dari Barat memang cocok untuk menumbuhkembangkan perekonomian nasional, tetapi tidak cocok atau tidak memadai untuk mencapai pemerataan dan mewujudkan keadilan sosial. Karena amanah Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka ekonom-ekonom UGM melontarkan konsep Ekonomi Pancasila yang seharusnya dijadikan pedoman mendasar dari setiap kebijakan pembangunan ekonomi. Jika Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1983-1993)
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1983-1993)
Emil Salim
pada tahun 1966 menyatakan bahwa dari Pancasila yang relevan dan perlu diacu adalah (hanya) sila terakhir, keadilan sosial, maka ekonom-ekonom UGM menyempurnakannya dengan mengacu pada kelima-limanya sebagai berikut:

Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;

Ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial;

Semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi mekin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri;

Demokrasi Ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; Proklamator, Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1956)
Proklamator, Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1956)
koperasi
dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat;

Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana terjadi pemerintah Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Orde Baru
yang sangat kuat dan stabil, memilih strategi pembangunan berpola "konglomeratisme" yang menomorsatukan pertumbuhan ekonomi tinggi dan hampir-hampir mengabaikan pemerataan. Ini merupakan strategi yang berakibat pada "bom waktu" yang meledak pada tahun 1997 saat awal reformasi politik, ekonomi, sosial, dan moral.

Globalisasi atau Gombalisasi
Dalam 3 buku yang menarik The Globalization of Poverty (Chossudovsky, 1997), Globalization Unmasked (Petras & Veltmeyer, 2001), dan Globalization and Its Discontents (Stiglitz, 2002) dibahas secara amat kritis fenomena globalisasi yang jelas-jelas lebih merugikan negara-negara berkembang yang justru menjadi semakin miskin (gombalisasi). Mengapa demikian? Sebabnya adalah bahwa globalisasi tidak lain merupakan pemecahan kejenuhan pasar negara-negara maju dan mencari tempat-tempat penjualan atau "pembuangan" barang-barang yang sudah mengalami kesulitan di pasar dalam negeri negara-negara industri maju.

Globalization is … the outcome of consciously pursued strategy, the political project of a transnational capitalist class, and formed on the basis of an institutional structure set up to serve and advance the interest of this class (Petras & Veltmeyer. 2001: 11)

Indonesia yang menjadi tuan rumah KTT APEC di Bogor 1994, mengejutkan dunia dengan keberaniannya menerima jadwal AFTA 2003 dan APEC 2010 dengan menyatakan "siap tidak siap, suka tidak suka, kita harus ikut globalisasi karena sudah berada di dalamnya". Keberanian menerima jadwal AFTA dan APEC ini, kini setelah terjadi krismon 1997, menjadi bahan perbincangan luas karena dianggap tidak didasarkan pada gambaran yang realistis atas "kesiapan" perekonomian Indonesia. Maka cukup mengherankan bila banyak pakar Indonesia menekankan pada keharusan Indonesia melaksanakan AFTA tahun 2003, karena kita sudah committed. Pemerintah Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)
Orde Baru
harus dianggap telah terlalu gegabah menerima kesepakatan AFTA karena mengandalkan pada perusahaan-perusahaan konglomerat yang setelah terserang krismon 1997 terbukti keropos.

Peran Negara dalam Program Ekonomi dan Sosial
Meskipun ada kekecewaan besar terhadap amandemen UUD 1945 dalam ST MPR 2002 yang semula akan menghapuskan asas kekeluargaan pada pasal 33, yang batal, namun putusan untuk menghapus seluruh penjelasan UUD sungguh merupakan kekeliruan sangat serius. Syukur, kekecewaan ini terobati dengan tambahan 2 ayat baru pada pasal 34 tentang pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu (ayat 2), dan tanggungjawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (ayat 3). Di samping itu pasal 31, yang semula hanya terdiri atas 2 ayat, tentang pengajaran sangat diperkaya dan diperkuat dengan penggantian istilah pengajaran dengan pendidikan. Selama itu pemerintah juga diamanatkan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk semua itu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari nilai APBN dan APBD.

Demikian jika ketentuan-ketentuan baru dalam penyelenggaraan program-program sosial ini dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik, sebenarnya otomatis telah terjadi koreksi total atas sistem perekonomian nasional dan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial kita yang tidak lagi liberal dan diserahkan sepenuhnya pada kekuatan-kekuatan pasar bebas. Penyelenggaraan program-program sosial yang agresif dan serius yang semuanya dibiayai negara dari pajak-pajak dalam APBN dan APBD akan merupakan jaminan dan wujud nyata sistem ekonomi Pancasila.

Ekonomi Rakyat, Ekonomi Kerakyatan, dan Ekonomi Pancasila
Sejak reformasi, terutama sejak SI-MPR 1998, menjadi populer istilah Ekonomi Kerakyatan sebagai sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Mengapa ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah karena kata ekonomi rakyat dianggap berkonotasi komunis seperti di RRC (Republik Rakyat Cina), sedangkan ekonomi Pancasila dianggap telah dilaksanakan selama Orde Baru yang terbukti gagal.

Pada bulan Agustus 2002 bertepatan dengan peringatan 100 tahun Proklamator, Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1956)
Proklamator, Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1956)
Bung Hatta
, UGM mengumumkan berdirinya Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) yang akan secara serius mengadakan kajian-kajian tentang Ekonomi Pancasila dan penerapannya di Indonesia baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah. Sistem Ekonomi Pancasila yang bermoral, manusiawi, nasionalistik, demokratis, dan berkeadilan, jika diterapkan secara tepat pada setiap kebijakan dan program akan dapat membantu terwujudnya keselarasan dan keharmonisan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Sistem Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada (kepentingan) ekonomi rakyat sehingga terwujud kemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya juga dinikmati oleh semua warga masyarakat.

Penutup
Ekonomi Indonesia yang "sosialistik" sampai 1966 berubah menjadi "kapitalistik" bersamaan dengan berakhirnya Orde Lama (1959-1966). Selama Orde Baru (1966-1998) sistem ekonomi dinyatakan didasarkan pada Pancasila dan kekeluargaan yang mengacu pasal 33 UUD 1945, tetapi dalam praktek meninggalkan ajaran moral, tidak demokratis, dan tidak adil. Ketidakadilan ekonomi dan sosial sebagai akibat dari penyimpangan/penyelewengan Pancasila dan asas kekeluargaan telah mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang tajam yang selanjutnya menjadi salah satu sumber utama krisis moneter tahun 1997.

Aturan main sistem ekonomi Pancasila yang lebih ditekankan pada sila ke-4 Kerakyatan (yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan) menjadi slogan baru yang diperjuangkan sejak reformasi. Melalui gerakan reformasi banyak kalangan berharap hukum dan moral dapat dijadikan landasan pikir dan landasan kerja. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memihak pada dan melindungi kepentingan ekonomi rakyat melalui upaya-upaya dan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sub-sistem dari sistem ekonomi Pancasila, yang diharapkan mampu meredam ekses kehidupan ekonomi yang liberal.

Daftar Pustaka
Chossudovsky, Michel, 1997. The Globalization of Poverty: Impacts of IMF and World Bank Reforms. Penang Malaysia, Third World Network.

MacEwan, Arthur. 1999. Neo-Liberalism or Democracy?: Economic Strategy, Marketss, and Alternatives for the 21st Century, Pluto Press.

Mubyarto & Daniel W. Bromley. 2002. A Development Alternative for Indonesia. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Mubyarto, 2002. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta, BPFE-UGM.

Keen, Steve, 2001. Debunking Economics : the naked emperor of the social science. Annandale NSW, Pluto Press Australia Limited.

Petras, James & Henry Veltmeyer, 2001. Globalization Unmasked: imperialisem in 21st century. New York USA, Zed Books Ltd.

Radius Prawiro, 1998. Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi: Pragmatisme dalam Aksi. Jakarta, Elex.

Stiglitz, Joseph E., 2002. Globalization and Its Discontents. New York, W.W. Norton & Company, Inc. TI

© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
Ditayangkan oleh redaksi  -  Dibuat 24 Jan 2004  -  Pembaharuan terakhir 28 Feb 2012
Pelukis Kaligrafi Islam Pencinta Olahraga Sejati

Baru Dikunjungi

Anda harus login untuk menggunakan fitur ini

Favorit Saya

Anda harus login untuk menggunakan fitur ini

Update Data & Sponsorship

Dukungan Anda, Semangat Kami

(1) Promosikan website ini kepada publik. (2) Gunakan fitur Sindikasi TokohIndonesia.com. (3) Pasang Iklan di TokohIndonesia.com (4) Dukungan Dana sebagai sponsor (5) Memberitahu redaksi bila ada data/informasi yang salah/kurang akurat. (6) Beri pendapat Anda di kolom komentar. (7) Dukungan Data berupa biografi singkat, foto close up terbaru minimal 1 lembar ukuran 3R/4R dan riwayat hidup/CV terbaru. Kami juga akan dengan senang hati menyebut nama Anda sebagai kontributor.

Update Konten/Saran

Bila Anda (Sang Tokoh) atau Kerabat/Rekan dari Tokoh ingin:

  • Menambah (Daftar) Tokoh
  • Memperbaharui CV atau Biografi
  • Menambah Publikasi (Wawancara, Opini, Makalah, Buku)
  • Menambah RSS Feed situs pribadi/Twitter
  • Menambah Galeri Foto
  • Menambah Video
  • Menjadi Member
  • Memasang Banner/Iklan
  • Memberi Dukungan Dana
  • Memberi Saran

Contoh Penggunaan

Anda bisa melihat halaman ini untuk mendapatkan gambaran, hal apa saja yang bisa ditambah:

Rumah Presiden SBY

Rumah Presiden Soekarno

Rumah Megawati Soekarnoputri

Silakan menghubungi kami di:

  • Telp/SMS: 021-32195353, 0852-15333-143
  • Email:
  • Atau gunakan FORM KONTAK ini

Anda tidak memiliki hak akses yang cukup untuk memberi komentar

 
Majalah Tokoh Indonesia Edisi 42

Tokoh Monitor

Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi

Buku Pilihan

thumb

Tubuh manusia merupakan keseluruhan struktur fisik organism manusia. Tubuh manusia terdiri atas kepala, leher, batang badan, 2 lengan dan 2 kaki.

KPK Observer

Like and Support Us

Subscribe Today!

Dapatkan berita dan penawaran terbaru seputar Tokoh Indonesia langsung di e-mail Anda. E-mail akan dikirim sekali sebulan sehingga tidak akan menjejali inbox Anda. Kami juga tidak akan membagi e-mail Anda kepada siapapun.
Terima kasih sudah mendaftar!
Domain for sale: